Connect with us

Surabaya

Atmoko Sulap Pohong Jadi Tepung Glepung

Diterbitkan

||

Agung Tri Atmoko

Memontum SurabayaJawa Timur terkenal hasil panen ubi kayu (Manihot utilisima)  Namun, selama ini ubi kayu oleh sebagian besar petani dijual tanpa diolah dengan harga sangat murah atau dibuat gaplek untuk bahan makan. Maka dari itu Kalaupun masuk ke industri, ubi kayu atau singkong itu dibuat menjadi tepung tapioka, kanji, dan bahan baku alkohol.

 

 

Menurut Agung Tri Atmoko asal Sidarjo, berkat tangan yang super aktif akhirnya dari  pohong atau ubi kayu akhirnya di sulap oleh tangan Atmoko di jadihkan sebagai tepung terigu atau Glepong.

 

“Saya ingin kesejahteraan petani singkong lebih meningkat  pada akhirnya  cita cita Atmoko terkabul dengan adanya  Sulapan tangan Atmoko banyak Petani  Singkong berbuah hasil ,seperti  bisa membelikan barang perhiasan dan bisa menyekolakan anak anaknya pada intinya bisa meningkatkan taraf hidup petani Singkong di Jawa Timur,” tutur Atmoko.

 

 

Cara  membuat Tepung singkong ,pada awalnya singkong di kupang dan di rajang pakai alat perajang kayu setelah itu di beri enzim  sesuai takaran setelah itu di rendam selama 12 jam, setelah itu tiriskan dan di jemur baru di giling ,jadi tepung.

 

Setelah itu tepung terigu diberi cap Tepung Glepung banyak sekali manfaat tepung Glepung bisa dibuat berbagai makanan, kerupuk dan lainnya. Atmoko  ingin membantu menaikkan pendapatan petani singkong. Selama ini singkong hasil panen mereka hanya dihargai sangat rendah.

 

“Melalui pola kemitraan yang saya kembangkan dengan memproduksi tepung terigu Glepong dari singkong, Insyaallah pendapatan petani akan meningkat,” imbuhnya.

 

Tujuan lainnya, dengan pembuatan terigu dari singkong ini maka impor gandum yang merupakan bahan baku terigu dapat dikurangi. Selama ini, ketergantungan pabrik-pabrik terigu terhadap bahan baku berupa gandum dari luar negeri sangat tinggi. ”Jika singkong dapat dibuat terigu, otomatis ketergantungan bangsa ini terhadap luar negeri jelas berkurang,” tegasnya.

 

Terigu dari singkong ini juga membantu para usaha kecil menengah (UKM) produsen kue, roti, mie, dan lainnya. Karena, harga terigu dari singkong ini jauh lebih murah dibanding terigu dari gandum. Harga terigu dari singkong di pasaran antara Rp 4.000 sampai Rp 5.000 per kg, sedang harga terigu dari gandum mampu mencapai Rp 7.000 lebih per kg.

 

 

Sementara ini, pola kemitraan yang dikembangkan Atmoko untuk usaha ini adalah petani diserahi mengelola proses produksi mulai pengupasan singkong, pencucian, perajangan dengan mesin, perendaman dengan enzim, penirisan, hingga penjemuran. Setelah singkong kering baru petani setor ke pabrik dengan harga Rp 2.000 per kg. Harga ini lebih tinggi dibanding jika singkong hasil panen langsung dijual seharga Rp 500 sampai Rp 600 per kg. ”Mesin perajang dan enzimnya kami bantu, sehingga petani tak terbebani,” ucap Atmoko kepada wartawan. (sri/yan)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Eri Cahyadi Janjikan Sinergitas Pengusaha dan Pemkot

Diterbitkan

||

Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi paparkan visi misinya di hadapan pengusaha.
Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi paparkan visi misinya di hadapan pengusaha.

Memontum Surabaya – Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjanjikan sinergitas serta kolaborasi antara pengusaha serta pemerintah kota. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama pengusaha, Selasa (27/10).

Menurut Eri, selama ini pemkot selalu berupaya untuk berjalan bersama pengusaha. Hal itu demi meningkatkan perekonomian warga. “Saya melihat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai roda penggerak utama perekonomian. Sehingga, sudah seharusnya UMKM berada di bawah dan dibantu pemkot,” kata dia.

Eri melihat besarnya kesempatan anak muda untuk memulai usaha. Namun, sayangnya mayoritas anak muda lebih condong untuk menjadi karyawan. Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) itu menjanjikan peminjaman permodalan bagi siapapun yang ingin memulai usaha.

”Jadi misalnya mau pinjam senilai 2 juta rupiah, nanti ketika uangnya kembali, uang tersebut akan diputar lagi dan diberikan kepada siapapun yang ingin memulai usaha,” jelasnya.

Tita, salah satu pengusaha karoseri bertanya mengenai perizinan. Dia menemukan beberapa kesulitan hingga sempat berpikir untuk memindahkan usaha ke wilayah Gresik.

”Saya 10 tahun wiraswasta karoseri. Kendala di legalitas dan perizinan. Tinggal di Benowo. Hampir 200 karyawan mau dinonaktifkan karena legalitas yang kurang. Saya sempat berpikir pindah dari Kota Surabaya karena izinnya susah. Saya berharap perizinan di Surabaya lebih murah dan cepat,” ucapnya.

Menjawab itu, Eri menyatakan, pemkot sudah berupaya untuk mempercepat dan mempermudah perizinan. “Ke depannya, perizinan akan dipermudah dan dipercepat. Akan ada perubahan kalau saya jadi wali kota. Harusnya tidak ada bedanya antara pemohon dan pemberi izin,” tutup eri. (ace/ono)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Gerakan Reformasi Jember Demo Hingga Gubernuran

Diterbitkan

||

DEMO: Aksi Gerakan Reformasi Jember (GRJ) di kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan Surabaya.

Memontum Jember – Gerakan Reformasi Jember (GRJ) seolah tidak kenal lelah untuk terus menkritisi pemerintahan Bupati Faida. Tak puas dengan hanya melakukan aksi di Jember, GRJ melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur Jl Pahlawan 110 Kota Surabaya.

Menurut Kordinator Lapangan (korlap) aksi Kustiono Musri, unjuk rasa digelar GRJ untuk mengetahui kelanjutan sanksi gubernur kepada bupati. ”Kita ingin tahu sikap propinsi, gubernur, Pemerintah Jawa Timur terkait sanksi gubernur terhadap bupati, yang melanggar tata kelola pemerintahan,” kata Kustiono, Kamis (27/8/2020) saat dikonfirmasi melalui video.

Usai melakukan unjuk rasa, para pengunjuk rasa kemudian melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemprov, dari Biro Pemerintahan Jempin Marbun dan Inspektorat Helmi Pradana, serta Lilik dari Biro Hukum.

Pada pertemuan tersebut terungkap, Pemprov melakukan upaya maksimal. Pemprov Jatim telah mengusulkan sanksi berat untuk bupati kepada Mendagri dan surat telah dikirimkan ke Kemendagri. ”Secara lisan (pejabat Pemprov menyatakan) bentuk- bentuk pelanggaran yang dilakukan bupati adalah pelanggaran berat. Maka sanksi yang ada ya pemberhentian,” kata Kustiono menirukan pernyataan pejabat Pemprov Jatim.

Namun Kemendagri justru mengembalikan ke Pemprov Jatim agar melakukan pembinaan kepada Bupati Jember Faida. ”Tadi sempat terucap Pemprov kebingungan karena telah berkali-kali melakukan pembinaan, yang belum dilakukan ‘pembinasaan’, itu sempat terucap,” kata Kustiono.

Kustiono juga mengatakan pernyataan pejabat propinsi membuktikan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh bupati saat ini.”Mekanisme di birokrat yang saling lempar membuat (bupati) belum (disanksi),”katanya.

Terungkap juga jika selama ini DPRD Jember telah melakukan upaya-upaya agar Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan permasalahan pelanggaran tata kelola pemerintahan dengan memberikan sanksi kepada Bupati Faida.

Diketahui DPRD Jember sendiri 22 Juli 2020 lalu telah memakzulkan Bupati Faida. Pemakzulan dilakukan karena bupati dinilai telah melakukan pelanggaran tata kelola pemerintahan dan melanggar peraturan perundang-undangan. (vin/syn)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler