Connect with us

Lumajang

Pemkab Lumajang Kembali Raih WTP

Diterbitkan

||

Memontum LumajangPemerintah Kabupaten Lumajang kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Hal itu, berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018. Penyerahan hasil penilaian Opini WTP dilakukan oleh Kepala BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka S.E., MSF., Ak., CA, di Kantornya, Jum’at pagi (24/5/2019)

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML., yang menerima langsung laporan tersebut menyampaikan kebanggannya atas prestasi hasil kerja keras Jajaran Pemkab dan DPRD Kabupaten Lumajang.

“Alhamdulillah, atas kerja keras kita semua, teman-teman di pemerintah daerah, jajaran OPD dan DPRD yang mensuport kita semua, akhirnya kita menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018 dari BPK dengan Opini Wajar Tanpa pengecualian,” ujarnya.

Di sisi lain, saat dimintai keterangan Pj. Sekda Kabupaten Lumajang, Drs. Agus Triyono, M.Si., mengatakan, bahwa hasil penilaian tahun ini meningkat, dibandingkan tahun sebelumnya. “Kali ini meningkat daripada tahun kemarin. Kalau pada 2017 Lumajang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), alhamdulillah ini sudah bisa kita tingkatkan dan kita perbaiki dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan, dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian,” pungkasnya.

Di website resmi BPK, www.bpk.go.id dijelaskan 4 tahapan perolehan predikat WTP. Apa saja? Laporan keuangan harus sesuai standar akuntasi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan. Sementara itu, dalam postingan di website tersebut dijelaskan pihak BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan keuangan. Pertama pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif.

Lalu pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi. Kemudian juga pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lainnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka S.E., MSF., Ak., CA, berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited), dapat digunakan sebagai dasar pedoman pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran.(adi/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lumajang

Safari TNI-KB-Kesehatan Lumajang Tembus 6.455 Akseptor

Diterbitkan

||

Safari TNI-KB-Kesehatan Lumajang Tembus 6.455 Akseptor

Memontum Lumajang – Sebanyak 6.455 Akseptor berhasil dicapai dalam program pelayanan TNI-KB-Kesehatan untuk periode Juli hingga September 2019, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.

Hal tersebut disampaikan oleh Dandim 0821 Lumajang Letkol Inf Ahmad Fauzi, S.E., saat menutup secara resmi pelaksanaan Program Safari TNI KB Kesehatan tahun 2019, bertempat di Aula Raden Wijaya Makodim 0821 Lumajang, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019).

Fauzi juga mengatakan, bahwa Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu, dan sampai saat ini masih terus dilakukan, sebagai upaya untuk menekan lajunya angka pertumbuhan penduduk.

“Dalam pelaksanaannya, Kodim 0821 Lumajang bermitra dengan Disdalduk KB & PP (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, red) untuk membangun kependudukan agar tumbuh seimbang dengan daya dukung yang tersedia,” katanya.

Selain itu, dikatakan Fauzi, bahwa kesadaran masyarakat Lumajang akan pentingnya program KB Kesehatan sangat tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah capaian Akseptor yang cukup bagus di periode Juli hingga September 2019.

“Ini semua adalah hasil kerja keras dari semua jajaran TNI yang bersinergi dengan petugas PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana,red) dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya keluarga pra sejahtera di Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran progran Safari TNI KB Kesehatan tahun 2019. Ia juga beharap dengan dilakukannya program ini dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya keluarga pra sejahtera di wilayah Kabupaten Lumajang. (adi/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Lumajang

Semeru Kebakaran, Wabup Lumajang Imbau Jangan Lakukan Pendakian

Diterbitkan

||

Semeru Kebakaran, Wabup Lumajang Imbau Jangan Lakukan Pendakian

Memontum Lumajang – Wakil Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., menghimbau agar para pendaki tidak melakukan aktifitas pendakian jalur Gunung Semeru dalam beberapa waktu ini. Hal itu disampaikan Wabup saat melakukan peninjauan dan koordinasi terkait upaya pemadaman kebakaran diwilayah TNBTS. Kamis sore (26/9/2019).

“Jalur pendakian dari Ranupani ke Ranu Kumbolo sudah ditutup total sampai batas waktu dinyatakan aman dan api sudah tidak ada lagi, Kepada teman-teman pendaki, jangan coba-coba untuk melanggar aturan ini, karena itu sudah diluar tanggung jawab pemerintah,” himbau Wabup.

Ditemui saat bersama Komandan Kodim 0821 Lumajang, Kolonel Inf. Ahmad Fauzi, S.E., di Ranupani, Wabup mengatakan untuk melakukan upaya pemadaman api, sudah disiagakan 60 personil gabungan dari TNI, POLRI, BPBD Kabupaten Lumajang, Personil TNBTS, relawan dan masyarkat sekitar dengan menggunakan gepyok.

“Semua bergerak setiap hari, di empat titik dengan alat seadanya, karena tidak mungkin menggunakan mobil, dengan alat gepyok,” ujar Wabup.

Wabup menjelaskan sekitar 80 haktere lahan terbakar. Api cepat menyebar melalui alang-alang kering dan semak-semak yang sudah banyak yang kering.

Dari data BPBD Kabupaten Lumajang, per 26 September 2019, Titik api bertambah menjadi 35, masih belum bisa dikendalikan yang tersebar di beberapa Blok Ranu Kembang, Pusung Gendero, Ayek-ayek dan Watu pecah, dan Resort PTN Ranupani. Pengaruh angin yg sangat kencang, lokasi bertebing dan berbukit, menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Untuk kondisi di pos Ranupani maupun Ranu Kumbolo sudah tidak ada aktifitas pendakian. (adi/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Lowongan Pekerjaan Memontum
Advertisement Iklan SemarakHUT RI PDAM Banyuwangi
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Probolinggo
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri polinema
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement

Terpopuler