Connect with us

Mojokerto

Manajemen PSMP Merasa Dizolimi Komite Disiplin PSSI

Diterbitkan

||

Manajemen PSMP Merasa Dizolimi Komite Disiplin PSSI

Memontum Mojokerto – Merasa di zolimi oleh Komite Disiplin PSSI yang memberikan sanksi kepada Klub PSMP untuk tidak bermain di Liga 2 tahun 2019, management PSMP menggelar konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Presiden PSMP Firman Efendi, Rabu (26/12/2018).

Dalam Konferensi Pers yang di gelar di kantor Dispora Kabupaten Mojokerto Muhammad Soleh selaku pengacara PSMP mengatakan, sore ini adalah awal yang bersejarah, dimana PSMP di merasa zolimi oleh Komite Disiplin PSSI dimana Komite Disiplin PSSI memberikan sanksi kepada PSMP untuk tidak bermain di liga 2 tahun 2019 tanpa pernah menghadirkan Management PSMP.

“Putusan ini ada putusan cacat, hal yang mendasari hal tersebut yakni yang pertama Komdis PSSI melanggar pasal 72 kode disiplin PSSI karena tidak menghadirkan Management,” ucapnya

Dan yang kedua terkait adanya tuduhan pengaturan skor saat melawan aceh united, kalteng putra dan gresik united, lanjut Soleh, yang ketiga yakni pertimbangan hukumannya tidak ada, kalau misalnya psmp bersalah, kalteng putra dan gresik united seharusnya juga kena sanksi. Yang ke empat kalau klub di hukum, di pertimbangan hukumnya itu disebut siapa aja yang terlibat.

“Setiap pertandingan di liga 1, liga 2 dan liga 3 itu ada perangkat pertandingan. Faktanya pertandingn melawan aceh tidak ada laporan pengaturan skor. Sampai akhirnya kita melakukan banding, supaya komite banding menganulir komite disiplin PSSI,” ungkapnya.

Masih kata Soleh, Kami tidak mau psmp ini di jadikan tumbal upaya-upaya oknum yang tidak menyukai ketua PSSI sehingga menjadikan tunbal klub-klub yang tidak mendukung ketua PSSI.

“Ada kasus pinalti tidak masuk, itu tidak bisa di tuduh pengaturan skor, klub-klub besar di eropa saja pun pernah melakukannya, bukti permainan skor itu tidak bisa berdasarkan video, harus di panggil satu persatu di mintai keterangan,” terang Soleh.

Muhhamad Soleh juga menambahkan, bahwa dalam argumentasi kita juga menyampaikan dalam pasal 72 ayat 5 menyebutkan jika klub atau badan sistematis atas perintah pimpinan klub tidak di perbolehlan mengatur skor, kalau memang terbukti, klub dan pengurusnya harus di hukum juga. Kenapa nggak di hukum pengurusnya juga karna mereka tidak tau pengurusnya terlibat apa tidak, makanya di hukum klubnya aja. Kami mengajak supporter untuk mengawasi persidangan, klub ini harus di selamatkan untuk tetap bermain di liga 2 tahun 2019.

“Soal krisna saat melawan aceh united kita sudah meyampaikan manajemen saya siap membela anak ini. Tergantung pada manajemen. Pembinaan itu yang paling utama, saya tidak mengatakan salah atau benar,” pungkas Muhammad Soleh selaku Pengacara PSMP.

Sementara Presiden PSMP Firman Efendi menambahkan, bagaimanapun juga kita harus melakukan banding untuk PSMP dan Kabupaten Mojokerto.

“Kita tidak menghitung materi yang di rugikan, jika benar-benar PSMP tidak bisa bermain di Liga 2 tahun 2019 kalau di hitung materi sudah terlalu banyak, yang penting bagaimanapun caranya PSMP harus bisa main di Liga 2 Tahun 2019;” terang Firman Efendi. (den/gan/yan)

Mojokerto

Ning Ita Semangati Peserta SKB CPNS

Diterbitkan

||

Tinjau: Wali kota meninjau pelaksanaan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) CPNS 2019

Memontum Mojokerto – Pelaksanaan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) CPNS 2019 Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ditengah pandemi Covid-19 digelar secara serentak, di 5 kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu BKN Kanreg Surabaya, BKN Pusat, BKN Yogyakarta, UPT BKN Semarang dan BKN Denpasar, pada Senin (7/9/2020).

Khusus untuk peserta yang melaksanakan tes SKB di BKN Kanreg Surabaya, ditinjau secara langsung oleh Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari bersama Wakil Wali kota, Achmad Rizal Zakaria dan Sekda kota Mojokerto, Harlistyati.

Wali kota Mojokerto juga melakukan ice breaking untuk memecah ketegangan para peserta sebelum memulai tes CAT. “Kalau lebih santai insyaallah dalam mengerjakan akan lebih mudah, karena pikirannya tenang, hatinya tenang soal demi soal bisa dicerna dengan mudah, tapi kalau pikiran kita tegang penuh dengan kekhawatiran biasanya semua soal menjadi sama jawabannya akan membingungkan,” pesan Ning Ita sapaan akrab Wali kota.

Ning Ita menyampaikan, perihal lolos CPNS tidak hanya karena intelektualitas tetapi juga ridho Tuhan YME. “Yakinlah penentu bukan semata kemampuan intelektualitas, tetapi porsi terbesar adalah ridho Tuhan, diridhoi oleh tuhan mendapat posisi CPNS di Kota Mojokerto,” ungkapnya.

Ning Ita juga berpesan untuk para peserta baik yang merupakan warga kota Mojokerto maupun yang dari luar Kota Mojokerto bahwa menjadi CPNS adalah pengabdian. Sudut pandangnya tidak lagi lokal tetapi pengabdian dengan sepenuh hati. “Meskipun Kota Mojokerto bukan tempat kelahiran anda, ini adalah tugas negara, kita tidak berbicara lokal atau kedaerahan. Seleksi ini diselenggarakan oleh negara, kalau anda memiliki keberuntungan untuk bisa mengabdi di Kota Mojokerto lakukan dengan sepenuh hati,t otalitas apa yang anda miliki untuk membantu kemajuan Kota Mojokerto,” katanya.

Dijelaskan oleh Endri Agus, Kepala BKD Kota Mojokerto bahwa jumlah formasi CPNS 2019 Pemkot Mojokerto sebanyak 126 formasi dan yang mengikuti SKB ada sebanyak 287 peserta. “Guna pencegahan penyebaran Covid 19 maka peserta dapat memilih lokasi ujian paling dekat dengan domisili, dengan rincian 260 di BKN Kanreg Surabaya, sedangkan 27 orang terbagi di BKN pusat, BKN Yogyakarta, UPT BKN Semarang dan BKN Denpasar,” jelas Endri Agus.

Sementara Joko Setiawan, salah seorang peserta SKB menyampaikan, kedatangan Walikota sebagai dukungan tersendiri, karena ditengah kesibukannya Ning Ita masih menyempatkan diri untuk meninjau pelaksanaan SKB. “Saya merasa senang dikunjungi oleh Bu Wali, merasa mendapat support dan merasa lebih semangat lagi,” ujarnya.

Sebagaimana pelaksanaan protokol kesehatan sebelum memasuki ruang ujian para peserta dipastikan memakai masker dengan benar dan dicek suhu terlebih dahulu. Hasil SKB akan diumumkan pada bulan Oktober mendatang yang dilanjutkan dengan penetapan NIP di bulan November dan penetapan K CPNS pada bulan Desember. (mrg/mzm)

Lanjutkan Membaca

Mojokerto

Pemkab Usulkan 64 Ribu Pelaku UMKM Dapat Bantuan

Diterbitkan

||

Bupati foto bersama para sejumlah warga pemilik UMKM di Kabupaten Mojokerto yang mengajukan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro

Memontum Mojokerto – Jumlah warga pemilik usaha kecil mikro menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto yang mengajukan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM), tercatat masih sedikit dari jumlah yang ditargetkan.

Bupati Mojokerto Pungkasiadi, menilik langsung proses pendaftarannya di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

“Kita usulnya 64 ribu UMKM, saya pantau siang ini, masih sekitar 3.500 yang daftar. Saya titip ke panjenengan yang sudah daftar, mohon dibantu infokan ke teman-taman dan keluarga yang mungkin belum tahu. Nominal bantuannya adalah Rp 2,4 juta per UMKM, ini untuk pemulihan ekonomi kita. Monggo dipenuhi semua syarat-syaratnya dulu secara lengkap,” kata Bupati.

Adapun syarat-syarat dasar yang wajib dipenuhi antara lain memiliki KTP/No. NIK setempat, pelaku usaha mikro/ultra mikro belum pernah mengakses pembiayaan/kredit bank, memiliki kegiatan usaha mandiri, rekening tabungan per Juni 2020 kurang dari Rp 2 juta, bukan ASN/TNI/Polri/Pegawai BUMN maupun BUMD, melampirkan Surat Keterangan Usaha/Domisili Usaha (SKU/SKDU) dari kades setempat, juga memiliki nomor hp aktif yang bisa dihubungi. (mrg/mzm)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler