Connect with us

Blitar

KRPK Kembali Luruk Kejaksaan, Kajari Sempat Usir Wartawan

Diterbitkan

||

Puluhan massa KRPK luruk Kantor Kejaksaan Negeri Blitar

Memontum Blitar–– Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Blitar, Selasa (21/11/2017) siang. Namun kedatangan KRPK disambut Kajari Blitar, M. Amrullah dengan tidak bersahabat, dan sempat marah-marah dengan Ketua Umum KRPK, Mohaad Trijanto, bahkan sempat mengusir wartawan saat ingin melakukan wawancara.

 

 

Kedatangan mereka bermaksud mensupot dan mendorong  pihak  Kejaksaan Negeri Blitar, agar membuat langkah-langkah yang nyata terhadap proses penegakan hukum di Blitar Raya. “Ada beberapa kasus tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan dan ditangani Kejaksaan Negeri Blitar, namun belum tuntas. Diantaranya, kasus korupsi Sistem Resi Gudang (SRG), kasus work shop, KONI, korupsi Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Blitar, dan lainnya”,  kata Ketua Umum KRPK, Mohaad Trijanto, Selasa (21/11/2017).

 

 

Dengan rinci Trijanto menjelaskan, dugaan korupsi SMKN 1 Kota Blitar, yang mana indikasinya 2 orang sudah divonis, sementara yang 1 orang saat berkasnya masih bolak balik Kejaksaan ke Polres Blitar Kota.

 

 

“Setelah kami telusuri, ternyata istri dari tersangka tersebut adalah Jaksa senior di Blitar”, jelas Trijanto. Dugaan korupsi Sistem Resi Gudang (SRG), apa yang digembar-gemborkan oleh Kejaksaan selama ini, bahwa tidak ada kerugian negara dalam hal Sistem Resi Gudang. “Ini langka dan unik juga. Karena banyak kasus korupsi yang tidak ada kerugian negara seperti OTT Soso, OTT Pojok, dan beberapa kasus ajudikasi, dan lainnya. Semuanya itu tidak ada kerugian negara se rupiahpun. Namun tersangkanya bisa ditahan oleh Kejaksaan”, ungkap Trijanto.

 

Terkait work shop, pada 2012 lalu tenaga K2 menerima honor Rp. 500 ribu, tapi dipotong Rp. 250 ribu untuk work shop. Namun faktanya ada beberapa angka sekitar Rp. 100 juta dimanipulasi dan di SPJ kan dengan tidak jelas.

 

“Hasil komunikasi kita dengan pihak Kejasaan dengan Polres, ada petunjuk-petunjuk yang kita nilai tidak rasional. Misalnya polisi disuruh menunjukan peran dari para tersangka tersebut. Padahal peran para tersangka tersebut akan dibuktikan di pengadilan Tipikor nanti”, tandasnya.

 

Bahkan menurut Trijanto, satu orang pelapor beberpa waktu lalu diculik para tersangka agar mencabut laporannya. “Sebelum work shop tersebut, guru honorer seakan-akan sepakat untuk dipungut sebesar Rp. 250 ribu, ternyata itu juga abal-abal. Karena apa, tanda tangan berita acara yang dipalsukan sudah kita sampaikan ke pihak Kepolisian, dan ini akan diusut tuntas”, papar Tijanto.

 

Menurut Trijanto, komitmen Kajari Blitar yang baru akan membongkar semuanya dugaan korupsi Sistem Resi Gudang. Rencananya besuk Rabu (22/11/2017) pelapor akan di BAP. Diharapkan beberapa saksi mahkota juga akan dipanggil.

 

“Konspirasi Sistem Resi Gudang, work shop, SMKN 1 Kota Blitar, KONI dan lainnya, ini harus segera dibongkar sebelum Komisi Kejaksaan, Pengawas Kejagung dan Kejati turun ke Blitar”, tegasnya.

 

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Blitar yang baru, M. Amrullah dengan tegas menyampaikan, pihaknya akan mempelajari berkas kasus-kasus dugaan korupsi yang sudah ditangani Kejaksaan Negeri Blitar. Jika nanti ada bukti kuat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pihaknya akan segera menindak lanjuti. Namun sebaliknya jika tidak sesuai undang-undang dan tidak didukung bukti kuat, kasus tersebut tidak akan ditangani.

 

“Saya menjabat di sini belum ada satu bulan, dan kasus-kasus dugaan korupsi itu masuk kan bukan masa saya. Namun saya akan mempelajari berkas-berkas kasus-kasus tersebut. Jika nanti sesuai undang-undang dan ada bukti kuat, akan kami tindak lanjuti”, tegas Amrullah.

 

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, M. Amrullah menolak untuk memberi tanggapan terkait kedatangan KRPK di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar. Bahkan sempat marah dan mengusir wartawan yang hendak mewawancarainya.

 

“Kalau mereka datang dengan sopan dan baik-baik, pasti kita sambut dengan baik. Tapi mereka datang seperti itu, ya kami tidak terima. Semua ada aturan dan etikanya”, pungkas Amrullah. (jar/yan)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
1 Komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Blitar

Estimasi APBD Kab Blitar TA 2021 Sebesar Rp 2,2 Triliun

Diterbitkan

||

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar TA 2021.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar TA 2021.

Memontum Blitar – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, digelar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, Senin (12/10/2020). Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Drs. Budi Santoso menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran (TA) 2021, dihadapan 43 anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengatakan, Rapat Paripurna ini merupakan rangkaian awal dari pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021. “Kami berharap, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Budi Santoso semoga dapat membangun Kabupaten Blitar dan dapat mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dengan lancar dan aman serta terciptanya situasi yang kondusif,” kata Suwito.

Sementara Pjs. Bupati Blitar, Drs. Budi Santoso menyampaikan, dalam menyusun APBD TA 2021, terjadi perbedaan struktur anggaran di tahun 2020. “Pembahasan APBD Tahun 2021 ini dilakukan untuk mengakomodir kebijakan pemerintah yaitu, Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Provinsi, Target PAD, Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), serta Penyesuaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS Ta 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019,” papar Budi Santoso.

Budi Santoso menjelaskan, setelah diadakan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi penerimaan pendapatan, masih perlu adanya penyesuaian penerimaan pendapatan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PAD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sehingga terjadi pengurangan maupun penambahan target dimasing-masing pos pendapatan. “Untuk itu estimasi Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.209.705.761.284. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.282.747.547.454, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.840.815.613.830, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 86.142.600.000,” jelasnya.

Sedangkan untuk belanja, dalam APBD TA 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2.244.583.160.358. Dengan rincian Belanja Operasi dan Modal dianggarkan sebesar Rp. 1.913.966.399.558, Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000, Belanja tranfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa, Provinsi Jawa Timur, Polres Kabupaten dan Polres Kota pada APBD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 12.354.922.000, dan Belanja Bantaun Keungan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.308.261.838.800,-.

“Saya berharap Ranperda tentang APBD tahun Anggaran 2021 akan dapat dilakukan pembahasan bersama dan dapat disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Pjs Bupati Blitar. (fjr/mzm)

 

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Petani Karangnongko Geruduk Kantor BPN Blitar

Diterbitkan

||

Puluhan petani yang mewakili 600 KK yang tinggal di tanah Perkebunan Karangnongko Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menggeruduk Kantor BPN Kabupaten Blitar dengan membawa hasil ladang.

Sertifikat Tanah Redis Tak Terbit-terbit

Memontum Blitar – Pengurusan sertifikat tanah redis mandek, puluhan petani meluruk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar, Senin (7/9/2020). Mereka mewakili 600 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di tanah Perkebunan Karangnongko Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Warga menuntut segera diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang sudah puluhan tahun mereka ditempati. Mereka juga mempertanyakan lambatnya proses pembagian tanah redistribusi kepada 600 Kepala Keluarga.

Dalam aksinya, selain membawa poster, warga juga membawa hadiah hasil panen ladang mereka, seperti pisang, kelapa, pepaya, ubi, tebu dan sayuran. Sejumlah hasil ladang tersebut, diberikan kepada pihak BPN untuk membayar pengurusan sertifikat yang belum kelar sejak 2008 lalu.

Koordinator aksi, Joko Trisno mengatakan, kasus ini sudah ada putusan hukum yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi nomor : 68/BA.Pdt.G/1999/PN.Blt tertanggal 27 Oktober 2008. Dan Berita Acara Mediasi nomor: 01/BA.35.05/GTRA/I/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Dimana dalam putusan itu disepakati pembagian lahan redistribusi lahan seluas 233 hektare, untuk masyarakat seluas 133 hektare dan pihak kebun yang memperpanjang HGU seluas 90 hektare. “Hingga saat ini, masih ada oknum yang menguasai lahan seluruhnya, padahal berita acara sudah ada, putusan hukum sudah inkrah, namun belum dilaksanakan,” kata Joko Trisno, Senin (7/9/2020).

Joko Trisno menyampaikan, dengan adanya putusan hukum, berita acara eksekusi dan mediasi antara pihak swasta dan penggugat lahan pada Januari 2020 lalu, seharusnya bisa segera dilaksanakan. “Pemkab dalam hal ini Gugus Tugas Resformasi Agraria (GTRA) seharusnya segera memperoses keputusan tersebut, menjadi sertifikat redistribusi sesuai kesepakatan dan keputusan hukum yang sudah inkrah,” jelasnya.

Sementara Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) BPN Kabupaten Blitar, Budi Handoyo mengatakan, bahwa penerbitan sertifikat baru bisa dilakukan, jika telah ada rekomendasi dari Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Pemkab Blitar.

“BPN sangat senang mendapat dukungan dari warga ini. Karena BPN memang bertugas menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Blitar. Kami akan segera menindaklanjuti. Kami akan segera mengecek tahapan di lapangan seperti apa. Putusan ini harus dilaksanakan. Untuk realisasinya, nanti kita koordinasi dulu dengan GTRA,” jelas Budi Handoyo. (fjr/mzm)

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler