Connect with us

Surabaya

Kinerja Anggota Dewan Surabaya Meningkat Dibanding Periode Sebelumnya

Diterbitkan

||

Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya saat ditemui di ruangannya untuk menyampaikan kinerja sari Anggota Dewan periode 2014-2019, Senin (21/1/2019).

Memontum Surabaya—-Menampung suara dari aspirasi masyarakat, membantu menyelesaikan masalah, terjun dan bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun Pemerintah Kota menjadi kewajiban anggota DPRD Surabaya. Bahkan pemandangan hearing (rapat dengar, red) dari setiap komisi dengan pihak Pemkot maupun masyarakat sering terlihat di Gedung DPRD Surabaya. Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha jika pada periode ini (2014-2019) luar biasa kinerja dari setiap anggota dewan yang dengan sigap dan cepat dalam menangani permasalahan.

Herlina Harsono Njoto Ketua Komisi A saat dijumpai di ruanganya.

Herlina Harsono Njoto Ketua Komisi A saat dijumpai di ruanganya.

“Tentunya saya apresiasi juga terhadap teman-teman yang luar biasa kerjanya, baik Komisi A, B, C, dan Komisi D. Saya kira seluruh aspirasi dari masyarakat yang sudah masuk ke DPRD hampir 80% sudah ditindak lanjuti komisi masing-masing,” kata Masduki saat ditemui di ruangannya, Senin (21/1/2019). Menurut Masduki, hal ini merupakan prestasi sangat baik yang telah dilakukan oleh seluruh snggota dewan. Bahkan ia membandingkannya dengan periode sebelumnya, jika kinerjanya tak sebaik periode kali ini. Masduki bisa menilai karena periode sebelumnya dia juga duduk di lembaga legislatif.

“Karena hampir periode ini konflik internal itu kecil, maka dari itu kinerjanya luar biasa,” ujarnya. Meski telah mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, namun masih ada PR yang masih harus diselesaikan oleh anggota DPRD.

“PR anggota dewan itu ada beberapa persoalan lama yang memang belum terselesaikan. Contohnya Pasar Tunjungan, PD Pasar yang masih simpang siur, RPH (Rumah Potong Hewan). Ini kan PR yang harus cepat-cepat diselesaikan, karena ini semua menyangkut PAD. Mudah-mudahan dengan sisa waktu 7 bulanan ini bisa kita selesaikan bersama,” harapnya. Sementara itu, Herlina Harsono Njoto selaku Ketua Komisi A DPRD Surabaya Bidang Pemerintahan dan Hukum mengungkapkan, jika kinerja dari Komisi A sangat baik. Ia juga menyebutkan sederet kinerja yang telah diselesaikan oleh jajaran Komisi A.

“Kalau yang sudah dikerjakan, sudah menyelesaikan berbagai macam pansus, tapi aku lupa apa saja, soalnya banyak. Terus menanggapi berbagai macam permasalahan, seperti masalah tanah sertifikasi, kendalanya PPN, dan banyak lagi,” ungkapnya di ruang Komisi A. Untuk kendala yang sampai saat ini masih terus dimediasi oleh Komisi A pun juga ada. Tak menyepelekan sekecil apa pun masalahnya, pihak Komisi A akan terus mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik agar tidak menimbulkan permasalahan, bahkan sampai berlarut-larut.

“Ada juga beberapa masalah yang ditangani seperti sertifikasi tanah di Wonokusumo yang masih masuk daftar asetnya PT. KAI, kemudian di Bandarejo itu yang masih masuk asetnya TNI AL karena tumpang tindih. Jadi warga sudah menghuni ternyata masuk asetnya pemerintah kota, masuk asetnya pemerintah pusat ya gitu-gitu lah. Itu yang sampai sekarang masih kita mediasi terus lah,” urai Herlina. Selain itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Bidang Kesejahteraan Rakyat, Reni Astuti juga menyampaikan hasil kinerja dari Komisi D selama ini untuk masyarakat. Khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah, pendidikan, dan anak-anak putus sekolah.

“Sejauh ini kami sudah menangani beberapa anak putus sekolah karena permasalahan ekonomi, pergaulan lingkungan dan keluarga. Mengenai pendidikan juga sudah kami lakukan, membicarakannya kepada Pemkot Surabaya,” ucap Reni di Gedung DPRD Surabaya. Bahkan tak sedikit menerima aduan dari masyarakat mengenai perekonomian yang menghambat pendidikan anak, kesulitan dalam kesehatan. Sama seperti komisi A, Komisi D juga langsung menanggapi dengan sigap, bahkan terjun langsung kepada masyarakat.

“Aduan dari masyarakat itu karena kesulitan dalam membayar SPP, mengambil ijazah, kesulitan saat berobat. Tapi kami selalu mengupayakannya untuk dapat diperlancar,” jelasnya. Untuk yang masih belum terselesaikan hingga saat ini pun masih ada. Tak jauh dengan terlaksana, namun hal ini masih terus dikejar oleh Komisi D. “Belum bisa mencakup dan menuntaskan semuanya, yaitu anak putus sekolah dan pendidikan seperti SPP, tunggakan, ijazah yang tidak bisa diambil,” tutup Reni. (est/ano/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Diterbitkan

||

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Memontum Surabaya – Sistem belajar jarak jauh (SBJJ) sebagaimana yang diterapkan di Universitas Terbuka (UT), menuntut kemandirian dan daya juang mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kemandirian dalam belajar ini menjadi faktor utama dan modal yang sangat penting dalam menentukan persistensi (kebertahanan) dan keberhasilan belajar mahasiswa UT.

Sayangnya, belajar mandiri sejauh ini belum menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bagi mahasiswa UT karena mereka telah terbiasa belajar tatap muka dan dibimbing oleh guru atau dosen di ruang kelas.

Untuk menyiapkan kesiapan belajar dan sekaligus upaya percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan SBJJ, UPBJJ-UT Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan PKBJJ (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh) bagi mahasiswa baru (Maba) di Kabupaten Tuban.

Pada tanggal 14 – 15 September 2019, bertempat di SMAN 2 Tuban dan diikuti sebanyak 506 mahasiswa baru, terdiri dari Program Studi Akuntansi 71 orang, program studi Manajemen 293 orang, Ilmu Administrasi Negara 66 orang, Ilmu komunikasi 29 orang, Ilmu Perpustakaan 23 orang, Ilmu Hukum 2 orang, Ilmu Pemerintahan 2 orang, Kearsipan 1 orang, Pendidikan Matematika 3 orang, dan Pendidikan Bahasa Indonesia 8 orang.

Direktur UPBJJ-UT Surabaya, Dr. Suparti, M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan PKBJJ merupakan salah satu upaya UT untuk mempercepat mahasiswa baru beradaptasi dengan SBJJ, yang menghendaki setiap mahasiswa mampu mempelajari materi perkuliahan secara mandiri tanpa tergantung kepada dosen.

“Berbeda dengan perkuliahan di Perguruan Tinggi tatap muka (konvensional), dimana dosen mengarahkan mahasiswa untuk belajar, tetapi pada pendidikan jarak jauh sebagaimana yang diterapkan di UT, mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kelas sehingga mereka tetap bisa kuliah sambil bekerja. Namun, mahaiswa dituntut mampu secara mandiri untuk mempelajari materi perkuliahan baik bahan ajar cetak maupun non cetak, seperti layanan tutorial online (kuliah online).” Terangnya.

Selama kegiatan PKBJJ ini, lanjutnya, mahasiswa dilatih oleh instruktur yang berasal dari dosen dan pegawai UT Surabaya, diantaranya Drs. Suparman, M.Pd, Drs. Sodiq Anshori, M.Pd, Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si, Drs. Agus Prabowo, S.E, Sucipto, S.Sos, Pujianto, S.Sos, Mujono, S.E, dan Sugito.

“Selama dua hari mahasiswa dilatih untuk menguasai keterampilan belajar efektif, keterampilan membaca dan merekam hasil baca, keterampilan mengakses berbagai layanan online UT, termasuk layanan tutorial online (tuton) sebagai pengganti kuliah tatap muka, dan memastikan kesanggupan mahasiswa UT dalam menyusun rencana dan target belajar serta mengelola waktu belajar dengan baik“ ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa sangat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari keaktipan mahasiswa dalam bertanya dan mengerjakan tugas atau latihan yang dimbing olinstruktur.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan mahasiswa yang berkarakter mandiri sebagai modal utama dalam menjalani sistem pembelajaran jarak jauh di UT sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan lulus tepat waktu” harapnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Diterbitkan

||

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Memontum Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp 27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Khofifah Ajak Muslimat Tingkatkan Dakwah di Bidang Ekonomi

Diterbitkan

||

Khofifah Ajak Muslimat Tingkatkan Dakwah di Bidang Ekonomi

Memontum Surabaya – Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa meminta Muslimat NU untuk meningkatkan progresivitas dakwah melaui bidang ekonomi agar tidak ada lagi perempuan dan warga Muslimat yang terjerat rentenir.

Hal tersebut diucapkan Gubernur Jawa Timur ini saat penyelenggaraan Haul Akbar Pendiri Muslimat NU dan Kajian Inspirasi 1441 di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

“Kita semua punya harapan bahwa ibu-ibu Muslimat NU dapat mewujudkan komitmen untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan jeratan renternir melalui koperasi dan program perkreditan rakyat yang lebih luas jangkauannya,” jelas Khofifah.

Dakwah melalui penguatan program ekonomi ini, lanjutnya, perlu lebih progresif seiring dengan program arus ekonomi baru yang digagas Wakil Presiden Terpilih, KH Ma’ruf Amin.Karena itu, Muslimat NU harus terus belajar dan mengikhtiarkan hal tersebut. Mengenai gagasan program tersebut telah ada fatwa MUI tentang Financial Technology (Fintech).

Fintech ini bisa menjadi penguatan dakwah Bil Maal yang harus dilakukan Muslimat NU.

“Sebagai implementasinya, nanti akan diluncurkan aplikasi e-commerce Muslimat NU, Insya Allah bulan November saat Rakernas Muslimat NU. Supaya yang rumahnya di ujung Pacitan, yang rumahnya di ujung Trenggalek, yang rumahnya di ujung Situbondo, yang punya produk tidak perlu repot-repot harus membuat gudang tetapi produk dapat dipasarkan. Begitu juga sebaliknya,” kata mantan Menteri Sosial ini.

Menurutnya, aplikasi ini bisa berseiring dengan program Pemprov Jatim One Pesantren One Product (OPOP).Harapannya, ketika terdapat produk terpilih dapat dibimbing, didampingi, dan dikembangkan agar berkualitas dan berdaya saing, layak jual tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri.

“Training centernya saat ini di Unusa yang sudah saya resmikan satu bulan yang lalu. Saya ingin ini menjadi inovasi dakwahnya muslimat. Dakwah Bil Maal. Saya berharap program ini terus dikuatkan,” harapnya.

Khofifah juga mengajak kepada Muslimat NU untuk menyisir embrio-embrio sentra pertumbuhan ekonomi di lingkungan Muslimat NU.

“Sekarang tahun 2019 kita menyelenggarakan Haul Akbar pendiri Muslimat NU untuk memberikan semangat bagi kita, bagaimana Muslimat NU bisa menguatkan ekonominya sebagai media dakwah dan mewujudkan gagasan Kyai Wahab untuk kebangkitan para pedagang ,” tegasnya.

Menurutnya, inovasi dakwah berikutnya adalah dakwah melalui digital IT. Mengingat hampir semua anggota Muslimat NU memegang telepon genggam (handphone).

“Saya ingin mengajak kepada kita semua, pemanfaatan digital IT lewat handphone juga kita pakai sebagai sarana dakwah. Terima kasih jajaran Muslimat NU telah banyak melakukan khataman Al Qur’an one day one juz. Ada juga yang mengamalkan one week one juz,” ujarnya.

Dijelaskan, dakwah melalui Digital IT ini bisa dilakukan untuk Khataman Quran. Khataman tersebut ada yang satu hari satu jus, juga ada yang satu minggu satu jus.

“Dengan memperbanyak gerakan mengkhatamkan Alqur’an kita mohon semoga Allah menganugerahkan limpahan keberkahan kepada bangsa Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya,” ucapnya.

Hadir juga dalam kesempatan itu, ulama dari Mekkah Dr. Syekh Muhammad Ismail.Dalam ceramah agamanya, Ulama dari Mekkah Dr. Syekh Muhammad Ismail menekankan kemuliaan perempuan di menurut Islam, menurut Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT.

Seorang perempuan bisa memikul tanggung jawab lebih besar dari pria. Allah memuliakan perempuan muslim.

“Ridho atau kerelaan dari kedua orang tua. Ridho ibu di atas ayah. Berbakti kepada Ibu 3 kali lipat dibanding kepada Ayah,” pungkasnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler