Connect with us

Pasuruan

“Kicauan” Dwi di Persidangan, Ahli Hukum: Jaksa KPK Harus Hadirkan Semua Fraksi

Diterbitkan

||

pas sidang Kotak Masuk x redaksi.memo.x Lampiran09.26 (1 menit yang lalu) ke saya Sent from M5 Note -------- Pesan asli -------- Pengirim: didik memox Waktu: Kam 1/17 17:48 Kepada: "redaksimemo.x" Subjek: Teks foto : Plotingan Proyek di lingkungan Kota Pasuruan saat diperlihatkan Jaksa KPK pada Sidang Tipikor (dik) inzet : I Wayan Tirb Sulaksana Ahli Hukum Unair "Kicauan" Dwi di Persidangan, Ahli Hukum: Jaksa KPK Harus Hadirkan Semua Fraksi Memontum Pasuruan---- "Kicauan" Dwi Fitri Nurchayo salah satu terdakwa dalam perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota Pasuruan, Setyono bersama dua terdakwa lainnya Wahyu Tri Hardianto (staf kelurahan Purut) dan M Baqir selaku pemberi suap semakin panjang daftar pihak terlibat. Apalagi, dari keterangan saksi di persidangan yang dihadirkan Jaksa KPK mengakui adanya pengkondisian proyek di lingkungan Kota Pasuruan. Tidak hanya itu, ploting paket proyek pun disebut-sebut lari ke semua fraksi DPRD Kota Pasuruan dan LSM serta wartawan. Nama Misbakhun anggota DPR-RI asal Partai Golkar juga muncul di pembicaraan terdakwa Dwi. Menanggapi perkara ini, ahli hukum Unair, I Wayan Titib Sulaksana menilai, dari para keterangan saksi dan juga terdakwa sudah sangat jelas. "Jaksa KPK harus kembangkan perkara ini, dari keterangan para saksi di persidangan. Jangan berhenti di perkara itu saja," kata I Wayan Titib pada Memo X grup memontum.com, Kamis (17/1/2019). Fakta di persidangan, menurut pakar hukum pidana Unair ini, Jaksa KPK juga harus ungkap aliran ploting proyek di semua fraksi DPRD Kota Pasuruan. "Kalau diperlukan, semua ketua fraksi DPRD Kota Pasuruan dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, " tambahnya. "Biar semua gamblang, karena di perkara OTT Walikota ini pasti melibatkan banyak pihak," tambahnya. Sebagai akademisi dan praktisi, Wayan Titib mengaku bangga dengan kinerja KPK dan senang para pelaku tindak korupsi ditangkap. Meski demikian di sisi lain dia juga merasa prihatin dengan kondisi bangsa ini. Pasalnya banyak yang memegang Pancasila sebagai pandangan hidup tapi masih ada juga yang tega melakukan tindak pindana korupsi. "Saya menyarankan kepada penegak hukum khususnya jaksa KPK untuk menuntut terdakwa tipikor dengan tuntutan maksimal dan hakim tipikor juga memberikan hukuman pelaku tipikor dengan sangat berat," ujarnya. Terpisah, Ismu Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Pasuruan, pilih jurus diam, saat ditanya soal ada ploting proyek yang mengalir di semua fraksi. "Maaf mas untuk soal itu saya tidak mau komentar ditelepon," singkatnya. Senada juga dikatakan Sekertaris FAIR, Afi. Dikatakan dia, "Ploting proyek tidak pernah dibahas dalam fraksi. Kalau pun ada saya tidak tahu, " pungkasnya. Diwarta sebelumnya, terungkap ploting proyek mengalir ke semua Fraksi DPRD Kota Pasuruan. Tidak hanya di proyek PLUT-UMKM saja. Ungkap ini di katakan Dwi Fitri Nurcahyo saat dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa KPK dalam perkara pemberi suap M. Baqir. (dik/yan) 2 Lampiran

Memontum Pasuruan—-“Kicauan” Dwi Fitri Nurchayo salah satu terdakwa dalam perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota Pasuruan, Setyono bersama dua terdakwa lainnya Wahyu Tri Hardianto (staf kelurahan Purut) dan M Baqir selaku pemberi suap semakin panjang daftar pihak terlibat. Apalagi, dari keterangan saksi di persidangan yang dihadirkan Jaksa KPK mengakui adanya pengkondisian proyek di lingkungan Kota Pasuruan. Tidak hanya itu, ploting paket proyek pun disebut-sebut lari ke semua fraksi DPRD Kota Pasuruan dan LSM serta wartawan. Nama Misbakhun anggota DPR-RI asal Partai Golkar juga muncul di pembicaraan terdakwa Dwi.

Menanggapi perkara ini, ahli hukum Unair, I Wayan Titib Sulaksana menilai, dari para keterangan saksi dan juga terdakwa sudah sangat jelas. “Jaksa KPK harus kembangkan perkara ini, dari keterangan para saksi di persidangan. Jangan berhenti di perkara itu saja,” kata I Wayan Titib pada Memo X grup memontum.com, Kamis (17/1/2019).

Fakta di persidangan, menurut pakar hukum pidana Unair ini, Jaksa KPK juga harus ungkap aliran ploting proyek di semua fraksi DPRD Kota Pasuruan. “Kalau diperlukan, semua ketua fraksi DPRD Kota Pasuruan dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, ” tambahnya.

“Biar semua gamblang, karena di perkara OTT Walikota ini pasti melibatkan banyak pihak,” tambahnya. Sebagai akademisi dan praktisi, Wayan Titib mengaku bangga dengan kinerja KPK dan senang para pelaku tindak korupsi ditangkap. Meski demikian di sisi lain dia juga merasa prihatin dengan kondisi bangsa ini. Pasalnya banyak yang memegang Pancasila sebagai pandangan hidup tapi masih ada juga yang tega melakukan tindak pindana korupsi.

“Saya menyarankan kepada penegak hukum khususnya jaksa KPK untuk menuntut terdakwa tipikor dengan tuntutan maksimal dan hakim tipikor juga memberikan hukuman pelaku tipikor dengan sangat berat,” ujarnya.

Terpisah, Ismu Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Pasuruan, pilih jurus diam, saat ditanya soal ada ploting proyek yang mengalir di semua fraksi. “Maaf mas untuk soal itu saya tidak mau komentar ditelepon,” singkatnya.

Senada juga dikatakan Sekertaris FAIR, Afi. Dikatakan dia, “Ploting proyek tidak pernah dibahas dalam fraksi. Kalau pun ada saya tidak tahu, ” pungkasnya.

Diwarta sebelumnya, terungkap ploting proyek mengalir ke semua Fraksi DPRD Kota Pasuruan. Tidak hanya di proyek PLUT-UMKM saja. Ungkap ini di katakan

Dwi Fitri Nurcahyo saat dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa KPK dalam perkara pemberi suap M. Baqir. (dik/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pasuruan

Terkendala Alat Rapid Test, Pemkot Pasuruan Tunda Rapid Test Massal

Diterbitkan

||

Terkendala Alat Rapid Test, Pemkot Pasuruan Tunda Rapid Test Massal

Memontum PasuruanPemkot Pasuruan melalui Gugus Tugas Covid-19 segera melakukan deteksi cepat penyebaran Covid-19 secara massal, guna menghindari wilayah menjadi zona hitam seperti Surabaya.

Sayangnya, hal tersebut terkendala dengan alat rapid test, sehingga rapid test secara massal sulit dilaksanakan. Hal ini karena Pemkot belum bisa belanja alat rapid test.

Seperti yang disampaikan Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan dr Shierly Marlena.

“Alat rapid test yang dimiliki Pemkot Pasuruan hanya sekitar 100 buah, itupun bantuan dari pihak Kemenkes,” tegasnya.

“Semua alat rapid test tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dari donasi masyarakat umum serta lembaga swasta. Sementara itu pengadaan alat rapid test adalah menjadi kewenangan Kemenkes pusat,” ungkap Plt Dinas Kesehatan Pemkot Pasuruan.

Masih menurut Sherly, perlu diketahui bersama bahwa alat rapid test yang dimiliki Pemkot saat ini digunakan dengan prioritas kepada orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19 dan PDP.

Dari data kegiatan Gugus Tugas Covid-19 Pemkot Pasuruan, baru sekali menggelar rapid test massal, yakni pada bulan Ramadan lalu di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut,saat ini pihaknya masih berusaha menembus regulasi ke pemerintah pusat agar Pemkot bisa melakukan pengadaan alat rapid test,” pungkas juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Pemkot Pasuruan, Senin (15/6/2020) siang di kantornya. (bw/hen/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Sehari 4 Kebakaran Membara di Pasuruan

Diterbitkan

||

Sehari 4 Kebakaran Membara di Pasuruan

Memontum Pasuruan – Petugas Pemadam Kebakaran Pemkab Pasuruan pada Rabu (25/9/2019) dibuat pontang-panting, akibat adanya empat titik kebakaran yang waktunya hampir bersamaan. Bahkan untuk menangani pemadaman kebakaran tersebut, pihak PMK Kab. Pasuruan meminta bantuan pada PMK Kota Pasuruan.

Menurut Ruspandi Kepala PMK Kab.Pasuruan saat dikonfirmasi, mengatakan,” sehari ini (Rabu, 25/9/2019) setidaknya ada empat tempat kebakaran,”tegasnya.

“Lima titik kebakaran ada di Sukorejo, Prigen, Kalirejo dan Kepulungan Gempol. Untuk menjinakan amukan si jago merah ini, pihaknya meminta bantuan PMK dari Pemkot Pasuruan dan PMK PT. Sampoerna. Beruntung seluruh tempat yang terbakar bisa diatasi oleh petugas yang ada. Sementara itu dari empat kebakaran tersebut, tidak memakan korban jiwa dan hanya kerugian material jutaan rupiah. Pun demikian juga kebakaran yang ada di Sukorejo(rumah) dan pasar Kepulungan-Gempol,” ungkapnya.

Hingga saat ini penyebab kebakaran belum bisa diketahui, petugas masih melakukan pembasahan dilokasi kebakaran. Petugas dari unsur Kepolisian juga masih melakukan penyelidikan,”pungkas Ruspandi. (arp/hen/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler