Connect with us

Surabaya

Tiga Guru Besar Unair Kupas Masalah Ketahanan Pangan

Diterbitkan

||

Memontum Surabaya—–Hadirnya era revolusi 4.0 yang penuh dengan gejolak teknologi yang tak terhindarkan, secara langsung menuntut negara untuk beradaptasi. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam mengintervensi berlangsungnya revolusi 4.0 ialah ketersediaan pangan dan kebutuhan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Universitas Airlngga (UNAIR) menggelar kegiatan diskusi pakar yang bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menopang Stabilitas Keamanan, Kesehatan, dan Ekonomi Negeri pada Selasa (23/4/2019), di Aula Amerta Gedung Rektorat kamus C UNAIR.


Diskusi tersebut menghadirkan tiga pembicara yakni Prof. Suwarno, M.Si., Drh, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH); Prof. R. Bambang W, dr., MS., MCN., Ph.D., SpGK, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM; dan Dyah Wulan Sari, SE,M.Ec.Dev.,Ph.D., Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Kemudian dimoderatori oleh dr. Niken sasadhara S., selaku dokter umum Rumah Sakit UNAIR.

Awal diskusi mengupas maraknya makanan yang mengandung bahan kimia yang tidak dapat dihindari dan berpotensi memberikan efek yang negatif ke depannya.

Diskusi perihal pangan dalam berbagai prespektif sangat penting untuk dilakukan. Mengingat, banyak perubahan pola ketahanan pangan akibat perkembangan teknologi dalam era Revolusi 4.0.

Dalam diskusi tersebut, materi pertama disampaikan Prof. Dr. Suwarno, M.Si., drh. Yakni, perihal pangan dari bidang ternak. Menurutnya,  kondisi peternakan yang ada di Indonesia yakni Masih bersifat perorangan, masih bersifat tradisional karena faktor makanan yang diberikan masih berupa rumput. Potensi yang belum maksimal karena perlunya pekerjaan yang dilakukan secara profesional. Disisi lain kebutuhan daging terus meningkat yang disebabkan populasi ternak lokal semakin merosot, kasus penyakit reproduksi masih tinggi karena sebagian besar hewan tersebut kekurangan gizi pakan, adanya kasus penyakit menular /zoonosis cukup tinggi karena adanya penanganan yang kurang serius. Belum lagi konsumsi pangan masyarakat indonesia sebagian besar diambil dari ranah hewani, seperti unggas, kambing, dan sapi.

“Impor pangan hewani cukup tinggi. Namun, Jawa Timur memiliki potensi ternak yang paling tinggi di Indonesia,” ungkapnya.

Pengimporan hewan diperlukan ketelitian yang tinggi bagi pemerintah maupun swasta. Namun, hal tersebut sudah mampu diatasi oleh para ahli di Indonesia dalam mengklasifikasi hewan yang akan diimpor. Sebab, ada beberapa negara yang perlu kita waspadai kareternak mereka terindikasi terkena virus

Dalam hal ini Prof. Dr. Suwarno, M.Si., Drh. Memberikan solusi terhadap pengembangan peternakan Indonesia. Di antaranya, menggeser pola peternakan perorangan ke arah kelompok/industri, pengembangan pola integrasi ternak tanaman (sapi-sawit), pengembangan lahan pengembalaan, fasilitas asuransi usaha ternak sapi (AUTS).

Kemudian, materi kedua disampaikan Prof. Bambang mengenai kesehatan dan keamanan pangan.

Keamanan pangan di Indonesia harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Sebab, era saat ini sangat marak makanan yang membahayakan bagi kesehatan.

Permasalahan lain yakni pada mutu beras dan distribusi pangan yang tidak seimbang. Biasanya pada wilayah terpencil memiliki ketahanan atau kualitas pangan yang rentan.

Terdapat 26 kabupaten di Indonesia yang memiliki ketahanan atau kualitas pangan yang rendah.

Pewarna kimia yang beredar di pasaran juga begitu berbahaya bagi kesehatan, hal ini akan memberikan dampak atau efek jangka panjang yang cukup berbahaya.

Para mahasiswa atau pekerja yang bertempat tinggal di kos berpotensi tinggi terkena efek dari bahan kimia yang dikonsumsi.

“Dalam mengkonsumsi makanan kita harus tetap menakankan pada segi kualitas dan tetap hati-hati. Supaya terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan dan membahayakan kesehatan,” kata Bambang.

Kemudian materi terakhir disampaikan oleh Dyah Wulan Sari berkenaan dengan ekonomi dan keamanan pangan.

Selama ini masih banyak masyarakat mempermainkan harga kebutuhan pangan. Sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keamanan pangan dan gizi dirasa masih belum cukup. Misalnya dengan harga lombok yang melambung tinggi.

Adanya anak sekolah yang tidak memiliki ijazah.

“Itu artinya mereka memilih untuk putus sekolah dan memutuskan untuk bekerja lantaran tidak adanya pengetahuan dan manfaat akan pentingnya pendidikan

Adanya subsidi pendidikan bagi anak sekolah dirasa masih belum tepat sasara,,” urai Dyah Wulan.

Hal itu dikarenakan subsidi tersebut tidak hanya dinikmati oleh masyarakat golongan tertentu akan tetapi masyarakat dengan goilongan menengah ke atas juga dapat menikmatinya. Sehingga akan terjadi kesenjangan ekonomi yang tidak merata.

Selain itu Dyah juga menyoroti permasalahan ekonomi pada kebijakan beras keluarga miskin (RASKIN) yang dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu. Ditemukan fakta dilapangan bahwa RASKIN tidak hanya dinikmati oleh masyarakat menengah kebawah, akan tetapi juga sering disalahgunakan oleh masyarakat menengah ke atas dalam penggunaannya.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini tidak tepat sasaran. Sehingga masyarakat menengah keataspun dapat menikmati barang-barang pangan khususnya ekonomi yang disubsidi oleh pemerintah.

Ada beberapa cara untuk mengukur ketahanan pangan, yakni pengeluaran pangan dan kecukupan energi pangan berdasarkan jumlah konsumsi pangan dibagi angka kecukupan energi menurut jenis kelamin dan usia yang bervariasi. (sur/ano/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Diterbitkan

||

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Memontum Surabaya – Sistem belajar jarak jauh (SBJJ) sebagaimana yang diterapkan di Universitas Terbuka (UT), menuntut kemandirian dan daya juang mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kemandirian dalam belajar ini menjadi faktor utama dan modal yang sangat penting dalam menentukan persistensi (kebertahanan) dan keberhasilan belajar mahasiswa UT.

Sayangnya, belajar mandiri sejauh ini belum menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bagi mahasiswa UT karena mereka telah terbiasa belajar tatap muka dan dibimbing oleh guru atau dosen di ruang kelas.

Untuk menyiapkan kesiapan belajar dan sekaligus upaya percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan SBJJ, UPBJJ-UT Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan PKBJJ (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh) bagi mahasiswa baru (Maba) di Kabupaten Tuban.

Pada tanggal 14 – 15 September 2019, bertempat di SMAN 2 Tuban dan diikuti sebanyak 506 mahasiswa baru, terdiri dari Program Studi Akuntansi 71 orang, program studi Manajemen 293 orang, Ilmu Administrasi Negara 66 orang, Ilmu komunikasi 29 orang, Ilmu Perpustakaan 23 orang, Ilmu Hukum 2 orang, Ilmu Pemerintahan 2 orang, Kearsipan 1 orang, Pendidikan Matematika 3 orang, dan Pendidikan Bahasa Indonesia 8 orang.

Direktur UPBJJ-UT Surabaya, Dr. Suparti, M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan PKBJJ merupakan salah satu upaya UT untuk mempercepat mahasiswa baru beradaptasi dengan SBJJ, yang menghendaki setiap mahasiswa mampu mempelajari materi perkuliahan secara mandiri tanpa tergantung kepada dosen.

“Berbeda dengan perkuliahan di Perguruan Tinggi tatap muka (konvensional), dimana dosen mengarahkan mahasiswa untuk belajar, tetapi pada pendidikan jarak jauh sebagaimana yang diterapkan di UT, mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kelas sehingga mereka tetap bisa kuliah sambil bekerja. Namun, mahaiswa dituntut mampu secara mandiri untuk mempelajari materi perkuliahan baik bahan ajar cetak maupun non cetak, seperti layanan tutorial online (kuliah online).” Terangnya.

Selama kegiatan PKBJJ ini, lanjutnya, mahasiswa dilatih oleh instruktur yang berasal dari dosen dan pegawai UT Surabaya, diantaranya Drs. Suparman, M.Pd, Drs. Sodiq Anshori, M.Pd, Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si, Drs. Agus Prabowo, S.E, Sucipto, S.Sos, Pujianto, S.Sos, Mujono, S.E, dan Sugito.

“Selama dua hari mahasiswa dilatih untuk menguasai keterampilan belajar efektif, keterampilan membaca dan merekam hasil baca, keterampilan mengakses berbagai layanan online UT, termasuk layanan tutorial online (tuton) sebagai pengganti kuliah tatap muka, dan memastikan kesanggupan mahasiswa UT dalam menyusun rencana dan target belajar serta mengelola waktu belajar dengan baik“ ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa sangat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari keaktipan mahasiswa dalam bertanya dan mengerjakan tugas atau latihan yang dimbing olinstruktur.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan mahasiswa yang berkarakter mandiri sebagai modal utama dalam menjalani sistem pembelajaran jarak jauh di UT sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan lulus tepat waktu” harapnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Diterbitkan

||

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Memontum Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp 27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Khofifah Ajak Muslimat Tingkatkan Dakwah di Bidang Ekonomi

Diterbitkan

||

Khofifah Ajak Muslimat Tingkatkan Dakwah di Bidang Ekonomi

Memontum Surabaya – Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa meminta Muslimat NU untuk meningkatkan progresivitas dakwah melaui bidang ekonomi agar tidak ada lagi perempuan dan warga Muslimat yang terjerat rentenir.

Hal tersebut diucapkan Gubernur Jawa Timur ini saat penyelenggaraan Haul Akbar Pendiri Muslimat NU dan Kajian Inspirasi 1441 di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

“Kita semua punya harapan bahwa ibu-ibu Muslimat NU dapat mewujudkan komitmen untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan jeratan renternir melalui koperasi dan program perkreditan rakyat yang lebih luas jangkauannya,” jelas Khofifah.

Dakwah melalui penguatan program ekonomi ini, lanjutnya, perlu lebih progresif seiring dengan program arus ekonomi baru yang digagas Wakil Presiden Terpilih, KH Ma’ruf Amin.Karena itu, Muslimat NU harus terus belajar dan mengikhtiarkan hal tersebut. Mengenai gagasan program tersebut telah ada fatwa MUI tentang Financial Technology (Fintech).

Fintech ini bisa menjadi penguatan dakwah Bil Maal yang harus dilakukan Muslimat NU.

“Sebagai implementasinya, nanti akan diluncurkan aplikasi e-commerce Muslimat NU, Insya Allah bulan November saat Rakernas Muslimat NU. Supaya yang rumahnya di ujung Pacitan, yang rumahnya di ujung Trenggalek, yang rumahnya di ujung Situbondo, yang punya produk tidak perlu repot-repot harus membuat gudang tetapi produk dapat dipasarkan. Begitu juga sebaliknya,” kata mantan Menteri Sosial ini.

Menurutnya, aplikasi ini bisa berseiring dengan program Pemprov Jatim One Pesantren One Product (OPOP).Harapannya, ketika terdapat produk terpilih dapat dibimbing, didampingi, dan dikembangkan agar berkualitas dan berdaya saing, layak jual tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri.

“Training centernya saat ini di Unusa yang sudah saya resmikan satu bulan yang lalu. Saya ingin ini menjadi inovasi dakwahnya muslimat. Dakwah Bil Maal. Saya berharap program ini terus dikuatkan,” harapnya.

Khofifah juga mengajak kepada Muslimat NU untuk menyisir embrio-embrio sentra pertumbuhan ekonomi di lingkungan Muslimat NU.

“Sekarang tahun 2019 kita menyelenggarakan Haul Akbar pendiri Muslimat NU untuk memberikan semangat bagi kita, bagaimana Muslimat NU bisa menguatkan ekonominya sebagai media dakwah dan mewujudkan gagasan Kyai Wahab untuk kebangkitan para pedagang ,” tegasnya.

Menurutnya, inovasi dakwah berikutnya adalah dakwah melalui digital IT. Mengingat hampir semua anggota Muslimat NU memegang telepon genggam (handphone).

“Saya ingin mengajak kepada kita semua, pemanfaatan digital IT lewat handphone juga kita pakai sebagai sarana dakwah. Terima kasih jajaran Muslimat NU telah banyak melakukan khataman Al Qur’an one day one juz. Ada juga yang mengamalkan one week one juz,” ujarnya.

Dijelaskan, dakwah melalui Digital IT ini bisa dilakukan untuk Khataman Quran. Khataman tersebut ada yang satu hari satu jus, juga ada yang satu minggu satu jus.

“Dengan memperbanyak gerakan mengkhatamkan Alqur’an kita mohon semoga Allah menganugerahkan limpahan keberkahan kepada bangsa Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya,” ucapnya.

Hadir juga dalam kesempatan itu, ulama dari Mekkah Dr. Syekh Muhammad Ismail.Dalam ceramah agamanya, Ulama dari Mekkah Dr. Syekh Muhammad Ismail menekankan kemuliaan perempuan di menurut Islam, menurut Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT.

Seorang perempuan bisa memikul tanggung jawab lebih besar dari pria. Allah memuliakan perempuan muslim.

“Ridho atau kerelaan dari kedua orang tua. Ridho ibu di atas ayah. Berbakti kepada Ibu 3 kali lipat dibanding kepada Ayah,” pungkasnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler