Connect with us

Surabaya

Khofifah: Siasati Perubahan Era Industri Digital dengan Berkolaborasi

Diterbitkan

||

Memontum SurabayaGubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memaparkan akan adanya tantangan perubahan masa depan yang sangat pesat. Utamanya dibidang dunia digital dan pengaruh revolusi industri 4.0. Menurut gubernur perempuan pertama di Jatim itu, saat ini ada beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia yang sudah terkena dampak arus digitalisasi.

“Jika kita tidak mampu maka mari berkolaborasi,” ungkap Khofifah, sapaan akrab Gubernur Jatim saat menyampaikan pembekalan pada para peserta Latihan Integrasi Taruna Wreda (LATSITARDA) XXXIX Tahun 2019, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (30/3/2019).

Gubernur Khofifah menjelaskan, revolusi industri 4.0 ditandai dengan era disrupsi kemunculan industri-industri berbasis online. Karenanya, bukan hanya komputer tetapi teknologi mobile sudah mewabah dan hampir semua orang terhubung online.

“Menghadapi ini maka relevansi pendidikan dan pekerjaan perlu disesuaikan dengan IPTEK dengan tetap memberikan perhatian pada aspek humanities,” ungkap Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Ia beranggapan, dalam merespon perubahan yang sangat pesat ini dibutuhkan komitmen peningkatan investasi pada pengembangan digital skill. Selain itu, juga terus menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertfikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill.

“Kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human-digital skills juga perlu disusun,” ucap mantan Menteri Sosial ini.

Gubernur Khofifah menambahkan, penerus masa depan bangsa akan didominasi oleh generasi Z yang lahir antara tahun 1995-2010. Dimana, karakteristik gen Z antara lain yakni fasih teknologi, app-friendly generation. Sangat intens berinteraksi melalui media massa, cepat berpindah dari satu pemikiran/pekerjaan lain, dan ekspresif.

Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan sebuah sumber pada tahun 2020 trend masyarakat Indonesia terbagi ke dalam tiga hal. Pertama yaitu sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di kota atau Urban. Slanjutnya sebanyak 62,8% penduduk Indonesia masuk kelas menengah (middle-class). Yang ketiga yaitu sebanyak 39% penduduk Indonesia berusia 15-39 tahun atau millenials.

“Ciri masyarakat urban,midllde-class, millenials ada tiga yaitu confidence, creative dan connected,” ujar Gubernur Khofifah sembari mengimbuhkan bahwa mereka juga sangat aktif berselancara di sosial media dan internet.

Gubernur Khofifah berharap, dengan pesatnya penggunaan internel dan media sosial para genereasi millenial atau gen Z bisa memilah informasi. Terutama pada berita-berita yang menjurus pada radikalisme, ujaran kebencian, ataupun berita bohong atau hoax.

“Berhati-hatilah saat akan menyebarkan informasi, budayakan saring sebelum sharing,” pungkasnya.

Sementara itu, Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan, agar semua peserta LATSITARDA bisa memanfaatkan kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat pada anggota TNI.

“Semoga keberadaan LATSITARDA bisa memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Jatim. Selain itu masyarakat bisa merasa senang, happy atas kehadiran TNI yang berdampingan langsung dengan rakyat,” harapnya. (sur/ano/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Diterbitkan

||

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Memontum Surabaya – Sistem belajar jarak jauh (SBJJ) sebagaimana yang diterapkan di Universitas Terbuka (UT), menuntut kemandirian dan daya juang mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kemandirian dalam belajar ini menjadi faktor utama dan modal yang sangat penting dalam menentukan persistensi (kebertahanan) dan keberhasilan belajar mahasiswa UT.

Sayangnya, belajar mandiri sejauh ini belum menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bagi mahasiswa UT karena mereka telah terbiasa belajar tatap muka dan dibimbing oleh guru atau dosen di ruang kelas.

Untuk menyiapkan kesiapan belajar dan sekaligus upaya percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan SBJJ, UPBJJ-UT Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan PKBJJ (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh) bagi mahasiswa baru (Maba) di Kabupaten Tuban.

Pada tanggal 14 – 15 September 2019, bertempat di SMAN 2 Tuban dan diikuti sebanyak 506 mahasiswa baru, terdiri dari Program Studi Akuntansi 71 orang, program studi Manajemen 293 orang, Ilmu Administrasi Negara 66 orang, Ilmu komunikasi 29 orang, Ilmu Perpustakaan 23 orang, Ilmu Hukum 2 orang, Ilmu Pemerintahan 2 orang, Kearsipan 1 orang, Pendidikan Matematika 3 orang, dan Pendidikan Bahasa Indonesia 8 orang.

Direktur UPBJJ-UT Surabaya, Dr. Suparti, M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan PKBJJ merupakan salah satu upaya UT untuk mempercepat mahasiswa baru beradaptasi dengan SBJJ, yang menghendaki setiap mahasiswa mampu mempelajari materi perkuliahan secara mandiri tanpa tergantung kepada dosen.

“Berbeda dengan perkuliahan di Perguruan Tinggi tatap muka (konvensional), dimana dosen mengarahkan mahasiswa untuk belajar, tetapi pada pendidikan jarak jauh sebagaimana yang diterapkan di UT, mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kelas sehingga mereka tetap bisa kuliah sambil bekerja. Namun, mahaiswa dituntut mampu secara mandiri untuk mempelajari materi perkuliahan baik bahan ajar cetak maupun non cetak, seperti layanan tutorial online (kuliah online).” Terangnya.

Selama kegiatan PKBJJ ini, lanjutnya, mahasiswa dilatih oleh instruktur yang berasal dari dosen dan pegawai UT Surabaya, diantaranya Drs. Suparman, M.Pd, Drs. Sodiq Anshori, M.Pd, Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si, Drs. Agus Prabowo, S.E, Sucipto, S.Sos, Pujianto, S.Sos, Mujono, S.E, dan Sugito.

“Selama dua hari mahasiswa dilatih untuk menguasai keterampilan belajar efektif, keterampilan membaca dan merekam hasil baca, keterampilan mengakses berbagai layanan online UT, termasuk layanan tutorial online (tuton) sebagai pengganti kuliah tatap muka, dan memastikan kesanggupan mahasiswa UT dalam menyusun rencana dan target belajar serta mengelola waktu belajar dengan baik“ ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa sangat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari keaktipan mahasiswa dalam bertanya dan mengerjakan tugas atau latihan yang dimbing olinstruktur.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan mahasiswa yang berkarakter mandiri sebagai modal utama dalam menjalani sistem pembelajaran jarak jauh di UT sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan lulus tepat waktu” harapnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Diterbitkan

||

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Memontum Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp 27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler