Connect with us

Sumenep

Guru menjerit, 6 Bulan Dana Sertifikasi Ngendon Rp 17 Miliar

Diterbitkan

||

Memontum Sumenep- Dana sertifakasi yang merupakan program pemerintah guna memberikan kesejahteraan bagi tenaga guru swasta tampaknya Hanya menjadi angin segar diawal-awal saja. Pasalnya, sudah enam bulan terakhir dana tersebut tidak bisa dinikmati oleh guru penerima tunjangan tersebut.

Salah seorang guru sertifikasi mengatakan kepada wartawan memontum.com dengan inisial ‘H’ bahwa sudah enam bulan tidak menerima tunjangan sertifikasi itu, padahal dana sertifikasi guru itu sangat dibutuhkan. Karena dana sertifikasi itu untuk kebutuhan nafkah keluarga, Senin (25/3/2019).

“Bukannya kami mata duitan ya mas, bukan kami tidak ihlas dalam mengajar. Tapi kan kami juga butuh makan. Kami kan juga punya tanggung jawab nafkahi keluarga. Kami setiap hari harus ke madrasah, kami harus tinggalkan tugas dirumah. Sedangkan di madrasah, kami sudah tidak ada gaji lagi karena kami sudah menjadi guru sertifikasi,” tandasnya.

Permasalahan ini juga dibenarkan oleh Muhammad Tawil selaku kepala Pendma Kemenag Sumenep. Ia juga menuturkan jika pihaknya sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan. Termasuk Dana sertifikasi yang terhutang tiga bulan tahun 2018 lalu.

“Untuk dana yang 2018 itu, sudah selesai diaudit tinggal menunggu. Yang sabar nunggunya. Sementara untuk yang on going akan dibayar tiga bulan sekali. Yang penting data-data yang harus dipenuhi, dilengkapi. Administrasi itu harus lengkap dan juga yang sabar nunggunya,” terang Tawil

Sementara dana sertifikasi tahun 2018 memang tidak mencukupi. Sumenep sendiri kekurangannya mencapai Rp 17 Miliar. Dimana hal ini juga diakui sudah menjadi persoalan klasik. Jika memang sudah menjadi persoalan lama seharusnya antisipasinya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. (rom/edo/yan

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sumenep

Pengedar Pil Trex Situbondo Juga Nyabu

Diterbitkan

||

DIAMANKAN : Pelaku dan barang buktinya saat diamankan Polisi Polres Situbondo. (im)

Memontum Situbondo – Tim Gabungan Satreskrim dan Satnarkoba Polres Situbondo berhasil menangkap seorang warga yang diduga menjual pil trex di Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kamis (8/8/2019) tengah malam.

Keterangan yang berhasil dihimpun Wartawan Memontum.com, Tim gabungan itu, berhasil menangkap pelaku berdasarkan informasi warga pada hari Rabu malam terkait aktifitas tersangka yang diduga menjual atau mengedarkan pil koplo jenis trex, kemudian Kanit Resmob Polres Situbondo, Aiptu Komang bersama tim Satnarkoba segera bertindak.

Sehingga, tim gabungan tersebut melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan tersangka Y (19) warga Desa Ketah, Kecamatan Suboh yang diduga sebagai pengedar.

Dari penggeledahan tersebut, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 377 butir pil trex, bong (alat hisap sabu) dan uang tunai Rp 1.250.000.

Selanjutnya, tersangka digelandang ke Polres Situbondo guna proses penyidikan lebih lanjut.

Kasubag Humas Polres Situbondo Iptu H Nanang Priyambodo S.Sos saat ditemui Wartawan Memontum.com menjelaskan, bahwa tersangka berinisial Y saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satnarkoba terkait dugaan sebagai penjual atau pengedar pil trex.

“Tersangka sudah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satnarkoba di Mapolres Situbondo,”ujar H Nanang. (im/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Sumenep

Mantan Kadishub Mangkir, Humas Polres Sumenep: Sustono Giat di Solo

Diterbitkan

||

Mantan Kadishub Sumenep, Sustono (ist)

Memontum Sumenep – Ketidakhadiran Mantan Kadishub Sumenep Sustono untuk menghadiri panggilan penyidik Polres Sumenep sempat membuat tanda tanya publik. Pasalnya, selaku pejabat harusnya taat hukum dan jika pun tidak mau penuhi panggilan penyidik ada pemberitahuan secara jelas dengan alasan yang rasional.

Dikonfirmasi terkait tidak hadirnya Mantan Kadishub Sustono guna memenuhi panggilan penyidik Polisi, dibenarkan oleh Kasubag Humas Polres Sumenep. Menurut Kapolres Sumenep AKBP Muslimin melalui Kasubag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti, pemanggilan terhadap Sustono dalam rangka klarifikasi terkait laporan yang masuk ke Polres Sumenep.

Rencananya yang bersangkutan akan dimintai keterangan atau klarifikasi terkait kasus tentang pembebasan lahan bandara Trunojoyo. Klarifikasi terhadap terlapor Sustono dan lainnya sedianya dilakukan pada Kamis (20/6/2019) lalu.

“Pemanggilan Itu hanya klarifikasi saja mas. Karena kemarin rombongan (Dishub Sumenep, red) kan masih ada kegiatan di Solo. Jadi pihak yang dipanggil ini masih belum menghadap,” jelas AKP Widiarti saat dihubungi awak media.

Sementara informasi dari internal Dishub Sumenep, saat awak media mendatangi Kantor Dishub Sumenep menjelaskan bahwa Plt. Kadishub dan rombongan termasuk Kabidnya Agustiono Sulasno sedang tugas di Jakarta.

“Gak tahu mas, tapi informasinya masih perjalanan dinas ke Jakarta. Namun tadi juga ada yang bilang lagi tugas dinas ke Surabaya,” kata Pegawai Dishub Sumenep yang enggan disebutkan namanya.

Lebih lanjut, narasumber itu menjelaskan, keberadaan Sustono sulit diketehui lantaran memegang dua jabatan penting di lingkungan Pemkab Sumenep. “Itu bisa saja mas, kan pak Plt (Sustono, red) megang dua jabatan. Satu sisi menjabat Plt. Kepala Dishub, di sisi lain juga jadi Sekretaris DPRD,” imbuhnya.

Awak media yang menghubungi Sustono lewat sambungan selulernya tidak dijawab meskipun ada terdengar nada dering atau aktif. Seperti diberitakan sebelumnya, Sustono yang saat ini menjabat Sekretatis DPRD Sumenep, saat dikonfirmasi sejumlah awak media pada hari Senin 17 Juni 2019 mengakui bahwa ada pemanggilan dari penyidik atas kasus pembebasan lahan bandara Trunojoyo untuk dimintai keterangan pada Kamis (20/6/2019). (edo/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Sumenep

Dugaan Pungli PPDB SMA Marak, Advokat Siapkan Gugatan

Diterbitkan

||

Supyadi Praktisi Hukum

Memontum Sumenep – Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan terus digencarkan. Salah satunya dengan memberikan porsi bantuan anggaran yang sangat fantastis. Baik dalam bentuk anggaran rehab pembagunan gedung sekolah, dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), PKH (program Keluarga Harapan), Kartu KIS (Kartu Indonesia Pintar).
Sayangnya, gerojokan dana fantastis yang masuk ke sekolah justru kurang direspon baik oleh sekolah. Salah satunya, saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA (Sekolah Menengah Atas) dugaan penarikan berbagai biaya yang dibebankan pada siswa atau pelajar kembali menyeruak pada Tahun Ajaran (TA) baru 2019.

Masih adanya dugaan penarikan atau permintaan bantuan pada siswa baru (PPDB) akhirnya dipertayakan kalangan Aktivis dan Pemerhati Hukum Sumenep. Salah satunya disorot oleh Achmad Supyadi selaku praktisi hukum Sumenep. Pasalnya, berbagai modus dugaan pungli (pungutan liar) haru dihentikan. Itu sejalan dengan himbauan Mendikbud RI untuk tak lagi ada pungutan biaya pada siswa. Apalagi saat ini Kabupaten Sumenep sudah memiliki Tim Saber Pungli.

“Spirit Kemendikbud RI ini harusnya jadi pedoman oleh berbagai sekolah untuk stop permintaan sumbangan / penarikan biaya yang dibebankan pada siswa dengan alasan yang tidak jelas. Karena dunia pendidikan saat ini sudah sangat dibantu oleh pemerintah. Bahkan Gubernur Jatim akan membuat gebrakan bahwa SMA se- Jatim nantinya gratis. Kalau SMA masih ada dugaan pungli, pihak sekolah akan kita gugat secara hukum,” terang pengacara muda yang lagi naik daun ini.

Ia menjelaskan bahwa dugaan pungutan liar yang terjadi di SMA Sumenep, baik penerimaan siswa baru mapun siswa lama, Ini sangat bertentangan dengan Permendikbud No.17/2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB. Hal itu diatur dalam BAB VII Pasal 29 terkait Larangan.

“Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS, dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain, dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB, maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” begitu bunyi pasalnya kata Supyadi.

Peraturan ini cukup jelas, untuk menjadi dasar acuan hukum. Jika pihak sekolah terbukti dan menyakinkan melakukan suatu perbuatan melawan hukum, seperti Pungutan Liar. Maka pihak yang harus melakukan penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar yang sudah terbetuk di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.

Supyadi juga menegaskan jika dalam minggu ini akan melakukan laporan resmi ke Polda Jatim, terkait Pungutan Liar jika Polres Sumenep tidak melakukan tindakan kepada pihak sekolah yang melakukan pungutan. (edo/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler