Connect with us

Surabaya

Pemprov Jatim Usulkan Perkuat Peran Camat

Diterbitkan

||

Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur Jatim Soekarwo dan Wakil Walikota (Wawali) Surabaya Whisnu Sakti Buana saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat Regional III, di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (15/11). (foto by Rahmad Suryadi)

*Wawali Whisnu Sakti Dampingi Mendagri

Memontum Surabaya—-Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo memberi usulan agar peran camat sebagai koordinator kepala wilayah harus diperkuat. Sebab, perannya melekat dengan wewenang untuk menyelesaikan masalah wilayah di tingkat kecamatan.

Menurutnya, penguatan peran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Dimana, tugas camat di antaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum serta mendapat pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Termasuk menyangkut kerjasama dengan lembaga vertical, seperti masalah ketenteraman dan ketertiban serta deteksi dini permasalahan lokal di kecamatan. “Camat harus jelas tugasnya sebagai koordinator wilayah. Pendelegasian dan otoritas harus jadi satu. Saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) siap mendukung dan sudah mengirim surat terkait hal ini,” katanya di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat Regional III di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (15/11/2018).

Sebagai langkah penguatan peran camat, bupati/walikota harus menyerahkan pendelegasian wewenang kepada camat secara detail. Sekaligus diikuti pembelanjaan uang atau pembiayaannya. Pendelegasian wewenang ini di antaranya terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pakde Karwo mengatakan, sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, camat dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) seperti Kapolsek dan Danramil. “Jadi kedudukan dalam wilayah kecamatan jelas, kapolsek sebagai kepala sektor, danramil sebagai komandan wilayah, dan camat sebagai koordinator wilayah atau quasi kepala wilayah,” katanya.

Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, lanjut Pakde Karwo, camat juga bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemerintahan desa. Seperti, memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, administrasi tata pemerintahan desa, serta memfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. Untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan ini, camat dibantu oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).

Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Jatim tersebut kembali menegaskan peran dan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Di antaranya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan kabupaten/kota, serta tugas pembantuan.

Selain itu, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah menjamin terlaksananya program pemerintah pusat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Oleh karena itu gubernur dan bupati/walikota harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Ini bukan negara bagian melainkan negara kesatuan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan tugas dan peran camat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Menurutnya, tugas atributif camat di antaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta penegakan perda dan peraturan kepala daerah. Sedangkan dalam tugas delegatif, bupati/walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada camat berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai karakteristik, serta pelimpahan kewenangan dengan keputusan bupati/walikota.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, lanjutnya, camat mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.  Sementara dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan, seorang camat tidak bisa berdiri sendiri. Namun perannya dibantu oleh Kapolsek dan Danramil sampai Babinsa.

Untuk itu, camat harus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan keduanya, termasuk dalam mengambil keputusan di tingkat kecamatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. “Hal ini sangat penting apalagi mencermati perkembangan dinamika saat ini. Kemitraan harus dibangun dengan baik,” katanya.

Selain menjalankan pemerintahan umum, camat juga wajib mengawasi keberadaan organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di wilayahnya. Dimana saat ini terdapat lebih dari 300 ribu ormas, baik di tingkat pusat maupun provinsi hinga kecamatan. Ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

“Camat harus tahu berapa jumlah ormas yang ada di kecamatan dan bergerak di bidang apa termasuk pengurus dan AD/ART nya. Jangan sampai ada ormas yang bergerak di bidang radikal atau terorisme apalagi melanggar Pancasila,” katanya.

Sekadar diketahui, hadir dalam rakornas tersebut, para camat, gubernur se Indonesia, para kepala biro pemerintahan lintas pemprov. Dari Surabaya, Wakil Walikota (Wawali) Whisnu Sakti Buana. Whisnu mendampingi mendagri dan Gubernur Jatim Soekarwo naik ke panggung membuka acara. (sur/ano/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Diterbitkan

||

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Memontum Surabaya – Sistem belajar jarak jauh (SBJJ) sebagaimana yang diterapkan di Universitas Terbuka (UT), menuntut kemandirian dan daya juang mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kemandirian dalam belajar ini menjadi faktor utama dan modal yang sangat penting dalam menentukan persistensi (kebertahanan) dan keberhasilan belajar mahasiswa UT.

Sayangnya, belajar mandiri sejauh ini belum menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bagi mahasiswa UT karena mereka telah terbiasa belajar tatap muka dan dibimbing oleh guru atau dosen di ruang kelas.

Untuk menyiapkan kesiapan belajar dan sekaligus upaya percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan SBJJ, UPBJJ-UT Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan PKBJJ (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh) bagi mahasiswa baru (Maba) di Kabupaten Tuban.

Pada tanggal 14 – 15 September 2019, bertempat di SMAN 2 Tuban dan diikuti sebanyak 506 mahasiswa baru, terdiri dari Program Studi Akuntansi 71 orang, program studi Manajemen 293 orang, Ilmu Administrasi Negara 66 orang, Ilmu komunikasi 29 orang, Ilmu Perpustakaan 23 orang, Ilmu Hukum 2 orang, Ilmu Pemerintahan 2 orang, Kearsipan 1 orang, Pendidikan Matematika 3 orang, dan Pendidikan Bahasa Indonesia 8 orang.

Direktur UPBJJ-UT Surabaya, Dr. Suparti, M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan PKBJJ merupakan salah satu upaya UT untuk mempercepat mahasiswa baru beradaptasi dengan SBJJ, yang menghendaki setiap mahasiswa mampu mempelajari materi perkuliahan secara mandiri tanpa tergantung kepada dosen.

“Berbeda dengan perkuliahan di Perguruan Tinggi tatap muka (konvensional), dimana dosen mengarahkan mahasiswa untuk belajar, tetapi pada pendidikan jarak jauh sebagaimana yang diterapkan di UT, mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kelas sehingga mereka tetap bisa kuliah sambil bekerja. Namun, mahaiswa dituntut mampu secara mandiri untuk mempelajari materi perkuliahan baik bahan ajar cetak maupun non cetak, seperti layanan tutorial online (kuliah online).” Terangnya.

Selama kegiatan PKBJJ ini, lanjutnya, mahasiswa dilatih oleh instruktur yang berasal dari dosen dan pegawai UT Surabaya, diantaranya Drs. Suparman, M.Pd, Drs. Sodiq Anshori, M.Pd, Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si, Drs. Agus Prabowo, S.E, Sucipto, S.Sos, Pujianto, S.Sos, Mujono, S.E, dan Sugito.

“Selama dua hari mahasiswa dilatih untuk menguasai keterampilan belajar efektif, keterampilan membaca dan merekam hasil baca, keterampilan mengakses berbagai layanan online UT, termasuk layanan tutorial online (tuton) sebagai pengganti kuliah tatap muka, dan memastikan kesanggupan mahasiswa UT dalam menyusun rencana dan target belajar serta mengelola waktu belajar dengan baik“ ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa sangat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari keaktipan mahasiswa dalam bertanya dan mengerjakan tugas atau latihan yang dimbing olinstruktur.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan mahasiswa yang berkarakter mandiri sebagai modal utama dalam menjalani sistem pembelajaran jarak jauh di UT sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan lulus tepat waktu” harapnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Diterbitkan

||

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Memontum Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp 27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Khofifah Ajak Muslimat Tingkatkan Dakwah di Bidang Ekonomi

Diterbitkan

||

Khofifah Ajak Muslimat Tingkatkan Dakwah di Bidang Ekonomi

Memontum Surabaya – Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa meminta Muslimat NU untuk meningkatkan progresivitas dakwah melaui bidang ekonomi agar tidak ada lagi perempuan dan warga Muslimat yang terjerat rentenir.

Hal tersebut diucapkan Gubernur Jawa Timur ini saat penyelenggaraan Haul Akbar Pendiri Muslimat NU dan Kajian Inspirasi 1441 di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

“Kita semua punya harapan bahwa ibu-ibu Muslimat NU dapat mewujudkan komitmen untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan jeratan renternir melalui koperasi dan program perkreditan rakyat yang lebih luas jangkauannya,” jelas Khofifah.

Dakwah melalui penguatan program ekonomi ini, lanjutnya, perlu lebih progresif seiring dengan program arus ekonomi baru yang digagas Wakil Presiden Terpilih, KH Ma’ruf Amin.Karena itu, Muslimat NU harus terus belajar dan mengikhtiarkan hal tersebut. Mengenai gagasan program tersebut telah ada fatwa MUI tentang Financial Technology (Fintech).

Fintech ini bisa menjadi penguatan dakwah Bil Maal yang harus dilakukan Muslimat NU.

“Sebagai implementasinya, nanti akan diluncurkan aplikasi e-commerce Muslimat NU, Insya Allah bulan November saat Rakernas Muslimat NU. Supaya yang rumahnya di ujung Pacitan, yang rumahnya di ujung Trenggalek, yang rumahnya di ujung Situbondo, yang punya produk tidak perlu repot-repot harus membuat gudang tetapi produk dapat dipasarkan. Begitu juga sebaliknya,” kata mantan Menteri Sosial ini.

Menurutnya, aplikasi ini bisa berseiring dengan program Pemprov Jatim One Pesantren One Product (OPOP).Harapannya, ketika terdapat produk terpilih dapat dibimbing, didampingi, dan dikembangkan agar berkualitas dan berdaya saing, layak jual tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri.

“Training centernya saat ini di Unusa yang sudah saya resmikan satu bulan yang lalu. Saya ingin ini menjadi inovasi dakwahnya muslimat. Dakwah Bil Maal. Saya berharap program ini terus dikuatkan,” harapnya.

Khofifah juga mengajak kepada Muslimat NU untuk menyisir embrio-embrio sentra pertumbuhan ekonomi di lingkungan Muslimat NU.

“Sekarang tahun 2019 kita menyelenggarakan Haul Akbar pendiri Muslimat NU untuk memberikan semangat bagi kita, bagaimana Muslimat NU bisa menguatkan ekonominya sebagai media dakwah dan mewujudkan gagasan Kyai Wahab untuk kebangkitan para pedagang ,” tegasnya.

Menurutnya, inovasi dakwah berikutnya adalah dakwah melalui digital IT. Mengingat hampir semua anggota Muslimat NU memegang telepon genggam (handphone).

“Saya ingin mengajak kepada kita semua, pemanfaatan digital IT lewat handphone juga kita pakai sebagai sarana dakwah. Terima kasih jajaran Muslimat NU telah banyak melakukan khataman Al Qur’an one day one juz. Ada juga yang mengamalkan one week one juz,” ujarnya.

Dijelaskan, dakwah melalui Digital IT ini bisa dilakukan untuk Khataman Quran. Khataman tersebut ada yang satu hari satu jus, juga ada yang satu minggu satu jus.

“Dengan memperbanyak gerakan mengkhatamkan Alqur’an kita mohon semoga Allah menganugerahkan limpahan keberkahan kepada bangsa Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya,” ucapnya.

Hadir juga dalam kesempatan itu, ulama dari Mekkah Dr. Syekh Muhammad Ismail.Dalam ceramah agamanya, Ulama dari Mekkah Dr. Syekh Muhammad Ismail menekankan kemuliaan perempuan di menurut Islam, menurut Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT.

Seorang perempuan bisa memikul tanggung jawab lebih besar dari pria. Allah memuliakan perempuan muslim.

“Ridho atau kerelaan dari kedua orang tua. Ridho ibu di atas ayah. Berbakti kepada Ibu 3 kali lipat dibanding kepada Ayah,” pungkasnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler