Pelaksanaan ini, dilakukan sebagai langkah strategis untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus memperluas akseptasi digital di wilayah Mataraman. Peningkatan sektor syariah di eks Keresidenan Kediri dan Madiun, terlihat dari tumbuhnya pelaku usaha syariah, pariwisata ramah muslim, serta peran pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah.

Kepala Perwakilan BI Kediri, Yayat Cadarajat, menyampaikan bahwa Syiar 2025 merupakan hasil kolaborasi lintas pemangku kepentingan. “Kami bersama stakeholder telah melakukan berbagai program sinergi. Diantaranya, seperti pencanangan Pantai Serang sebagai destinasi pariwisata ramah muslim dan pelatihan SDM Halal melalui penyelia serta pendamping proses halal,” ujarnya.

Bupati Blitar, H Rijanto, juga menegaskan bahwa ekonomi syariah adalah pilar penting dalam menghadapi tantangan global. “Program Syiar dan FESyar menjadi bukti komitmen kita mengembangkan ekosistem halal, keuangan syariah, dan memperkuat literasi di masyarakat,” katanya.

Baca juga :

Dalam Syiar 2025 ini, mencatat transaksi signifikan melalui business matching. Seperti pembiayaan syariah senilai Rp 13,68 miliar, ekspor Rp 4,087 miliar dan perdagangan domestik Rp 4 miliar. Selain itu, 61 UMKM turut meramaikan bazar, bersama booth perbankan syariah dan pondok pesantren yang terbuka untuk pengunjung.

Kegiatan ini, juga menghadirkan seminar digitalisasi wakaf produktif, talkshow halal lifestyle, pelatihan untuk dai atau daiyah, hingga kajian bersama Ustaz Hilman Fauzi. Operasi Pasar Murah pun digelar bersama TPID dan Bulog Blitar untuk menjaga harga pangan pokok tetap terjangkau.

Syiar 2025 berbarengan dengan Pekan ORIS Nasional (ORISNIVAL), yang diisi kompetisi, hiburan rakyat, Syiar ORIS Run, hingga Festival Layang-Layang Pantai Serang pada puncak 17 Agustus 2025. Dalam kesempatan ini, BI Kediri juga meluncurkan ORIS Wisata Pantai Serang untuk mendukung elektronifikasi pembayaran di destinasi wisata, sehingga transaksi menjadi lebih Cemumuah (Cepat, Mudah, Murah, Aman, Handal).

BI Kediri juga mengajak seluruh masyarakat, untuk hadir dan memeriahkan Syiar & ORISNIVAL 2025 demi memperkuat ekonomi syariah dan menciptakan ekosistem pembayaran digital yang inklusif di wilayah Mataraman. (pan/sit)

Saat ditemukan oleh Tim SAR gabungan, Nur Kholis dalam kondisi meninggal tertimbun longsor sedalam 10 meter dan terjepit diantara batu serta batang pohon. “Bagian tangan korban terlihat saat kami menyemprotkan air ke lokasi pencarian dengan Alkon,” terang komandan Tim Rescue Unit Siaga SAR Malang, Yoni Fariza.

Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Setelah berhasil dievakuasi dan memastikan identitas korban, jenazah kemudian dibawa menuju rumah duka. “Jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka,” jelasnya.

Baca juga :

Sebelumnya dua penambang pasir dilaporkan tertimbun longsor pasir di Sungai Kaliputih, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Minggu (16/02/2025). Korban pertama atas nama Nur Rohman (31) ditemukan dalam kondisi meninggal, Senin (17/02/2025). Setelah itu proses pencarian sempat dihentikan karena curah hujan tinggi.

Pencarian kedua dilanjutkan Tim SAR gabungan hari ini dengan menggunakan alat berat. “Pencarian dengan alat berat cukup sulit awalnya karena akses menuju lokasi pencarian kecil dan medan pencarian rawan banjir dan longsor di area sungai,” lanjut Yoni.

Dengan telah ditemukannya dua korban, operasi SAR bencana alam longsor di Desa Karangrejo, kemudian ditutup. Tim SAR gabungan yang terlibat dalam pencarian ini kembali ke satuan masing-masing.

Adapun unsur yang terlibat antara lain satu Tim Rescue Unit Siaga SAR Malang, BPBD Provinsi Jatim, BPBD Blitar, Polsek dan Koramil Gandusari, RAPI, Tagana Kabupaten Blitar, PMI Kabupaten Blitar, Bolone ODGJ Malang, Rescue 020 Kndjh, RSI Kabupaten Blitar, LMI Kabupaten Blitar, RESOB, TSA dan warga sekitar. (hms/gie)

Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya mengerahkan satu Tim Rescue Unit Siaga SAR Malang untuk melakukan pencarian atas dua orang tertimbun longsor di Desa Karangrejo. Adapun unsur SAR yang terlibat dalam pencarian ini, antara lain Unit Siaga SAR Malang, Polsek dan Koramil Gandusari, BPBD Provinsi Jatim, BPBD Blitar, RAPI, Tagana Kabupaten Blitar, PMI Kabupaten Blitar, Bolone ODGJ Malang, Rescue 020 Kndjh, RSI Kabupaten Blitar, LMI Kabupaten Blitar dan warga sekitar.

Baca juga :

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya sekaligus SAR Mission Coordinator (SMC) dalam Operasi SAR, Nanang Sigit, membenarkan adanya penemuan jenazah korban. “Hingga sore ini Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban kedua atas nama Nurkholis umur 45 tahun,” jelas Nanang Sigit.

Pencarian hari pertama ini, ujarnya, kemudian dihentikan sekitar pukul 15.00, karena hujan deras di wilayah pencarian. Operasi SAR baru akan dilanjutkan pada esok, Selasa (18/02/2025).

Sebelumnya, dua korban pencari pasir tertimbun longsor di Sungai Kaliputih, Minggu (16/02/2025), sekitar pukul 12.30. Saat kejadian, kedua korban sedang mencari pasir di aliran sungai sebelah barat di dekat tebing. (hms/gie)

Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, mengungkapkan bahwa pihaknya akan kembali mengikuti rapat dengan KPK, 31 Januari mendatang. Pihaknya menjelaskan, KPK akan berkunjung untuk memberikan arahan terkait rangkaian bimbingan teknis (bimtek) kota antikorupsi. Menurutnya, ini penting sebagai bekal penilaian terhadap kesiapan Kota Blitar.

Ratih juga menyebut, agenda Bimtek pertama akan digelar pada 11 hingga 13 Februari 2025 dengan agenda pemahaman secara umum terkait kota/kabupaten Antikorupsi. Bimtek itu akan diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.

Baca juga :

Menurut Ratih, penunjukkan Kota Blitar sebagai kandidat kota antikorupsi ini tidak lepas dari capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di tahun 2024 melampaui target, sebesar 97,98 persen. Pemkot Blitar pun optimistis mendapat hasil terbaik dalam pembentukan daerah antikorupsi.

“Bisa terpilih jadi kota antikorupsi, artinya paling tidak kita dalam kehidupan sehari-hari tatanan pemerintah dan masyarakat bisa mengimplementasikan,” terang Ratih, Senin (27/01/2025) tadi.

Sementara itu, pemilihan kota dan kabupaten antikorupsi se-Indonesia akan dilakukan 9 Desember mendatang, bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia). Ratih berharap, Kota Blitar bisa menyandang predikat kota antikorupsi tahun ini. (kom/bli/sit)

Ziarah makam itu, menjadi bagian rangkaian Haul Ke-54 Bung Karno. Sementara selain para kepala daerah di Jawa Timur, turut mendampingi pula Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto, Menseskab Pramono Anung, Mensos Tri Rismaharini serta kader-kader PDI-Perjuangan.

Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, menyebut bahwa ziarah ke makam Bung Karno itu menjadi agenda rutin yang selalu dilakukan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati setiap peringatan kelahiran Sang Proklamator, pada 6 Juni. “Kebetulan saat tanggal 6 Juni kemarin, ibu (Megawati, red) berhalangan maka hari ini diagendakan ibu beserta jajaran PDI-Perjuangan untuk ziarah ke makam Pendiri Bangsa,” kata Mas Dhito.

Baca juga :

Mas Dhito berharap, Haul ke-54 Bung Karno menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan memupuk semangat kebangsaan sebagaimana yang diajarkan Sang Proklamator. Di sisi lain, acara itu juga menjadi momentum beberapa kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada 2024, untuk bertemu Ketum Megawati. Diantaranya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.

Disinggung terkait Pilkada 2024, Mas Dhito yang juga merupakan kader PDI-Perjuangan itu mengaku tetap fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai kepala daerah. Hal itulah, yang menjadi penekanan Ketum Megawati kepada kader yang menjabat kepala daerah.

“Saya lebih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas dan PR saya di Kabupaten Kediri, karena saya masih memiliki mandat dari rakyat, amanah dari rakyat,” jawab Mas Dhito. (kom/pan/sit)

Kepala BNN Blitar, AKBP Bagus Hari Cahyono, mengatakan bahwa tes urine kali ini dilakukan terhadap 25 awak bus yang berlangsung di Terminal Tipe A Patria Blitar. Tujuan pemeriksaan ini, untuk memastikan para awak bus bebas dari Narkoba selama pelaksanaan angkutan mudik Lebaran 2024. Sementara dari hasil pemeriksaan tes urine, secara keseluruhan awak bus di Terminal Tipe A Patria Blitar negatif Narkoba.

BNN Blitar sendiri, ujarnya, sudah melakukan tiga kali melaksanakan tes urine. Yang pertama, dilakukan untuk crew dan masinis kereta api, tes urine untuk awak bus di Terminal Kesamben dan untuk awak bus di Terminal Tipe A Patria Blitar.

Baca juga :

“Kami lakukan tes urine untuk awak bus di Terminal Tipe A Patria Blitar untuk 25 orang. Seluruhnya dalam kondisi negatif narkoba,” tambah Bagus.

Sementara itu, Kepala Terminal Tipe A Patria Blitar, Verie Sugihato, mengatakan bahwa semua awak bus di Terminal Tipe A Patria Blitar semua wajib menjalani tes urine. Pihaknya menjelaskan, bahwa tes urine tersebut penting dilakukan untuk memastikan awak bus bebas dari penyalahgunaan Narkoba. Tujuannya, agar terhindar dari resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Untuk tes urine ini, kami kerja sama dengan BNN Blitar. Ditargetkan 25 orang awak bus yang diperiksa kali ini,” terang Verie.

Selain melakukan tes urine untuk awak bus, BNN Blitar juga melakukan tes kesehatan untuk seluruh Petugas di Terminal Tipe A Patria Blitar. (kom/sit)

Tatik melalui kuasa hukumnya, Sumardhan, telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama Kota Malang. Dengan tergugat, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Collection & Recovery Surabaya Raya cq PT Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Gresik Kota Baru, sebagai Tergugat I, KPKNL Malang sebagai Tergugat II, PT Trimega Prima Laborat, beralamat di Jalan Medokan Sawah Baru, Surabaya, sebagai Tergugat III dan Herawati, Notaris/PPAT di Surabaya, beralamat di Jalan Krembangan Barat, Surabaya, sebagai Turut Tergugat.

Dijelaskan oleh Sumardhan, bahwa PT Trimega Prima Laborat merupakan perusahaan jasa konstruksi yang bidang jasanya mengerjakan pekerjaan dari pemerintah. “Sekitar tahun 2019, PT Trimega mendapat pekerjaan proyek di RSUD Kanjuruhan Malang. Saat itu, PT hendak meminjam uang di BSI Gersik, namun tidak memiliki jaminan. Sehingga, PT Trimega meminjam jaminan kepada klien kami. Yakni, berupa sertifikat aset berupa sebidang tanah dan bangunan Ruko serta kos-kosan SHM No. 1358 Luas 786 M2 atas nama Tatik Sumiati yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No 5A Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,” ujar Sumardhan, Rabu (18/10/2023) tadi.

Ketika itu, tambahnya, Tatik bersedia meminjamkan sertifikatnya, dikarenakan PT Trimega kenal dengan anak kliennya. Apalagi saat itu, sertifikat senilai Rp 7,5 miliar tersebut hanya dijaminkan untuk peminjaman uang sebesar Rp 1 miliar. Peminjaman sendiri, juga jelas untuk pengerjaan proyek RSUD Kanjuruhan.

Namun, tambahnya, dalam perjalanan itu tanpa sepengetahuan Tatik, peminjaman uang dengan jaminan asetnya ditambah atau dinaikkan lagi sebesar Rp 3 miliar. Sehingga, total ada Rp 4 miliar. Uang tersebut digunakan PT Trimega untuk proyek pembangunan dari Dinas Kesehatan Bojonegoro dan Dinas Kesehatan Gresik.

“Uang tersebut dikeluarkan BSI ke PT Trimega, sebelum Surat Perjanjian Kerja (SPK) turun. Jadi, saat pinjaman dinaikkan menjadi Rp 4 miliar, klien saya sebagai pemilik jaminan tidak mengetahui saat pencairan uang tersebut,” ujar Sumardhan.

Baca juga :

Dari situ, tambahnya, dalam perjalanannya PT Trimega tidak melakukan pembayaran ke BSI Kantor Cabang Gresik Kota Baru. “Bu Tatik merasa kaget saat ada pemberitahuan kalau asetnya akan dilaksanakan eksekusi lelang pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh KPKNL Malang. Namun sebelum eksekusi lelang dilaksanakan, klien kami sebagai pemilik jaminan tidak mendapat peringatan dari Bank BSI,” jelas Sumardhan.

Karena tidak ada pemberitahuan, Sumardhan dan kliennya menduga bahwa yang dilakukan ini ada kecurangan perbankan. “Bahwa klien kami menduga adanya pelanggaran prosedur Perbankan yang dilakukan oleh PT BSI Kantor Cabang Gresik Kota Baru. Yaitu, karena telah mencairkan uang kepada PT Trimega, sebelum adanya SPK. Selain itu, semestinya pada saat pembayaran dari Dinas Kesehatan Bojonegoro dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, pihak BSI melakukan pengawalan ketat atas uang pembayaran kerja sama tersebut. Sehingga, uang pembayaran dari dua dinas itu bisa masuk ke rekening PT BSI Kantor Cabang Gresik Kota Baru,” urainya.

Pihaknya menganggap, BSI telah merugikan kliennya atas kelalaian tersebut. “BSI harusnya memperhatikan Pasal 55 ayat 2 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah paska perubahan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X/2012 19 Oktober 2012. Yakni, berbunyi harus ada musyawarah, mediasi perbankan dan melalui badan arbitrase syariah nasional. Harusnya BSI memperhatikan point-point tersebut sebelum mengajukan eksekusi lelang. Namun nyatanya, pihak BSI tidak pernah menghubungi klien kami untuk melaksanakan point-point tersebut,” ujar Sumardhan.

Oleh karena itu, dalam gugatan tersebut Sumardhan meminta menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan lelang atas obyek milik kliennya, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. “Juga supaya KPKNL tidak melelang objek milik klien kami,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengadu ke Polda Jatim, terkait permasalahan ini. “Saya merasa ada dugaan pelanggaran perbankan dan penggelapan. Karenanya, mengadukan PT BSI Cabang Gresik Kota Baru dan PT Trimega,” tambahnya.

Sementara itu, Pejabat Lelang KPKNL, Doni Ardianyah, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa lelang tersebut sudah sesuai ketentuan. “Kami akan proses sesuai ketentuan. Tentunya lelang tersebut sudah sesuai ketentuan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu pihak BSI melalui Rusmanto atau pihak penagih yang diinformasikan berhubungan dengan Tatik, saat dikonfirmasi melalui pesan WA, justru meminta agar datang ke kantor dengan mengajak debitur. (gie)

Padahal sesuai perjanjian, Sofia sendiri sudah melakukan pelunasan sebesar Rp 303.319.356. Namun, karena bangunan rumahnya hingga kini mangkrak, Sofia melalui kuasa hukumnya, Ahmad Agus Muin SH, bakal menempuh langkah hukum baik pidana maupun perdata.

Diceritakan oleh Agus Muin, bahwa dugaan penipuan dengan modus pembangunan rumah ini bermula, pada Maret 2023. Saat itu, kliennya yang bernama Sofia, seorang TKI (PMI sekarang) Hongkong ingin membangun rumahnya yang berada di Blitar.

“Bu Sofia kemudian mencari sejumlah kontraktor perumahan melalui media sosial sekitaran Desember 2022. Dalam penelusurannya di media sosial, Ibu Sofia kemudian menemukan dan tertarik dengan konten-konten pembangunan rumah yang diunggah kontraktor CV MI. Dari sinilah, kemudian Ibu Sofia menghubungi nomor HP Kantor CV MI,” ujar Agus, Minggu (08/10/2023) tadi.

Setelah berkomunikasi melalui pesan WhatsApp dan berkonsultasi tentang rencana pembangunan rumah, Sofia kemudian tertarik untuk menggunakan jasa kontraktor CV MI. Selanjutnya, CV MI mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan rumah kepada Sofia dengan total keseluruhan sebesar Rp 303.310.000.

“Dengan tawaran tersebut, Ibu Sofia menyepakati pekerjaan dengan lama waktu pembangunan selama 7 bulan dari 19 Maret 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023, dengan pembayaran dapat ditermin. Selanjutnya, Ibu Sofia melakukan pembayaran transfer sebesar Rp 140.000.000. Namun ternyata sampai Mei 2023, pembangunan yang dilaksanakan oleh CV MI berhenti sampai dengan pondasi dan dinding,” jelas Agus.

Baca juga :

Karena merasa pembangunannya terlalu lama, Sofia menghubungi pihak CV MI dan menanyakan proses pembangunannya. “Saat itu, pihak CV MI mengatakan pembangunnannya dapat berjalan kembali jika dibayarkan termin selanjutnya. Bu Sofia yang dalam posisi panik dan ingin bangunan rumahnya segera terselesaikan, akhirnya melakukan pelunasan sisa pembayaran pekerjaan pembangunan kepada CV MI sebesar Rp.163.319.356,” urainya.

Tapi ternyata, lanjutnya, setelah dilakukan pelunasan pembayaran, pembangunan tidak dilanjutkan oleh kontraktor CV MI . Padahal sesuai yang dijanjikan, Oktober ini pembangunan tersebut seharusnya sudah selesai, namun pembangunannya belum mencapai 50 persen.

“Kami menduga pihak kontraktor yang telah ditunjuk klien kami, tidak menjalankan pekerjaan pembangunan sesuai kesepakatan,” tambahnya.

Bahkan, pihaknya sudah mencoba menghubungi pihak CV MI, dengan mengirimkan undangan klarifikasi. “Kami ingin mempertanyakan kenapa pembangunan rumah yang harusnya sudah selesai 100 persen, namun belum tercapai. Hanya saja, undangan klarifikasi tersebut tidak ditanggapi. Saat ini, kami masih mengedepankan itikad baik CV MI. Oleh karena itu segera akan kita kirim somasi. Namun kalau nantinya tidak juga ada itikad baik dari CV MI, kami akan menempuh langkah hukum baik pidana ataupun perdata,” tegasnya.

Sementara itu, CV MI melalui kuasa hukumnya, Sampun Prayitno SH, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa di sini ada kesalahan transfer. “Si pemilik rumah ada kesalahan transfer kepada Wahyu Rizki, yang sudah off dari CV MI sebesar Rp 65 juta. Sampai saat ini, itu belum dikembalikan ke CV MI,” ujar Sampun.

Pihaknya menyebut, CV MI tetap ingin menyelesaikan pembangunan sesuai perencanaan dan perjanjian. “Kesalahan transfer akan diurus oleh CV MI. Itikadnya CV MI tetap ingin menjalankan sesuai perjanjian,” jelas Sampun saat dikonfirmasi Senin (09/10/2023) sore. (gie)

Pasca pencarian resmi dihentikan, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, berharap pencarian dilakukan dengan pergerakan society community. Hal itu disampaikan bupati, saat mendatangi posko pencarian di Tasikmadu.

“Diharapkan komunitas nelayan yang berada di pesisir selatan bila menemukan korban, baik dalam keadaan hidup atau sudah menjadi jenazah diharapkan bisa melakukan evakuasi terlebih dahulu. Menginformasikan sehingga selanjutnya dilakukan identifikasi,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (18/09/2023) pagi.

Sebelumnya, sebuah kapal jenis Purse Seine atau di kenal nelayan dengan Perahu Slerek berpenumpang 23 ABK mengalami Laka laut di perairan Blitar. Sebanyak 15 orang dinyatakan selamat dan 8 nelayan lainya hingga kini masih belum di temukan.

Baca juga:

“Sejauh ini posisinya (hasil pencarian) masih nihil. Secara SOP 7 hari pencarian, kemudian kemarin sempat ditambah 2 hari. Sejak hari pertama menurut keterangan teman-teman yang ada di lapangan situasi ombak tinggi dan berkabut di sekitar lokasi,” terang Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Dikatakan suami Novita Hardiny ini, kemarin sempat ada harapan karena ditemukannya mister x di perairan daerah Malang. Namun, itu diketahui bukan salah satu ABK KM Mandala asal Trenggalek yang hilang.

“Kemarin kita sempat punya harapan, karena ditemukan mister x di daerah Malang. Tetapi secara identifikasi ciri-ciri ternyata tidak ada yang identik dengan korban. Kita berharap, semoga nanti ada informasi dan info ini sudah mulai tersebar dari pesisir Trenggalek. Tentu hingga Blitar, Tulungagung hingga Malang,” imbuhnya.

Dirinya juga berharap, jika nantinya ada nelayan menemukan, boleh dilakukan evakuasi dulu kemudian akan dilakukan identifikasi oleh tim SAR gabungan. Mengingat butuh waktu untuk menempuh jarak, karena posisi kejadian di Gayasan. Kalau dari bibir laut kurang lebih sekitar 3 mil.

Meski operasinya secara resmi memang sudah ditutup, akan tetapi saat ini pihaknya bergerak secara society community. Harapannya, jika ada nelayan atau siapapun yang menemukan sesuatu bisa segera memberi info kepada yang bersangkutan.

Masih kata Bupati Arifin, langkah ke depannya dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir jatuh korban ketika terjadi Laka laut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mencoba melakukan berbagai upaya. Diantaranya, mengimbau nelayan untuk wajib pakai pelampung saat melaut.

“Karena kita baru mengusulkan anggaran baru, seperti yang saya sampaikan kemarin mereka harus terlindungi oleh pelampung. Tapi pelampungnya bukan yang berbentuk rompi, karena itu mengganggu mobilitas mereka bekerja,” tuturnya.

Nantinya pelampung itu akan seperti pelampung pinggang (sabuk). Jadi lebih simpel, kemudian bila situasi dingin bisa dilapisi jaket. Selain proteksi diri, juga perlu mengikuti BPJS Tenaga Kerja. “Saya berharap juga nelayan jangan nekat kalau dari Syahbandar mengumumkan BMKG kondisi cuaca seperti apa. Tolong sebelum melaut juga dipastikan. Karena ceritanya kemarin itu posisi mereka sudah mau pulang, kemudian tiba tiba kabut dan jarak pandang terbatas. Selanjutnya terbawa ke tepian dan dihantam ombak,” jelas Bupati Arifin. (mil/gie)