Memontum.Com

Politeknik Negeri Malang
STIE PERBANAS

MCW Luruk Dewan, Demo Anggaran Belanja Mobdin Rp 5,8 M

  • Rabu, 13 Februari 2019 | 18:19
  • / 7 Jumadil Akhir 1440
MCW Luruk Dewan, Demo Anggaran Belanja Mobdin Rp 5,8 M
Ketua dan Wakil Ketua DPRD meluruskan isu jatah mobdin dewan. (rhd)

*Ketua DPRD: Itu Untuk Dewan Terpilih 2019-2024

Memontum Kota Malang–+Usai 41 anggota DPRD Kota Malang diangkut KPK pada 2018, kembali masyarakat Kota Malang dikecewakan pada awal tahun 2019 dengan adanya isu anggaran yang cukup fantastis untuk pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Kota Malang yang dinilai cukup fantastis Rp 5,8 milyar untuk 4 pimpinan dewan (Ketua, Wakil Ketua 1, 2, dan 3).

Untuk itu, Malang Corruption Watch (MCW) bersama masyarakat Kota Malang menolak pengadaan kendaraan tersebut, karena keberadaan anggota DPRD hasil PAW dinilai masih belum maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dianggap menghamburkan uang rakyat. Massa menggelar aksi di depan halaman DPRD Kota Malang, Rabu (13/2/2019) siang, yang diawali dengan teatrikal.

 Aksi massa dan MCW luruk dewan terkait anggaran belanja mobdin DPRD Rp 5,8 M. (rhd) FT 2 : Ketua dan Wakil Ketua DPRD meluruskan isu jatah mobdin dewan. (rhd)

Aksi massa dan MCW luruk dewan terkait anggaran belanja mobdin DPRD Rp 5,8 M. (rhd)
FT 2 : Ketua dan Wakil Ketua DPRD meluruskan isu jatah mobdin dewan. (rhd)

“Kebijakan ini menunjukkan peran DPRD Kota Malang belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya (legislasi, budgeting, dan pengawasan). Ini pemborosan dan contoh yang tidak baik. Selain menambah kemacetan di kota Malang, perekonomian Indonesia sedang terpuruk. Sementara kondisi 27 mobil dinas untuk anggota dan 4 mobil dinas untuk pimpinan yang ada kondisinya masih sangat layak, karena masuk pengadaan sekitar 2014-2015, masih 4-5 tahun,” jelas Atha Nursasi, Wakil Koordinator MCW, kepada awak media.

Menurutnya, seharusnya dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Malang yang belum terfasilitasi APBD tahun 2019. Misalnya, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. “Kami mendesak DPRD Kota Malang segera membatalkan pengadaan kendaraan pimpinan dan mengalihkan anggaran tersebut untuk semata-mata kepentingan masyarakat Kota Malang melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019 mendatang,” tambah Atha.

Meluruskan persepsi yang berkembang, Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dianggarkan Februari 2018. Bambang mengaku kecolongan dalam memperhatikan anggaran tersebut, sebab dirinya bekerja sangat terbatas hanya kurang dari setahun, sejak dilantik 11 September 2018. “Jadi penganggaran itu sebelum PAW pada September 2018. Kami sedang mencermati itu, dan posisi RJPMD saat ini sedang dikembalikan ke Pemkot, karena ada beberapa hal yang tidak disetujui. Masukan dari masyarakat sangat kami apresiasi. Atas permintaan masyarakat ini, kami akan laporkan dan meminta ke dewan pusat agar anggaran tersebut tidak disetujui,” jelas politisi dari fraksi PDIP ini.

Senada, Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Dra Fransiska Rahayu Budiwiarti, mengatakan berdasarkan alur keuangan 2019, anggaran tersebut telah dipersiapkan Pemkot dalam RAPBD 2019 pada Februari 2018 dengan pagu Rp 5,850 milyar. “Masih belum dilelang. Pagunya Rp 5,850 M untuk pengadaan 1 Toyota Hibrid senilai Rp 700 juta untuk Ketua, 3 Camry senilai Rp 1,850 milyar untuk 3 wakil ketua, dan 1 Hiace Rp 638 juta untuk operasional. Totalnya Rp 3,188 M, dan sisanya Rp 2,611 milyar. Itu diperuntukkan bagi anggota dewan terpilih periode 2019-2024 nanti. Jadi bukan kami yang merasakan fasilitas itu,” ungkap Siska, sapaan akrab politisi fraksi Demokrat ini.

Siska menambahkan, pengganggaran RAPBD 2019 tersebut di masa Pjs Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi. Sedangkan HM Anton dan Sutiaji saat itu sedang dalam masa cuti jabatan Pilkada 2018. “Bisa jadi kami kurang teliti dalam evaluasi anggaran tersebut. Sisa dana Rp 2,611 milyar itu nanti masuk SILPA untuk Kasda 2020. Dan yang melelang anggota dewan terpilih 2019-2024, bukan kami. Kami cukup mobil yang sudah ada. Pun pak Walikota dan Wawali juga masih menggunakan mobil yang lama. Dan kami tetap komitmen untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait itu,” tandas Siska. (adn/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional