Connect with us

Surabaya

Menteri Yohana: Masih Banyak Media yang Langgar Kode Etik

Diterbitkan

||

Menteri Yohana Masih Banyak Media yang Langgar Kode Etik

Memontum Surabaya – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susama Yambise menyoroti peran media. Menurutnya, belakangan ini ia menganggap media belum maksimal bahkan banyak yang melanggar dalam mengekspos isu pemberdayaan perempuan dan anak.

Yohana mengatakan, masih banyak media yang belum menulis tentang perempuan dan anak. Padahal ia merasa bahwa itu juga tak kalah penting dalam menyelamatkan kemajuan dunia pers hingga objek yang diberitakan.

“Jadi masih belum semua media itu mengangkat isu perempuan dan anak, media harus lebih fokus melihat perempuan sebagai salah satu pilar dalam suistinable development goals, kesetaraan gender menjadi isu utama,” kata dia. Di momen puncak Hari Pers Nasioanal (HPN) 2019, di Grand City Mall Surabaya, Sabtu (9/2/2019).

Yohana melihat, hal tersebut diperburuk dengan fenomena pemberitaan prostitusi online yang heboh pada akhir-akhir ini. Menurutnya media hanya berlomba-lomba mengeksploitasi korban perempuan, padahal hal itu sudah jelas melanggar dalam kode etik jurnalistik.

“Jadi ada beberapa media yang menyampaikan secara langsung tentang prostitusi online ini, banyak yang saya lihat media masih mengekspose gambar daripada korban kalau, sesuai dengan kode etik media, tidak boleh memamerkan, mengekspose korban-korban tersebut,” ujarnya.

Oleh karenanya guna mencegah fenomena pemberitaan tersebut, pihaknya mengajak unsur pers untuk menandatangani MoU tentang pengembangan kapasitas wartawan. Soal bagaimana media menjaga kode etik dan lebih responsif soal gender.

“Kita sudah MoU, salah satunya media harus menjaga kode etik tersebut. Jadi hak-hak perempuan yang harus dijaga, dan itu bukan bersifat convidential, ya itu yang saya harapkan,” ucap Yosana.

Nantinya, hasil dari MoU tersebut, Yohana akan membuat indikator-indikator khusus yang akan digunakan untuk melihat bahwa media itu sudah betul-betul responsif gender, dan anak.

Selain itu, guru besar pertama di Papua ini berjanji pihaknya kedepan juga akan membuat panduan peliputan dan pelatihan khusus kepada para jurnalis agar lebih responsif terhadap isu yang ia sebut.

“Saya mohon agar jurnalis-jurnalis ini terus mengikuti pelatihan khusus, dan kalau bisa mereka menerima penghargaan atau sertifikat yang responsif gender dan juga memperhatikan hak-hak anak. Ada sertifikat yang menunjukan bahwa mereka betul-betul kredibel dan punya profesionalisme dalam menulis tentang perempuan dan anak,” pungkas dia. (sur/ano/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *