Connect with us

Jombang

Bupati Jombang Gelar Doa Bersama Akhir dan Awal Tahun

Diterbitkan

||

Memontum Jombang—–Bupati Jombang gelar Do’a bersama melepas tahun 2018 dan menyambut tahun baru 2019, dengan tema semoga kabupaten Jombang diberi keberkahan dan dijauhkan dari bencana, bertempat di pendopo kabupaten Jombang. Senin (31/12/2018).

Do’a bersama dihadiri oleh Forkopimda, wakil Bupati Jombang, Sekda, seluruh jajaran Organisasi  Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, dan para tokoh berbagai agama yang ada di kabupaten Jombang, yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu, serta tokoh masyarakat dan masyarakat yang ikut memeriahkan datangnya pergantian tahun

Khotmil Qur’an dari tim khufadz tambak beras mengawali kegiatan, dilanjutkan dengan Istighosah bersama serta tausiyah oleh Cholil Dahlan dan doa bersama.


Selain berdo’a bersama untuk mengharap keberkahan dan dijauhkan dari bencana, juga untuk mengajak masyarakat kabupaten Jombang untuk bersama-sama meningkatkan percepatan pembangunan yang ada di kabupaten Jombang, papar Bupati Jombang, Mundjidah Wahab dalam sambutannya.

Munjidah menambahkan, jika dalam perjalanan tahun 2018 pemerintah daerah kabupaten Jombang terdapat kekurangan dalam berbagai hal, terutama dalam pelayanan masyarakat, bupati mewakili seluruh pemerintah daerah kabupaten Jombang meminta maaf. Selain itu, Mundjidah berharap di tahun 2019 nantinya, meminta seluruh masyarakat kabupaten Jombang untuk bersama-sama mewujudkan Jombang yang benar-benar kota santri, kota beriman, yang dilanjutkan dengan masyarakat yang berkarakter, yang mana tolak ujungnya berada pada masyarakat yang berakhlakul Karimah, pungkasnya.

Cholil Dahlan dalam tausiyah nya mengisahkan awal mula ditemukannya perhitungan tahun. Cholil mengatakan bahwa, perhitungan manusia dimana dan kapan saja bisa salah, karena itu Allah menurunkan Al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang perhitungan tahun didalam surah at-taubah yang menyatakan bahwa dalam satu tahun dibagi menjadi 12 bulan, yang mana pembagian tersebut bertujuan agar manusia dapat mengendalikan dirinya. pungkasnya (*yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jombang

Pawai Bunga Meriahkan Sedekah Desa Janti

Diterbitkan

||

Pawai Bunga Meriahkan Sedekah Desa Janti

Memontum Jombang – Dalam rangka sedekah desa dan gelar potensi desa Janti 2019 mengelar pawai budaya pada Minggu 22/9/19 .yang bertempat di start lapangan desa Janti dan finish di TK Mamba,ul Ulum. Acara ini diikuti peserta dari rukun tetangga desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang.

Agenda tahunan ini sudah dilaksanakan sejak 2015 sampai sekarang 2019. Salah satu penonton mengatakan para peserta pawai budaya sangat kreatif. Apalagi kostum pakaian adat yang menarik dan berkarater diperankan membuat suasana semakin meriah, tutur Tutik Zahroh.

Dalam pawai budaya tersebut masing masing RT /RW mendelegasikan satu kelompok peserta pawai budaya dengan beradu kreatif mulai kostum ogoh ogoh, arak arakan gunungan serta hasil bumi diiringin dengen tongtek dan marching band. Tak hanya itu sejumlah atraksi tari tradisional hingga tari modern juga ditampilkan.

Usai digelar pawai budaya, rangkaian kegiatan, Kepala Desa H Musta’in mengatakan, kegiatan pawai budaya tahun 2019 dan sedekah desa ini, juga menggelar potensi desa. Ini sebagai puji syukur. Dia mengimbau agar meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan warga menuju masyarakat yang adil dan bermartabat. Selain itu, pawai budaya ini juga mengenalkan ke masyarakat luas tentang kearifan lokal dan ajang pelestarian Budaya Jawa. Harapannya kedepan kebersamaan masyarakat semakin lebih terlihat.

“Alhamdulilah seluruh masyarakat sudah mendukung sepenuhnya acara ini. Selain itu rangkaian kegiatan sedekah desa janti dan gelar potensi, juga dilakukan khotmil Quran dan doa bersama. Dilanjutkan hadrah bertempat kantor desa 28 September. Potensi desa seperti bazar dan umkm, pentas seni yang diikuti tokoh pemuda dan karangtaruna 29 September pagelaran wayang kulit dengan dalang Warsono Plong Mojowarno,” pungkasnya. (yud/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Jombang

Bawaslu Libatkan Peran Mahasiswa dalam Pesta Demokrasi 2019

Diterbitkan

||

Memontum Jombang——-Untuk mensukseskan pesta demokrasi  pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang libatkan peran mahasiswa. Hal itu disampaikan ketua bawaslu Jombang Achmad Udi Masykur dalam acara goes to campus yang mengusung tema “Peran Mahasiswa dan Civitas Akademika Dalam Pengawasan Pemilu 2019, Rabu (28/11/2018).

“Karena meraka merupakan kaum milineal yang  berpengaruh terhadap perjalanan pemilu kita dimasa mendatang artinya tidak hanya tahun depan, tetapi berkaitan dengan pemilu di masa depan. Maka kemudian hal ini perlu kita lakaukan dalam kelompok strategis dalam hal ini mahasiswa yang dapat mwmbawa dampak yang signifikan,” ujarnya.

Udi berharap, mahasiswa berani berbuat membuat pemilu menjadi berbeda melalui gerakan pengawasan partisipatif yang juga telah mereka deklarasikan untuk bisa menjadi pengawas pemilu secara partisipatif, yang berarti pengawasan tidak hanya dilakukan bawaslu namun juga akan diperankan oleh teman – teman mahasiswa sebagai gerakan yang menuju perubahan.

Udi juga  menjelaskan, peran pengawasn mahasiswa nantinya dalam skup kecil.
mereka (mahasiswa.red) akan memainkan pengawasan di keluarga di tetangga kanan kiri, sedangkan dalam tahapan dan pemungutan suara mereka akan memainkan peran di TPS terdekat.

“Jadi kontrolnya mereka  kalau kemudian ada potensi mereka bisa melakukan potensi pencegahan secara mandiri, seperti yang mereka tanyakan berkaitan dengan isu-isu yang krusial, kampanye hitam, dan yang berkaitan dengan politik uang,” katanya.

“Artinya mereka cukup memberi featback terhadap isu-isu krusial yang hari ini perlu dilakukan gerakan yang masif,” Imbuhnya. Lebih lanjut, mahasiswa juga dapat melakukan gerakan struktural dengan mendaftar sebagai anggota KPPS melihat pembentukan kpps belum ditentukan.

“Mereka juga bisa menjadi petugas kpps, itu artinya potensi gerakan perubahan bisa melalui struktur dengan menjadi anggota kpps atau dengan kultur di luar struktur kalau  ada pelanggaran mereka akan berkoordinasi, melaporkan dengan pengawas pemilu setempat yang sudah kita singgung dalam acara tadi,” pungkas Udi. (ham/yan)

Lanjutkan Membaca

Jombang

Pedoman Umum BPNT Dinilai Banyak Kelemahan

Diterbitkan

||

Kadinsos Jombang M Sholeh

# Salah Satu Penyebab Kekrisruhan

Memontum JombangPedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disusun oleh Kementerian/Lembaga lintas Sektor terkait, pada tahun 2017 dinilai banyak kelemahan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Hal itulah yang juga mendasari pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dan menetapkan supliyer untuk agen e-warong agar lebih terkendali, Rabu (28/11).

“Memang di pedum banyak kelemahan, itu sudah diakui pada saat forum resmi forum rapat kordinasi, rapat evaluasi  dan sebagainya dan nanti akan dievaluasi lagi di Bandung akhir Desember nanti,” ujar  M.Sholeh, Kadinsos Jombang

“Banyak sekali kekurangan-kekurangan dari pedum ini,” Imbuhnya saat ditemui memontum.com di kantor Dinsos.

Disinggung terkait hak e-warong atas  kebebasannya dalam memilih pemasok komoditi kebutuhan KPM tanpa intervensi Tikor Bansos Kabupaten, Sholeh menjelaskan,  e-warong memiliki hak preogratif (menentukan pemasok komoditi.red) berarti akan ada kebebasan. Sholeh mencontohkan Kabupaten Gresik, karena ada intervesi-intervensi tertentu begitu komoditi di tangan Kelompok Penerima Manfaat ( KPM )  tidak ada yang bertanggung jawab .

Di sisi lain, lanjutnya, di Pedum Pasal 10  juga menyatakan harus ada koordinasi apakah harus dilepas (e-warong) untuk memilih atau dikendalikan Tim Kordinasi (Tikor) yang berarti harus ada pengendalian dan pengawasan dari pemerintah Kabupaten Daerah.

“Ada bantuan sosial dari pemerintah pusat tidak akan jalan kalau tidak ada Pemerintah Kabupaten, pemerintah kabupaten punya tikor bansos pangan ini yang bertanggung jawab, lah ini kalau tidak dikendalikan,” ungkapnya.

“Makanya kita munculkan tata kelola kebijakan BPNT di Jombang, menilik dan melihat fenomena di kabupaten terdekat yang tidak terkendali karena begitu komoditi ditangan KPM tidak ada yang bertanggung jawab ,ini beras saya kirim, siap return atau tidak itu tidak ada,” pungkasnya.

Di tempat berbeda, Ketua Forum Masyarakat Rembuk Jombang ( FRMJ ) Joko fatah mengungkapkan , kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang tersebut dengan menentukan eupliyer sebagai pemasok komoditi agen e- Warung adalah salah satu dalang dari amburadulnya penyaluran BPNT di Jombang.

“Penunjukan supliyer tunggal seperti PT Pertani, tanpa melalui mekanisme yang jelas juga rawan, harus jelas, dasar hukumnya seperti apa, prosesnya bagaimana, penunjukannya seperti apa,  harus transparan, alih- alih terkendali, justru program BPNT amburadul,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Joko Fatah, Pedum yang dikeluarkan  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tuna i agar digunakan pimpinan lembaga sebagai  acuan pelaksanaan program BPNT 2018.

Selain menyebutkan dasar hukum penyaluran BPNT, dalam pedum tersebut juga disebutkan enam point prinsip utama dalam penyaluran program BPNT yang diantaranya menyebutkan e-warong dapat membeli pasokan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.

Point tersebut juga didukung dengan arahan Presiden Joko Widodo tertanggal 19 Juli 2017  yang menyatakan pasar, warong, dan toko dapat membeli beras dari Bulog, tetapi sifatnya tidak memaksa dan dari tempat lain atau swasta yang menjual beras dengan harga yang lebih murah sehingga terdapat mekanisme kompetisi.

Kemudian prinsip utama tersebut juga diperkuat dengan hasil rekomendasi hasil kesepakatan peserta rapat koordinasi pelaksanan bantuan sosial  pangan wilayah III Direktorat Penanganan Fakir Miskin PPK  dan PAN angkatan satu (I) tahun  2018 di Makasar yang juga ditandatangani oleh staf pengelola data FPM Jawa Timur Rudi Setyo Utomo yang mana dalam rekomendasi kesepakatan tersebut point tiga meliputi penyaluran BPNT  huruf (d) menyatakan Tikor bansos tidak boleh menentukan pemasok (supliyer) bagi e-warong atau agen.

“Kembali ke pedum lah, jangan mencari kelemahan-kekurangan pedum untuk kepentingan pihak tertentu,” pungkas Fatah. (ham/ono)

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler