Connect with us

Surabaya

KIPP: Konsekuensi Pemberhentian Tak Hormat Bisa Dijatuhkan ke Bawaslu

Diterbitkan

||

Memontum Surabaya—–Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur angkat bicara menyikapi rencana sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelengara pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya.

Rencananya sidang akan digelar di ruang sidang KPU Jatim di Surabaya, Jumat (24/5/2019). Sidang terkait laporan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana melalui kuasa hukumnya, Anas Karno, S.H.

Ketua KIPP Jatim, Novli Thyssen, S.H mengatakan secara prinsip terkait langkah DKPP yang akan menggelar sidang pertama sudah tepat. “Digelarnya sidang menguatkan adanya indikasi pelanggaran yang dikuatkan syarat formal dan materiil. Karena tidak semua laporan yang masuk ke DKPP ditindak lanjuti melalui sidang. DKPP harus mengkaji terlebih dulu syarat materiil, kemudian dituangkan dalam laporan register penerimaan laporan,” urai Novli, Senin (20/5/2019).

Setelah dikaji dan menyebutkan layak secara formal dan materiil, kata Novli, maka gelaran sidang dinilai layak. “Tinggal pelapor, dalam hal ini Ketua DPC PDI Perjuangan, Pak Whisnu Sakti menguatkan laporan dengan menghadirkan saksi dan menunjukkan alat bukti,” sambungnya.

Mencermati indikasi pelanggaran yang ada, masih menurut Novli, KIPP mensinyalir kuat pelanggaran yang dilakukan Bawaslu adalah fatal. “Indikasi kuat ada pelanggaran substansial berat, indikasi ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Sidang DKPP yang akan digelar juga menguatkan pelanggaran etika penyelenggara pemilu yaitu ketidaknetralan. Konsekuensi yang bisa dijatuhkan DKPP Bawaslu adalah pemberhentian dengan tidak hormat,” tutup Novli.

Lebih lanjut Novli menjelasksan, putusan DKPP untuk mengelar sidang pertama atas dugaan pelanggaran etik Bawaslu Surabaya dapat ditelusuri apakah terlapor akan terbukti melakukan pelanggaran substansial yang berkaitan dengan adanya keberpihakan (tidak netral), tidak cermat, dan tidak profesional.

Akibat dari kebijakan yang dikeluarkan terlapor juga dapat diperdalam sejauh mana telah merugikan pihak-pihak tertentu khususnya peserta pemilu.

“Tindakan Bawaslu Surabaya sebagai terlapor sebagaimana tertera dalam laporan DKPP tersebut menurut saya sudah masuk dalam kategori pelanggaran substansial yang sangat berat. Yang pertama menyangkut ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan Bawaslu Surabaya dalam mengeluarkan rekomendasi 436 tentang penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Surabaya, yang mana tentu merugikan banyak pihak, terkhusus merugikan partai pelapor,” rincinya.

Semuanya, tandas Novli, patut bersyukur tidak sampai ada petugas penyelenggara pemilu baik PPK maupun Panwascam yang meninggal dalam menjalankan tugasnya akibat menjalankan rekomendasi ceroboh yang dikeluarkan oleh Bawaslu Surabaya dalam penghitungan ulang seluruh TPS di Surabaya.

“Terdapat indikasi ketidaknetralan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang mengedepankan kepentingan caleg tertentu untuk pemenangan Pileg 2019 di Kota Surabaya. Harusnya keberadaan Bawaslu Surabaya sebagai wasit dalam sebuah kompetisi Pemilu bersikap netral bagi semua peserta Pemilu, ada 16 partai politik dan ribuan caleg yang berkompetisi dalam Pemilihan Umum serentak 2019 di Surabaya, yang kesemuanya haruslah disetarakan perlakuannya secara adil,” bebernya.

“Anggota Bawaslu Surabaya tersebut tidak layak untuk mengemban tugas mulia atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Surabaya untuk mengawal demokrasi elektoral di Surabaya,” pedannya.

Menurutnya, jika dalam persidangan nantinya terbukti, anggota Bawaslu Surabaya bisa diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena pelanggarannya tergolong pelanggaran substansial yang berat sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP RI nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sekadar diketahui, DKPP akan menggelar sidang pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelengara pemilu yang dilayangkan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana terhadap ketua dan empat anggota Bawaslu setempat di ruang sidang KPU Jatim di Surabaya pada Jumat (24/5/2019).

“Saya dapat pemberitahuan surat perdana dari DKPP. Saya siapkan semua bahan-bahan pengaduan sebaik mungkin,” kata Anas Karno, S.H. selaku Kuasa Hukum Pengadu Bawaslu Surabaya Whisnu Sakti Buana di Surabaya, Senin.

Surat panggilan sidang perdana dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI tersebut bernomor Nomor 2163/DKPP/SJ/PP.00/V/2019 berdasarkan pengaduan dari Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana yang dikuasakan kepada Anas Karno ke DKPP pada 24 April 2019.

Adapun agenda pada sidang perdana adalah mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu dan jawaban teradu dalam hal ini Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo Sambodo dan empat anggota bawaslu lainnya meliputi Muhammad Agil Akbar, Usman, Hidayat, dan Yaqub Baliyya.

Adapun pokok pengaduan bahwa pada 20 April 2019, Bawaslu Surabaya menerima laporan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, Partai Gerindra Surabaya, Partai Amanat Nasionai (PAN) Surabaya, Partai Keadian Sejahtera (PKS) Surabaya, dan caleg DPR RI dari Partai Golongan Karya Abraham Sridjaja terkait laporan pelanggaran Pemilu Legislatif terkait penggelembungan, pengurangan, dan kesalahan penjumlahan suara sah yang tercantum dalam form C1 di hampir seluruh TPS di Kota Surabaya.

Pada 21 April 2019 Bawaslu Surabaya mengeluarkan Surat bernomor 436/K38/PM.05.02/IV/2019 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS. Surat rekomendasi tersebut berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Surabaya No.30/B4/KJI-38/IV/2019 pada 20 April 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta rekapitulasi Perolehan Suara di PPK dalam Pemilihan Umum 2019.

Bahwa Surat Rekomendasi bernomor 436/KJ38/PM.05,02/IV/2019 pada point III.3 memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk segera menyerahkan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS kepada saksi peserta Pemilu yang menyerahkan surat mandat dan pengawas TPS yang belum menerima salinan formulir model C-KPU, model C-PPWP, Model Cl-DPR, Model C1-DPD, Model C- DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD kabupaten/kota.

Sedangkan pada poin III.4 disebutkan melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta Pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan. Pada poin III.5 disebutkan penghitungan suara ulang untuk TPS dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan dilakukan di PPK.

Rekomendasi Bawaslu Surabaya bernomor 436/K-38/PM.05.02/IV/2019 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS adalah perbuatan yang melebihi kewenangan Bawaslu Surabaya karena dikeluarkan pada saat proses rekapitulasi masih berlangsung di selurnah PPK se-Kota Surabaya. Sehingga syarat materil dikeluarkannya rekomendasi tersebut belum terpenuhi dan patut dicurigai ada kepentingan tertentu yang bertentangan dengan kewenangan prosedural yang dimiliki oleh Bawaslu Surabaya.

Selain itu, keputusan Bawaslu Surabaya yang sebelumaya menolak laporan lima parpol dan Caleg DPR RI terkait laporan pengelembungan pengurangan dan kesalahan penjumlahan suara sah karena kurang alat bukti, lalu kemudian merubah keputusannya dengan merekomendaskan Penghitungan Suara Ulang di TPS dinilai tidak netral dan ada indikasi keberpihakan kepada kepentingan partai politik tertentu. (est/ano/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Diterbitkan

||

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Memontum Surabaya – Sistem belajar jarak jauh (SBJJ) sebagaimana yang diterapkan di Universitas Terbuka (UT), menuntut kemandirian dan daya juang mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kemandirian dalam belajar ini menjadi faktor utama dan modal yang sangat penting dalam menentukan persistensi (kebertahanan) dan keberhasilan belajar mahasiswa UT.

Sayangnya, belajar mandiri sejauh ini belum menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bagi mahasiswa UT karena mereka telah terbiasa belajar tatap muka dan dibimbing oleh guru atau dosen di ruang kelas.

Untuk menyiapkan kesiapan belajar dan sekaligus upaya percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan SBJJ, UPBJJ-UT Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan PKBJJ (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh) bagi mahasiswa baru (Maba) di Kabupaten Tuban.

Pada tanggal 14 – 15 September 2019, bertempat di SMAN 2 Tuban dan diikuti sebanyak 506 mahasiswa baru, terdiri dari Program Studi Akuntansi 71 orang, program studi Manajemen 293 orang, Ilmu Administrasi Negara 66 orang, Ilmu komunikasi 29 orang, Ilmu Perpustakaan 23 orang, Ilmu Hukum 2 orang, Ilmu Pemerintahan 2 orang, Kearsipan 1 orang, Pendidikan Matematika 3 orang, dan Pendidikan Bahasa Indonesia 8 orang.

Direktur UPBJJ-UT Surabaya, Dr. Suparti, M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan PKBJJ merupakan salah satu upaya UT untuk mempercepat mahasiswa baru beradaptasi dengan SBJJ, yang menghendaki setiap mahasiswa mampu mempelajari materi perkuliahan secara mandiri tanpa tergantung kepada dosen.

“Berbeda dengan perkuliahan di Perguruan Tinggi tatap muka (konvensional), dimana dosen mengarahkan mahasiswa untuk belajar, tetapi pada pendidikan jarak jauh sebagaimana yang diterapkan di UT, mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kelas sehingga mereka tetap bisa kuliah sambil bekerja. Namun, mahaiswa dituntut mampu secara mandiri untuk mempelajari materi perkuliahan baik bahan ajar cetak maupun non cetak, seperti layanan tutorial online (kuliah online).” Terangnya.

Selama kegiatan PKBJJ ini, lanjutnya, mahasiswa dilatih oleh instruktur yang berasal dari dosen dan pegawai UT Surabaya, diantaranya Drs. Suparman, M.Pd, Drs. Sodiq Anshori, M.Pd, Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si, Drs. Agus Prabowo, S.E, Sucipto, S.Sos, Pujianto, S.Sos, Mujono, S.E, dan Sugito.

“Selama dua hari mahasiswa dilatih untuk menguasai keterampilan belajar efektif, keterampilan membaca dan merekam hasil baca, keterampilan mengakses berbagai layanan online UT, termasuk layanan tutorial online (tuton) sebagai pengganti kuliah tatap muka, dan memastikan kesanggupan mahasiswa UT dalam menyusun rencana dan target belajar serta mengelola waktu belajar dengan baik“ ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa sangat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari keaktipan mahasiswa dalam bertanya dan mengerjakan tugas atau latihan yang dimbing olinstruktur.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan mahasiswa yang berkarakter mandiri sebagai modal utama dalam menjalani sistem pembelajaran jarak jauh di UT sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan lulus tepat waktu” harapnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Diterbitkan

||

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Memontum Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp 27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler