Connect with us

Gresik

Ketua DPD Golkar Perintahkan FPG Klarifikasi Sumber Dana Plesir Pejabat

Diterbitkan

||

Sebagian pejabat saat berfoto di Malaysia

Memontum Gresik- Ketua DPD Golkar Gresik H Ahmad Nurhamim menyatakan, pihaknya meminta kepada wakilnya di DPRD untuk membuat forum klarifikasi terkait plesiran berjamaah pejabat Pemkab Gresik ke Malaysia. “Saya sudah perintahkan Fraksi Golkar untuk membuat forum klarifikasi terkait liburan para pejabat yang ke Malaysia. Karena beritanya viral di medsos,” kata Nurhamim, Minggu (19/11).

Dikatakan Nurhamim, saat ini memang banyak konstituen yang menanyakan soal anggaran untuk berangkat ke Malaysia. Kalau memang itu adalah uang pribadi tidak jadi persoalan. “Memang percaya atau tidak percaya soal uang pribadi yang digunakan itu repot. Harus dibuktikan, karenanya untuk menjawab pertanyaan masyarakat kita sudah memerintahkan Fraksi Golkar untuk membuat forum klarifikasi,” jelasnya.

Namun imbuh Nurhamim, jika memang menggunakan anggaran APBD maka akan berimplikasi luas. “Saya yakin jika menggunakan anggaran APBD pasti akan ada temuan,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota FPG DPRD Gresik Wongso Negoro menilai lawatan Bupati dan Wabup Gresik Sambari Halim Radianto ke Malaysia bersama 119 rombongan, mulai pejabat eselon II,III, IV, staf (PNS) dan pejabat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di lingkup Pemkab Gresik dinilai tidak penting dan tidak elok karena di saat kondisi masyarakat sedang prihatin. “Ini pemborosan, terlepas menggunakan uang pribadi atu APBD. Tapi, saya 100 persen tak yakin menggunakan dana pribadi. Mengapa saya ragu pakai uang pribadi, karena rombongan banyak PNS staf. Tak mungkin mereka mampu membayar minim Rp 5,5 juta,” kata Wongso, Minggu (19/11).

Kalau benar kepergian 120 pejabat Pemkab Gresik bersama staf itu pakai uang pribadi dan setiap orang ditarik Rp 5,5 juta, maka sedikitnya ada uang terkumpul Rp 660 juta.” Itu uang tak sedikit, ” ungkap politisi Golkar asal Menganti ini. “Saya tak yakin seorang staf mampu bayar. Makanya, jelas ada yang disembunyikan soal anggarannya. Apalagi, Kepala BKD (M.Nadlif) saya dengar selalu menghindar ketika ditanya wartawan. Ada apa ini,” cetusnya.

Dia mengaku sangat menyayangkan kepergian Bupati bersama ratusan rombongan hanya sekadar gathering dan ketemu warga Bawean yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia. Sebab, saat ini kondisi keuangan Gresik (APBD) sangat memprihatinkan. Defisit PAD (pendapatan asli daerah) sangat besar. “Sehingga, banyak pengeprasan kegiatan disana sini. Ini yang menjadi keprihatinan kita saat ini, sebab banyak kebutuhan masyarakat tak bisa kami penuhi karena terbentur anggaran,” beber anggota Komisi I DPRD Gresik ini.

Menurutnya, kepergian Bupati bersama rombongan ke Malaysia sangat tidak urgent. Sebab, sifatnya hanya gathering dan temu kangen dengan warga Bawean yang menjadi TKI. Seharusnya, tambah Wongso, kalau Bupati ingin memenuhi undangan TKI Bawean cukup berangkat sendiri dengan Wabup dan OPD terkait. Tidak perlu ajak OPD lain tak terkait. “Terus hubungan BKD, DPM PTSP, Diskop, DPU TR, BPBD, Dinkes, Dispendik, Disbudpar, Dispora, camat, kabag dan OPD lain itu apa?. Sangat tidak elok,” jlentrehnya. “Kemudian, sejumlah pejabat BUMD ikut juga itu apa kepentingannya. Dirut RSUD Ibnu Sina misalnya tiga hari meninggalkan kewajiban hanya gara-gara ikut lawatan yang tak ada hubungannya dengan RSUD,” katanya.

Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, pihaknya menganggap serius masalah ini. Untuk itu, dia akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi I (Suparno Diantoro) untuk agendakan panggil pihak-pihak terkait. “Saya minta Kepala BKD bertanggunjawab. Kami juga akan tanyakan kepergian rombongan Bupati sudah ada izin Mendagri dan Gubernur atau tidak,” pungkasnya. (sgg/ono)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gresik

28 Ribu Pelanggan PDAM Gresik Dipasok Air Umbulan

Diterbitkan

||

Dirut PDAM Giri Tirta Siti Aminatus Zariyah.
Dirut PDAM Giri Tirta Siti Aminatus Zariyah.

Memontum Gresik – Manajemen PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik terus berupaya berbenah agar kebutuhan air bersih di Kabupaten Gresik terpenuhi. Dipastikan sejak adanya posokan air bersih dari sumber mata air Umbulan tiga kecamatan di Gresik tidak lagi mengeluhkan air mampet.

Direktur Utama PDAM Giri Tirta Gresik Siti Aminatus Zariyah, SE mengatakan pihaknya telah menjalin kontrak dengan PT Air Bersih (AB) Propinsi Jatim untuk pengadaan air bersih dari Umbulan. “Harapan kami dengan masuknya air Umbulan, kita mensuplai air bersih siap minum, tidak ada kekeruhan dan persediaan air setiap hari selalu ada,” ujar Risa, panggilan akrab Direktur Utama PDAM Giri Tirta ini.

Salah satu pasal dalam kontrak itu, adalah PT AB memasok air dari Umbulan ke Gresik sebanyak 1000 liter per second (LPS) terhitung sejak Juli 2020. Namun karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, selama tahun 2020 PDAM Giri Tirta mendapat 600 LPS yang terbagi dalam dua tahap.

Tahap pertama sebanyak 300 LPS pada Juli 2020. Disusul tahap 2, dalam jumlah yang sama dikucurkan pada Desember 2020. “Sisanya yang 400 LPS, akan kita kucurkan tahun depan. Sambil saat ini kita tengah menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih memadai,” ujar Risa.

Air Umbulan yang diklaim bisa langsung diminum itu, ujar Risa, yang tahap pertama sudah dialirkan kepada 28 ribu pelanggan di Kecamatan Gresik dan sebagian Kecamatan Kebomas. “Tahap kedua, dialirkan Desember untuk sebagian Kecamatan Kebomas dan Perumahan GKB Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar yang bakal menikmati air bersih Umbulan,” tambahnya.

Dengan masuknya air Umbulan, kata Risa, pasokan air reguler dari Legundi Driyorejo akhirnya dialihkan ke wilayah Gresik Selatan. Dimana terdapat sekitar 50 ribu orang pelanggan, yang bermukim di Kecamatan Driyorejo, Menganti, Kedamean dan Kecamatan Cerme.

Selain memperbaiki kualitas air, tambah Risa, pihaknya juga rutin melakukan perbaikan sistem jaringan dengan mengganti pipa tua, bocor, karatan dengan pipa yang baru. “Pergantian total pipa utama sudah kita lakukan di Jl Panglima Sudirman, Jl Pahlawan, Jl Kartini dan Jl dr Sutomo,” tegasnya.

Disisi lain PDAM Giri Tirta juga sudah melaporkan progress ke DPRD Gresik terkait penyerapan dana penyertaan modal yang baru direalisasikan sebesar Rp 3,6 miliar. Namun, sisa waktu yang ada, PDAM akan berupaya maksimal untuk merealisasikan bussines plan 2020. “Di sisa tahun ini, akan ada tiga kali penyerapan anggaran,”tandas dia.

Dicontohkan, pemasangan pipa di Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas. PDAM Giri Tirta telah menyiapkan detail desain enginering (DED) untuk bisa dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Apalagi, ada air dari Umbulan yang masuk. “DED untuk pemasangan pipa di Desa Kedanyang, sudah kami siapkan,”papar dia.

Disisi lain, ada pengalihan di lapangan yang sebelum tak ada di bussines plan. Misalnya proyek pipanisasi di Desa Morowudi dimana harus ada pergantian karena sudah rusak. Kendati demikian, PDAM Giri Tirta tetap sesuai aturan dalam melakukan pengalihan.

Untuk menghindari suatu permasalahan pihaknya melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan rekomendasi ketika melakukan pengalihan dan perubahan bussines plan PDAM Giri Tirta 2019-2024. “Pengalihan harus ada rekomendasi dari BPKP. Makanya, kita minta rekomendasi dari BPKP,” punkasnya. (sgg/syn)

 

 

Lanjutkan Membaca

Gresik

Bawaslu Gresik Rekrut 2266 Pengawas TPS

Diterbitkan

||

Aktivitas di Bawaslu saat menjelang Pilkada Kabupaten Gresik.
Aktivitas di Bawaslu saat menjelang Pilkada Kabupaten Gresik.

Memontum Gresik – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik akan merekrut sebanyak 2266 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, 9 Desember 2020.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Gresik Maslukin mengatakan, ribuan pengawas TPS itu nantinya melakukan pengawasan di 18 kecamatan . “Rekrutmen 2266 pengawas ini sesuai dengan jumlah TPS yang ada di kabupaten Gresik, karena setiap TPS harus diawasi satu orang,” ujarnya.

Pendaftaran pengawas TPS dibuka mulai 3 Oktober hingga 15 Oktober 2020 di masing-masing Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Seleksi rekrutmen pengawas TPS dilakukan Panwascam dibantu pengawas desa/kelurahan.

Karena saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19, lanjut Maslukin, maka proses rekrutmen petugas TPS sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. “Pendaftar pengawas TPS dapat dilakukan melalui media daring atau pos. Demikian pula proses wawancara bisa dilakukan secara daring,” ujarnya.

Sesuai peraturan perundangan, lanjut Maslukin, Pengawas TPS dibentuk 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan tujuh hari setelah hari pemungutan suara.

Sedangkan persyaratan pengawas TPS antara lain, Warga Negara Indonesia, usia minimal 25 tahun, mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat, bebas dari penyalahgunaan narkotika, dan bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Ketua Bawaslu Gresik M Imron Rosyadi , menambahkan peran Pengawas TPS sangat penting dalam proses Pilkada 2020. Karena memiliki wewenang yang cukup penting, yakni melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Selain itu, menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, serta menerima salinan berita acara, sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. “Kami berharap agar petugas TPS terpilih profesional, berintegritas, adil, dan independen,” harap M Imron. (sgg/syn)

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler