Memontum.Com

Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Malang

Bupati Sampaikan Nota Jawaban LKPJ Pandangan Fraksi

  • Jumat, 5 April 2019 | 06:44
  • / 29 Rajab 1440
Bupati Sampaikan Nota Jawaban LKPJ Pandangan Fraksi
Wakil bupati Bangkalan Drs Mohni MM saat menyampaikan nita jawaban LKPJ Akhir tahun 2018.

Memontum BangkalanBupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron yang diwakili wakil bupati Drs Mohni MM menyampaikan nota jawaban Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun 2018 yang bertempat di ruang paripurna DPRD, Kamis (4/4/2019). Berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007, Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepada DPRD.

“Laporan tersebut selama satu tahun anggaran wajib dilaporkan dan di pertanggung jawabakan. Diantaranya, penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas pemerintahan. Untuk itu penyampaian LKPJ bupati kepada DPRD satu bentuk kewajiban dalam menjalankan amanah konstitusi sebagai check and balance dari pemerintah daerah kepada DPRD,” terang wakil bupati, Mohni MM.

Mohni menambahkan, pemerintah daerah juga menyampaikan bentuk keberhasilan pembangunan kepada DPRD. Salahsatunya pembangunan saluran drainase di perkotaan untuk mengurangi dampak banjir. Selain itu, prioritas jalan kabupaten di kecamatan Klampis, Konang, Geger, Kokop, Modung,dan  Kwanyar yang akan ditingkatkan melalui pemeliharaan jalan. Taklupa, Program Ekonomi Kerakyatan usaha jasa dan perdagangan dan usaha ekonomi pariwisata akan terus ditingkatkan agar menambah Pendapatan Asli Daerah.

“Terima kasih atas apresiasi dan harapan fraksi yang senantiasa mendukung program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi motvasi agar bisa memberikan pelayanan yang optimal,” ungkapnya.

Terkait masukan tentang kehati-hatian dalam melakukan penetapan penerimaan sektor retribusi daerah dan pajak. Pihaknya mengaku telah melakukan penghitungan yang akurat sesuai perundang-undangan. Namun, retribusi daerah belum tercapai lantaran penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Jamkesda/SM telah beralih ke jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan BPJS sehingga penerimaan Jamkesda berkurang.

Menyangkut harapan dari fraksi Gerindra agar perencanaan program dan kegiatan pemerintah tidak menyisakan SILPA yang besar, Mohni menjawab program pemerintah telah dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan secara bottom up. Untuk infrastruktur pedesaan seperti program JIDES menjadi prioritas anggaran tahun 2019.

Pihaknya yakin setiap masukan dan saran yang diberikan oleh DPRD Banglan merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan.

“Masukan dari semua fraksi sudah menjadi komitmen bahwa setiap audit BPK selalu ditindaklanjuti. Itu dijadikan pedoman penyempurnaan didalam pelaksanaan tugas pengawasan. Ke depan, semua pemabngunan termasuk bidang pariwisata akan lebih diprioritaskan,” paparnya. (rd/nhs/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional