Connect with us

Banyuwangi

Camat Glenmore Rekomendasi Pemberhentian Dua Kadus Desa Bumiharjo

Diterbitkan

||

Kadus Wonoasih Sutarji saat dikonfirmasi dirumahnya. (tut)

Memontum Banyuwangi Camat Glenmore, Didik Suharsono rekomendasi pemberhentian dua Kepala Dusun (Kadus) Desa Bumiharjo, yakni Kadus Wonoasih, Sutaji dan Kadus Sugihwaras, Jaelani, setelah Kades Bumiharjo, Tupon melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP2 dan SP3 kepada Dua Kadus tersebut.
Didik Suharsono mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada kedua belah pihak, dan dirinya juga sudah mendengarkan saran dari Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Desa Bumiharjo, namun Kades Bumiharjo bersikukuh untuk memberhentikan dua Kadus tersebut.

“Kapasitas saya ini hanya ngasih masukan atau saran kepada kedua belah pihak, agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan, tapi Kades mintanya cerai, mau apa?” ujar Didik Suharsono, di kantor Camat Glenmore, Rabu (13/2/2019) pagi.
Terkait pemberhentian dua Kadus tersebut, lanjut Didik, pihaknya tidak mempunyai kewenangan, dan keputusan penuh ada ditangan Kades Bumiharjo.

“Dia (dua Kadus-red) mau diberhentikan atau tidak itu bukan kewenangan saya, semua itu hak prerogatif Kades,” dalih Camat Glenmore. Terkait rekomendasi pemberhentian dua Kadus ini, pihaknya sudah memberi surat rekomendasi dan sudah diserahkan ke Desa Bumiharjo.
“Surat rekomendasi sudah saya kirimkan hari Selesa kemarin,” katanya.

Secara terpisah, Kades Bumiharjo, Tupon ketika dikonfirmasi membenarkan jika dirinya melayangkan SP1, SP2 dan SP3 kepada dua Kepala Dusun. Namun SP tersebut bukan untuk pemecatan dua Kadus tersebut. “Lho, apa SP tersebut surat pemberhentian, kan bukan tho,” kilah Tupon melalui telepon selulernya.
Dan yang diperhatikan, lanjut Tupon pihaknya memberikan SP kepada dua Kadus tersebut hanya untuk memotivasi kerja saja, bukan surat pemberhentian.

“Apa SP itu surat pemberhentian, mau saya kasih SP sampai 10 kan tidak ada masalah, yang penting aparat Desa bisa bekerja dengan baik, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dengan baik,” ujarnya.
Sementara, Kadus Wonoasih Sutaji mengaku terheran saat menerima SP1, SP2 dan SP3. Pasalnya sejak dirinya dilantik menjadi Kadus tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas. Semua administrasi sudah dijalankan sesuai dengan prosedur.

“Saya ini tidak paham, apa salah saya, tahu-tahu muncul SP1, SP2 dan SP3 itu,” ujar Sutarji, dikediamannya.
Sutarji mengaku terheran-heran mendapat SP tersebut. Pasalnya setiap pagi dirinya selalu bersama dengan Kades di kantor Desa, dan jika bertemu bertegur sapa dengan baik.
“Saya setiap pagi, selalu masuk kerja di kantor Desa, dan saya juga bertegur sapa dengan Kades, lha kok aneh saya mendapat surat peringatan,” ungkapnya.

Sutarji mengaku, jika persoalan ini terkait dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2018 lalu, dirinya tidak masuk dalam tim pemenangan Kades Tupon. “Mungkin, saya mau diberhentikan itu terkait dengan Pilkades beberapa waktu lalu, karena saya tidak membantu kampanye Kades Tupon, sehingga dia (Kades) mengambil keputusan ini,”tandasnya. (tut/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banyuwangi

Ini Susunan Lengkap AKD DPRD Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2024

Diterbitkan

||

H.Susiyanto (Ketua BADAN KEHORMATAN)

Memontum Banyuwangi – Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019 – 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I) copy

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni'mah (Ketua KOMISI II )

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

 

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

 

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

AKD DPRD Banyuwangi 2019 – 2024 Ditetapkan

Diterbitkan

||

Suasana Sidang Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Banyuwangi. (ist)

Memontum Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melalui rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang. Pembagian pimpinan AKD lebih mengutamakan azas kebersamaan dan dibagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH mengatakan, meski sempat terjadi debatable, pembentukan AKD DPRD Banyuwangi berjalan cukup demokratis. Tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan dalam pembagian pimpinan AKD.

“Rapat paripurna pembentukan AKD tadi cukup bagus, demokratis dan proporsional, “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ruliyono, berdasarkan petunjuk dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Propinsi Jawa Timur. Penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib, namun harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten, kota dan DPRD propinsi.

Dan peraturan DPRD tentang tatib juga tidak bisa disahkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Sesuai petunjuk Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Pemprop Jatim di Surabaya, penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan tatib, tapi harus disesuaikan PP No. 12 tahun 2018, “ jelas Ruliono.

Setelah AKD ditetapkan, langkah selanjutnya Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat perdana untuk menjadwalkan kegiatan dewan, seperti penyusunan Rancana kerja (Renja) DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 dan beberapa program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 yang belum sempat dibahas. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Menyikapi Tuntutan Bacakades, DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus

Diterbitkan

||

Bacakades saat hearing dengan Ketua sementara DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Michael Edy Hariyanto. (ist)

Memontum Banyuwangi – Pimpinan Sementara DPRD Banyuwangi wacanakan dibentuknya Pansus untuk menyikapi polemik seleksi Calon Kepala Desa.

Hal ini disampaikan Ketua Sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara saat menemui puluhan Bakal Calon Kepala Desa yang berunjuk rasa di gedung dewan, Senin (16/09/2019) siang.

“Kalau memang dibutuhkan dan disepakati oleh semua fraksi, kita akan bentuk pansus Pilkades serentak,” katanya.

Pansus, kata Made, baru bisa dibentuk setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. “Alat kelengkapan dewan kan belum terbentuk dan pimpinan masih sementara. Baru kalau sudah terbentuk semua, Pansus bisa diusulkan,” katanya.

Terkait tuntutan Bacakades yang meminta transparansi atas lembar jawaban hasil tes tulis, Made berharap agar Pemkab Banyuwangi bisa menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi tuntutan tersebut.

Sebab, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan, pihaknya khawatir akan berdampak terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan 9 Oktober mendatang.

“Harapan kita sebagai wakil rakyat, eksekutif bisa secara terbuka, ajak ngomong. Kita tidak ingin Pilkades serentak terganggu atau bahkan gagal dilaksanakan,” pungkasnya. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler