Connect with us

Surabaya

Manfaatkan Digital di Kegiatan Wisata, Kemenpar Bentuk GenPI

Diterbitkan

||

Memontum SurabayaMasih dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari, kali ini Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya menggandeng Kementrian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia (RI). Kehadirannya ke Unitomo untuk menyampaikan, bahwa Kemenpar kini tengah memprioritaskan Digital and Milenial Touriam untuk mengembangkan potensi pariwisata di seluruh Indonesia.

Upaya yang tengah dikembangkan ini salah satu dengan membentuk Generasi Pesona Indonesia atau yang dikenal dengan (GenPI).

“Nah, GenPI ini dibentuk di kalangan pelajar, baik siswa, mahasiswa dan maupun juga komunitas-komunitas yang menunjang promosi pariwisata ini,” kata Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Inspektur Asisten Deputi Kemenpar RI Guntur Sakti saat diwawancarai usai Kuliah Umum Promosi Digital Pariwisata Indonesia Melalui GenPI di Unitomo, Kamis (7/2/2019).

Program tersebut digagas karena, melihat Ibu Pertiwi yang kini sudah memasuki era Industri 4.0 yang mengedepankan penggunaan digital. Terlebih wisatawan yang kini semakin meningkat, juga banyak memanfaatkan digital dalam kegiatan wisata. Seperti searching maupun sharing objek wisata.

“Dengan mengajak generasi milenial ini, kami berharap mereka mampu mempermudah dalam menjangkau wisatawan. Baik lokal maupun mancanegara sekalipu. Karena selama ini generasi mudah lebih cerdas dan kreatif dalam dunia digital,” ujarnya.

Untuk tugas GenPI sendiri Guntur menjelaskan, bahwa mereka harus mampu memviralkan objek wisata yang ada di Indonesia, dengan cara mengunggahnya di media sosial masing-masing. Seperti mempromosikan 10 wisata yang sedang dikembangkan pemerintah menjandi “New Bali” yang meliputi Borobudor, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, Kepulauan Seribu, Danau Kastoba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, Tanjung Kelayang, dan objek wisata lainnya.

“Nah, adanya gagasan New Bali ini untuk melakukan pemerataan pendapatan melalui pariwisata yang ada di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Menurut Guntur, di tahun 2019 ini Indonesia akan mendapatkan banyak pemasukan anggaran melalui bidang pariwisata. Terlebih lagi baru-baru ini Indonesia mendapat peringkat ke enam sebagai negara, dengan wisata yang terindah.

Sementara itu, Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto menginginkan agar seluruh generasi milenial turut serta mempromosikan objek wisata Indonesia. Khususnya di wilayah Jawa Timur.

“Misalnya mempromosikan Bromo, Blue Fire Banyuwangi, dan masih banyak lagi,” katanya.

Selain objek wisata, Sinarto mengatakan, jika masyarakat Jatim harus mengetahui dan mempromosikan kekayaan budaya yang cukup beragam. Sebab, berdasarkan data Disbudpar, potensi wisata di Jatim meliputi 60 persen budaya, 30 persen wisata alami, dan 10 persen wisata buatan.

“Jadi dengan data tersebut, kita sebagai warga Jatim juga harus melestarikan kebudayaan sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara,” jelasnya. (est/ano/yan)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Eri Cahyadi Janjikan Sinergitas Pengusaha dan Pemkot

Diterbitkan

||

Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi paparkan visi misinya di hadapan pengusaha.
Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi paparkan visi misinya di hadapan pengusaha.

Memontum Surabaya – Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjanjikan sinergitas serta kolaborasi antara pengusaha serta pemerintah kota. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama pengusaha, Selasa (27/10).

Menurut Eri, selama ini pemkot selalu berupaya untuk berjalan bersama pengusaha. Hal itu demi meningkatkan perekonomian warga. “Saya melihat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai roda penggerak utama perekonomian. Sehingga, sudah seharusnya UMKM berada di bawah dan dibantu pemkot,” kata dia.

Eri melihat besarnya kesempatan anak muda untuk memulai usaha. Namun, sayangnya mayoritas anak muda lebih condong untuk menjadi karyawan. Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) itu menjanjikan peminjaman permodalan bagi siapapun yang ingin memulai usaha.

”Jadi misalnya mau pinjam senilai 2 juta rupiah, nanti ketika uangnya kembali, uang tersebut akan diputar lagi dan diberikan kepada siapapun yang ingin memulai usaha,” jelasnya.

Tita, salah satu pengusaha karoseri bertanya mengenai perizinan. Dia menemukan beberapa kesulitan hingga sempat berpikir untuk memindahkan usaha ke wilayah Gresik.

”Saya 10 tahun wiraswasta karoseri. Kendala di legalitas dan perizinan. Tinggal di Benowo. Hampir 200 karyawan mau dinonaktifkan karena legalitas yang kurang. Saya sempat berpikir pindah dari Kota Surabaya karena izinnya susah. Saya berharap perizinan di Surabaya lebih murah dan cepat,” ucapnya.

Menjawab itu, Eri menyatakan, pemkot sudah berupaya untuk mempercepat dan mempermudah perizinan. “Ke depannya, perizinan akan dipermudah dan dipercepat. Akan ada perubahan kalau saya jadi wali kota. Harusnya tidak ada bedanya antara pemohon dan pemberi izin,” tutup eri. (ace/ono)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Gerakan Reformasi Jember Demo Hingga Gubernuran

Diterbitkan

||

DEMO: Aksi Gerakan Reformasi Jember (GRJ) di kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan Surabaya.

Memontum Jember – Gerakan Reformasi Jember (GRJ) seolah tidak kenal lelah untuk terus menkritisi pemerintahan Bupati Faida. Tak puas dengan hanya melakukan aksi di Jember, GRJ melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur Jl Pahlawan 110 Kota Surabaya.

Menurut Kordinator Lapangan (korlap) aksi Kustiono Musri, unjuk rasa digelar GRJ untuk mengetahui kelanjutan sanksi gubernur kepada bupati. ”Kita ingin tahu sikap propinsi, gubernur, Pemerintah Jawa Timur terkait sanksi gubernur terhadap bupati, yang melanggar tata kelola pemerintahan,” kata Kustiono, Kamis (27/8/2020) saat dikonfirmasi melalui video.

Usai melakukan unjuk rasa, para pengunjuk rasa kemudian melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemprov, dari Biro Pemerintahan Jempin Marbun dan Inspektorat Helmi Pradana, serta Lilik dari Biro Hukum.

Pada pertemuan tersebut terungkap, Pemprov melakukan upaya maksimal. Pemprov Jatim telah mengusulkan sanksi berat untuk bupati kepada Mendagri dan surat telah dikirimkan ke Kemendagri. ”Secara lisan (pejabat Pemprov menyatakan) bentuk- bentuk pelanggaran yang dilakukan bupati adalah pelanggaran berat. Maka sanksi yang ada ya pemberhentian,” kata Kustiono menirukan pernyataan pejabat Pemprov Jatim.

Namun Kemendagri justru mengembalikan ke Pemprov Jatim agar melakukan pembinaan kepada Bupati Jember Faida. ”Tadi sempat terucap Pemprov kebingungan karena telah berkali-kali melakukan pembinaan, yang belum dilakukan ‘pembinasaan’, itu sempat terucap,” kata Kustiono.

Kustiono juga mengatakan pernyataan pejabat propinsi membuktikan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh bupati saat ini.”Mekanisme di birokrat yang saling lempar membuat (bupati) belum (disanksi),”katanya.

Terungkap juga jika selama ini DPRD Jember telah melakukan upaya-upaya agar Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan permasalahan pelanggaran tata kelola pemerintahan dengan memberikan sanksi kepada Bupati Faida.

Diketahui DPRD Jember sendiri 22 Juli 2020 lalu telah memakzulkan Bupati Faida. Pemakzulan dilakukan karena bupati dinilai telah melakukan pelanggaran tata kelola pemerintahan dan melanggar peraturan perundang-undangan. (vin/syn)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler