Connect with us

Jombang

Keagenan BPNT Terkendala pihak Desa

Diterbitkan

||

Memontum Jombang- Usulan verivikasi dan validasi untuk keagenan bantuan pangan non tunai yang diterbitkan oleh Plt sekda  berupa surat rekomendasi agen tertanggal 8 Agustus 2018 dan dibatasi hingga 30 agustus 2018  menjadi momok bagi agen e-warung penyalur BPNT. Akibatnya, tidak sediki agen e-warung yang kemudian memilih untuk mengundurkan diri.

Menurut sumber yang dapat dipercaya, surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pemerintah desa, camat hingga dinas sosial tersebut sangat sulit didapatkan oleh para calon agen e-warung. Bahkan harus bersitegang dengan perangkat desa untuk mendapatkannya. Kalaupun diberikan surat rekomendasi pihak desa juga mengaku telah membentuk agen e-warung

Seperti yang terjadi di Desa Cukir Kecamatan Diwek, salah satu agen e-warung Arifin (41)  mengundurkan diri tiga hari menjelang penyaluran BPNT karena ia tak ingin dituduh menyerobot jatah e-warung yang sudah dibentuk oleh desa.

Arifin menunjukkan banner e warung dari BNI dan surat edaran tentang keagenan BPNT

Arifin menunjukkan banner e warung dari BNI dan surat edaran tentang keagenan BPNT

“Pihak desa sudah membentuk agen sendiri, kulo dewe juga nggak enak diarani oyok-oyok, pak lurah juga ngomong gak opo-op wes tak tanda tangani (rekom e-warung bpnt.red). Kulo jawab mboten pun pak, jenengan wes mbentuk kok,” ujar Arifin.

Arifin menceritakan ikhwal ia meminta rekom, karena telah didatangi oleh pihak BNI dan dilamar sebagai agen penyalur BPNT karena disamping memiliki toko pihaknya juga telah memiliki EDC. Namun untuk melengkapi syarat ke agenan ia diperintah untuk meminta rekomendasi ke pihak desa  oleh petugas BNI.

Tak berselang lama, ia pun kemudian menghubungi Kasun untuk meminta rekom yang kemudian diarahkan ke  bagian Kesra Desa Cukir Lila, namun tak kunjung ada jawaban hingga beberapa hari. Bahkan pesan yang ia kirim via watshap terkait pengajuan rekom pun tidak dibalasnya.

“Beberapa hari kemudian, ada pertemuan di Mojosongo, dan kebetulan istri saya ketemu dengan kesra, mbak lila bilang kepada istri saya untuk menemui pak lurah tapi kalau dimarahi disuruh diam saja,” terang Arifin.

“Saya mikir, apa salahnya kok dimarahi, pikir saya gitu. Padahal kita gak menyalahi aturan, wong prosedurnya kita kan harus minta, tapi karena butuh rekom akhirnya istri saya memberanikan diri tetap meminta dan ternyata betul istri saya pulang sambil nangis, saya gak tau pastinya intinya istri saya diuring-uring Pak lurah teko-teko kok jalok surat rekom,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cukir Sutomo, saat dikonformasi melalui pesan seluler berdalih tidak memamrahi warganya yang meminta rekomendasi. Pihaknya hanya sekedar memberi pengertian. “Ya, dak dimarahi mas, cuma dikasih pengertian, kenapa se selama ini kalau dah tahu duluan ada program agen dari BNI kok gak koordinasi atau melaporkan ke desa, seolah-olah meninggal kan desa, langsung kerjasama nya sama BNI,” kata Sutomo.

Ia menjelaskan setelah ada surat edaran masuk terkait edaran pendataan agen, pihaknya telah mengumpulkan semua kasun dan staf desa, tapi setelah mendapat agen sesuai usulan kasun dan staf dan kami rekomendasikan dia ( istri Arifin.red) muncul.

“Begitu ada surat masuk, permintaan pendataan agen,  kita kumpulkan semua Kasun dan staf desa, untuk ndata masalah itu. Setelah sudah dapat agen sesuai masukan Kasun dan staf dan sudah kami rekomendasikan,  baru dia- nya yang kerjasama sama BNI ke desa, Lho selama ini kemana,” pungkas Sutomo.

Tidak hanya di Desa Cukir. Menurut sumber yang bisa dipercaya, akibat sulitnya mendapat  surat rekomendasi sejumlah agen di beberapa Kecamatan Ploso dan Tembelang lebih memilih mengundurkan diri. (ham/ono)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jombang

Wamendes Bersama Komisi V DPR RI Kunjungi Jombang

Diterbitkan

||

Kegiatan Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V DPR-RI Sadarestuwati di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang.
Kegiatan Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V DPR-RI Sadarestuwati di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang.

Memontum Jombang – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Sadarestuwati, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Jombang, Sabtu (24/10) tadi.

Dalam kegiatan yang dikonsentrasikan di Balai Tani Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang, turut hadir Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, didampingi Wakil Ketua DPRD Jombang, Doni Anggun, bersama sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Jombang.

Anggota DPR-RI, Sadarestuwati, dalam sambutan mengatakan, banyak desa-desa yang mendapatkan program langsung dari pemerintah pusat. Baik bantuan dari Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementrian Perhubungan dan lain sebagainya.

“Bagaimana pengelolaan anggarannya, itu yang perlu diketahui. Tujuannya, agar Kepala Desa (Kades) di dalam melaksanakan atau membuat perencanaan, tidak salah,” katanya.

Sehingga, tambahnya, di kemudian hari tidak ada Kades, khususnya dari Kabupaten Jombang, harus berurusan dengan hukum. Gara-garanya, ketidak tahunan di dalam pengelolaan anggaran.

“Dari awal, selalu ada kekhawatiran itu. Kalau sampai ada ke tidak mampuan dalam pengelolaan anggaran, sangat amat bahaya. Alangkah baiknya, jika tidak tahu, maka bertanya,” ujar Sadarestuwati.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa inti dari pada membangun desa, itu sama dengan membangun masa depan Indonesia. Karena itulah, yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo, seluruhnya diarahkan pada pembangunan desa.

“Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, angka kemiskinan di kota 3,9% sedangkan di desa 12%. Ini hal yang menyedihkan. Artinya, desa masih memberikan sumbangan dan kontribusi bagi problematika kemiskinan di Indonesia. Makanya banyak orang desa datang ke kota,” ujar Budi Ari.

Karena alasan itulah, tambahnya, dirinya selalu mengatakan kepada Kades di setiap berkunjung ke desa-desa di Indonesia. Selain mengenai penggunaan anggaran, paradigma tentang pembangunan desa adalah bagaimana menjadikan desa sebagai basis produksi nasional. Sehingga, anak-anak muda desa jangan pergi ke kota. Caranya, berikan kesempatan anak-anak muda di desa melalui Bumdes karena akan ada harapan Bumdes akan maju di tangan anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. (azl/sit)

 

Lanjutkan Membaca

Jombang

Panitia Pilkades Banjardowo Gelar Pengundian Nomor Urut

Diterbitkan

||

Pengundian nomor urut calon Kepala Desa (Kades) dan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Balai Desa Banjardowo.
Pengundian nomor urut calon Kepala Desa (Kades) dan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Balai Desa Banjardowo.

Memontum Jombang – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Banjardowo, menggelar pengundian nomor urut calon Kepala Desa (Kades) dan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Balai Desa Banjardowo, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Jumat(23/10) tadi.

Ketua Panitia Pilkades, Drs Toni Budiman, dalam keterangannya mengatakan, berdasarkan berita acara seleksi administrasi pendaftaran bakal calon kepala desa banjardowo pada 20 Oktober 2020 no 140/3/415.53.19/Panitia Pemilihan/2020, pihaknya mengadakan rapat pleno terbuka yang di hadiri bakal calon bertempat di sekertariat panitia Pilkades.

“Kami telah mengadakan penelitian administrasi dan menetapkan calon Kepala Desa Banjardowo. Mereka yaitu Suraji, Samsul Arif dan Amirul Mukminin,” katanya.

Ditambahkan, daftar pemilih sementara sebanyak 6.853 orang. Sedangkan daftar pemilih tambahan sebanyak 61 orang. Sehingga, total daftar pemilih tetap sebanyak 6.914 orang,” ujarnya.

Camat Jombang, Muhdlor, mengapresiasi dan menghargai apa yang sudah dilakukan panitia Pilkades. “Saya berharap, ikrar damai yang sudah disampaikan tahdi, bisa direalisasikan ke masyarakat. Sehingga, tidak hanya sebatas ucapan di bibir. Harapan kami sebagai Muspika, kepada tiga calon kepala desa (Kades) bisa mengendalikan team masing-masing untuk tidak melakukan pelanggaran serta melanggar hukum. Baik yang bersifat administratif, maupun bentuk-bentuk lain,” kata Muhdlor. (azl/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler