Memontum.Com

POLITEKNIK NEGERI MALANG

HMA Polinema dan IAI Komda Malang Raya Gelar Seminar Nasional Akuntansi 2018

  • Minggu, 18 November 2018 | 17:54
  • / 9 Rabiul Uula 1440
  • Dibaca : 137 kali
HMA Polinema dan IAI Komda Malang Raya Gelar Seminar Nasional Akuntansi 2018
Emil Dardak saat menyampaikan paparannya. (rhd)

*Emil Dardak Ajak Akuntan Wujudkan Good Public Governance

 

Memontum Kota Malang—-Profesi Akuntansi lahir sekitar 500-an tahun yang lalu, sebagai kontrol dalam pembukuan. Bahkan sejak jaman Rasulullah, seperti hutang piutang sudah harus melibatkan saksi. Melalui sistem akuntansi, tingkat akurasi suatu tindak penyelewengan bisa dideteksi hingga 90 persen, baik disengaja ataupun tidak sengaja karena ketidaktahuan kebijakan. Terutama terkait kebijakan publik dalam mewujudkan Good Public Governance, seperti ADD, Pemerintahan Daerah, dan lainnya.

“Akuntansi masih diminati milenial sebagai ketrampilan vokasional dan materi perkuliahan, karena prospeknya menjanjikan. Jika sebagai profesi, nantinya jangan terkungkung pada proses finansial dan sekedar menyajikan laporan. Namun niatkan manfaatnya sebagai tools kebijakan manajemen, dokumen dan referensi untuk semua unit kerja, terlebih di pemerintahan. Insan Akuntan bukan mesin, maka harus peka, aktif, beretika, dan bernaluri,” jelas Dr. Emil Elestianto Dardak, MSc (Wakil Gubernur Jatim Terpilih 2019), saat menjadi salah satu narasumber Seminar Nasional Akuntansi 2018 bertajuk “Peran Akuntansi dalam penerapan Good Public Governance” di Auditorium Gedung Teknik Mesin lantai 8 Polinema, Malang, Sabtu (17/11/2018).

Narasumber, panitia, dan civitas akademika Polinema, bertekad wujudkan Good Public Governance. (rhd)

Narasumber, panitia, dan civitas akademika Polinema, bertekad wujudkan Good Public Governance. (rhd)

Emil melanjutkan, sebelumnya Trenggalek tidak pernah meraih WTP, sebab ada yang salah dengan catatan akuntansinya. Setelah Emil telusuri dan benahi, akhirnya pertama kali Trenggalek mendapatkan WTP. “Memang ada fraud, dan indikasi korupsi. Komunikasi dalam akuntansi itu perlu, jangan sampai salah, apalagi tidak tahu. Karena akan muncul masalah di kemudian hari. Seperti peran IAI dalam mengawal penggunaan ADD, itu sebuah contoh konkret empirik dan pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi di masyarakat. IAI mampu menumbuhkan kesadaran dan minat masyarakat desa, yang sebelumnya enggan menjadi butuh,” terang suami artis cantik Arumi Bachsin ini.

 Para peserta menyimak pemaparan narasumber. (rhd)

Para peserta menyimak pemaparan narasumber. (rhd)

Selain Emil, kegiatan yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) Polinema dan IAI Komda Malang Raya ini juga para narasumber kaliber nasional, diantaranya Dr. Faisal H Basri SE, MA (Pelaku ekonomi dan dosen FE UI), Dr. Ardi Hamzah, SE, MSi, Ak, CA, AAB (Pelaku Akademisi dan dosen FE Universitas Trunojoyo), dan Dr. Puji Handayati, SE, MM, AK, CA, CMA, CIBA, CSRA (Ketua IAI Komda Malang Raya, Kaprodi S2 Akuntansi UM).

Senada dengan Emil, Faisal H Basri mengatakan, sistem akuntansi publik di era pemerintah saat ini carut marut. Ada yang berjalan sesuai kaidah, namun ada yang praktis tanpa kebijakan. Bahkan saat politik masuk dan terlibat dalam pemerintahan, antara audit dan laporan yang tersaji sangat kontras. “Saat ini, isu-isu Governance dan Goverment lebih tinggi, sehingga ongkos politik juga tinggi. Bahkan saking bingungnya, semua lini medsos buat perang. Karena pemerintah adalah enforcement, jadi pusat sorotan masyarakat,” terang Faisal.

Sementara itu, Ketua IAI Komisariat Malang Raya, Puji Handayati menyampaikan, sejak Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diluncurkan, pihaknya terus mengawal dan memberikan pelatihan bagi aparatur desa di Jawa Timur. Hingga saat ini, 7.500 desa yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur telah masuk dalam pengawalan IAI. Menurutnya, perguruan tinggi melalui mahasiswa KKN bisa menjadikan aktor pendampingan yang bersifat tematik, artinya mahasiswa dilibatkan melakukan pembangunan di desa sesuai dengan bidangnya.

“Kita lakukan pendampingan bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim untuk mengawal dana desa. Kami juga telah melakukan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk diklat, kepada sekitar 15.000 aparatur daerah, yang terbagi 7.500 Kepala Desa dan 7.500 Sekertaris Desa. Kedepan, kita nanti akan berikan ke pada bendahara dan aparatur lain,” ungkap wanita yang menjabat Kaprodi S2 Akuntansi UM ini. (rhd/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional