Connect with us

Sidoarjo

Korban Lumpur Lapindo Wadul Komisi V DPRI RI

Diterbitkan

||

BERLANJUT : Ir H Bambang Haryo Sukartono anggota Komisi V DPR RI ketika melakukan kunjungan kerja ke tanggul lumpur Lapindo dan mendengarkan keluhan korban lumpur terkait dengan ganti rugi tanah yang belum dibayar. (wan)

Memontum Sidoarjo——Persoalan bencana lumpur Sidoarjo di Jawa Timur yang masih tersisa harus segera diselesaikan. Hal itu disampaikan Ir H Bambang Haryo Sukartono ketika menerima korban lumpur Sidoarjo di ruang Komisi V DPR RI. Menurut Bambang, anggaran penyelesaian ganti rugi warga terdampak lumpur sekitar Rp 700 miliar. Jumlah yang relatif kecil dan mestinya bisa diselesaikan pemerintah dengan segera.

Pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, sebagian besar persoalan warga terdampak lumpur sudah diselesaikan. Sementara sisanya harus diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi hingga kini, persoalan ganti rugi belum juga diselesaikan pemerintah.

Bambang yang berangkat dari Dapil Jatim 1 (Kota Surabaya-Kabupaten Sidoarjo ) lebih lanjut menyampaikan jika sebelumnya ada sebagian warga Sidoarjo terdampak lumpur yang mengadu ke ruangannya. “Ada dua kelompok yang menjadi korban, yaitu masyarakat dan pengusaha. Ada sekitar 90 pengusaha yang menjadi korban lumpur. Ini harus cepat diselesaikan dan tidak menjadi utang politik,” pintanya.

Padahal, Presiden Jokowi sebentar lagi habis masa kerjanya. Untuk itu masalah lumpur Lapindo harus dimasukkan dalam RAPBN 2019. Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, bila masalah ini belum diselesaikan sebelum Pilpres, warga terdampak lumpur sangat kecewa dengan pemerintah.” Penyelesaian lumpur ini sebenarnya merupakan janji politik Presiden Jokowi sebelum menjabat presiden. Kebutuhan anggarannya, diperkirakan hanya Rp 700 miliar. Namun, pos anggarannya masuk ke pos anggaran mitigasi bencana alam,” tegasnya.

Saat ini debit lumpur Sidoarjo mencapai 100 ribu kubik per hari. Debit itu masih tinggi dan bisa berpotensi menimbulkan bencana kembali. Ini masih sangat berbahaya dan berpotensi timbulkan bencana lagi. “Kalau yang kecil saja tidak bisa menyelesaikan, maka sulit menyelesaikan bencana yang lebih besar. Sampai sekarang ganti rugi belum diselesaikan. Sebagian besar sudah diselesaikan di zaman Pak SBY. Sebagian lagi harus diselesaikan Jokowi,” harapnya.

Rencananya para korban lumpur ini berdemontransi ke istana, menuntut realisasi janji Presiden Jokowi. Dan kabarnya, Presiden akan mengajukan anggaran penyelesaian ganti rugi warga terdampak lumpur dalam waktu dekat. (fan/yan)

Advertisement
1 Komentar

1 Komentar

  1. Pingback: Korban Lumpur Lapindo Wadul Komisi V DPRI RI - Memontum - AyoBHSBisa!

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Terpopuler