Memontum.Com

Politeknik Negeri Malang
STIE PERBANAS

Khofifah dan Gaya Kepemimpinan ala Pesantren

  • Rabu, 27 Februari 2019 | 14:30
  • / 21 Jumadil Akhir 1440
Khofifah dan Gaya Kepemimpinan ala Pesantren

*Minta Sekdaprov Identifikasi Kemampuan Staf Layaknya Imam Al Ghozali

Memontum SurabayaGubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa membawa gaya baru dalam kepemimpinannya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan 38 kabupaten/kota itu. Mantan Menteri Sosial (Mensos) ini mengedepankan pola memimpin yang biasa diterapkan di pondok pesantren (Ponpes). Dan ini mendapat sambutan hangat luar biasa dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja kontrak.

Ini terlihat ketika gubernur perempuan pertama Jatim tersebut memimpin apel perdana di hadapan ASN di lingkungan sekretariat, dinas hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemprov yang sengaja datang dari daerah ke areal Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (25/2/2019) lalu.

Khofifah selama sambutan sesekali menggunakan istilah-istilah yang kerapkali diterapkan di ponpes. Tak lupa disertai arti. Bahkan alumni Universitas Airlangga (UNAIR) ini juga mengutip empat kriteria memimpin ala Imam Al Ghozali.

“Seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) akan punya tim, punya staf yang yang menurut Imam Al Ghozali ada empat kategori. Pertama, para pemimpin OPD akan bisa mendeteksi, identifikasi stafnya punya kemampuan, punya ketegasan, mereka punya kelebihan, dan mereka punya kecerdasan. Tolong identifikasi, tolong beri kesempatan, tolong beri ruang untuk mengekspresikan seluruh energi positif staf atau tim yang punya kemampuan dan mereka tahu punya kemampuan,” pesan Khofifah.

Istri mendiang Indar Parawansa ini kembali berpesan supaya kepala OPD bisa memaksimalkan energi staf maupun tim untuk capaian pemerintahan. Bahkan meningkatkan capaian dibanding  yang sebelumnya ada ketika masih dipimpin gubernur-wakil gubernur sebelumnya, Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Untuk staf yang kurang mampu, kata Khofifah, diharapkan terus mencari tahu. Banyak ASN di pemprov yang merupakan sosok pembelajar, yang terus mencari tahu. Yang seperti ini harus dipahami pimpinan OPD dan memberinya kesempatan.

Berikutnya, Khofifah memaparkan staf yang tidak tahu memiliki kemampuan. Kuncinya ada pada kepala OPD untuk mengidentifikasi staf yang sebenarnya brilliant  (cemerlang) namun tidak tahu memiliki kemampuan. “Atau mungkin mereka sekarang ‘salah kamar’ sehingga kemampuan itu tidak maksimal karena memang ‘salah kamar’. Dislokasi. Ini tugas Pak Sekda (Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono) bagaimana mengidentifikasi seluruh staf di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur bahwa mereka yang punya kemampuan akan ada pada posisi yang bisa memaksimalkan kemampuan itu,” tandasnya.

Untuk staf yang tidak tahu dirinya tak mampu, kata Khofifah, maka menjadi tugas eselon IV dan III untuk mengidentifikasi masing-masing staf, divisi, bagian. Apabila ada staf yang tidak mampu wajib bagi eselon memberikan motivasi dan memberi ruang untuk bisa berekspresi.

“Di banyak tempat kita memerlukan empat kategori seperti ini. Dalam kategori apapun, saya dan Pak Emil (Emil Elestianto Dardak, Wagub) akan mengkomunikasikan dengan seluruh pimpinan OPD dan Bappeprov,” imbuhnya.

Fokus pemerintahan Khofifah-Emil adalah CETAR, yakni akronim dari Cepat, Efektif, Tanggap, Responsif. Semua layanan harus mengedepankan kecepatan, efisiensi, tanggap dan responsif yang terstandarisasi. Ini berlaku untuk layanan semua bidang dan mengedepankan sinergi antar  OPD.

Terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Wahyu Kuncoro, menilai Gubernur Khofifah memiliki visi dan fokus pada tata kelola pemerintahan yang CETAR. Menurutnya, ini sebagai pengejawantahan atas ‘tausiyah’ TANCAP GAS Presiden Joko Widodo.

“Semangatnya menggerakan roda pemerintahan dengan mengefektifkan SDM pemprov menjadi pilihan yang realistis bagi gubernur dan wakil gubernur baru. Untuk itu perlu jeli memetakan problema SDM dan tata kerjanya,” kata alumnus S2 Fisip Unair ini.

Untuk persoalan kepangkatan dan usulan jabatan, baik promosi jabatan kepangkatan yang lebih tinggi maupun penempatan SDM pada pos pos yang ada, menurut Wahyu, menjadi persoalan klasik. “Badan Kepegawaian Daerah dan Bappeprov dalam naungan dan pengarahan Sekdaprov dapat mengambil peran lebih mendalam dan tancap gas untuk menggerakkan roda pemerintahan di Jawa Timur. Sehingga CETAR bisa cepat menjiwai tugas pokok, fungsi dan kerja para pegawai pemprov,” tutupnya.(ano/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional