Connect with us

Sidoarjo

Presiden CityNet Indonesia Saiful Ilah Tingkatkan Kerjasama Antar Kota di Asia Pasifik

Diterbitkan

||

PRESENTASI - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang sekaligus Presiden CityNet Indonesia presentasi kerjasama antar kota se Asia Pasifik, Senin (05/11/2018).

Memontum Sidoarjo—– Rapat Kerja CityNet Indonesia Tahun 2018 membahas enam poin utama yang diputuskan dalam Konggres CityNet Indonesia 3 Oktober 2017 lalu di Balikpapan, Kalimantan. Salah satunya meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lokal, nasional maupun global. Hasilnya, sebanyak 24 kabupaten/kota yang menjadi anggota CityNet Indonesia ikut dalam rapat kerja yang berlangsung selama sehari, di Hotel Sari Pasific – Jakarta, Senin, (05/11/2018).

Sedangkan lima agenda lainnya yang masuk dalam pembahasan diantaranya meningkatkan capacity building melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan, membuka hub-office di Jakarta, membuka pusat pemberdayaan komunitas dan kelima mengusulkan secara tertulis ke Kementerian Dalam Negeri tentang kode rekening belanja iuran.

Presiden CityNet Indonesia, Saiful Ilah mengatakan tujuan rapat kerja ini merumuskan ide gagasan yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dan memberikan solusi terhadap permasalahan pemerintahan daerah di masing-masing kabupaten/kota yang tergabung dalam anggota CityNet Indonesia. Selain itu, pria yang menjabat Bupati Sidoarjo ini meminta kepada seluruh anggota CityNet Indonesia untuk mempromosikan setiap kegiatan CityNet di daerahnya masing-masing agar keanggotaan CityNet Indonesia semakin bertambah.

“Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota, baik dalam negeri maupun luar negeri, khususnya kerjasama antar kota di Asia Pasific menjadi anggota CityNet. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan kota di negara sahabat, diantaranya dengan Korea Selatan. Saya mengajak anggota mempromosikan kegiatan CityNet Indonesia agar jumlah anggota terus bertambah,” terang Saiful Ilah kepada Memo X, Senin (05/11/2018).

Lebih jauh, Presiden CityNet Indonesia periode 2017 – 2021 yang terpilih melalui konggres CityNet 3 Oktober 2017 di Balikpapan ini mengungkapkan banyak keuntungan yang diperoleh sejak bergabung dengan CityNet. Seperti yang dilakukan Pemkab Sidoarjo. Tahun 2016 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo kerjasama di bidang kesehatan dengan Seoul National University – Korea Selatan.

“Tenaga medis RSUD Sidoarjo dikirim ke Seoul untuk menambah pengetahuan di bidang kesehatan. Tahun 2015 Sidoarjo berkesempatan menyelenggarakan CityNet 33rd Excekutif Meeting and International yang diikuti puluhan negara di Asia Pasifik,” imbuhnya.

Dalam Raker CityNet tahun ini, M Hudori Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri RI, Nelson Simanjutak Kepala Pusat Fasilitasi dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri RI, Mr Jaime Paulie Mora dari Filiphina Selaku Project Manager CityNet Asia Pasific dan Aisya Tobing selaku deputi Sekretaris Jenderal CityNet Asia Pasifik juga hadir.

Selain itu, ada Walikota Sukabumi Jabar, Walikota Kupang NTT, Walikota Pangkal Pinang Babel, Walikota Banjarbaru Kalsel, Walikota Banjar Jabar dan Walikota Denpasar.

“Saat ini jumlah kabupaten/kota yang bergabung mencapai 139 anggota di wilayah Asia Pasific. CityNet berdiri selama 30 tahun. Misi utamanya menghubungkan perkotaan di Asia Pasific dibidang Kesehatan, Penanganan Bencana, Bidang Pengairan, Perubaham Iklim dan Program Capacity Building Sumber Daya Manusia (SDM),” tegasnya.

Sementara Project Manager CityNet Asia Pasific, Jaime Paulie Mora menegaskan keuntungan bergabung dengan CityNet yakni memberikan pelatihan kepada pemimpin kota atau bupati/walikota dalam membuat kebijakan, menyediakan fasilitas dialog, kegiatan berbagi pengalaman atau sharing best practice antar kota se Asia Pasific dan Citynet memfasilitasi kerjasama antar kota. Mulai Tahun 2019 sejumlah program kegiatan disiapkan. Diantaranya Support to National Chapter Activities, Support to Cluster Activities, 33 rd Kuala Lumpur Regional Training Center Workshop, Seoul Humas Resource and Development Cooperation Workshop, dan Climate Change Leadership Program Phase di Jakarta.

“Bagi anggota yang ikut dalam kegiatan itu akan mendapatkan akses penuh informasi, peningkatan kapasitas dan kerjasama antar kota di Asia Pasific. Kegiatan ini dapat memperkuat city brand dan dapat menarik investor datang ke kotanya,” tandasnya.

Bupati Saiful Ilah hadir didampingi Wakil Bupati, Nur Ahmad Syaifuddin, Sekda Ahmad Zaini, Kepala Bappeda Agus Budi Cahyono, Kepala Dinas PU PR Sigit Setyawan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ari Suryono dan Kabag Pemerintahan, Imam Mukri. Wan/yan

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sidoarjo

Ribuan Pemohon Antre Pengambilan Smart SIM di Polresta Sidoarjo

Diterbitkan

||

Ribuan Pemohon Antre Pengambilan Smart SIM di Polresta Sidoarjo

Memontum Sidoarjo – Ribaun pemohon Smart SIM terpaksa mengantre di ruang Satpras, Satuan Lantas, Polresta Sidoarjo. Ini menyusul, anomi masyarakat akan Smart SIM cukup besar.

Selain itu, antrean itu disebabkan lantaran Polresta Sidoarjo memiliki tanggungan pemohon Smart SIM 10.000 lebih sejak 3 bulan terakhir. Hal ini disebabkan lantaran pasokan material SIM habis itu. Akibatnya, saat material SIM cukup dan adanya Smart SIM mendorong pemohon baru dan pengambil Smart SIM membludak. Bahkan layanannya tidak dibatasi jam. Terakhir layanannya hingga menjelang tengah malam.

SMART SIM - Ribuan pemohon antre mengambil Smart SIM di Sarpras, Satuan Lantas, Polresta Sidoarjo dengan kemampuan mencetak mesinnya maksimal 1.000 per hari, Rabu (25/9/2019)

SMART SIM – Ribuan pemohon antre mengambil Smart SIM di Sarpras, Satuan Lantas, Polresta Sidoarjo dengan kemampuan mencetak mesinnya maksimal 1.000 per hari, Rabu (25/9/2019)

“Sekarang memang animo masyarakat untuk pengambilan Smart SIM luar biasa. Ditambah lagi adanya tunggakan sekitar 10.000 lebih pemohon SIM sebelumnya. Kalau kemarin kami melayani hingga pukul 23.00 WIB, hari ini kami layani hingga pukul 24.00 WIB,” terang Kasat Lantas, Polresta Sidoarjo, Kompol Fahrian Saleh Siregar, Rabu (25/09/2019).

Lebiha jauh, Fahrian menguraikan dengan pelayanan maksimal antrean pengambilan Smart SIM itu bakal normal kembali sepekan ke depan. Alasannya, saat ini dua alat cetak Smart SIM hanya mampu mencetak 1.000 Smart SIM. Namun jika ditambah dengan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) bakal menjadi 3 mesin cetak. Hanya saja di MPP pelayananya mulai pukul 19.00 sampai pukul 21.00 WIB.

“Pokoknya akan kami layani sampai selesai sesuai kemampuan mesin cetak. Ini agar segera bisa normal kembali dan antrean tidak berjubel,” tegasnya.

Apalagi, jika dipaksakan mencetak lebih dari 1.000 Smart SIM, lanjut Fahrian justru dikhawatirkan bakal ada kendala pada mesin cetak SIM itu. Menurutnya Smart SIM baru bisa diisi uang 6 bulan ke depan lewat registrasi layaknya kartu lainnya.

“Memang kalau melebihi 1.000 cetaknya maka kami takut ada kendala sama mesin pencetaknnya. Registrasi pengisian uang dan bank yang ditunjuk masih menunggu TR Korlantas,” ungkapnya.

Sementara salah seorang pengantre pengambilan Smart SIM, Naseran mengaku antre sejak pukul 13.30 WIB. Namun baru mendapatkan Smart SIM A dan C miliknya pukul 15.45 WIB.

“Memang saya mengurusnya minggu ketiga Agustus kemarin. Karena diumumkan bisa diambil sekarang maka saya langsung mengambilnya. Ternyata antrean panjang. Tapi hasilnya memuaskan. Selain lebih bagus juga bisa digunakan untuk mengisi uang,” tandas warga Gedangan ini. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Politik

Jelang Pilkada Sidoarjo, PKB Jatim dan KPU Gelar Dialog Interaktif bersama Pegiat Desa

Diterbitkan

||

DIALOG INTERAKTIF - Menjelang Pilkada 2020, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jatim menggelar diskusi dan dialog interaktif dengan perwakilan RT/RW dan pegiat desa se Sidoarjo di Tanjung Puri, Rabu (25/9/2019)

Memontum Sidoarjo – Menjelang Pilkada Sidoarjo Tahun 2020, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur menggelar diskusi dan dialog interaktif dengan ratusan perwakilan RT/RW dan penggiat desa se Sidoarjo. Kegiatan bertema Dialog Interaktif Membangun Demokrasi Dari Desa, Kesadaran Politik Pegiat Desa Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2020 ini digelar di Taman Tanjung Puri, Sidoarjo, Rabu (25/09/2019).

Acara ini membahas tentang dinamika politik menjelang Pilkada 2020 di Sidoarjo dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Hadir sebagai pembicara acara ini, Sekretaris Lembaga Kaderisasi DPW PKB Jatim Ibbnu Azzar Firdaus, Ketua KPU Sidoarjo, M Ishaq, dan Koordinator Pegiat Desa Sidoarjo, Ulul Azmi.

Sekretaris Lembaga Kaderisasi DPW PKB Jatim, Ibnu Azzar Firdaus mengatakan acara ini dilakukan untuk membaca peta politik dan mendongkrak kesadaran politik. Hal ini berkaitan erat dengan partisipasi pemilih. Untuk itu, dirinya berharap masyarakat tidak hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, tetapi harus sesuai aspirasinya.

“Kesadaran politik harus ditekankan sejak awal. Karena hal itu merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan meningkatnya kesadaran pemilih, bisa diartikan itu sebagai tanda masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah pemerintahan dan pembangunan di Sidoarjo,” terang pria yang akrab dipanggil Cak Ibnu ini, Rabu (25/09/2019).

Lebih jauh, Ibnu menilai munculnya beberapa nama kandidat potensial dalam bursa Calon Kepala Daerah (Cakada) di Sidoarjo yang notabene berasal dari PKB. Hal itu merupakan salah satu tanda kaderisasi di partainya berjalan dengan baik.

“Soal munculnya beberapa nama kader PKB yang masuk dalam bursa merupakan bukti kaderisasi di tubuh PKB berjalan dengan baik,” tegasnya.

Hingga kini, ada beberapa nama yang muncul di permukaan dan digadang-gadang mengisi kursi pucuk pimpinan di Sidoarjo. Diantaranya H Ahmad Amir Aslichin (anggota Fraksi PKB DPRD Jatim), Hj Anik Maslahah (Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim), H Nur Ahmad Syaifuddin (Wabup Sidoarjo), H Sullamul Hadi Nurwawan (anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo), dan H Ahmad Muhdlor Ali (Direktur Lembaga Pendidikan Progresif Bumi Sholawat).

Sementara Ketua KPU Sidoarjo, M Isqak dalam acara itu menegaskan sejumlah tahapan dalam Pilkada di Sidoarjo. Salah satunya soal sarat dukungan independen dan dukungan partai.

“Karena itu menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar bisa mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Bupati (Bacabup) maupun Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Sidoarjo,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Pendidikan

Rektor Umsida Tak Imbau Mahasiswa Turun Jalan Tolak RUU KPK

Diterbitkan

||

Rektor Umsida, Dr Hidayatulloh

Memontum Sidoarjo – Marak beredarnya poster Kita Kuliah di Jalan 25 September 2019 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) langsung diklarifikasi Rektor Umsida, Dr Hidayatulloh. Alasannya, karena kampus tak menghimbau aksi turun jalan yang bakal digelar, Rabu (25/9/2019).

“Saya tegaskan informasi yang beredar di media sosial terkait ajakan kuliah di jalan kepada seluruh mahasiswa Umsida tidak benar. Itu hoax,” tegas Rektor Umsida, Dr Hidayatulloh, Selasa (24/9/2019).

Selama ini, lanjut Hidayatulloh tidak ada keputusan dari pihak kampus yang meliburkan kegiatan belajar mengajar Rabu (25/9/2019) itu. Bahkan kampus Umsida tidak membuat seruan akademik untuk mengosongkan bangku perkuliahan. Namun, pihaknya berpesan jika para mahasiswa Umsida, tetap ada yang turun ke jalan, diharap tidak perlu banyak orang. Yakni cukup perwakilannya saja.

“Yang terpenting aspirasinya dapat tersampaikan. Apalagi, Sidoarjo saat ini situasi Kamtibmasnya dalam keadaan aman dan damai. Jangan sampai ada aksi demo secara anarkis dan jangan mudah terprovokasi pihak ketiga yang menunggangi kegiatan mahasiswa. Sampaikan aspirasi dengan hati dingin dan santun serta jaga nama baik almamater,” pintahnya.

Rektor Umsida menitipkan pesan agar mahasiswa melakukan unjuk rasa agar tidak bentrokan dan aspirasinya bisa terjembatani dengan baik.

“Yang penting aspirasi tersampaikan,” tegasnya.

Sementara secara terpisah Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menegaskan pihaknya mempersilahkan siapa pun menyampaikan pendapat di muka umum. Namun harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polri sesuai aturan UU No 9 Tahun 1998. Pemberitahuan ini agar Polri dapat mengamankan kegiatan turun ke jalan itu. Pihaknya menghimbau patuhi aturan, tertib di jalan dan jaga situasi Kamtibmas serta jangan mengganggu kepentingan umum.

“Salurkan aspirasi kepada pihak yang benar. Kami juga mengutamakan pengamanan humanis dan persuasif kepada pengunjuk rasa dengan mengutamakan polwan. Meski personil pengamanan tidak dibekalisenjata api, tapi tidak segan-segan menindak tegas apabila massa berbuat anarkhis dan memicu korban,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler