Connect with us

Surabaya

Menteri Yohana: Masih Banyak Media yang Langgar Kode Etik

Diterbitkan

||

Menteri Yohana Masih Banyak Media yang Langgar Kode Etik

Memontum Surabaya – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susama Yambise menyoroti peran media. Menurutnya, belakangan ini ia menganggap media belum maksimal bahkan banyak yang melanggar dalam mengekspos isu pemberdayaan perempuan dan anak.

Yohana mengatakan, masih banyak media yang belum menulis tentang perempuan dan anak. Padahal ia merasa bahwa itu juga tak kalah penting dalam menyelamatkan kemajuan dunia pers hingga objek yang diberitakan.

“Jadi masih belum semua media itu mengangkat isu perempuan dan anak, media harus lebih fokus melihat perempuan sebagai salah satu pilar dalam suistinable development goals, kesetaraan gender menjadi isu utama,” kata dia. Di momen puncak Hari Pers Nasioanal (HPN) 2019, di Grand City Mall Surabaya, Sabtu (9/2/2019).

Yohana melihat, hal tersebut diperburuk dengan fenomena pemberitaan prostitusi online yang heboh pada akhir-akhir ini. Menurutnya media hanya berlomba-lomba mengeksploitasi korban perempuan, padahal hal itu sudah jelas melanggar dalam kode etik jurnalistik.

“Jadi ada beberapa media yang menyampaikan secara langsung tentang prostitusi online ini, banyak yang saya lihat media masih mengekspose gambar daripada korban kalau, sesuai dengan kode etik media, tidak boleh memamerkan, mengekspose korban-korban tersebut,” ujarnya.

Oleh karenanya guna mencegah fenomena pemberitaan tersebut, pihaknya mengajak unsur pers untuk menandatangani MoU tentang pengembangan kapasitas wartawan. Soal bagaimana media menjaga kode etik dan lebih responsif soal gender.

“Kita sudah MoU, salah satunya media harus menjaga kode etik tersebut. Jadi hak-hak perempuan yang harus dijaga, dan itu bukan bersifat convidential, ya itu yang saya harapkan,” ucap Yosana.

Nantinya, hasil dari MoU tersebut, Yohana akan membuat indikator-indikator khusus yang akan digunakan untuk melihat bahwa media itu sudah betul-betul responsif gender, dan anak.

Selain itu, guru besar pertama di Papua ini berjanji pihaknya kedepan juga akan membuat panduan peliputan dan pelatihan khusus kepada para jurnalis agar lebih responsif terhadap isu yang ia sebut.

“Saya mohon agar jurnalis-jurnalis ini terus mengikuti pelatihan khusus, dan kalau bisa mereka menerima penghargaan atau sertifikat yang responsif gender dan juga memperhatikan hak-hak anak. Ada sertifikat yang menunjukan bahwa mereka betul-betul kredibel dan punya profesionalisme dalam menulis tentang perempuan dan anak,” pungkas dia. (sur/ano/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Diterbitkan

||

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Memontum Surabaya – Sistem belajar jarak jauh (SBJJ) sebagaimana yang diterapkan di Universitas Terbuka (UT), menuntut kemandirian dan daya juang mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kemandirian dalam belajar ini menjadi faktor utama dan modal yang sangat penting dalam menentukan persistensi (kebertahanan) dan keberhasilan belajar mahasiswa UT.

Sayangnya, belajar mandiri sejauh ini belum menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bagi mahasiswa UT karena mereka telah terbiasa belajar tatap muka dan dibimbing oleh guru atau dosen di ruang kelas.

Untuk menyiapkan kesiapan belajar dan sekaligus upaya percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan SBJJ, UPBJJ-UT Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan PKBJJ (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh) bagi mahasiswa baru (Maba) di Kabupaten Tuban.

Pada tanggal 14 – 15 September 2019, bertempat di SMAN 2 Tuban dan diikuti sebanyak 506 mahasiswa baru, terdiri dari Program Studi Akuntansi 71 orang, program studi Manajemen 293 orang, Ilmu Administrasi Negara 66 orang, Ilmu komunikasi 29 orang, Ilmu Perpustakaan 23 orang, Ilmu Hukum 2 orang, Ilmu Pemerintahan 2 orang, Kearsipan 1 orang, Pendidikan Matematika 3 orang, dan Pendidikan Bahasa Indonesia 8 orang.

Direktur UPBJJ-UT Surabaya, Dr. Suparti, M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan PKBJJ merupakan salah satu upaya UT untuk mempercepat mahasiswa baru beradaptasi dengan SBJJ, yang menghendaki setiap mahasiswa mampu mempelajari materi perkuliahan secara mandiri tanpa tergantung kepada dosen.

“Berbeda dengan perkuliahan di Perguruan Tinggi tatap muka (konvensional), dimana dosen mengarahkan mahasiswa untuk belajar, tetapi pada pendidikan jarak jauh sebagaimana yang diterapkan di UT, mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kelas sehingga mereka tetap bisa kuliah sambil bekerja. Namun, mahaiswa dituntut mampu secara mandiri untuk mempelajari materi perkuliahan baik bahan ajar cetak maupun non cetak, seperti layanan tutorial online (kuliah online).” Terangnya.

Selama kegiatan PKBJJ ini, lanjutnya, mahasiswa dilatih oleh instruktur yang berasal dari dosen dan pegawai UT Surabaya, diantaranya Drs. Suparman, M.Pd, Drs. Sodiq Anshori, M.Pd, Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si, Drs. Agus Prabowo, S.E, Sucipto, S.Sos, Pujianto, S.Sos, Mujono, S.E, dan Sugito.

“Selama dua hari mahasiswa dilatih untuk menguasai keterampilan belajar efektif, keterampilan membaca dan merekam hasil baca, keterampilan mengakses berbagai layanan online UT, termasuk layanan tutorial online (tuton) sebagai pengganti kuliah tatap muka, dan memastikan kesanggupan mahasiswa UT dalam menyusun rencana dan target belajar serta mengelola waktu belajar dengan baik“ ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa sangat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari keaktipan mahasiswa dalam bertanya dan mengerjakan tugas atau latihan yang dimbing olinstruktur.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan mahasiswa yang berkarakter mandiri sebagai modal utama dalam menjalani sistem pembelajaran jarak jauh di UT sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan lulus tepat waktu” harapnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Diterbitkan

||

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Memontum Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp 27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler