Connect with us

Banyuwangi

Bupati Anas Laporkan Hasil Pembangunan ke Presiden Jokowi

Diterbitkan

||

Bupati Abdullah Azwar Anas saat melaporkan hasil pembangunan kepada Presiden Jokowi saat kampanye Jokowi di Taman Blambangan, Banyuwangi, Senin (25/3/2019)

Memontum Banyuwangi—– Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas melaporkan hasil pembangunan Banyuwangi kepada Presiden yang juga Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo. Menurut Anas, capaian pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini berkat perhatian Presiden Jokowi terhadap Banyuwangi. Bahkan berkat bantuan dari pemerintah pusat ini, Banyuwangi bisa dikenal di seluruh Indonesia.

“Berkat bapak Presiden, pembangunan Bandara Banyuwangi sudah rampung, Bandara tersebut menghabiskan biaya Rp.200 miliar,” ujar Abdullah Azwar Anas di hadapan Presiden yang juga Capres nomor urut 01, Joko Widodo, Senin (25/3/2019) siang.

Tidak hanya Bandara yang dibangun oleh pemerintah pusat, jalan menuju kawasan hutan Alas Purwo sudah selesai di bangun. Dengan dibukanya akses jalan menuju Alas Purwo ini, masyarakat atau wisatawan bisa masuk di kawasan hutan tersebut dengan aman.

“30 tahun masyarakat Banyuwangi menunggu dibangunnya akses jalan tersebut, dengan kepemimpinan Presiden Jokowi apa yang diharapkan oleh masyarakat sudah terwujud, akses jalan masuk menuju alas Purwo sudah rampung dibangun,” kata Anas.

Tidak hanya akses jalan dan Bandara Banyuwangi saja yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat, Waduk Bajulmati, yang terletak di Kecamatan Wongsorejo juga salah satu bantuan dari pemerintah pusat, menurut Anas, dengan selesainya pembangunan waduk Bajulmati ini, mampu mengairi 1800 hektar sawah yang ada di wilayah tersebut, dan menciptakan 600 hektar sawah baru.

“Berkat presiden Jokowi, Waduk Bajulmati sudah rampung, waduk tersebut sudah mengairi sawah seluas 1800 hektar,” paparnya.
Bupati Anas mengaku jika pembangunan yang dilaksanakan di Banyuwangi ini berkat arahan dari Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.

“Alhamdulillah semua arahan dari Presiden Jokowi dan Ibu Megawati, pembangunan di Banyuwangi bisa berjalan dengan baik, dan saat ini bisa dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi maupun luar Banyuwangi,” ungkapnya.

Bahkan Presiden Jokowi kagum dengan capaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi ini. Menurutnya, pembangunan waduk sudah selesai dan sekarang ini mengairi sawah di wilayah kecamatan Wongsorejo seluas 1800 bejat, termasuk 600 lahan sawah baru.

“Tapi saya belum pernah ke waduk itu, tapi lain kali saya akan datang ke waduk Bajulmati, untuk melihat secara langsung,” ujar Jokowi
Saat ini, pemerintah sedang membangun jalan tol yang menghubungkan Probolinggo-Banyuwangi, rencananya pembangunan jalan tol tersebut selesai pada tahun 2019 ini.

“Semoga di tahun 2019 ini, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi sudah rampung, kalau belum selesai, mundur sedikit kan nggak apa-apa,” tandasnya.(tut/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banyuwangi

Ini Susunan Lengkap AKD DPRD Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2024

Diterbitkan

||

H.Susiyanto (Ketua BADAN KEHORMATAN)

Memontum Banyuwangi – Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019 – 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I) copy

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni'mah (Ketua KOMISI II )

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

 

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

 

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

AKD DPRD Banyuwangi 2019 – 2024 Ditetapkan

Diterbitkan

||

Suasana Sidang Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Banyuwangi. (ist)

Memontum Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melalui rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang. Pembagian pimpinan AKD lebih mengutamakan azas kebersamaan dan dibagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH mengatakan, meski sempat terjadi debatable, pembentukan AKD DPRD Banyuwangi berjalan cukup demokratis. Tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan dalam pembagian pimpinan AKD.

“Rapat paripurna pembentukan AKD tadi cukup bagus, demokratis dan proporsional, “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ruliyono, berdasarkan petunjuk dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Propinsi Jawa Timur. Penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib, namun harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten, kota dan DPRD propinsi.

Dan peraturan DPRD tentang tatib juga tidak bisa disahkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Sesuai petunjuk Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Pemprop Jatim di Surabaya, penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan tatib, tapi harus disesuaikan PP No. 12 tahun 2018, “ jelas Ruliono.

Setelah AKD ditetapkan, langkah selanjutnya Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat perdana untuk menjadwalkan kegiatan dewan, seperti penyusunan Rancana kerja (Renja) DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 dan beberapa program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 yang belum sempat dibahas. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Menyikapi Tuntutan Bacakades, DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus

Diterbitkan

||

Bacakades saat hearing dengan Ketua sementara DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Michael Edy Hariyanto. (ist)

Memontum Banyuwangi – Pimpinan Sementara DPRD Banyuwangi wacanakan dibentuknya Pansus untuk menyikapi polemik seleksi Calon Kepala Desa.

Hal ini disampaikan Ketua Sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara saat menemui puluhan Bakal Calon Kepala Desa yang berunjuk rasa di gedung dewan, Senin (16/09/2019) siang.

“Kalau memang dibutuhkan dan disepakati oleh semua fraksi, kita akan bentuk pansus Pilkades serentak,” katanya.

Pansus, kata Made, baru bisa dibentuk setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. “Alat kelengkapan dewan kan belum terbentuk dan pimpinan masih sementara. Baru kalau sudah terbentuk semua, Pansus bisa diusulkan,” katanya.

Terkait tuntutan Bacakades yang meminta transparansi atas lembar jawaban hasil tes tulis, Made berharap agar Pemkab Banyuwangi bisa menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi tuntutan tersebut.

Sebab, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan, pihaknya khawatir akan berdampak terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan 9 Oktober mendatang.

“Harapan kita sebagai wakil rakyat, eksekutif bisa secara terbuka, ajak ngomong. Kita tidak ingin Pilkades serentak terganggu atau bahkan gagal dilaksanakan,” pungkasnya. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler