Connect with us

Banyuwangi

Komisi III DPRD Banyuwangi, Ajak Eksekutif Data Ulang Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Diterbitkan

||

Memontum Banyuwangi—– Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu target yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah di tahun 2019. Dua tahun terakhir realisasi PAD masih dibawah target yang ditetapkan dalam APBD. Komisi III DPRD Kabupaten Banyuwangi berharap eksekutif kembali melakukan pendataan potensi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, H Khusnan Abadi.M.PDI usai melakukan rapat kerja bersama mitra kerja yakni Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Perusahaa Umum Daerah Air Minum (PUDAM), Senin (14/1/2019) lalu.

“Kita pingin capaian PAD di tahun 2019, tidak seperti di tahun 2017 dan tahun 2018, dari sisi prosentase mengalami penurunan, meskipun dari sisi angka mengalami kenaikan dari 388 miliar menjadi 450 miliar, “ ucap H Khusnan Abadi saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.

Khusnan Abadi mengatakan, pihaknya tidak ingin gagalnya capaian PAD di tahun 2017 dan tahun 2018 terulang kembali. Maka dari itu Komisi III akan terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap proses kinerja PAD melalui diskusi maupun rapat koordinasi setiap bulan. Dengan harapan eksekutif lebih serius merealisasikan PAD tahun 2019 yang ditargetkan sebesar Rp. 571 miliar.

“Pengalamam pahit dua tahun ini jangan sampai terulang, karena dua tahun sebelumnya PAD kita tercapai, maka dari itu, kita akan lakukan pengawasan dan pengawalan kinerja PAD di tahun 2019,“ ucapnya.
Menurutnya, masih banyak potensi pajak dan retribusi di Kabupaten Banyuwangi ini yang masih belum tergali secara optimal, dengan berbagai kendala, diantaranya kurangnya tenaga pemungut pajak dan kurang sadarnya pengusaha terhadap kewajibannya membayar pajak maupun retribusi daerah.

Agar realisasi pendapatan pajak Hotel dan Restauran lebih optimal di tahun 2019, Komisi III juga minta kepada Bapenda untuk menyediakan seribu printer mesin e-Tax, sehingga tidak ada lagi anggapan tebang pilih.

“Masih banyak pengusaha restauran ataupun Hotel, yang belum sadar atas kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah, “ jelas Khusnan Abadi.
Sedangkan rapat kerja bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Banyuwangi , Komisi III DPRD Banyuwangi fokus mendorong peningkatan kinerja pelayanan dan pengembangan jaringan air minum kepada masyarakat pasca dilantiknya jajaran direksi baru.

Sementara dikutip dari Harian Radar Banyuwangi, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Agus Siswanto berjanji untuk berupaya semaksimal mungkin agar target PAD terealisasi seratus persen. Untuk itu, eksekutif telah dan akan terus melakukan intensifikasi dengan memanfaatkan SDM pemungut yang ada dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat.

“Upaya intensifikasi ini juga disertai penegakan Peraturan daerah (perda) bersama Satuan Polisi Pamong Praja, pengusaha yang tidak taat aturan, ijin usahanya bisa dicabut,“ ucapnya. Selain itu, eksekutif juga melakukan validasi data wajib pajak, kedepan Homestay dan tempat kos yang selama ini belum membayar pajak daerah juga akan ditagih. “Kami juga akan meningkatkan pemeriksaan perpajakan bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi,“ pungkasnya. (tut/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banyuwangi

Ini Susunan Lengkap AKD DPRD Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2024

Diterbitkan

||

H.Susiyanto (Ketua BADAN KEHORMATAN)

Memontum Banyuwangi – Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019 – 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I) copy

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni'mah (Ketua KOMISI II )

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

 

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

 

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

AKD DPRD Banyuwangi 2019 – 2024 Ditetapkan

Diterbitkan

||

Suasana Sidang Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Banyuwangi. (ist)

Memontum Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melalui rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang. Pembagian pimpinan AKD lebih mengutamakan azas kebersamaan dan dibagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH mengatakan, meski sempat terjadi debatable, pembentukan AKD DPRD Banyuwangi berjalan cukup demokratis. Tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan dalam pembagian pimpinan AKD.

“Rapat paripurna pembentukan AKD tadi cukup bagus, demokratis dan proporsional, “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ruliyono, berdasarkan petunjuk dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Propinsi Jawa Timur. Penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib, namun harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten, kota dan DPRD propinsi.

Dan peraturan DPRD tentang tatib juga tidak bisa disahkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Sesuai petunjuk Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Pemprop Jatim di Surabaya, penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan tatib, tapi harus disesuaikan PP No. 12 tahun 2018, “ jelas Ruliono.

Setelah AKD ditetapkan, langkah selanjutnya Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat perdana untuk menjadwalkan kegiatan dewan, seperti penyusunan Rancana kerja (Renja) DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 dan beberapa program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 yang belum sempat dibahas. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler