Begitu turun dari mobil dinas, Pj Bupati Andriyanto langsung menuju Balai Dusun Tidu dengan berjalan kaki. Di sana, dirinya disambut Kades Sukorejo, Kasun Duyo dan warga yang tengah menunggu.

Tidak butuh waktu lama, Pj Bupati Andriyanto meminta salah seorang keluarga korban untuk menceritakan kronologi kejadian hingga korban meninggal dunia. Dirinya pun ikut merasakan duka yang mendalam. Terlebih, diketahui jika korban ternyata baru menikah dua bulan lalu. Dan ketika kejadian, korban sempat menolong ibunda tercintanya untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Baca juga :

“Insyaallah Husnul Khotimah. Meninggal dunia di bulan yang sangat baik, meski siapapun juga tidak mau seperti ini. Tapi mudah-mudahan segala amal ibadah almarhum diterima Allah SWT,” kata Pj Bupati Pasuruan.

Selesai berbincang dengan Yakin (43) selaku Kasun Duyo, Pj Bupati Andriyanto lantas menyerahkan santunan dari Pj Gubernur Jatim, untuk keluarga korban. Dirinya berharap, santunan tersebut dapat dipergunakan untuk hal-hal yang dibutuhkan keluarga almarhum.

“Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebutuhan keluarga korban ataupun untuk tahlilan mengenang almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan dari Allah SWT ini,” tambahnya. (kom/sit)

Selama di Pos Yan Cheng Hoo, Pj Bupati Andriyanto diperlihatkan arus lalu lintas yang terekam jelas dalam CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Dirinya bersyukur, sebab tak ada kemacetan yang berarti di semua jalur yang dilewati para pemudik.

“Sangat bersyukur karena semuanya lancar. Kalaupun ada kemacetan cuma sebentar saja,” kata Pj Bupati.

Baca juga :

Tidak lupa, dirinya juga memberikan bingkisan lebaran kepada seluruh petugas yang melewatkan malam takbiran dengan tetap bekerja di Pos Yan, Pos Pam (Pos Pengamanan) dan Pos Terpadu yang telah dibangun sejak H-7 hingga berakhir H+7 lebaran nanti.

Bingkisan tersebut, sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih telah membantu pemerintah dalam melayani para pemudik yang menuju Kabupaten Pasuruan maupun yang tengah meninggalkan Pasuruan. “Kami sangat mengapresiasi seluruh petugas dari kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan petugas lainnya yang tetap bekerja di tengah liburan lebaran seperti sekarang,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Teddy menegaskan bahwa ratusan personel dikerahkan untuk mengamankan jalur mudik di titik-titik prioritas mulai dari Exit Tol, Tempat Pariwisata hingga di jalur yang banyak dilewati para pemudik.

“Ratusan personel sudah kami kerahkan untuk mengamankan arus lalu lintas di semua jalur keramaian. Termasuk tempat pariwisata, exit tol sampai di pospam, posyan, pos terpadu dan jalan raya yang banyak dilewati para pemudik,” tegasnya. (kom/sit)

Inovasi tersebut dipaparkan oleh Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, di hadapan para tim penilai dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara hybrid di Balai Kota Malang, Selasa (02/04/2024) tadi.

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu, menyampaikan bahwa alasan mengangkat konsep Kayutangan Heritage itu karena lahir dari berbagai masukan dan latar belakang. Seperti mampu menangani kawasan kumuh perkotaan dan perwujudan kawasan strategis sosial budaya.

“Pembangunan kawasan Kayutangan Heritage juga menjadi implikasi dari Malang City Heritage yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang. Dalam penataannya juga tidak hanya sekadar untuk pengentasan kawasan kumuh, tapi juga peningkatan value kawasan yang mendorong pertumbuhan investasi, pelestarian cagar budaya dan keberpihakan pada pertumbuhan ekonomi riil seperti UMKM lokal dan ekonomi kreatif,” jelas Pj Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya jika dalam pembangunan Kayutangan Heritage juga menitikberatkan pada paradigma holistik. Dimana itu dibangun sebagai penegakan regulasi cagar budaya dengan meningkatkan infrastruktur kawasan dan pengembangan destinasi dan paket wisata.

Selain itu, keberadaan Kayutangan Heritage juga diperkuat dengan pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, penguatan edukasi, dan fasilitasi event. Tentunya para stakeholder juga turut andil dalam penataan dan aktivasi Kayutangan Heritage.

Baca juga :

“Paradigma integratif juga dijalankan dengan sinergi hexahelix bersama kementerian pusat, perangkat daerah, pokdarwis, perbankan, dan para mitra lainnya. Kita akan kolaborasikan dengan berbagai stakeholder. Ada kolaborasi yang baik dengan para mitra. Kami juga menampung aspirasi warga lokal melalui pokdarwis dan ketua RW untuk berembuk tentang harapan dan hambatan yang mereka alami dan kita cari solusi bersama,” katanya.

Dengan hadirnya Kayutangan Heritage, menurutnya juga telah memberikan dampak positif bagi Kota Malang. Diantaranya, dari sektor lingkungan, penataan Kampung Kayutangan memiliki andil dalam pengurangan kawasan kumuh Kota Malang sebesar 18,04 persen (dari 169,16 Ha pada tahun 2022 menurun menjadi 138,64 Ha). Lalu, berbagai UMKM pun juga turut berkembang pesat, dari yang awalnya hanya 23 usaha menjadi 253 usaha yang dikelola warga lokal.

Selain itu, juga ada peningkatan nilai investasi dari Rp 667.142,1 juta pada 2022, meningkat menjadi Rp 1.917,300 miliar pada tahun 2023. Kemudian, peningkatan jumlah investor pada sektor industri makanan, hotel dan restoran, serta jasa lainnya juga meningkat dari aktivasi Kayutangan Heritage yakni sebesar 205,94 persen dari 101 investor pada tahun 2022 menjadi 309 investor pada tahun 2023.

Lebih lanjut disampaikan, pembangunan Kayutangan Heritage juga turut andil dalam penurunan angka kemiskinan Kota Malang dari 4,37 persen menjadi 4,26 persen di tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Malang juga menurun dari 7,66 persen menjadi 6,80 persen di tahun 2023.

“Penurunan ini juga diindikasi sebagai dampak dari berdirinya Kayutangan Heritage dan berkembangnya industri kreatif lainnya di Kota Malang. Kami akan berupaya untuk terus mengembangkan kawasan Kayutangan Heritage, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan warga di segala aspek, juga harapannya bisa direplikapsi di kawasan-kawasan lain yang ada di Kota Malang,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

Berdasarkan hasil hearing tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang patut dievaluasi dalam dunia pelayanan kesehatan. “Berdasarkan hasil diskusi tadi, kami berikan evaluasi terhadap RS Hermina pada khususnya dan semua rumah sakit secara pada umumnya untuk mengatur manajemen agar bisa optimal,” kata Amithya.

Wanita yang akrab disapa Mia itu menegaskan, agar kejadian dugaan kasus penolakan pasien di rumah sakit Kota Malang, nantinya tidak terulang kembali, khususnya di RS Hermina Kota Malang. Karena itu, Komisi D DPRD Kota Malang juga memberikan berbagai rekomendasi.

“Salah satunya, termasuk dengan membangun sistem informasi kesehatan yang didalamnya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kalau ada sistem tersebut, nantinya masyarakat akan tau mana rumah sakit yang penuh, mana rumah sakit yang kosong, juga untuk kebutuhan ambulans dan lain sebagainya,” tegasnya.

Baca juga:

Sehingga, dengan adanya sistem tersebut diharapkan ke depan tidak akan terulang kembali kasus penolakan pasien. Terlebih, sistem informasu kesehatan juga telah berjalan dengan baik di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia.

“Tentunya kita tidak ingin kondisi ini terulang, sehingga rekomendasi kita soal Sistem Informasi Kesehatan harus segera ditindaklanjuti,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, Komisi D DPRD Kota Malang juga memperjuangkan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat Kota Malang. “Kejadian di Hermina ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sehingga kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat itu harus terus kita berikan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Di dalam ajang tersebut, Pemkab Malang melalui bupati berhasil meraih penghargaan sebagai Top Pembina BUMD Awards 2024. Selain itu, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang berhasil meraih predikat Top BUMD Awards 2024 Bintang 5 dan Plt Direktur RSUD Kanjuruhan, dr Bobi Prabowo juga dinobatkan sebagai Top CEO BUMD Awards 2024.

Penghargaan ini diraih, dengan pertimbangan bahwa penilaian BUMD tidak lepas dari peran, kontribusi dan dukungan kepada daerah. Penerimaan penghargaan tersebut, berlangsung di Jakarta, Rabu (20/03/2024) tadi.

Baca juga:

Top BUMD Awards 2023 ini merupakan ajang penghargaan nasional, yang diadakan oleh Majalah Top Business dan diberikan kepada BUMD. Di tahun 2024 ini, Top BUMD Awards mengusung tema ‘Penguatan Tata Kelola Dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD’.

Sebagai salah satu penerima penghargaan Top BUMD, tentunya RSUD Kanjuruhan telah mengikuti tahapan penilaian. Dalam keterangan singkatnya, Plt Direktur RSUD Kanjuruhan, dr Bobi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Malang dan semua pihak yang telah mendukung dalam pengembangan layanan kesehatan di RSUD Kanjuruhan. Serta, menyampaikan optimisme ke depan dalam pelaksanaan transformasi kesehatan menuju Malang makmur.

“Penghargaan ini diharapkan dapat memacu prestasi dan berperan dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional,” ujarnya.

Kegiatan ini, juga untuk mendukung program dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, karena sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah untuk mempercepat peningkatan kinerja BUMD dan pembangunan perekonomian di daerah. Melalui kegiatan penghargaan ini, diharapkan BUMD dapat terus berprestasi dan berperan penting dalam pembangunan daerah, serta perekonomian nasional.

Kegiatan ini, juga sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah untuk mempercepat peningkatan kinerja BUMD dan pembangunan perekonomian di daerah. (pro/gie)

“Kegiatan TMMD yang rutin dilaksanakan tahunan tentu sangat memberikan dampak bagi masyarakat Lamongan, baik dari segi fisik hingga non fisik. Saya sangat mengapresiasi dan berterimakasih karena kegiatan ini sangat membantu Pemkab Lamongan dalam merealisasikan Program Desa Berjaya,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang hadir dalam upacara penutupan kegiatan TMMD ke 119, Rabu (20/03/2024) tadi.

Pembangunan fisik yang telah dituntaskan, paparnya, seperti rabat beton sepanjang 1.052 meter dengan lebar jalan 4 meter dan tinggi beton 0,20 meter. Adanya rabat benton, tentu sangat membantu masyarakat dalam melakukan mobilisasi sosial ekonomi.

Baca juga:

Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, pun juga dilakukan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 10 rumah. Ini dilakukan, bertujuan untuk menunjang tempat tinggal masyarakat sehingga memenuhi kriteria aman dan sehat.

“Pembangunan jalan di sini tentu akan membantu masyarakat, salah satunya petani karena jalan yang mantap dan alus tentu mendukung percepatan kegiatan panennya,” kata Bupati Yuhronur.

Selanjutnya, orang nomor satu di pemerintahan Kota Soto ini menjelaskan, bahwa melalui Program TMMD juga telah mendukung peningkatan ketahanan pangan di wilayah Brengkok. Hal tersebut, diwujudkan dengan kegiatan pengerukan embung yang bertujuan menambah kapasitas air yang dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian. Sebagai lumbung pangan nasional, kegiatan tersebut diyakini sangat membantu menjaga ketahanan pangan.

Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapok Sahli) Pangdam V/Brawijaya, Ramli, yang hadir mewakili Pangdam V/Brawijaya, mengatakan bahwa kebutuhan air untuk pertanian saat ini memang menjadi salah satu program prioritas TNI. Karena dengan kebutuhan yang tercukupi dipastikan bisa mempertahankan hingga meningkatkan kebutuhan pangan di Indonesia.

“Pengerukan embung yang dilaksanakan dalam TMMD ini tentu membantu program menjaga kebutuhan air untuk pertanian. Karena yang kita tahu Lamongan merupakan lumbung pangan nasional, namun ada beberapa daerah yang masih kekurangan air untuk melakukan kegiatan pertanian. Jadi kami harap TMMD dapat membantu menuntaskan permasalahan tersebut,” terangnya.

Dirinya turut berpesan, agar masyarakat menjaga infrastruktur yang telah rampung dituntaskan. Termasuk, keberlangsungan kegunaannya dapat berlangsung lama dan tentu dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. (kom/son/gie)

Dalam pelatihan ini, tidak ketinggalan petugas juga menggelar simulasi tanggap bencana seperti pohon tumbang dan teknik-teknik pemotongannya.

Wakapolresta Malang Kota, AKBP Apip Ginanjar, menyampaikan bahwa pelatihan ini untuk anggota kepolisian dalam meningkatkan kualitas dalam memberikan pertolongan kebencanaan. “Kita tingkatkan kualitas anggota dalam pertolongan kejadian bencana. Petugas kepolisian harus sudah tahu apa yang dilakukan,” ujarnya.

Pelatihan ini, tambahnya, bukan pertama kalinya dilakukan. Sebab, sebelumnya pihaknya juga telah menggelar simulasi dan pelatihan penanganan kebakaran. “Ini pelatihan secara kontinyu bagi anggota kepolisian agar bisa mengetahui apa yang dilakukan dan juga bersinergi dengan instansi terkait berkaitan dengan bencana-bencana yang terjadi di sekitar wilayah hukum Polresta Malang Kota,” tegasnya.

Baca juga:

Diharapkannya, melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman penanganan bencana terutama bagi anggota Polri baru. Dalam pelatihan kali ini, berkaitan dengan menghadapi korsleting listrik saat terjadinya pohon tumbang. Diajarkan bagaimana penanganan korsleting listrik yang bisa terjadi di dalam dan luar ruangan.

“Kita bekali ketrampilan saat menghadapi adanya pohon tumbang dan mengenai kabel listrik. Bagaimana keselematan petugas yang datang. Petugas harus sudah melengkapi alat keselamatan diri seperti helm, mampu menggunakan senso dan mengetahui kondisi pohon yang dipotong bagaimana. Intinya bisa mengetahui teknik pelaksanaan di lapangan untuk menjaga keselamatan diri dan orang di sekitar,” lanjutnya.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang, Surya Adi Nugraha, menjelaskan edukasi penanganan bencana penting dilakukan supaya tidak terjadi kekeliruan. “Mana yang harus dikerjakan dulu dan mana yang tidak membahayakan bagi petugas itu sendiri. Semuanya ada caranya. Jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian ketidaksengajaan. Harus diketahui bagaimana tekniknya. Sebab jika salah penanganan bisa membahayakan keselamatan bagi petugas di lapangan,” ujarnya. (gie)

Pj Bupati Sri Handoko Taruna mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, penyusunan pada RKPD tahun 2025 dan RPJPD tahun 2025-2045, diminta untuk merumuskan isu-isu strategis nasional.

Berikutnya, ujar Pj Bupati, menyusun dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan. “Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bappeda tadi, bahwa evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian 2024 yang tertuang dalam RPJMD. Semua kegiatan perangkat daerah diminta untuk memperhatikan skala prioritas dan penyelarasan dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,” kata Pj Bupati Nganjuk.

Baca juga:

Selama memimpin Bumi Anjuk Ladang ini, Sri Handoko mengaku, sudah banyak sektor yang mengalami peningkatan. Baik itu peningkatan ekonomi maupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu, bisa dilihat dari ada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020 yang hanya 72,78 persen naik menjadi 74,70 persen pada tahun 2023.

Kemudian, ujarnya, laju pertumbuhan ekonomi yang naik dari tahun 2018 sebesar 5,38 persen. Kemudian turun pada tahun 2020 hingga -1,71 persen akibat adanya pandemi Covid-19. Tetapi pada tahun 2022 kembali naik menjadi 4,84 persen.

“Berikutnya, terjadi penurunan angka pengangguran di Kabupaten Nganjuk, dari tahun 2021 sebesar 4,98 persen, menjadi 4,68 persen pada tahun 2023. Namun untuk angka kemiskinan, Kabupaten Nganjuk mencatatkan pada tahun 2023 mengalami meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini akibat adanya pandemi Covid-19 lalu,” terangnya.

Atas kondisi tersebut, Pj Bupati Sri Handoko kemudian memaparkan tujuh program prioritas arah pembangunan Nganjuk dalam penyusunan RKPD tahun 2025. Program prioritas pertama, yakni pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kedua, lanjutnya, pemantapan SDM berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas kesehatan pendidikan berkarakter. Ketiga, pertumbuhan ekonomi inklusif dan investasi berbasis sektor potensial pertanian serta pengembangan perdagangan dan industri yang tepat.

“Keempat, mendorong pembangunan sektor strategis usaha untuk koperasi ekonomi kreatif dan pariwisata,” ujarnya.

Kemudian, kelima pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata dalam mendorong konektivitas antar wilayah dan aktivitas perekonomian. Keenam menumbuhkan nilai-nilai toleransi keharmonisan ketentraman dan keamanan untuk menuju masyarakat yang berbudaya dan yang terakhir, ketujuh tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif dan vitalisasi dalam pelayanan publik.

“Ini adalah menurut kami sebuah tema dan prioritas yang tepat. Dimana seluruh ekosistem semuanya ada dan nantinya akan membawa perkembangan suatu daerah,” tambahnya. (kom/gie)

Pria yang kerap disapa Arif, itu menyampaikan bahwa hal tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yakni melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Kalau tidak boleh dicicil, ya tidak boleh dicicil. Jadi, harus sesuai dengan peraturan yang ada. Nanti kita sampaikan sesuai dengan petunjuk dan teknis, aturan mainnya seperti apa, akan kita sampaikan juga,” kata Arif.

Baca juga:

Kemudian, dikatakannya jika dalam hal ini pihaknya akan segera mensosialisasikan terkait dengan kebijakan THR tersebut. Disamping itu, Disnaker PMPTSP juga akan membuka posko pengaduan THR di Mini Block Office dan Mall Pelayanan Publik (MPP).

“Jadi, keberadaan posko ini untuk menerima laporan dari pekerja atau tenaga kerja seperti perusahaannya tidak memberikan THR,” ujarnya.

Posko pengaduan tersebut, aaprnya, nantinya akan dibuka H-7 hingga H+7 lebaran. Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan, maka akan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

“Akan kita laporkan ke provinsi, seandainya ada pelanggaran dari perusahaan yang tidak memberikan kewajiban untuk memberikan THR kepada pekerja. Untuk sanksi keputusan dari provinsi, karena pengawasan dari sana,” jelasnya.

Lebih lanjut Arif juga menyampaikan, bahwa di tahun 2023 lalu tidak ada aduan mengenai perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada para pekerjanya. Karenanya, di tahun 2024 ini nantinya sama seperti tahun sebelumnya.

“Tahun lalu tidak ada aduan untuk pemberian THR. Jadi sampai h+7 lebaran tidak ada laporan dari pekerja yang tidak mendapatkan THR. Mudah mudahan tahun ini juga tidak ada. Saya minta kepada perusahaan, untuk mengikuti aturan berkaitan dengan pemberian THR karena itu kewajiban yang harus dibayarkan dan menjadi hak pekerja,” tegasnya.

Sebagai informasi, THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).

Bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan terus menerus atau lebih, maka THR akan diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja, dengan rumus (masa kerja x 1 bulan upah dibagi 12). (rsy/sit)