Memontum.Com

POLITEKNIK NEGERI MALANG

KAHMI Rekomendasi Perbaikan Hukum di Indonesia

  • Minggu, 27 Januari 2019 | 17:11
  • / 20 Jumadil Uula 1440
KAHMI Rekomendasi Perbaikan Hukum di Indonesia
Para guru besar dan doktor peserta silahturahmi KAHMI, bersama jajaran civitas UB dari FHUB dan Rektorat UB. (rhd)

Memontum Kota Malang—-Indonesia sebagai negara hukum, namun pelaksanaan hukum di Indonesia saat ini berjalan tidak sesuai kaidah hukum. Untuk itu, perlu kepedulian masyarakat, terutama praktisi hukum dalam memecahkan beberapa permasalahan hukum yang memiliki urgensitas tinggi, diantaranya rekonstruksi hukum sumber daya alam dan energi, pengembangan hukum ekonomi Islam, dan hukum kebencanaan berbasis ekologi dan kearifan lokal.

Dr. Rachmad Syafa'at, SH., MSi, memberikan cinderamata kepada Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. (rhd)

Dr. Rachmad Syafa’at, SH., MSi, memberikan cinderamata kepada Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. (rhd)

Hal ini menjadi bahasan dalam forum Silahturahmi Nasional Guru Besar dan Doktor Ilmu Hukum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), bertemakan “Mewujudkan Hukum Nasional yang Religius dan Berkeadilan Sosial”, di Guest House UB, Sabtu (26/1/2019). Hadir sebagai narasumber yaitu Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, dan juga dihadiri sekitar 80 guru besar dan doktor ilmu hukum dari berbagai universitas di Indonesia.

Ketua Pelaksana, Dr. Rachmad Syafa’at, SH., MSi. mengatakan, dalam silahturahmi ini membahas pentingnya regulasi terkait sumberdaya alam dan energi, kebencanaan, dan pemberlakuan hukum ekonomi Islam di NKRI. Menurutnya, masalah ini sangat penting, sebab di Indonesia belum ada landasan hukum yang kuat untuk itu.

“Ini menunjukkan bahwa KAHMI peduli dengan penguasaan sumber daya alam seperti tambang, penanggulangan dan antisipasi bencana. Termasuk ekonomi Islam. Untuk bencana misalnya, pemerintah harus memikirkan bagaimana hak-hak korban bencana itu terpenuhi, baik perbaikan rumah, pendidikan, serta hak akan sandang dan papan,” jelas pria yang juga menjabat Dekan FHUB hingga awal Februari ini.

Rachmad berharap, beberapa rumusan dari rekomendasi yang telah disepakati dari hasil silahturahmi nanti, akan ada tindak lanjutnya. Menurutnya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa yang tidak berjalan di relnya. “Forum ini menjawab kegelisahan itu. Misal, negara ditekan internasional, bingung. Demikian juga pers, ditekan redaktur karena ada kepentingan bisnis, hilang idealismenya. Pers, cendekiawan, dan pemerintah harus menunjukkan kekuatannya,” jelasnya.

Sementara itu, Bagir Maman menjelaskan, asal muasal hukum di Indonesia sebuah perjalanan panjang di Indonesia, baik berdasarkan sistem hukum paham isme, hukum ajaran agama, hukum adat kultural, dan lainnya. “Ada beberapa hukum yang akhirnya dipisahkan dan diambil berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana kondisi masyarakatnya. Tentunya tiap wilayah, atau bangsa memiliki perbedaan pandangan. Meski ada hukum yang berlaku secara internasional,” jelas pria kelahiran Kalibalangan, Abung Selatan, Lampung Utara, 6 Oktober 1941.

Rektor UB Nuhfil Hanani mengapresiasi pelaksanaan forum silaturahmi nasional ini. “Terima kasih, UB telah dipercaya KAHMI sebagai tuan rumah. Perlu diketahui, secara keseluruhan UB, HMI merupakan organisasi paling kuat dibandingkan organisasi lainnya. Jadi wajar, KAHMI percaya pada UB. Saya menyambut baik, agar melalui silahturahmi ini dapat saling menguatkan dan memberikan dampak positif kepada bangsa,” sambut Nuhfil. (adn/gie/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional