Connect with us

Surabaya

Khofifah Siapkan Regulasi Baru Tanggap Darurat Bencana

Diterbitkan

||

Memontum SurabayaPemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera menyiapkan regulasi baru terkait tanggap darurat bencana. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, dengan regulasi tersebut maka penanganan bencana termasuk pemberian bantuan korban di lapangan bisa dilakukan secara detail dan menyeluruh berdasarkan aturan yang berlaku.

“Regulasi ini nantinya bersifat regional bisa berupa peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub) sebagai referensi untuk mengatur soal pemberian bantuan bagi korban termasuk berapa besarnya,” kata Khofifah saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penanganan Bencana Alam di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (4/4/2019).

Menurutnya, dalam regulasi tersebut nantinya akan diatur jumlah anggaran yang bisa dikeluarkan untuk mengintervensi risiko bencana alam. Termasuk membahas kriteria resiko bencana seperti rumah rusak berat, rusak ringan, santunan kematian, santunan sakit, sampai dengan bantuan bila ada lahan yang gagal panen atau rusak.

“Jadi saat kita turun harus sudah jelas apa yang bisa dilakukan dan atas dasar apa. Jadi ketika tanggap darurat bantuan yang kita berikan bisa langsung menyentuh kepada korban,” katanya.

Untuk itu, ia meminta agar kekosongan regulasi ini bisa segera disisir. Ia juga meminta agar beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim dan Dinas Sosial Provinsi Jatim bisa duduk bersama membahas detail regulasinya. Apalagi OPD tersebut berkaitan langsung ketika bencana terjadi.

“Termasuk nanti membahas tugas dan tanggungjawab kab/kota. Kalau bisa bersinergi dengan instansi terkait seperti Kementerian Sosial, terutama intervensi soal tanggap darurat,” jelasnya.

Gubernur Khofifah mengatakan, regulasi atau dasar hukum terkait penanganan bencana ini sangat penting mengingat 80 persen wilayah Jatim memiliki potensi kerawanan bencana. Mulai banjir, longsor, puting beliung, hingga gempa bumi.

Khofifah juga mengingatkan soal antisipasi menghadapi bencana kekeringan, dimana sebentar lagi akan masuk musim kemarau. Ia meminta agar OPD terkait seperti BPBD segera menyiapkan tangki air dan pembangunan sumur bor oleh Dinas PU Cipta Karya.

“Dari data BPBD bisa terkoneksi dengan Dinas PU Cipta Karya, Dinas ESDM maupun Biro Sumber Daya Alam, di titik atau daerah mana sumur yang tidak keluar air. Karena bila sudah kekeringan, kita harus lihat langkat berkelanjutan, mereka tidak hanya butuh tangki air tapi bagaimana air ditarik dengan pipa sampai berapa kilometer,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Jatim, Subhan Wahyudiono mengatakan, secara geografis, Jatim memiliki tujuh gunung api aktif dari 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia.

Jatim juga merupakan daerah rawan gempa bumi, karena berdekatan dengan jalur pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia. Tidak hanya itu, Iklim tropis menyebabkan sering terjadi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan kekeringan di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Menurutnya, berdasarkan kajian bencana 2016-2020 ada 12 bencana, diantaranya banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor sampai dengan tsunami. Untuk bencana banjir sendiri setidaknya ada 22 kab/kota yang rawan banjir.

Hal ini dikarenakan Provinsi Jatim dilalui tujuh Wilayah Sungai (WS), yakni WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang-Rejoso, WS Pekalen-Sampean, WS Baru-Bajulmati, WS Bondoyudo-Bedadung, dan WS Madura. Kemudian untuk daerah rawan bencana longsor  ada di 13 kab/kota dan rawan kekeringan di 23 kab/kota.

“Strategi penanggulangan bencana, kami lakukan mulai tangap darurat hingga pasca bencana. Dan di Jatim ini dari 2.742 desa/kelurahan yang rawan bencana, sudah ada 381 desa/kelurahan yang sudah tangguh bencana,” katanya. (sur/ano/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Diterbitkan

||

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Memontum Surabaya – Sistem belajar jarak jauh (SBJJ) sebagaimana yang diterapkan di Universitas Terbuka (UT), menuntut kemandirian dan daya juang mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kemandirian dalam belajar ini menjadi faktor utama dan modal yang sangat penting dalam menentukan persistensi (kebertahanan) dan keberhasilan belajar mahasiswa UT.

Sayangnya, belajar mandiri sejauh ini belum menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bagi mahasiswa UT karena mereka telah terbiasa belajar tatap muka dan dibimbing oleh guru atau dosen di ruang kelas.

Untuk menyiapkan kesiapan belajar dan sekaligus upaya percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan SBJJ, UPBJJ-UT Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan PKBJJ (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh) bagi mahasiswa baru (Maba) di Kabupaten Tuban.

Pada tanggal 14 – 15 September 2019, bertempat di SMAN 2 Tuban dan diikuti sebanyak 506 mahasiswa baru, terdiri dari Program Studi Akuntansi 71 orang, program studi Manajemen 293 orang, Ilmu Administrasi Negara 66 orang, Ilmu komunikasi 29 orang, Ilmu Perpustakaan 23 orang, Ilmu Hukum 2 orang, Ilmu Pemerintahan 2 orang, Kearsipan 1 orang, Pendidikan Matematika 3 orang, dan Pendidikan Bahasa Indonesia 8 orang.

Direktur UPBJJ-UT Surabaya, Dr. Suparti, M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan PKBJJ merupakan salah satu upaya UT untuk mempercepat mahasiswa baru beradaptasi dengan SBJJ, yang menghendaki setiap mahasiswa mampu mempelajari materi perkuliahan secara mandiri tanpa tergantung kepada dosen.

“Berbeda dengan perkuliahan di Perguruan Tinggi tatap muka (konvensional), dimana dosen mengarahkan mahasiswa untuk belajar, tetapi pada pendidikan jarak jauh sebagaimana yang diterapkan di UT, mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kelas sehingga mereka tetap bisa kuliah sambil bekerja. Namun, mahaiswa dituntut mampu secara mandiri untuk mempelajari materi perkuliahan baik bahan ajar cetak maupun non cetak, seperti layanan tutorial online (kuliah online).” Terangnya.

Selama kegiatan PKBJJ ini, lanjutnya, mahasiswa dilatih oleh instruktur yang berasal dari dosen dan pegawai UT Surabaya, diantaranya Drs. Suparman, M.Pd, Drs. Sodiq Anshori, M.Pd, Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si, Drs. Agus Prabowo, S.E, Sucipto, S.Sos, Pujianto, S.Sos, Mujono, S.E, dan Sugito.

“Selama dua hari mahasiswa dilatih untuk menguasai keterampilan belajar efektif, keterampilan membaca dan merekam hasil baca, keterampilan mengakses berbagai layanan online UT, termasuk layanan tutorial online (tuton) sebagai pengganti kuliah tatap muka, dan memastikan kesanggupan mahasiswa UT dalam menyusun rencana dan target belajar serta mengelola waktu belajar dengan baik“ ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa sangat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari keaktipan mahasiswa dalam bertanya dan mengerjakan tugas atau latihan yang dimbing olinstruktur.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan mahasiswa yang berkarakter mandiri sebagai modal utama dalam menjalani sistem pembelajaran jarak jauh di UT sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan lulus tepat waktu” harapnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Diterbitkan

||

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Memontum Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp 27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler