Connect with us

Kota Malang

Dewan Soroti Penegakan dan Sosialisasi Perda Sampah, Minimalisir Banjir Kota Malang

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang—-Komisi A DPRD Kota Malang menyoroti Penegakan Peraturan daerah (Perda) Kota Malang tentang Sampah. Pasalnya, perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan tidak mendapatkan tindakan tegas sebagai efek jera maupun tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Perda nomor 10 tahun 2010 tentang larangan membuang sampah sembarangan, yang saat ini sedang direvisi dalam Ranperda 2019.

Selain itu, dampak perilaku membuang sampah sembarangan dinilai sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir dadakan yang menggenangi jalanan saat hujan turun. Bahkan Satgas DPUPR dan Disperkim beberapa kali menemukan beragam sampah yang masuk ke gorong-gorong maupun saluran air lainnya, yang dituding sebagai penyumbat dan penyumbang macetnya aliran air.

Papan sosialisasi larangan buang sampah yang tak terawat tertutup tumbuhan liar. (rhd)

Dewan meminta agar Pemkot Malang lebih serius dalam penegakan setiap sanksi yang tertera di dalam Perda, bukan lagi pasal karet yang lemah dalam penindakan. “Perda yang dibuat agar disosialisasikan dan ditegakkan. Salah satunya berkaitan dengan Perda Sampah. Jika sanksi dalam Perda tersebut ditegakkan, kami yakin mampu mengurangi problem banjir yang selama ini sering terjadi,” kata Purwono Tjokro Darsono, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, di sela Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Bapemperda Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan PBB Kota Malang, Rabu (12/6/2019) siang.

Menanggapi ini, Walikota Malang Sutiaji menjelaskan, seluruh Perda yang dibuat sudah mengatur sanksi. Namun Sutiaji mengakui kelemahan penegakan Perda ini lantaran Pemkot Malang masih kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. “Kita memang lemah dalam penegakan hukum, karena PPNS kita masih terbatas, sampai sekarang baru 11 orang saja,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, sebuah Perda yang rawan dilanggar membutuhkan setidaknya 2-3 PPNS. Sehingga, langkah yang diambil adalah segera melakukan inventarisasi untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan PPNS untuk menegakkan setiap sanksi yang telah ditetapkan di dalam Perda. “Setelah diinventarisir, baru kita bisa tahu berapa banyak kebutuhan kita,” papar Sutiaji.

Selain itu, pengawasan kawasan jembatan yang rawan pembuangan sampah juga membutuhkan fasilitas dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dalam penyediaan CCTV. Selain itu, juga sejalan program smart city, dimana penggunaan CCTV tak hanya untuk pengawasan sampah, namun juga monitoring kondisi lalu lintas, keamanan wilayah, dan lainnya. “Ada ratusan CCTV yang sempat gagal lelang, dan setelah ada PAK Insya Allah tidak gagal lelang,” tandas pria nomor satu di Kota Malang ini.

Sementara dari pantauan Memo X di lapangan, sosialisasi Perda 10/2010 seperti kurang maksimal. Itupun diduga sebagian hilang atau tidak terpasang, hingga tidak terawat karena tertutup tanaman liar. Bahkan, ditemukan papan pengumuman larangan buang sampah sembarangan yang ada di bibir sungai masih sosialisasi Perda no 9 tahun 2009.  (adn/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kota Malang

Sego Pecel Mepet Sawah, Semangat Kerja Bapenda Kota Malang

Diterbitkan

||

Pimpinan Cabang Bank Jatim Malang, Herry Setya Yudakka (kiri) menerima Buku '50 Inovasi Peningkatan PAD dari Sektor Pajak' dari Kepala Bapenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT dalam kunjungannya ke kantor Bapenda, siang kemarin
Pimpinan Cabang Bank Jatim Malang, Herry Setya Yudakka (kiri) menerima Buku '50 Inovasi Peningkatan PAD dari Sektor Pajak' dari Kepala Bapenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT dalam kunjungannya ke kantor Bapenda, siang kemarin

Memontum Kota Malang – Bukan prasmanan mewah. Tanpa gebyar yang meriah. Hangat dengan obrolan renyah, meski menu hanya sego pecel mepet sawah. Begitulah suasana syukuran sederhana di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) siang kemarin. Seiring pergantian identitas dari sebelumnya mengusung nama Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), semangat baru diusung OPD yang masih dikomandani Ir H Ade Herawanto MT, tersebut.

Jika sebelumnya tugas BP2D sesuai nomenklatur dan tusi dalam Perda serta Perwal terdahulu hanya menangani pelayanan masyarakat dan pemungutan terhadap pajak daerah, kini tugas Bapenda bertambah. Sesuai peraturan perundangan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Bapenda Kota Malang tetap bertugas menangani pelayanan dan pemungutan terhadap sembilan jenis pajak daerah.

Suasana makan siang dan syukuran sederhana di ruang rapat Bapenda Kota Malang

Suasana makan siang dan syukuran sederhana di ruang rapat Bapenda Kota Malang

“Serta ditambah fungsi-fungsi koordinasi dan akuntansi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang yang meliputi pemungutan dan pembukuan pajak daerah. Semua retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah seperti sewa aset dan lain-lain,” beber Wakil Walikota Malang, Ir H Sofyan Edi Jarwoko.

Wawali yang akrab disapa Bung Edi itu berharap agar amanat UU No 28 Tahun 2009 dapat dilaksanakan dengan baik oleh Bapenda.

“Harapan kedua, terkait peran tugas fungsi koordinasi dan akuntasi PAD supaya semakin jelas siapa berwenang dan bertanggung jawab sehingga tidak terjadi over lapping antar perangkat daerah,” jelasnya.

Ketiga, Edi berharap Bapenda di bawah komando Sam Ade tetap optimal dalam melakukan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi demi meningkatkan PAD dari sektor pajak. Untuk tahun 2020, target PAD Kota Malang sebesar lebih dari Rp 731 Milyar. Bapenda sendiri ditarget mampu membukukan pendapatan dari sektor pajak hingga Rp 621 Milyar alias naik 23% dari target tahun 2019 sebesar Rp 501 Milyar. Sementara nilai retribusi berkisar Rp 110 Milyar lebih.

“Dengan tugas yang semakin bertambah dan target yang kian meningkat, artinya segenap awak Bapenda harus makin bekerja keras dan harus tetap optimis mampu memenuhi target,” tandas Sofyan Edi.

Pendapat senada diamini Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, H Asmualik. Pihaknya berharap seiring perubahan nama dan nomenklatur BP2D menjadi Bapenda, kinerja ke depannya dapat lebih maksimal dalam upaya memenuhi target.

“Spirit perubahan ini harus bisa dibawa dalam setiap kerja-kerja nyata Bapenda dalam menghimpun uang pajak dari masyarakat, sehingga peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi dapat terus digenjot,” ujar Asmualik.

“Harapan kita bersama bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat oleh Pemkot Malang,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT memastikan segenap jajarannya akan tetap bekerja dengan giat, gembira dan integritas tinggi.

“Kami akan berusaha lebih baik. Para petugas pajak juga harus lebih tertib dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi contoh nyata bagi para Wajib Pajak,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrab pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania itu.

Meski punya ‘bendera’ baru dan mengusung paradigma anyar dengan tugas dan fungsi yang lebih diperkaya, kinerja Bapenda akan terus dikawal dan disupervisi ketat oleh Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI yang sejak tahun lalu melakukan pendampingan terhadap BP2D dan Pemkot Malang.

Sebagai langkah gerak cepat, Rabu (29/1/2020) siang, Sam Ade dan jajarannya langsung menggelar rapat koordinasi bersama para stakeholder untuk aktualisasi sistem pajak online.

“Harapannya mulai awal Februari nanti kita sudah bisa menerapkan sistem pajak online atau e-Tax yang lebih update dan terintegrasi,” tuturnya. Pria yang juga dikenal sebagai tokoh olahraga nasional itu menambahkan, yang dimaksud antara lain e-Tax meliputi pelayanan online terhadap pajak hotel/ kost, resto, pajak parkir, e-BPHTB dan e-Reklame bekerjasama dengan Bank Jatim sesuai MoU serta mengacu arahan-arahan dari Tim Korsupgah KPK.

“Sehingga dapat mengcover para pelaku usaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak lama yang sudah ada ataupun yang baru terdaftar,” papar Sam Ade.

Pimpinan Cabang Bank Jatim Malang, Herry Setya Yudakka menegaskan, pihaknya selaku mitra kerja bakal mengapresiasi dan mendukung penuh program-program Bapenda.

“Selain menjalankan tugas sebagai bank persepsi, kami juga siap mensupport pajak online atau e-Tax yang diterapkan Bapenda melalui aplikasi dan sistem inovatif kami,” terangnya di Kantor Bapenda. Herry bahkan langsung menerjunkan tim IT Bank Jatim untuk proaktif dan hadir langsung dalam rapat koordinasi yang berlangsung tadi siang.

“Upaya optimalisasi dan sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta menunjang upaya Pemkot Malang untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak,” pungkasnya.(*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Dindik Kota Malang Raih Tiga Penghargaan Dalam Ajang AIKID 2019

Diterbitkan

||

Dindik Kota Malang Raih Tiga Penghargaan Dalam Ajang AIKID 2019

Memontum Kota Malang – Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang berhasil menyabet sederet penghargaan dalam ajang Anugerah Inovasi dan Kreatifitas Informasi Digital (AIKID) 2019 yang digelar pada Rabu (16/10/2019). Ajang tersebut merupakan event yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) untuk menilai media sosial dan website di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.

Total ada sebanyak 3 piala yang berhasil disabet oleh Dindik Kota Malang. Antara lain juara 2 pada kategori Media Sosial Terbaik, juara 1 pada kategori Website Terbaik OPD dan Sekretariat dan Website Terfavorit kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Malang.

Piala juga diserahkan langsung oleh Walikota Malang Sutiaji kepada Dindik Kota Malang, Zubaidah. Sedangkan untuk website terfavorit diserahkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Widayati Sutiaji.

Saata ditemui di ruang kerjanya, Zubaidah mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dan senang atas prestasi yang diraihnya tersebut. Ia menyebut, penghargaan yang diperoleh merupakan buah dari kerja keras seluruh pihak.

“Itu semua kan bukan kita yang menilai. Tanpa kerja keras dari kami (staf dan jajaran) Dindik Kota Malang, prestasi tersebut juga tidak akan bisa diraih,” ujae Zubaidah.

Zubaidah juga mengatakan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kota Malang, hingga penghargaan tersebut dapat diraih. Menurutnya, dalam ajang tersebut, masyarakat juga sangat berperan penting hingga Dindik Kota Malang dapat meraih prestasi.

“Itu kan penilaian masyarakat. Dan saya sendiri juga kaget, ternyata website dan akun media sosial milik kami (Dindik) juga dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi seputar pendidikan. Bahkan kami juga membuka semacam portal untuk menampung keluhan masyarakat seputar dunia pendidikan,” jelasnya kepada Memo X.

Namun begitu, Zubaidah mengatakan, bahwa dengan prestasi yang telah diraih kini, tidak lantas membuat dirinya beserta seluruh staf dan jajajaran Dindik Kota Malang berpuas diri. Ia mengatakan, bahwa pihaknya harus tetap membuat inovasi-inovasi baru yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan masyarkat terlebih dalam dunia pendidikan.

“Sudah jelas kami semua sangat bangga dengan prestasi ini. Namun saya berharap hal itu tidak cukup sampai disini dan tidak membuat kami mudah berpuas diri. Ini harus bisa menjadi motivasi bagi kami untuk tetap berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kota Malang,” jelasnya.

Ia mengaku, capaian tersebut bukan berarti diraih tanpa tantangan. Namun menurutnya, hal itu menjadi koreksi dan memotivasi dirinya untuk tetap menjadi lebih baik.

“Yang namanya tantangan pasti ada, namun semuanya kembali kepada masyarakat. Prestasi yang kita raih kan juga penilaian masyarakat,” pungkasnya. (*gie/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler