Connect with us

Surabaya

Seniman THR Surabaya, Protes Gedung Kesenian Ditutup Pemkot

Diterbitkan

||

Para seniman THR Surabaya mengenakan kostum tokoh Nyi Roro Kidul dan Gatot Kaca serta tokoh pewayangan lain saat berunjuk rasa di DPRD Kota Surabaya, Jumat (17/5/2019). Para seniman mengeluh ke Dewan lantaran THR ditutup oleh Pemkot Surabaya sehingga tak bisa lagi manggung.

*Gamelan Diangkut, Lampu Dicopoti

Memontum SurabayaSeniman yang biasa tampil di Taman Hiburan Rakyat (THR) demo itu berontak dengan berunjuk rasa mendatangi kantor DPRD Surabaya lantaran mereka tak bisa lagi tampil.

Para seniman tak lagi bisa memanfaatkan gedung kesenian yang sudah melegenda di Surabaya itu. Ketua Komunitas Seniman Tradisi THR, Titik Subiyakti, mengatakan semua peralatan manggung, gamelan, sound, dan lampu panggung, ditarik Pemkot Surabaya.

“Sarana vital ini diambil dan Gedung Pringgondani THR digembok Pemkot Surabaya,” kata Titik.

Perempuan ini tiba dengan mengenakan kostum Nyi Roro Kidul. Perempuan ini begitu serius menyuarakan aspirasinya dengan melengkapi kostum Nyi Roro Kidul lengkap dengan ujung kepala dibakar stik dupa.

Dengan suara trenyuh dan menangis, dia menceritakan detik-detik ruang pentas mereka digembok. Setelah sebelumnya lampu dicopot dan gamelan diangkut dengan alasan akan dilaras (selaraskan) oleh UPT Disnas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Padahal belum lama ini gamelan sudah selaras seniman.

Para seniman menyebut yang menggembok adalah orang UPT Disbudpar.

“Saat kami mau tampil pada Jumat malam, tahu-tahu gedung Pringgondani digembok. Gamelan diangkut Kamis lalu 9 Mei. Selama ini seniman rutin latihan dan Jumat malam tampil. Disaksikan penonton atau tidak,” urai Titik.

Selain Titik yang tampik bak Nyi Roro Kidul, banyak lagi tokoh seniman THR yang tampil sebagai tokoh Gatot Kaca, tokoh punakawan mulai Petruk, Gareng, Semar, hingga tokoh Hanoman.

Saat ini, para seniman itu berorasi meneriakkan aspirasi mereka untuk mengembalikan THR sebagai tempat latihan rutin dan tampil.

Selain para seniman banyak pula anak-anak usia SD memainkan tari remo. Semua pelaku seni THR mendatangi kantor DPRD Surabaya.

Mereka merasa diperlakukan tidak wajar dengan mengambil gamelan. Gamelan itu sudah puluhan tahun di THR.

“Alasan Pemkot mau dilaras,” sergah Maimura, Sekertaris Seniman Ludruk Irama Budaya Sinar Nusantara.

Para seniman tradisi Surabaya itu memprotes, berdemo, sambil membentangkan spanduk. Bahkan mereka juga menggelar ritual dan menggotong keranda mayat bertuliskan Seni Tradisional sebagai lambang kematian seni ini.

Maklum THR selama ini telah melegenda sebagia tempat pertunjukan mulai ludruk, ketoprak, hingga wayang orang.

Ketua DPRD Surabaya Armuji bakal memangil pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secepatnya. “Keberadaan kesenian harus dilestarikan. Apalagi di lokasi yang ditutup juga untuk regenerasi seniman,” kata Armuji. (est/ano/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Diterbitkan

||

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Memontum Surabaya – Sistem belajar jarak jauh (SBJJ) sebagaimana yang diterapkan di Universitas Terbuka (UT), menuntut kemandirian dan daya juang mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kemandirian dalam belajar ini menjadi faktor utama dan modal yang sangat penting dalam menentukan persistensi (kebertahanan) dan keberhasilan belajar mahasiswa UT.

Sayangnya, belajar mandiri sejauh ini belum menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bagi mahasiswa UT karena mereka telah terbiasa belajar tatap muka dan dibimbing oleh guru atau dosen di ruang kelas.

Untuk menyiapkan kesiapan belajar dan sekaligus upaya percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan SBJJ, UPBJJ-UT Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan PKBJJ (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh) bagi mahasiswa baru (Maba) di Kabupaten Tuban.

Pada tanggal 14 – 15 September 2019, bertempat di SMAN 2 Tuban dan diikuti sebanyak 506 mahasiswa baru, terdiri dari Program Studi Akuntansi 71 orang, program studi Manajemen 293 orang, Ilmu Administrasi Negara 66 orang, Ilmu komunikasi 29 orang, Ilmu Perpustakaan 23 orang, Ilmu Hukum 2 orang, Ilmu Pemerintahan 2 orang, Kearsipan 1 orang, Pendidikan Matematika 3 orang, dan Pendidikan Bahasa Indonesia 8 orang.

Direktur UPBJJ-UT Surabaya, Dr. Suparti, M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan PKBJJ merupakan salah satu upaya UT untuk mempercepat mahasiswa baru beradaptasi dengan SBJJ, yang menghendaki setiap mahasiswa mampu mempelajari materi perkuliahan secara mandiri tanpa tergantung kepada dosen.

“Berbeda dengan perkuliahan di Perguruan Tinggi tatap muka (konvensional), dimana dosen mengarahkan mahasiswa untuk belajar, tetapi pada pendidikan jarak jauh sebagaimana yang diterapkan di UT, mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kelas sehingga mereka tetap bisa kuliah sambil bekerja. Namun, mahaiswa dituntut mampu secara mandiri untuk mempelajari materi perkuliahan baik bahan ajar cetak maupun non cetak, seperti layanan tutorial online (kuliah online).” Terangnya.

Selama kegiatan PKBJJ ini, lanjutnya, mahasiswa dilatih oleh instruktur yang berasal dari dosen dan pegawai UT Surabaya, diantaranya Drs. Suparman, M.Pd, Drs. Sodiq Anshori, M.Pd, Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si, Drs. Agus Prabowo, S.E, Sucipto, S.Sos, Pujianto, S.Sos, Mujono, S.E, dan Sugito.

“Selama dua hari mahasiswa dilatih untuk menguasai keterampilan belajar efektif, keterampilan membaca dan merekam hasil baca, keterampilan mengakses berbagai layanan online UT, termasuk layanan tutorial online (tuton) sebagai pengganti kuliah tatap muka, dan memastikan kesanggupan mahasiswa UT dalam menyusun rencana dan target belajar serta mengelola waktu belajar dengan baik“ ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa sangat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari keaktipan mahasiswa dalam bertanya dan mengerjakan tugas atau latihan yang dimbing olinstruktur.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan mahasiswa yang berkarakter mandiri sebagai modal utama dalam menjalani sistem pembelajaran jarak jauh di UT sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan lulus tepat waktu” harapnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Diterbitkan

||

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Memontum Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp 27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler