Memontum Situbondo –  Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH berhasil meraih penghargaan Nasional Anugerah Aksara Madya Tahun 2020 dari Kemendikbud Republik Indonesia (RI). Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo telah sukses melaksanakan program Penuntasan Buta Aksara (PBA) secara berkelanjutan kepada warga di Kabupaten Situbondo, Senin (07/09/2020).

Penghargaan Anugerah Aksara Madya Tahun 2020 dari Kemendikbud RI yang akan diterima secara virtual oleh Bupati Situbondo sekaligus diminta oleh Kemendikbud RI sebagai narasumber melalui web seminar Hari Aksara Internasional (HAI) ke-55 tingkat Nasional Tahun 2020, akan berlangsung di ruang Intellegence Room (IR), pada Selasa (08/09/2020).

Penghargaan tersebut diberikan Kemendikbud RI karena Situbondo dinilai menjadi daerah terbaik atas keberhasilannya dalam implementasi kebijakan Program Penuntasan Buta Aksara (PBA) di Kabupaten Situbondo, sehingga angka buta huruf di Kabupaten Situbondo menurun signifikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Drs H Achmad Junaidi M.Si. (her/im)

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Drs H Achmad Junaidi M Si mengatakan, Anugerah Aksara Madya Tahun 2020 merupakan penghargaan tertinggi yang diterima oleh Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH atas prestasi Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Bupati Situbondo dianggap berhasil dengan progres yang jelas terkait dengan penuntasan penyandang buta aksara. “Bupati bersama jajarannya mengimplementasikan progres kita tahun 2021 buta aksara sudah tuntas di Bumi Sholawat Nariyah Situbondo,” katanya.

Sambung Achmad Junaidi, oleh karenanya atas keberpihakan kebijakan-kebijakan yang telah dicetuskan oleh Bupati H Dadang Wigiarto maka Pemkab Situbondo dalam hal ini Bupati Situbondo bersama Bupati Ogan ilir Sumatera Selatan dan Bupati Serang mendapatkan anugerah dari Kemendikbud RI. “Namun Bupati Situbondo meraih Aksara Madya yang merupakan penghargaan tertinggi sedangkan kedua yaitu, Bupati yang lain menerima Anugerah Aksara Pratama,” ujarnya.

Achmad Junaidi menambahkan, sementara itu dari keberpihakan Pemkab Situbondo dalam menuntaskan buta aksara melalui kebijakan keabsahan fungsional dianggap telah berhasil bahkan progres pada Tahun 2021 sudah bebas dari penyandang buta aksara. “Tentu kita berharap mereka akan menuntaskan pendidikan dasarnya, entah itu melalui kejar paket yang ada di Kabupaten Situbondo melalui kelompok-kelompok PKBM yang ada,” tukasnya. (her/im/mzm)

Memontum Situbondo – Ribuan warga pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membludak mengajukan Bantuan Presiden (Banpres) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo yang beralamat di jalan Sucipto No.158, Parse, Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (68311).

Pemilik usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2008. Yang terdampak pandemi virus Covid-19 sehingga terpuruk pendapatan per harinya di Situbondo sudah cukup banyak memprihatinkan. Mereka, para pemilik usaha yang terhimpun dalam kelompok UMKM berbondong – bondong mendatangi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kabupaten Situbondo, Senin (07/09/2020).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo, Drs H Sugiyono M.Pd i mengatakan, untuk para pemohon bantuan yang dapat modal usaha sebesar Rp 2.400.000 itu syaratnya berupa KTP, KK, Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa dan tidak sedang memiliki tanggungan Bank. “Sampai saat ini jumlah para pemohon bantuan tersebut sudah tembus 9.000 orang,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Situbondo, H Sugiyono M.Pd i.

Sambung H Sugiyono, program ini merupakan Banpres Bank penyalurnya adalah Bank BRI dan Bank BNI 1946. “Jadi kita sudah ada komunikasi dengan BRI dan BNI, kita tugasnya hanya mengirim data baik ke Kementerian Koperasi dan ke Dinas Provinsi perkembangannya dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sebenarnya kaitannya untuk membantu para pemilik UMKM dari sisi pendanaan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan H Sugiyono, tentunya warga yang mempunyai usaha mikro kecil menengah yang memenuhi syarat dan benar- benar memiliki usaha dengan dibuktikan yang menunjukkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa, nomor handphone pemohon, KTP untuk mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor handphone pemohonnya sangat penting karena tugas Diskop dan UM hanya mengusulkan saja. “Nanti kalau nomornya sudah terverifikasi dinyatakan dapat. Maka langsung dihubungi oleh pihak pusat dan otomatis nomor rekeningnya dibuatkan langsung oleh Pemerintah pusat,” pungkasnya. (her/im/mzm)