Connect with us

Surabaya

Pemkot Surabaya Temukan 8 PSK Terindikasi Positif HIV

Diterbitkan

||

Memontum Surabaya—-Sejak Sabtu (18/5) dan Minggu (19/5) malam gabungan dari Satpol PP, Linmas, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan razia di kawasan Stasiun Wonokromo. Rupanya terpadat 14 Pekerja Seks Komersial (PSK)  dan delapan diantaranya terindikasi positif Human Immunodeficiency Virus (HIV). Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, dari 14 PSK yang terjaring razia itu, langsung dilakukan pemeriksaan tes urine di lokasi. Hasilnya, delapan orang positif terjangkit HIV.

PSK tersebut diketahui berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur, yakni Kediri, Tulungagung, Gresik, Nganjuk dan Malang, dengan usia rata-rata di atas 30 tahun.

“Saat ini mereka ditempatkan di Liponsos Keputih untuk dilakukan pembinaan dan pengobatan berupa Acute Retroviral Syndrome (ARV), sebelum nanti mereka dipulangkan ke daerah asal masing-masing,” kata Febria di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (21/5).

Febria menjelaskan pihaknya akan terus gencar melakukan penyuluhan dan pemeriksaan ke sekolah-sekolah, bahkan tempat-tempat hiburan malam. Dengan begitu masyarakat akan sadar dan mendapatkan edukasi tentang bahaya penyebaran virus HIV itu.

“Kita selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan di SD, SMP, SMA dan lintas sektor. Kemudian di beberapa hiburan malam, kalau tim pengawasnya ada dari Dinkes, LSM dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia),” ujarnya.

Bahkan, ia memastikan, Pemkot Surabaya bersama jajaran samping juga rutin melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam. Razia dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran virus tersebut. “Setiap ada razia itu langsung kita periksa (tes urine) di tempat. Baru setelah itu jika terindikasi positif HIV, maka akan kita bawa ke Liponsos,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, penularan virus HIV bisa melalui beberapa faktor, di antaranya jarum suntik, free sex, dan hubungan sesama jenis. Namun jika hanya sekedar bersentuhan tangan dengan pengidap HIV, orang tersebut tidak akan tertular.

Akan tetapi, ia menyebut, obat ARV tidak bisa menyembuhkan pengidap HIV/AIDS, namun bisa menekan perkembangbiakan virus, sehingga usia harapan hidup bisa diperpanjang.

“Jangan sungkan-sungkan untuk berobat dan koordinasi dengan puskesmas, sampai terima PMT (Pemberian Makanan Tambahan), itu berupa susu, karena imunnya sudah menurun. Dari Dinsos juga ada permakanan,” kata dia.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang telah terjangkit virus HIV/AIDS agar melakukan pengobatan secara rutin ke puskesmas atau rumah sakit yang memberikan layanan bagi pengidap virus tersebut.

Ia menyebut, di Surabaya ada 63 puskesmas yang siap melayani pemeriksaan dan diagnosa virus HIV. Sementara itu, jumlah Puskesmas yang melayani pengobatan HIV ada 10. Yakni, Puskesmas Dupak, Putat, Sememi, Perak Timur, Kedurus, Jagir, Kedungdoro, Keputih, Kali Rungkut, dan Tanah Kali Kedinding.

“Kalau rumah sakit yang melayani pengobatan HIV ada sembilan, yakni RS Soewandi, RSAL (Rumah Sakit Aangkatan Laut), RS Haji, RS Bhayangkara, RS Jiwa Menur, RS Dr. Soetomo, RS Unair dan RS Bhakti Dharma Husada (BDH),” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menambahkan, Pemkot Surabaya secara intensif melakukan razia ke tempat-tempat yang terindikasi ada praktek prostitusi dan penyebaran HIV/AIDS, seperti di Wonokromo, stasiun-stasiun dan eks lokalisasi. Tak hanya itu, pihaknya juga rutin melakukan razia ke kos-kosan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan adanya virus HIV.

“Kalau di kos-kosan tidak terlalu banyak. Kita tekankan di daerah yang kita curigai berdasarkan informasi, maka kita lakukan yustisi, sekaligus diikuti dengan pemeriksaan kesehatan,” kata Fikser.

Pihaknya menegaskan bahwa razia atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang akan digelar itu, sebelumnya telah dilakukan penyelidikan-penyelidikan. Ia menyebut, ketika di lokasi ditemukan adanya transaksi seperti prostitusi, pihaknya langsung melakukan pengamanan dan pemeriksaan kesehatan kepada orang tersebut. Tujuannya, untuk meminimalisir penyebaran virus HIV/AIDS.

“Sebetulnya ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pasal bagi seseorang yang menularkan virus HIV,” tegasnya.

Peraturan itu, tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2013, tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. (est/ano/yan)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Eri Cahyadi Janjikan Sinergitas Pengusaha dan Pemkot

Diterbitkan

||

Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi paparkan visi misinya di hadapan pengusaha.
Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi paparkan visi misinya di hadapan pengusaha.

Memontum Surabaya – Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjanjikan sinergitas serta kolaborasi antara pengusaha serta pemerintah kota. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama pengusaha, Selasa (27/10).

Menurut Eri, selama ini pemkot selalu berupaya untuk berjalan bersama pengusaha. Hal itu demi meningkatkan perekonomian warga. “Saya melihat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai roda penggerak utama perekonomian. Sehingga, sudah seharusnya UMKM berada di bawah dan dibantu pemkot,” kata dia.

Eri melihat besarnya kesempatan anak muda untuk memulai usaha. Namun, sayangnya mayoritas anak muda lebih condong untuk menjadi karyawan. Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) itu menjanjikan peminjaman permodalan bagi siapapun yang ingin memulai usaha.

”Jadi misalnya mau pinjam senilai 2 juta rupiah, nanti ketika uangnya kembali, uang tersebut akan diputar lagi dan diberikan kepada siapapun yang ingin memulai usaha,” jelasnya.

Tita, salah satu pengusaha karoseri bertanya mengenai perizinan. Dia menemukan beberapa kesulitan hingga sempat berpikir untuk memindahkan usaha ke wilayah Gresik.

”Saya 10 tahun wiraswasta karoseri. Kendala di legalitas dan perizinan. Tinggal di Benowo. Hampir 200 karyawan mau dinonaktifkan karena legalitas yang kurang. Saya sempat berpikir pindah dari Kota Surabaya karena izinnya susah. Saya berharap perizinan di Surabaya lebih murah dan cepat,” ucapnya.

Menjawab itu, Eri menyatakan, pemkot sudah berupaya untuk mempercepat dan mempermudah perizinan. “Ke depannya, perizinan akan dipermudah dan dipercepat. Akan ada perubahan kalau saya jadi wali kota. Harusnya tidak ada bedanya antara pemohon dan pemberi izin,” tutup eri. (ace/ono)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Gerakan Reformasi Jember Demo Hingga Gubernuran

Diterbitkan

||

DEMO: Aksi Gerakan Reformasi Jember (GRJ) di kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan Surabaya.

Memontum Jember – Gerakan Reformasi Jember (GRJ) seolah tidak kenal lelah untuk terus menkritisi pemerintahan Bupati Faida. Tak puas dengan hanya melakukan aksi di Jember, GRJ melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur Jl Pahlawan 110 Kota Surabaya.

Menurut Kordinator Lapangan (korlap) aksi Kustiono Musri, unjuk rasa digelar GRJ untuk mengetahui kelanjutan sanksi gubernur kepada bupati. ”Kita ingin tahu sikap propinsi, gubernur, Pemerintah Jawa Timur terkait sanksi gubernur terhadap bupati, yang melanggar tata kelola pemerintahan,” kata Kustiono, Kamis (27/8/2020) saat dikonfirmasi melalui video.

Usai melakukan unjuk rasa, para pengunjuk rasa kemudian melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemprov, dari Biro Pemerintahan Jempin Marbun dan Inspektorat Helmi Pradana, serta Lilik dari Biro Hukum.

Pada pertemuan tersebut terungkap, Pemprov melakukan upaya maksimal. Pemprov Jatim telah mengusulkan sanksi berat untuk bupati kepada Mendagri dan surat telah dikirimkan ke Kemendagri. ”Secara lisan (pejabat Pemprov menyatakan) bentuk- bentuk pelanggaran yang dilakukan bupati adalah pelanggaran berat. Maka sanksi yang ada ya pemberhentian,” kata Kustiono menirukan pernyataan pejabat Pemprov Jatim.

Namun Kemendagri justru mengembalikan ke Pemprov Jatim agar melakukan pembinaan kepada Bupati Jember Faida. ”Tadi sempat terucap Pemprov kebingungan karena telah berkali-kali melakukan pembinaan, yang belum dilakukan ‘pembinasaan’, itu sempat terucap,” kata Kustiono.

Kustiono juga mengatakan pernyataan pejabat propinsi membuktikan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh bupati saat ini.”Mekanisme di birokrat yang saling lempar membuat (bupati) belum (disanksi),”katanya.

Terungkap juga jika selama ini DPRD Jember telah melakukan upaya-upaya agar Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan permasalahan pelanggaran tata kelola pemerintahan dengan memberikan sanksi kepada Bupati Faida.

Diketahui DPRD Jember sendiri 22 Juli 2020 lalu telah memakzulkan Bupati Faida. Pemakzulan dilakukan karena bupati dinilai telah melakukan pelanggaran tata kelola pemerintahan dan melanggar peraturan perundang-undangan. (vin/syn)

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler