Connect with us

Surabaya

Menko Maritim Sesalkan Minimnya Struktur Penanganan Fortifikasi Yodium Garam

Diterbitkan

||

Memontum SurabayaDeputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono menyesalkan minimnya struktur pengawasan yudisasi dan fortifikasi garam di Indonesia.

Menurutnya, fortifikasi yodium pada garam konsumsi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yodium merupakan unsur mineral yang menjadi nutrisi penting bagi tubuh, selain itu yodium juga menjaga fungsi tiroid tetap stabil.

“Jadi kita ini sudah ada aturan kalau garam harus di yudisasi atau fortifikasi. Pertanyaannya adalah yang menangani fortifikasi itu siapa? Memang susah ada, tapi belum terstruktur,” katanya, di acara FGD Fortifikasi Garam Pangan : Harmonisasi Tujuan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan debottlenecking Upaya Peningkatan Nilai Tambah Produk Pergaraman, di Surabaya, Kamis (4/4).

Ia menilai hal itulah yang membuat angka stunting negara masih relatif tinggi. Berdasarkan Data Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting tersebut terdiri atas balita yang memiliki badan sangat pendek 11,5% sementara dengan tinggi badan pendek mencapai 19,3%.

Prevalensi balita stunting pada 2018 naik dalam dua tahun terakhir dan berada di level tertingginya sejak 2014. Menurut standar WHO, suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi bayi stunting lebih dari 20% atau balita kurus di atas 5%.

Kurangnya asupan gizi serta pengetahuan orang tua akan pentingnya kesehatan menjadi salah satu penyebab tingginya balita dengan tinggi badan di bawah standar.

“Misalnya garam 1kg harus disemprot katakanlah sudah ada label SNI-nya. Katakanlah 1kg perlu 5 cc yudium, sekarang yang ngontrol pada saat memberi itu siapa? Betul nggak sudah dikontrol? Kala tidak dikontrol siapa yang tau 5 cc atau 2 cc,” urainya.

“Dia (garam) kan dibungkus dengan tulisan sudah beryodium. Yudium setetes atau sekarung kan kita nggak tahu, kan harus dikontrol itu. Karena bicara kesehatan dan untuk dikonsumsi masyarakat itu pengawasan itu perlu,” tambah Agung.

Ia pun mempertanyakan kepada para lembaga yang menaungi hal ini, seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, Perindustrian dan masih banyak lagi. “Mereka mau melakukan pengawasan apa tidak, atau hanya sekedar dari jauh hanya mengatakan ‘itu sudah’,” imbuhnya.

Karena Agung melihat yodium hanya diproduksi oleh PT Kimia Farma. Ia pun mengakui salama ini proses kontroling tersebut hanya berada diawang-awang dan masing-masing pihak hanya berfikir dirinya semdiri.

“Nah UMKM dapat Kimia Farma caranya gimana? Kalau ndak kita kontrol kan nggak akan dapet itu nanti. Maka dari itu kita kumpulkan supaya kita tahu semua, jadi kalau ada masalah tidak menyalahkan lagi BPOM, Kemenkes jadi ini salah kita semua,” sesalnya.

Agung menilai masalah koordinasi adalah suatu hal yang mahal di Indonesia. Ia menguraikan banyak lembaga-lembaga yang berjalan sendiri-semdiri dan tidak terstruktur dengan rapi

Dirinya mencontohkan, mulai dari parawisata ada Kemenper, Pemda, Pemprov, Pemkab, kalau masalah laut ada KKP, LHK. Namun ia menyayangkan anggarannya yang terpecah-pecah membuat penyeleseaiannya hanya bersifat kecil -keci dan tidak pernah holistik.

“Saya selalu menyampaikan setiap acara begini, berfikirlah makro, masalah stanting itu bukan hanya miliknya kesehatan tapi itu masalah nasional semua pihak harus bekerja gimana caranya? Ya semua harus bergerak,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Pengawas Pangan Risiko Rendah dan Sedang BPOM, Ema Setyawati, mengungkapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 165/MEN.KES/SK/II/1986. Standart yodium dalam garam sudah ditentukan.

“Yaitu sebesar 40-50 bagian per sejuta kalium yodat (40-50 mg/kg KIO3) pada tingkat produksi. Sedangkan untuk tingkat distribusi sebesar 30-50 bagian per sejuta kalium yodat (30-t0 mg/kg KIO3),” kata Ema Setyawati.

Seperti yang ditanyakan oleh Agung Kuswandono siapa yang melakukan pengawasan. Ema Setyawati menuturkan BPOM yang akan melakukan pengawasan.

“Seperti yang ditanyakan pak Deputi tadi siapa yang melakukan pengawasan. BPOM yang akan melakukan pengawasan fortifikasi garam beryodium,” tambah Ema.

Menurut catatan BPOM, tahun 2013 masih ditemukan kekurangan yodium pada ibu hamil diwilayah Indonesia Timur. Selain itu semakin menurunnya kualitas garam di daerah-daerah terpencil. Mengakibatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. (sur/ani/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Diterbitkan

||

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Memontum Surabaya – Sistem belajar jarak jauh (SBJJ) sebagaimana yang diterapkan di Universitas Terbuka (UT), menuntut kemandirian dan daya juang mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kemandirian dalam belajar ini menjadi faktor utama dan modal yang sangat penting dalam menentukan persistensi (kebertahanan) dan keberhasilan belajar mahasiswa UT.

Sayangnya, belajar mandiri sejauh ini belum menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bagi mahasiswa UT karena mereka telah terbiasa belajar tatap muka dan dibimbing oleh guru atau dosen di ruang kelas.

Untuk menyiapkan kesiapan belajar dan sekaligus upaya percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan SBJJ, UPBJJ-UT Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan PKBJJ (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh) bagi mahasiswa baru (Maba) di Kabupaten Tuban.

Pada tanggal 14 – 15 September 2019, bertempat di SMAN 2 Tuban dan diikuti sebanyak 506 mahasiswa baru, terdiri dari Program Studi Akuntansi 71 orang, program studi Manajemen 293 orang, Ilmu Administrasi Negara 66 orang, Ilmu komunikasi 29 orang, Ilmu Perpustakaan 23 orang, Ilmu Hukum 2 orang, Ilmu Pemerintahan 2 orang, Kearsipan 1 orang, Pendidikan Matematika 3 orang, dan Pendidikan Bahasa Indonesia 8 orang.

Direktur UPBJJ-UT Surabaya, Dr. Suparti, M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan PKBJJ merupakan salah satu upaya UT untuk mempercepat mahasiswa baru beradaptasi dengan SBJJ, yang menghendaki setiap mahasiswa mampu mempelajari materi perkuliahan secara mandiri tanpa tergantung kepada dosen.

“Berbeda dengan perkuliahan di Perguruan Tinggi tatap muka (konvensional), dimana dosen mengarahkan mahasiswa untuk belajar, tetapi pada pendidikan jarak jauh sebagaimana yang diterapkan di UT, mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kelas sehingga mereka tetap bisa kuliah sambil bekerja. Namun, mahaiswa dituntut mampu secara mandiri untuk mempelajari materi perkuliahan baik bahan ajar cetak maupun non cetak, seperti layanan tutorial online (kuliah online).” Terangnya.

Selama kegiatan PKBJJ ini, lanjutnya, mahasiswa dilatih oleh instruktur yang berasal dari dosen dan pegawai UT Surabaya, diantaranya Drs. Suparman, M.Pd, Drs. Sodiq Anshori, M.Pd, Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si, Drs. Agus Prabowo, S.E, Sucipto, S.Sos, Pujianto, S.Sos, Mujono, S.E, dan Sugito.

“Selama dua hari mahasiswa dilatih untuk menguasai keterampilan belajar efektif, keterampilan membaca dan merekam hasil baca, keterampilan mengakses berbagai layanan online UT, termasuk layanan tutorial online (tuton) sebagai pengganti kuliah tatap muka, dan memastikan kesanggupan mahasiswa UT dalam menyusun rencana dan target belajar serta mengelola waktu belajar dengan baik“ ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa sangat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari keaktipan mahasiswa dalam bertanya dan mengerjakan tugas atau latihan yang dimbing olinstruktur.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan mahasiswa yang berkarakter mandiri sebagai modal utama dalam menjalani sistem pembelajaran jarak jauh di UT sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan lulus tepat waktu” harapnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Diterbitkan

||

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Memontum Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp 27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Khofifah Ajak Muslimat Tingkatkan Dakwah di Bidang Ekonomi

Diterbitkan

||

Khofifah Ajak Muslimat Tingkatkan Dakwah di Bidang Ekonomi

Memontum Surabaya – Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa meminta Muslimat NU untuk meningkatkan progresivitas dakwah melaui bidang ekonomi agar tidak ada lagi perempuan dan warga Muslimat yang terjerat rentenir.

Hal tersebut diucapkan Gubernur Jawa Timur ini saat penyelenggaraan Haul Akbar Pendiri Muslimat NU dan Kajian Inspirasi 1441 di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

“Kita semua punya harapan bahwa ibu-ibu Muslimat NU dapat mewujudkan komitmen untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan jeratan renternir melalui koperasi dan program perkreditan rakyat yang lebih luas jangkauannya,” jelas Khofifah.

Dakwah melalui penguatan program ekonomi ini, lanjutnya, perlu lebih progresif seiring dengan program arus ekonomi baru yang digagas Wakil Presiden Terpilih, KH Ma’ruf Amin.Karena itu, Muslimat NU harus terus belajar dan mengikhtiarkan hal tersebut. Mengenai gagasan program tersebut telah ada fatwa MUI tentang Financial Technology (Fintech).

Fintech ini bisa menjadi penguatan dakwah Bil Maal yang harus dilakukan Muslimat NU.

“Sebagai implementasinya, nanti akan diluncurkan aplikasi e-commerce Muslimat NU, Insya Allah bulan November saat Rakernas Muslimat NU. Supaya yang rumahnya di ujung Pacitan, yang rumahnya di ujung Trenggalek, yang rumahnya di ujung Situbondo, yang punya produk tidak perlu repot-repot harus membuat gudang tetapi produk dapat dipasarkan. Begitu juga sebaliknya,” kata mantan Menteri Sosial ini.

Menurutnya, aplikasi ini bisa berseiring dengan program Pemprov Jatim One Pesantren One Product (OPOP).Harapannya, ketika terdapat produk terpilih dapat dibimbing, didampingi, dan dikembangkan agar berkualitas dan berdaya saing, layak jual tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri.

“Training centernya saat ini di Unusa yang sudah saya resmikan satu bulan yang lalu. Saya ingin ini menjadi inovasi dakwahnya muslimat. Dakwah Bil Maal. Saya berharap program ini terus dikuatkan,” harapnya.

Khofifah juga mengajak kepada Muslimat NU untuk menyisir embrio-embrio sentra pertumbuhan ekonomi di lingkungan Muslimat NU.

“Sekarang tahun 2019 kita menyelenggarakan Haul Akbar pendiri Muslimat NU untuk memberikan semangat bagi kita, bagaimana Muslimat NU bisa menguatkan ekonominya sebagai media dakwah dan mewujudkan gagasan Kyai Wahab untuk kebangkitan para pedagang ,” tegasnya.

Menurutnya, inovasi dakwah berikutnya adalah dakwah melalui digital IT. Mengingat hampir semua anggota Muslimat NU memegang telepon genggam (handphone).

“Saya ingin mengajak kepada kita semua, pemanfaatan digital IT lewat handphone juga kita pakai sebagai sarana dakwah. Terima kasih jajaran Muslimat NU telah banyak melakukan khataman Al Qur’an one day one juz. Ada juga yang mengamalkan one week one juz,” ujarnya.

Dijelaskan, dakwah melalui Digital IT ini bisa dilakukan untuk Khataman Quran. Khataman tersebut ada yang satu hari satu jus, juga ada yang satu minggu satu jus.

“Dengan memperbanyak gerakan mengkhatamkan Alqur’an kita mohon semoga Allah menganugerahkan limpahan keberkahan kepada bangsa Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya,” ucapnya.

Hadir juga dalam kesempatan itu, ulama dari Mekkah Dr. Syekh Muhammad Ismail.Dalam ceramah agamanya, Ulama dari Mekkah Dr. Syekh Muhammad Ismail menekankan kemuliaan perempuan di menurut Islam, menurut Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT.

Seorang perempuan bisa memikul tanggung jawab lebih besar dari pria. Allah memuliakan perempuan muslim.

“Ridho atau kerelaan dari kedua orang tua. Ridho ibu di atas ayah. Berbakti kepada Ibu 3 kali lipat dibanding kepada Ayah,” pungkasnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler