Connect with us

Bondowoso

Warga Kebunan Pakem Naik Pickup Rame-rame ke Polres Bondowoso

Diterbitkan

||

Memontum BondowosoWarga Desa Gadingsari Kecamatan Pakem melaporkan perusakan fasilitas umum (Fasum) saluran air bersih yang kerap kali dilakukan oleh Orang Tidak Dikenal (OTD) ke Mapolres Bondowoso. Hasliyanto salah satu Tokoh Masyarakat yang menjadi koordinator dalam melaporkan kejadian tersebut didampingi sejumlah warga. Hasliyanto mengatakan, perusakan ini sering dilakukan bukan hanya sekalii. Padahal fasilitas itu digunakan oleh banyak warga.

“Dengan didampngi puluhan warga dan salah satu caleg di dapil 5. Yang kami laporkan fasum dan menyangkut kepentingan seluruh warga. Kami kesini tadi awalnya 3 pickup penuh dengan warga, namun kami kondisikan dengan se pick up saja,” kata Hasliyanto saat ditemui Memontum.com di Polres Bondowoso usai melakukan pelaporan, Jumat (18/1/2019).

Fasum yang memfasilitasi kebutuhan Warga Dusun Kebunan Desa Gadungsari, khususnya yang tinggal di RT 8 RW 5 ini, diduga dirusak pada hari ahad kemarin. Saat itu warga setempat melakukan ziarah ke Banyuwangi.

“Kejadian perusakan oleh OTD tersebut, pasti terjadi saat ada Pesta demokrasi seperti Pilkades, Pilkada ataupun Pemilu. Bahkan jika ada acara besar misal Maulid Nabi atau halal bihalal,pasti ada saja pengrusakan itu, dan kami tidak tahu motifnya apa. Ini sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu selalu begini, barulah ini kami laporkan sekarang,” jelas Hasliyanto alias Pak Ali yang juga takmir Masjid dan Kepala Madrasah ini.

Proses pelaporan berjalan lancar, lanjutnya, dengan pelayanan yang baik dari penyidik Polres Bondowoso. “Alhamdulilah lancar dan pelayanannya baik, dan akan ditindaklanjuti oleh polisi,” ujarnya.

Ditemui ditempat yang sama pula, Miftahul Huda salah satu Caleg dari PKB yang ikut mendampingi warga Desa Gadingsari yang melaporkan perusakan tersebut. Ia sangat mengapresisasi sikap warga yang berani melaporkan kejadian tersebut. “ Pertama, saya sangat mengapresiasi keberanian warga dalam membela hak-hak konstitusionalnya, apalagi kejadiannya selalu rutin, oleh karena itu menurut saya , pihak kepolisian perlu menindak ini secara tegas , agar bisa memberikan efek jera,” tegasnya .

Menurut Mantan Ketua PMI Bondowoso ini, proses demokrasi yang berjalan hari ini bisa dinikmati rakyat denga ceria. “Jangan hanya karena beda pilihan sampai terjadi intimidasi. Menurut warga tadi, kejadian ini selalu terjadi saat-saat pesta demokrasi atau masa Pemilu,” imbuhnya.

Miftahul Huda juga menagatakan, karena intimidasi politik ini menjadi salah satu agenda reformasi yang kemarin dilakukan perlawanan terhadap Orde Baru . “Sehingga di jaman ini, sudah seharusnya tidak boleh ada intimidasi politik dalam bentuk apapun kepada rakyat. Apalagi sampai merusak fasum terkait kebutuhan dasar yakni air bersih milik warga umum. Saya mendukung terhadap pihak kepolisian dan ini harus kita kawal agar tidak terjadi lagi. Saya secara pribadi siap mengawal rakyat kita yang berani terhadap bentuk intimidasi apapun yang mana ini menjadi barang yang langka menurut saya ketika ada warga yang sukarela melaporkan secara proses hukum,” tutupnya. (ifa/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bondowoso

Pemkab Bondowoso Naikkan Gaji 67 Tenaga Honorer K1

Diterbitkan

||

SUMRINGAH: Pemkab Bondowoso akhirnya menaikkanm gaji 67 tenaga honorer K1 yang mengabdi di sejumlah OPD

Memontum Bondowoso – Setelah menunggu cukup lama dan tidak adanya kepastian, akhirnya sebanyak 67 tenaga honorer kategori 1 (K1) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mendapat angin segar. Ini karena, pemkab menaikkan gaji mereka dengan nilai yang lebih layak.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ahmad Prayitno mengatakan, Pemkab Bondowoso menaikkan gaji 67 tenaga honorer K1 tersebut, sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019. ”Dalam Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019, ini pemkab menaikkan gaji tenaga honorer di sejumlah OPD, yang jumlahnya sebanyak 67 orang,” katanya.

Plt. Kepala BKD Bondowoso, Ahmad Prayitno didampingi sejumlah pejabat utama BKD setempat

Plt. Kepala BKD Bondowoso, Ahmad Prayitno didampingi sejumlah pejabat utama BKD setempat

Ke-67 tenaga honorer K1 tersebut, lanjut Ahmad Prayitno, terdiri dari 5 dokter dan sisanya pegawai non PNS di sejumlah OPD pemkab. Kenaikan gaji mereka didasarkan pada ijazah terakhir masing-masing dan terhitung mulai 1 Oktober 2019.

”Untuk gaji dokter Rp 3 juta per bulan, tenaga honorer S1 Rp 1.750.000,00 per bulan, tenaga honorer S1 Rp 1,5 juta per bulan, tenaga honorer D3 Rp 1.250.00,00 per bulan, tenaga honorer SMA Rp 1 juta per bulan, dan tenaga honorer SMP/SD Rp 750 ribu per bulan,” ujarnya.

Ahmad Prayitno juga menjelaskan, anggaran kenaikan gaji 67 tenaga honorer K1 bersumber dari APBD Bondowoso. Karena, mereka merupakan tenaga honorer Bondowoso yang gajinya dibiayai APBD Bondowoso.

”Mereka tenaga honorer K1 yang bekerja di OPD Pemkab Bondowoso sejak 2005 atau sebelum pemerintahan Presiden Jokowi secara terus menerus. Oleh karena itu, melalui Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019, pemkab menaikkan gaji mereka,” jelasnya.

Selain menaikkan gaji tenaga honorer K1, menurut Ahmad Prayitno, dalam Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019 juga menjelaskan tenaga honorer K1 yang memasuki masa pensiun.

”Tenaga honorer K1 yang penisun berdasarkan perbup, ini adalah yang usia sudah 58 tahun pada tahun, ini dan pemkab memberikan uang pensangon sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp 10 juta,” pungkas pejabat yang juga menjabat Kepala Bakesbangpol Bondowoso ini. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bondowoso

Aliansi Mahasiswa Bondowoso Demo Tolak RKUHP dan RUU

Diterbitkan

||

ORASI: Ratusan mahasiswa Bondowoso demo di gedung DPRD setempat menolak pengesahan RKUHP dan berbagai RUU. (ido)

Memontum Bondowoso – Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung Aliansi Mahasiswa Bondowoso menggeruduk gedung DPRD setempat, Rabu (25/9/2019). Mereka melakukan aksi demo menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan DPR RI dan pemerintah.

Massa mahasiswa menilai RKUHP dan berbagai RUU tersebut melemahkan dan mencederai demokrasi di Indonesia. Selain itu, tidak berpihak pada rakyat dan cenderung merugikan rakyat, namun menguntungkan orang-orang tertentu. Seperti RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pemasyarakatan, dan RUU lainnya.

SALING DORONG: Ratusan mahasiswa Bondowoso memaksa masuk halaman gedung DPRD dihadang anggota polisi dan Satpol PP. (ido)

SALING DORONG: Ratusan mahasiswa Bondowoso memaksa masuk halaman gedung DPRD dihadang anggota polisi dan Satpol PP. (ido)

”Oleh karena itu, Aliansi Mahasiswa Bondowoso menolak pengesahan RKUHP dan semua RUU yang makin merugikan kehidupan berdemokrasi masyarakat itu,” kata M.Abduh, koordinator aksi demo mahasiswa.

Dalam aksinya, massa mahasiswa yang mengenakan baju hitam dan pita putih, ini membawa poster desakan penolakan pengesahan RKUHP dan berbagai RUU. Mereka juga meneriakkan yel-yel dan kritikan pedas pada anggota DPR sebagai wakil rakyat yang dinilai tidak memihak rakyat. Aksi demo mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat ratusan anggota polisi dan Satuan Polisi Pamong Prja (Satpol PP).

Namun, aksi demo mahasiswa, ini sempat saling dorong dengan anggota polisi dan Satpol PP di pintu gerbang masuk gedung DPRD. Penyebabnya, polisi tidak memperkenankan mahasiswa masuk ke halaman gedung DPRD. Tapi, setelah Dandim 0822 Letkol Inf.Jadi turun tangan mendampingi Kapolres Bondowoso AKBP Febriansyah bernegosiasi dengan perwakilan pendemo, akhirnya massa mahasiswa diperkenankan masuk ke halaman gedung DPRD.

ATUR STRATEGI: Dandim 0822 Letkol Inf.Jadi memberikan masukan pada Kapolres Bondowoso AKBP Febriansyah dalam memenuhi keinginan mahasiswa masuk halaman gedung DPRD. (ido)

ATUR STRATEGI: Dandim 0822 Letkol Inf.Jadi memberikan masukan pada Kapolres Bondowoso AKBP Febriansyah dalam memenuhi keinginan mahasiswa masuk halaman gedung DPRD. (ido)

Dengan didampingi Dandim Jadi dan Kapolres Febriansyah, mereka ditemui sejumlah anggota DPRD Bondowoso. Yakni, Abdul Majid dan Setyo Budi dari Fraksi Gerindra, Subangkit Adiputra dari Fraksi PPP-Demokrat, Yondrik dari Fraksi Amanat Golkar, Soedarsono dari Fraksi PKB, dan M. Irsan M. Bachtiar dari Fraksi PDI-P. Anggota DPRD, ini berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa Bondowoso ke DPR RI di Jakarta.

”Apa yang menjadi aspirasi mahasiswa Bondowoso pada hari ini, kami terima dan akan sampaikan ke DPR,” kata Abdul Majid. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bondowoso

Hingga Akhir September 2019, Baru Dua Kecamatan di Bondowoso Lunasi PBB-P2 Seratus Persen

Diterbitkan

||

Sekda Bondowoso H. Syaifullah didampingi Kepala Bapenda Endang Hardiyanti saat evaluasi pelunasan PBB-P2 2019 di kecamatan-kecamatan

Memontum Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus bekerja keras untuk merealisasi capaian target Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2019 sebesar Rp 15,6 miliar. Karena, berdasarkan data Bapenda hingga 23 September 2019, baru dua kecamatan dari total 23 kecamatan di Bondowoso yang sudah melunasi pembayaran PBB-P2 mencapai 100 persen.

Kabid PBB-P2 dan BPHTP Bapenda Bondowoso, M.Kusno mengatakan, dua kecamatan di Bondowoso yang sudah melunasi PBB-P2 2019 mencapai 100 persen adalah Kecamatan Curahdami dan Klabang. Sedangkan, 21 kecamatan lainnya belum melunasi PBB-P2 2019 hingga 100 persen.

Sekda Bondowoso H.Syaifullah dengan Kepala Bapenda Endang Hardiyanti

Sekda Bondowoso H.Syaifullah dengan Kepala Bapenda Endang Hardiyanti

”Hingga mendekati akhir September 2019, realisasi pembayaran PBB-P2 tahun 2019 sekitar Rp 7 miliar atau 44,89 persen dari realisasi target Rp 15,6 miliar, yang mana dari 23 kecamatan di Bondowoso, baru dua kecamatan yang sudah lunas 100 persen,” katanya.

Dua kecamatan yang sudah melunasi 100 persen, itu menurut Kusno, menunjukan tingkat kesadaran masyarakatnya sudah tinggi dalam membayar PBB-P2 dari kecamatan lainnya. Selain itu, peran camat dan kepala desa (kades) di dua kecamatan tersebut dalam memaksimalkan penagihan pada masyarakat sangat besar untuk merealisasikam pelunasan PBB-P2 100 persen.

”Kami berharap kecamatan dan desa serta kelurahan yang belum melunasi 100 persen, untuk memaksimalkan penagihan PBB-P2 kepada masyarakat. Karena, pajak ini nantinya digunakan untuk pembangunan di Bondowoso,” jelasnya.

Namun, Kusno mengaku, pihaknya tidak bisa memberikan punishment pada kecamatan dan desa mapun kelurahan yang belum melunasi PBB-P2 100 persen. Karena, tidak ada paying hukum untuk memberikan punishment.

”Yang kita lakukan adalah memberikan motivasi kepada kecamatan dan desa serta kelurahan yang belum melakukan pelunasan PBB-P2 100 persen. Selain itu, kami juga memberikan reward kepada kecamatan dan desa serta kelurahan yang telah berhasil melunasi PBB-P2 100 persen,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, H. Syaifullah menyatakan dirinya terus memantau penarikan PBB-P2 2019 secara rutin. Karena, PBB-P2 tahun, ini menjadi atensi bagi sekda pertama asal Bondowoso ini.

”Ini saya lakukan, karena PBB-P2 sangat penting bagi penyerapan anggaran untuk pembangunan di Bondowoso. Makanya, saya berharap dari target PBB-P2 tahun 2019 sebesar Rp 15,6 miliar, kita bisa melakukan penarikan mendekati 100 persen, ya setidaknya Rp 14 miliar. Tapi, kalau bisa terrealiasi 100 persen,” katanya.

Kepala Bapenda Bondowoso Endang Hardiyanti menambahkan, dalam memudahkan masyarakat membayar PBB-P2, Bapenda sudah membuat pembayaran pajak melalui Aplikasi PBB Android. Pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ini adalah Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) .

”Jadi para wajib pajak membayarnya ke rekening kas umum daerah dengan menyebut nomor NJOP nya. Cuma sekarang, ini masih banyak masyarakat wajib pajak yang titip bayar pajak ke perangkat desa,” tambahnya. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler