Dalam kunjungan itu, pria yang akrab disapa Ara, itu mengaku terkejut melihat kondisi rumah warga yang dinilainya sangat memprihatinkan. Selain atap rumah yang bocor hingga berlubang, rumah tersebut juga digunakan menjadi satu dengan kandang ternak.

“Atapnya itu tembus ke langit. Saya juga baru pertama kali melihat di Kota Malang ada rumah yang di dalamnya menjadi satu dengan kandang ternak, ada sapi dan bebek,” kata Ara.

Melihat kondisi tersebut, Ara mengatakan bahwa penanganan RTLH di Kota Malang harus dipercepat. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat 927 RTLH yang menjadi prioritas penanganan. Dari jumlah itu, 50 rumah akan ditangani melalui APBD Kota Malang, 50 rumah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sedangkan 674 akan mendapat bantuan pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga :

“Dengan data yang ada dan tim yang sudah siap bekerja keras, harusnya tahun ini Kota Malang bebas rumah tidak layak huni bagi warga yang tidak mampu,” tambahnya.

Ara menargetkan, bahwa proses rehabilitasi rumah-rumah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan sejak pekerjaan dimulai. “Mulai 10 Juli. Lebih cepat lebih baik. Saya minta tim dari kota bekerja cepat, bersih dan profesional,” tegasnya.

Kondisi rumah yang dikunjunginya juga mendorong Ara memberikan bantuan pribadi sebesar Rp 9 juta kepada pemilik rumah. Bantuan itu diberikan agar warga tersebut dapat membeli seekor sapi sendiri, sehingga tidak lagi hanya merawat ternak milik orang lain sebagai sumber penghasilan.

Selain meninjau program BSPS, Ara menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program itu akan menyediakan pembiayaan hingga Rp 100 juta tanpa agunan dengan bunga 6 persen guna mendukung pelaku usaha di sektor perumahan.

“KUR Perumahan ini akan menjadi yang pertama. Harapannya masyarakat memiliki akses pembiayaan yang mudah sehingga tidak lagi bergantung pada rentenir,” imbuh Ara. (rsy/sit)

Dalam peninjauan yang dilakukan, Manteri Maruarar melihat unit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dirinya mengecek kondisi bangunan, kualitas air, hingga berdialog langsung dengan penghuni.

Baca juga :

Dari hasil peninjauan, Menteri Maruarar memberikan nilai 8,5 untuk perumahan tersebut. “Saya kasih nilai 8,5, karena airnya bagus, rumahnya bagus, temboknya tidak retak dan saya cek langsung kepada warga juga tidak banjir. Kualitas rumah subsidi harus terus dijaga, agar diperoleh hunian masyarakat yang nyaman dan layak. Kami mendorong percepatan pemenuhan target 40 ribu unit,” kata Menteri PKP.

Menteri Maruarar juga menyoroti, mengenai realisasi subsidi rumah di Jawa Timur, yang hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 8.600 unit dari target 40 ribu unit. Dirinya mendorong pemerintah daerah, untuk mempercepat penyaluran FLPP agar lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah.

Bahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan skema ringan berupa penggratisan BPHTB dan PBG, DP satu persen, bunga lima persen, serta tenor hingga 40 tahun. (had/sit)

Perempuan yang akrab disapa Rini, itu mengatakan bahwa kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta melalui program CSR menjadi salah satu strategi mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, juga mendukung target nasional Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden.

“Program CSR ini ditujukan untuk membangun atau memperbaiki rumah yang tidak layak huni agar masyarakat bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Harapannya, masyarakat bisa hidup lebih nyaman, tidak lagi kehujanan, sehingga dapat bekerja lebih baik dan meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Rini.

Kemudian, ditambahkannya bahwa dalam Program 3 Juta Rumah tidak hanya berfokus pada penyediaan rumah baru bagi masyarakat yang belum memiliki hunian. Namun, juga mencakup peningkatan kualitas rumah yang sudah ada.

Baca juga :

“Backlog perumahan itu ada dua, yakni backlog kepemilikan dan backlog kualitas. Program bedah rumah seperti ini masuk dalam backlog kualitas, yaitu meningkatkan rumah tidak layak huni menjadi layak huni,” katanya.

Selain CitraLand, tambahnya, banyak perusahaan maupun lembaga yang turut berpartisipasi melalui program CSR, seperti Astra dan Buddha Tzu Chi. Dukungan serupa, juga diberikan untuk penanganan pascabencana di berbagai daerah.

“Untuk penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria rumah tidak layak huni dan berasal dari kelompok ekonomi bawah yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data pemerintah,” lanjutnya.

Sementara itu, General Manager CitraLand Puncak Tidar Malang, Deddy, mengatakan bahwa perusahaan menargetkan pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah di Kabupaten Malang sepanjang 2026. “Hingga saat ini sudah ada 10 rumah yang selesai dibangun dan empat rumah masih dalam proses pengerjaan. Sisanya kami targetkan rampung sebelum akhir tahun,” ucapnya.

Menurutnya, Desa Kalisongo menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program karena berada di sekitar kawasan pengembangan CitraLand Puncak Tidar. “Sementara kami fokus di Desa Kalisongo karena lokasinya dekat dengan proyek kami. Kalau nantinya jumlah penerima di sini sudah terpenuhi, baru kami akan melanjutkan ke desa lain,” imbuh Deddy. (rsy/sit)

Meski begitu, sarana yang ada saat ini, kata Dudung, sudah cukup memadai untuk mendukung proses belajar mengajar sembari menunggu pembangunan gedung permanen. “Saya meninjau Sekolah Rakyat SRMP 16 Kota Malang. Ini masih sekolah rintisan. Sekolah Rakyat nantinya akan dibangun di sekitar sini. Kami masih berkomunikasi karena ada lahan yang sebenarnya bisa digunakan, tetapi masih menjadi aset kelurahan,” ujar Kepala KSP Dudung.

Baca juga :

Dalam hal ini, tambahnya, dirinya nanti juga akan dikoordinasikan bersama dengan sejumlah instansi, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Dinas Sosial, agar proses pembangunan dapat segera direalisasikan. “Tetapi, gedung yang sekarang dimanfaatkan ini lumayanlah untuk sementara dulu dan keberadaan Sekolah Rakyat sendiri, merupakan salah satu program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan,” tuturnya.

Kepala KSP Dudung menjelaskan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan 2, termasuk yang berisiko putus sekolah. Diharapkan, dengan adanya Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia.

“Harapan Bapak Presiden, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Kita harus berani memberantas kemiskinan sehingga semua mempunyai hak yang sama dalam menempuh pendidikan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Dudung, itu mengatakan bahwa dapur SPPG tersebut telah menerapkan standar kebersihan, keamanan pangan, hingga sistem pengawasan yang sangat baik. Penilaian itu, tambahnya, sejalan dengan berbagai laporan yang diterima terkait kualitas pengelolaan dapur yang dinilai memenuhi standar yang diharapkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Sengaja saya datang ke sini, untuk melihat sejauh mana dapur SPPG yang menurut banyak laporan kepada saya sangat higienis, sangat bersih dan sesuai dengan standar yang diinginkan Bapak Presiden,” kata Kepala KSP Dudung.

Setelah melihat langsung proses operasional dapur, Dudung mengaku terkesan dengan sistem yang diterapkan. Mulai dari akses masuk yang ketat, proses memasak yang higienis, hingga penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh petugas saat penyajian makanan.

“Menunya juga saya lihat sudah menggunakan sistem digital. Artinya kalau penerima manfaat itu bosan nasi, mereka di sini menyiapkan burger berbahan singkong dan mikroprotein hasil fermentasi jamur. Menurut saya ini rasanya lebih enak daripada daging dan nilai proteinnya lebih tinggi 50 persen dibandingkan daging,” tambahnya.

Baca juga :

Dudung juga menilai, sistem pengelolaan yang diterapkan di dapur tersebut, mampu meminimalkan potensi terjadinya keracunan makanan. Karena itu, hasil peninjauan tersebut akan disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat dijadikan acuan bagi dapur SPPG lainnya.

“Kalau seperti ini saya punya keyakinan tidak akan ada keracunan. Ini akan saya bawa ke pusat untuk saya sampaikan kepada Kepala BGN agar dapur ini menjadi standar dapur-dapur SPPG lainnya,” tegasnya.

Selain aspek higienitas, Kepala KSP Dudung juga mengapresiasi sistem pemantauan digital yang memungkinkan seluruh aktivitas dapur terkontrol, mulai dari pergerakan karyawan, proses belanja bahan baku, hingga pelaksanaan operasional sehari-hari. “Sitem tersebut juga dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan secara lebih cepat. IPAL-nya sudah sangat modern dan memenuhi standar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pilot project atau contoh bagi dapur-dapur di daerah lain,” tambahnya.

Di akhir, Kepala KSP Dudung menegaskan bahwa setiap kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Sebab, program MBG bukan sekadar memberikan makanan kepada anak-anak, melainkan juga memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi untuk mendukung tumbuh kembang dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“Pesan Bapak Presiden, program ini tidak sekadar memberi makan, tetapi harus memiliki nilai gizi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan otak anak-anak sehingga 20 sampai 30 tahun ke depan lahir generasi yang cerdas dan berkualitas menuju Indonesia Emas,” imbuhnya. (rsy/sit)

Hal itu disampaikan Haedar, saat melakukan kunjungan kerja ke Malang, Kamis (11/06/2026) tadi. Dirinya meyakini, bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan tersebut.

“Yang penting menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas politik. Saya percaya Presiden Prabowo dan para menteri yang membidangi persoalan ekonomi dapat mengatasi masalah rupiah dan dolar ini,” ujar Haedar.

Dirinya juga menekankan bahwa ruang publik perlu dibangun secara positif agar masyarakat tidak terjebak pada pesimisme. Karena, setiap persoalan bangsa selalu memiliki jalan keluar selama seluruh pihak bersedia bekerja sama.

“Kita berharap para pemegang otoritas juga rendah hati bahwa ini adalah problem bersama dan selalu ada jalan keluar untuk setiap persoalan,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus tokoh Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menilai kondisi ekonomi yang tengah terjadi merupakan bagian dari proses transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan amanat konstitusi. Apalagi, dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sedang berupaya melakukan perubahan besar menuju sistem ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Proses tersebut, tidak dapat dilepaskan dari berbagai gejolak dan anomali ekonomi.

“Untuk menuju ke sana pasti ada anomali dan krisis. Kenapa dolar naik, kenapa rupiah melemah, kenapa saham bermasalah, itu karena kita sedang berada dalam masa transisi menuju sistem ekonomi yang baru,” jelas Muhadjir.

Dirinya juga menyebut, bahwa masyarakat perlu bersabar menghadapi kondisi yang saat ini belum sepenuhnya nyaman. Menurutnya, kesabaran publik menjadi faktor penting agar proses transformasi ekonomi dapat berjalan hingga mencapai kondisi yang lebih stabil.

“Kita sedang menuju normal baru ekonomi, yaitu ekonomi yang sesuai dengan rel konstitusi. Karena itu kesabaran masyarakat menjadi syarat mutlak agar proses ini dapat berjalan dengan baik,” tuturnya. (rsy/sit)

Mereka bertiga, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiganya pun, nampak diborgol sebelum digiring menuju mobil tahanan yang telah menunggu di halaman gedung. Bahkan, terlihat Dadan juga mengenakan rompi pink dengan kaus berkerah warna hitam dan tangannya terborgol. Kondisi itu, terlihat saat keluar dari Gedung Bundar.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaiman, mengatakan bahwa tim penyidik telah menetapkan DH sebagai tersangka. “Saudara selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan telah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bahwa Kejagung mendapati bahwa yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan. Yayasan-yayasan itu, juga terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun, yayasan itu tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari. Yayasan-yayasan tersebut juga terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS dan saudara LP,” urainya.

Baca juga :

Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan pengadaan barang dan jasa di BGN secara melawan hukum dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK). “Sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja pengadaan barang dan jasa pada BGN, tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya dugaan mark up harga pengadaan. Sehingga, terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” imbuh Syarief.

Beberapa dugaan itu, diantaranya seperti pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan diduga dimark up. Kemudian, pengadaan sekitar 31.000 unit tablet yang tidak sesuai ketentuan dan dimark up serta pengadaan 5.400 unit televisi 75 inch yang juga tidak sesuai ketentuan dan dimark up harganya dan beberapa pengadaan lain.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, pada hari yang sama, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung juga menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat. Langkah tersebut dilakukan, sehari setelah terjadi pergantian pimpinan di lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program MBG.

Perlu diketahui, bahwa Dadan sendiri sebelumnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (02/06/2026) kemarin. Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang untuk menjadi kepala BGN. Nanik akan didampingi 2 Wakil Kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. (gie)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa bantuan hewan kurban itu berupa sapi jenis Brangus dengan bobot mencapai 1 ton. Sapi tersebut berasal dari peternak lokal Kota Malang, tepatnya wilayah Kecamatan Kedungkandang.

“Kota Malang juga dapat bantuan sapi dari Presiden seberat 1 ton. Ini dari peternak Kota Malang tepatnya di Kedungkandang,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (26/05/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan, nantinya hewan kurban tersebut akan diserahkan ke Masjid Sabilillah, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sementara untuk proses penyembelihan, direncanakan dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) pada Kamis (28/05/2026).

“Pembagiannya akan kita serahkan ke masjidnya,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang telah mengusulkan dua ekor sapi kurban kepada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Kedua sapi tersebut masing-masing memiliki bobot sekitar 1 ton per ekor, terdiri dari jenis Limosin milik peternak Lowokwaru dan Brangus dari peternak di wilayah Kedungkandang.

“Untuk penyelesaian pembayarannya dilakukan oleh peternak sendiri dengan pihak Provinsi Jawa Timur,” imbuh Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan. (rsy/sit)

Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah juga terus membangun cultural infrastructure atau infrastruktur budaya dalam rangka memperkuat pendidikan karakter. Salah satunya, melalui tujuh kebiasaan Indonesia hebat. Selain itu, juga berbagai program yang berkaitan dengan upaya memberikan penguatan pendidikan untuk anak TK, serta wajib belajar 13 tahun bagi anak-anak TK sampai tingkat SLTA.

“Kami memberikan ruang aktualisasi yang sangat besar bagi anak-anak untuk dapat tampil mengembangkan potensi,” kata Menteri Abdul Muti.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan bahwa penghargaan ini adalah wujud kebanggaan pemerintah pusat atas karya kreasi anak Banyuwangi yang hebat. Baik prestasi di bidang sains hingga kreativitas seni budaya.

“Ini adalah pengakuan atas prestasi dan kreativitas seluruh anak Banyuwangi yang hebat. Selamat untuk seluruh anak Banyuwangi, terima kasih telah mengharumkan Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya juga mengatakan, Pemkab Banyuwangi terus memfasilitasi pengembangan minat dan bakat siswa. Diantaranya, adalah pengembangan minat numerasi siswa di Banyuwangi yang bekerja sama dengan Prof Yohanes Surya. Program yang bertajuk Smart Gasing itu, bertujuan untuk mengenalkan pembelajaran matematika yang menarik kepada siswa-siswa di pelosok desa.

Dari Program Smart Gasing tersebut, ujarnya, berhasil mencetak siswa unggul. Diantaranya adalah Felicia Dahayu, siswa SDN 1 Pesanggaran, yang berhasil meraih emas kompetisi Coding dalam The 9th World Innovative Technology (WIT) Challenge, di Chonnam National University, Korea Selatan pada 2-3 November 2024.

“Tidak hanya di bidang sains, kami juga mendorong minat siswa-siswi kami di bidang seni budaya. Bahkan, kami berikan panggung seluas-luasnya. Seperti Program Padang Bulanan yang menampilkan kreasi seni pelajar tiap bulan atau yang terbaru pagelaran Kuntulan Ewon saat peringatan Hardiknas yang diikuti seribu lebih pelajar,” jelas Bupati Ipuk.

Dirinya juga memaparkan, upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tenaga pendidik hingga sistem pendidikan di daerah sendiri. Mulai peningkatan kesejahteraan guru dalam bentuk pengangkatan Guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu serta sejumlah program inovatif lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alfian, menambahkan keberhasilan Banyuwangi mendapatkan penghargaan Pemda dengan Validitas Terbaik lantaran Pemkab sering melakukan pendataan untuk memantau keberlanjutan pendidikan siswa. “Keberhasilan upaya tersebut dapat diukur dari angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Banyuwangi per 2025 yang masuk 5 terendah kabupaten/ kota di Jawa Timur. Begitu pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per 2025 yang naik menjadi 75,17,” urainya. (kom/bwi/gie)