Connect with us

Kota Malang

Mendikbud : Dampak Sistem Zonasi Lahirkan Reformasi Pendidikan Positif

Diterbitkan

||

Mendikbud Muhadjir Effendy memberikan penjelasan sistem zonasi kepada awak media sembari lesehan. (rhd)

Memontum Kota Malang—-Melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018 pasal 18 hingga pasal 20 tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan banyak kemudahan dan perubahan reformasi pendidikan ke arah yang lebih baik (positif)

Selain memudahkan calon siswa lebih dekat tanpa kemacetan berdasarkan domisili zonasi sekolah melalui data KK (Kartu Keluarga), juga memberikan dampak positif lainnya. “Nantinya, dari hasil peta zonasi, akan ada kebijakan-kebijakan terkait regrouping, relokasi, dan penambahan sekolah. Termasuk jumlah sebaran guru, kualitas guru, kurikulum, dan sarana prasana dalam program pemerataan pendidikan,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy, saat ditemui di kediamannya.

Dijelaskan Muhadjir, melalui sistem zonasi akan termonitor adanya blank spot, yaitu wilayah kelurahan/kecamatan yang tidak memiliki sekolah. “Ketika kita sudah menggunakan sistem zonasi, akan ketahuan di mana terjadi blank spot. Itulah yang nanti menjadi tugas kita untuk membangun sekolah dan sarana prasarana di tempat itu. Selain itu, akan didapati juga sekolah-sekolah yang tidak memenuhi syarat beroperasi untuk dilakukan regrouping atau relokasi,” jelas mantan rektor UMM ini.

Muhadjir mencontohkan sekolah dengan jumlah siswa tidak lebih dari 40 orang di daerah Babat, Lamongan, yang beberapa waktu ditemukannya saat kunjungan kerja. Dari sistem zonasi, selain siswa, akan terdeteksi pula jumlah sebaran guru dan kualitas guru sebagai bagian program pemerataan pendidikan. “Mestinya harus ada regrouping karena sudah tidak efisien. Dengan zonasi, akan diketahui pula jumlah sebaran dan kualitas guru. Ada sekolah yang 100 persen isinya PNS, sementara ada yang hanya kepala sekolahnya yang PNS, sisanya honorer. Padahal itu hanya satu kecamatan. Kalaupun ada guru honorer, jumlahnya juga seharusnya sama dan tidak terlalu njomplang,” bebernya.

Muhadjir berharap agar pelaksanaan sistem zonasi dijalankan dan ditaati dengan baik. Selain manfaatnya banyak, segala permasalahan yang ada di daerah segera termonitor dan dapat diatasi bersama dalam waktu secepatnya. “Akan menjadi bagus, kalau semua daerah menaati dan menerapkan zonasi dengan baik. Sebab melalui sistem zonasi, akan banyak sekali dampak positif dalam reformasi pendidikan. Masih ada waktu lima bulan untuk asistensi PPDB di provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. Jika dilanggar, sanksinya mulai teguran, peringatan keras hingga penanganan khusus. Termasuk instrumen dari Kemenkeu yang bisa dipakai Kemendikbud terkait anggaran sebagai reward dan punishment.” tegasnya.

Disinggung sekolah yang berada di daerah irisan atau wilayah perbatasan kabupaten/kota, Muhadjir menyarankan dinas pendidikan kedua wilayah untuk melakukan MoU dalam penerimaan siswa baru, khususnya terkait pelaksanaan Bosda. “Silakan dibuatkan MoU saja. Jadi antardaerah tidak ada masalah, karena sudah beberapa dilakukan di masing-masing,” tandasnya. (adn/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Terpopuler