Connect with us

Mojokerto

Manajemen PSMP Merasa Dizolimi Komite Disiplin PSSI

Diterbitkan

||

Manajemen PSMP Merasa Dizolimi Komite Disiplin PSSI

Memontum Mojokerto – Merasa di zolimi oleh Komite Disiplin PSSI yang memberikan sanksi kepada Klub PSMP untuk tidak bermain di Liga 2 tahun 2019, management PSMP menggelar konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Presiden PSMP Firman Efendi, Rabu (26/12/2018).

Dalam Konferensi Pers yang di gelar di kantor Dispora Kabupaten Mojokerto Muhammad Soleh selaku pengacara PSMP mengatakan, sore ini adalah awal yang bersejarah, dimana PSMP di merasa zolimi oleh Komite Disiplin PSSI dimana Komite Disiplin PSSI memberikan sanksi kepada PSMP untuk tidak bermain di liga 2 tahun 2019 tanpa pernah menghadirkan Management PSMP.

“Putusan ini ada putusan cacat, hal yang mendasari hal tersebut yakni yang pertama Komdis PSSI melanggar pasal 72 kode disiplin PSSI karena tidak menghadirkan Management,” ucapnya

Dan yang kedua terkait adanya tuduhan pengaturan skor saat melawan aceh united, kalteng putra dan gresik united, lanjut Soleh, yang ketiga yakni pertimbangan hukumannya tidak ada, kalau misalnya psmp bersalah, kalteng putra dan gresik united seharusnya juga kena sanksi. Yang ke empat kalau klub di hukum, di pertimbangan hukumnya itu disebut siapa aja yang terlibat.

“Setiap pertandingan di liga 1, liga 2 dan liga 3 itu ada perangkat pertandingan. Faktanya pertandingn melawan aceh tidak ada laporan pengaturan skor. Sampai akhirnya kita melakukan banding, supaya komite banding menganulir komite disiplin PSSI,” ungkapnya.

Masih kata Soleh, Kami tidak mau psmp ini di jadikan tumbal upaya-upaya oknum yang tidak menyukai ketua PSSI sehingga menjadikan tunbal klub-klub yang tidak mendukung ketua PSSI.

“Ada kasus pinalti tidak masuk, itu tidak bisa di tuduh pengaturan skor, klub-klub besar di eropa saja pun pernah melakukannya, bukti permainan skor itu tidak bisa berdasarkan video, harus di panggil satu persatu di mintai keterangan,” terang Soleh.

Muhhamad Soleh juga menambahkan, bahwa dalam argumentasi kita juga menyampaikan dalam pasal 72 ayat 5 menyebutkan jika klub atau badan sistematis atas perintah pimpinan klub tidak di perbolehlan mengatur skor, kalau memang terbukti, klub dan pengurusnya harus di hukum juga. Kenapa nggak di hukum pengurusnya juga karna mereka tidak tau pengurusnya terlibat apa tidak, makanya di hukum klubnya aja. Kami mengajak supporter untuk mengawasi persidangan, klub ini harus di selamatkan untuk tetap bermain di liga 2 tahun 2019.

“Soal krisna saat melawan aceh united kita sudah meyampaikan manajemen saya siap membela anak ini. Tergantung pada manajemen. Pembinaan itu yang paling utama, saya tidak mengatakan salah atau benar,” pungkas Muhammad Soleh selaku Pengacara PSMP.

Sementara Presiden PSMP Firman Efendi menambahkan, bagaimanapun juga kita harus melakukan banding untuk PSMP dan Kabupaten Mojokerto.

“Kita tidak menghitung materi yang di rugikan, jika benar-benar PSMP tidak bisa bermain di Liga 2 tahun 2019 kalau di hitung materi sudah terlalu banyak, yang penting bagaimanapun caranya PSMP harus bisa main di Liga 2 Tahun 2019;” terang Firman Efendi. (den/gan/yan)

Mojokerto

Disparpora Mojokerto Gelar Kirab Haul Syekh Jumadil Kubro ke-644 Tahun 2019

Diterbitkan

||

Disparpora Mojokerto Gelar Kirab Haul Syekh Jumadil Kubro ke-644 Tahun 2019

Memontum Mojokerto – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mojokerto kembali menggelar agenda wisata dan kebudayaan tahunan yakni Kirab Kubro dalam rangka memperingati Haul Syekh Jumadil Kubro ke-644 Tahun 2019.

Kirab budaya diberangkatkan dari Pendopo Agung Trowulan, dan finish di halaman Makam Troloyo, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, pada Kamis (14/9/2019) .

Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Pungkasiadi didaulat membacakan paluhuran (silsilah) Syekh Jumadil Kubro, yang diawali prosesi cucuk lampah atau ‘membuka jalan.’Hal ini dimaksudkan sebagai usaha menolak bala dan mengusir semua gangguan seperti hawa buruk yang dapat mengganggu jalannya prosesi.

Arak-arakan berbagai macam gunungan mulai tumpeng agung, tumpeng aneka hasil bumi dan tumpeng jajanan pasar, sukses menjadi daya tarik acara. Tumpeng-tumpeng ini dipercaya sebagai berkah.

Kirab dan prosesi cucuk lampah disempurnakan barisan peserta kirab berpakaian ala Walisongo, santri, pembawa kendi tujuh, pembawa jajan pasar, Tumpeng Songo, Panji Poncowarno, Panji Gulo Klopo (Sang Saka Merah Putih) yang diserahkan kepada Wakil Bupati.

Pemkab Mojokerto dan Disparpora sebagai leading sector, ingin agar tradisi ini bisa terus terjaga sebagai event rutin yang mencerminkan kearifan lokal.

Wabup berharap agar usaha nguri-uri budaya terus dijaga dan dilestarikan. Animo masyarakat yang cukup tinggi terhadap event-event budaya di daerah Trowulan khususnya, bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan potensi wisata daerah.

“Trowulan sebagai daerah wisata unggulan Kabupaten Mojokerto di bidang sejarah dan budaya, makin lama makin dikenal publik, baik lokal maupun luar daerah. Kirab kubro memperingati Haul Syeh Jumadil Kubro yang diperingati tiap tahun tidak pernah sepi animo. Dengan haul ini, kita bisa terus mengingat perjuangan Syekh Jumadil Kubro dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam,” ungkap Wabup.

Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai penyebar Agama Islam di tanah Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro adalah leluhur dan guru dari para Walisongo sesudahnya. Mengingat besarnya jasa dalam perkembangan Islam khususnya Jawa Timur, maka banyak kalangan umat Islam yang memelihara tradisi untuk terus mendoakan hari wafatnya, atau dalam Islam dikenal sebagai haul.

Rangkaian Haul Syekh Jumadil Kubro tahun 2019, juga dilanjutkan dengan pengajian umum bersama K.H. Falakul Alam dan K.H. Ahmad Muwafiq, pada Minggu (15/9/2019) malam di tempat yang sama. (mrg/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Mojokerto

Kota Mojokerto Kembali Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2019

Diterbitkan

||

Kota Mojokerto Kembali Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2019

Memontum Mojokerto – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha 2019. Penghargaan yang ke-11 kalinya ini, diserahkan secara langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di JCC, Jakarta, pada Minggu (15/9/2019).

Penghargaan Wahana Tata Nugraha tersebut, diberikan kepada daerah yang dianggap mampu menata transportasi publik dengan baik. Hal ini, tidak lepas dari koordinasi, komitmen dan sinergitas antara Pemkot Mojokerto bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mojokerto Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta peran aktif masyarakat.

Melalui Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan terkait, Pemkot Mojokerto telah melahirkan berbagai formula baru untuk mendukung sarana dan prasarana serta fasilitas publik di bidang transportasi dan lalu lintas.

Seperti, Car Free Day, Taman Lalu Lintas, Jalur Sepeda, Satlantas Peduli Pejalan Kaki (SAPA JAKA), Kawasan Tertib Lalu Lintas, Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Area Traffic Control System (ATCS), Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan Pelajar Pelopor Lalu Lintas.

Selanjutnya ada Abdiyasa Teladan, Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Kampanye Keselamatan Sekolah, Partisipasi Masyarakat Melalui Media Sosial, Kampung Lalu lintas, Sekolah Tertib Lalu Lintas (STLL), Uji Emisi Gratis, SIM Samsat Corner, Polisi Cilik Polres Mojokerto Kota, Duta Lalu Lintas Jawa Timur, Re-Training Pengemudi Truk dan Bus, dan Pondok Pesantren Idol Road Safety (PONIRAS).

“Penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan kepada Pemkot Mojokerto karena adanya komitmen yang baik antara, Pemkot Mojokerto dengan masyarakat serta seluruh stakeholder dalam meningkatkan kinerja pelayanan transportasi khususnya lalu lintas dan angkutan kota. Komitmen tersebut telah direalisasikan melalui beberapa peningkatan pelayanan,” ungkap Wali Kota.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha yang diperoleh Pemkot Mojokerto, merupakan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha, bahwa pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.

“Pemkot Mojokerto sangat berharap bahwa tujuan akhir keberhasilan dari lomba di bidang penataan transportasi publik dan lalu lintas ini bukan sekedar perolehan Piala Wahana Tata Nugraha, akan tetapi dapat mewujudkan capaian kinerja transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang pada akhirnya, dapat meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang transportasi,” harap Ning Ita, sapaan akrabnya.

Untuk mendapatkan penghargaan ini, pemerintah telah mengikuti penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha selama 14 kali mulai tahun 2004 sampai 2019. Ini artinya, berbagai prestasi pun telah dicapai seperti Penghargaan Wahana Tata Nugraha berupa Plakat sebanyak satu kali, Kategori Lalu Lintas sebanyak dua kali dan Piala Wahana Tata Nugraha sebanyak 11 kali, termasuk Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019.

“Penghargaan itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 180 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kota/Kabupaten dan Provinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019,” tegas Ning Ita.

Sekedar diketahui, penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan objek penilaian melalui lima bidang. Seperti, bidang lalu lintas, bidang angkutan umum, bidang sarana transportasi darat, bidang prasarana transportasi darat dan bidang umum. (mrg/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Lowongan Pekerjaan Memontum
Advertisement Iklan SemarakHUT RI PDAM Banyuwangi
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Probolinggo
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri polinema
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement

Terpopuler