“Pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik dengan cara menunda atau memundurkan jadwal kembali mudik setelah 26 April 2023,” ujar Presiden dalam video yang diunggah pada kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (24/04/2023) tadi.

Himbauan tersebut disampaikan, menyusul data dari Kementerian Perhubungan yang memprediksi sekitar 203 ribu kendaraan setiap harinya dari arah Timur Jalan Tol Trans Jawa dan dari arah Bandung, yang akan melalui Tol Jakarta-Cikampek. Presiden menilai, jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan normal yang melewati jalur tersebut.

“Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar, dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu 53 ribu kendaraan,” imbuh Presiden.

Baca juga:

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Presiden Jokowi melanjutkan, ketentuan penundaan tersebut berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri serta pegawai badan usaha milik negara (BUMN) ataupun pegawai swasta dengan teknis aturan yang diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing. Di samping itu, Kepala Negara juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat kembali ke kota tujuan masing-masing.

“Bapak, ibu tetap hati-hati, patuhi semua aturan dan ikuti semua arahan petugas di lapangan,” lanjut Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengaku bersyukur dengan kerja sama seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat sehingga arus mudik kemarin berjalan baik. “Alhamdulillah, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya sehingga puncak arus mudik sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar,” kata Presiden. (ip/sit)

“Kebijakan ini sudah cukup lama dibahas, termasuk salah satunya rapat koordinasi di KSP pada Mei tahun lalu. Tapi kondisi Covid-19 yang tidak menentu di kedua negara membuat rencana ini tertunda beberapa kali. Jadi pembukaan travel bubble Batam-Bintan dan Singapura ini bukan keputusan sekejap mata,” tegas Febry, di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (24/01/2022).

Baca juga

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Febry mengatakan, pembukaan destinasi wisata di wilayah Batam dan Bintan Kepulauan Riau dengan penerapan travel bubble (Indonesia dan Singapura) sudah memperhatikan betul kesiapan lokasi hingga penerapan protokol kesehatan, untuk memastikan wisatawan benar-benar hanya melakukan mobilitas di wilayah yang sudah ditentukan.

Dalam hal persiapan teknis, kata dia, Bintan Resort telah memiliki Lab Tes Cepat Molekuler (TCM) yang terkoneksi ke aplikasi PeduliLindungi. Di Nongsa juga sedang proses pemberlakuan TCM. Kemudian penerapan Bluepass yang dipersiapkan untuk keperluan pelacakan bagi pekerja dan wisatawan. “Diharapkan dengan persiapan itu penyebaran Covid-19 bisa dicegah,” kata Febry.

Febry menilai, travel bubble tersebut menjadi momentum penting setelah dua tahun pariwisata di Kepulauan Riau lesu akibat pandemi. Dibukanya kembali destinasi wisata di Batam dan Bintan untuk wisatawan mancanegara, akan membuat ekonomi di dua wilayah tersebut menggeliat kembali. “Lagoi Bintan dan KEK Nongsa merupakan pusat pariwisata dan industri digital yang dapat memberikan multiplier effect yang tinggi terhadap masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai Senin (24/01/2022) ini, resmi membuka travel bubble atau pembukaan zona batas lintas negara antara Indonesia dengan Singapura, di wilayah Batam dan Bintan Kepulauan Riau. Keputusan ini diambil untuk mendorong kegiatan pariwisata di dua wilayah tersebut. Terlebih lagi, status kedua wilayah sudah level satu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi turis asing saat berkunjung di Batam dan Bintan. Diantaranya, wisatawan asing sudah mendapat vaksin dosis lengkap minimal 14 hari sebelum berangkat. Menunjukkan tes PCR negatif yang sampelnya diambil maksimal 3×24 jam, registrasi E-HAC, punya kepemilikan asuransi sebesar 30.000 dollar Singapura, serta menggunakan aplikasi PsduliLindungi dan Bluepass. (hms/gie)

“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, penurunan stunting minimal 3 persen per tahun. Karena itu, Renaksi kementerian atau lembaga bukan kegiatan yang terbatas pada memobilisasi orang dalam bentuk event tertentu saja. Tetapi, harus berupa kegiatan yang berkelanjutan dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh sasaran,” kata Brian di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (14/01/2022).

Menurut Brian, sebenarnya ada banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga untuk percepatan penurunan stunting. Dirinya mencontohkan, perawatan dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil yang mengalami gizi buruk, konseling hingga pemberian suplemen vitamin.

“Ini bentuk-bentuk intervensi spesifik,” ujarnya.

Baca juga

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Aspek lain yang juga harus menjadi perhatian, tambahnya, yakni Renaksi dalam bentuk intervensi sensitif. Seperti penyediaan air bersih dan air minum layak, sarana sanitasi, bantuan sosial, hingga pendidikan anak usia dini.

“KSP mengusulkan adanya integrasi data penerima Bansos agar keluarga yang paling tidak sejahtera yang memiliki ibu hamil, baduta dan remaja putri mendapat paket lengkap, yakni PKH, BPNT/kartu sembako, dan KIP untuk mendukung wajib belajar 12 tahun agar tidak terjadi pernikahan di bawah 21 tahun,” ungkap Brian.

Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas, Selasa (11/01/2022), Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan bahwa program penurunan stunting dijalankan dengan fokus dan tepat sasaran. Bukan seremonial hanya dengan bagi-bagi makanan tambahan dan gizi yang selalu dilakukan kementerian atau lembaga di akhir tahun.

Presiden juga menginstruksikan, percepatan penurunan stunting dilakukan secara terpadu di bawah Kemenkes dan BKKBN serta dan berbasis Satu Data Indonesia. Dengan demikian target 3 per sen per tahun dalam menurunkan angka kekerdilan pada balita bisa dicapai.

“Kepala Staf Kepresidenan menjadi anggota tim pengarah percepatan penurunan stunting. Karena stunting adalah isu nasional, yang upaya percepatan penurunan angka stungting menjadi prioritas nasional, maka KSP mempunyai tugas mengawalnya,” jelas Brian. (hms/sit)

“Apalagi mayoritas minyak goreng di pasaran adalah minyak goreng curah atau bukan kemasan yang banyak dikonsumsi masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana di toko ritel modern. Sebanyak 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana, digelontorkan dengan harga Rp 14 ribu per liter.

Hal itu, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, untuk memastikan adanya stok minyak goreng dengan harga terjangkau.

Edy mengakui, operasi pasar yang sudah dilakukan pemerintah memang belum membuat harga minyak goreng stabil karena dilakukan secara bertahap. “Memang butuh waktu. Yang terpenting masyarakat jangan panik,” tegas Edy.

Masih menurut Edy, untuk mengawal kebijakan tersebut, KSP akan melakukan monitoring pelaksanaan operasi pasar di lapangan bersama Kemendag. “Jika ada hambatan, KSP siap melakukan debottlenecking sesuai tugas dan kewenangan KSP,” tuturnya.

Baca juga

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Seperti diketahui, Berdasarkan data Kemendag per 3 Januari 2022, harga minyak goreng curah Rp 17.900 per liter. Sementara minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 18.500 per liter dan minyak goreng premium sebesar Rp 20.300 per liter.

Berdasarkan data Kemendag per 3 Januari 2022, harga minyak goreng curah sebesar Rp 17.900 per liter. Sementara minyak goreng kemasan sederhana Rp 18.500 per liter dan minyak goreng premium Rp20.300 per liter.

Kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga crude palm oil (CPO) dunia, yakni USD 1.340/MT. Selain operasi pasar, Kemendag bersama Kementerian Koordinator Perekonomian mulai merencanakan pemberian subsidi minyak goreng dengan menggunakan dana pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). (hms/sit)

Memontum Jakarta – Di tengah pandemi, media tidak hanya memberi informasi yang benar dan sahih. Sebagai pilar ke empat demokrasi, media juga dapat memainkan perannya dalam memberikan edukasi tentang Covid-19, khususnya soal vaksin dan program vaksinasi.

Salah satu faktor keberhasilan program vaksinasi MR (measles rubella) di Jawa Timur medio 2017, tidak lepas dari peran media. Sosialisasi dan edukasi yang gencar dilakukan media bersama Dinas Kesehatan Jawa Timur, membuahkan hasil dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut program imunisasi campak dan rubella atau MR masa itu.

“Media sangat membantu tugas kami, dalam melaksanakan imunisasi lewat edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Media membantu menyebarkan informasi, sehingga masyarakat bersedia untuk diimunisasi,” ujar Direktur RSSA Malang dan Ketua Tim Tracing Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur, Dr. dr. Kohar Hari Santoso, dalam dialog produktif dengan tema ‘Belajar dari Sukses Vaksin MR di Jawa Timur dan Peran Media dalam Vaksinasi’ secara daring di Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (17/11/2020).

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur ini menambahkan, pada mulanya banyak masyarakat yang menolak, akibat kurangnya informasi yang diberikan petugas kesehatan. Sehingga, banyak informasi yang salah dan tidak benar beredar di kalangan masyarakat.

“Misalnya, kemungkinan akan ada panas atau demam pasca imunisasi. Jadi, waktu itu ada kejadian seorang anak meninggal dan disebut-sebut karena habis diberi vaksin. Setelah tim ahli klinis kita turun ke lapangan, ternyata si anak sakit DBD,” kisahnya.

Selain melibatkan media, tambah dr Kohar, keberhasilan lain yang perlu dilakukan yakni pendekatan secara kultural. Keberagaman latar belakang budaya dan juga tingkat religius masyarakat di Jawa Timur, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya imunisasi MR saat itu.

“Untuk membentuk persepsi positif publik, kita akan turun ke bawah, mendatangi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh kunci. Setelah sosialisasi pada mereka dan mereka sadar akan pentingnya vaksinasi, maka biasanya mereka akan menyampaikan ke komunitas masing-masing. Tapi sebelum itu, kita melakukan peningkatan kapasitas terlebih dulu kepada petugas kita sebelum turun ke lapangan,” tambahnya.

Masih menurut dr Kohar, tidak semua upaya mereka berjalan mulus. Bahkan, di beberapa tempat tetap terjadi penolakan, sampai petugas tidak berani masuk ke daerah tersebut. “Tetapi, kita tetap melakukan pendekatan untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar. Apalagi, imunisasi itu bukan hanya MR, imunisasi rutin lainnya juga harus dilakukan dan disosialisasikan,” terangnya.

KPCPEN

Wahyoe Boediwardhana, salah seorang jurnalis dari komunitas Jurnalis Sahabat Anak, mengatakan keterlibatan media dapat dijadikan sebagai salah satu ujung tombak dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat.

“Kami yang punya concern, punya visi dan misi sama. Kami ingin membantu masyarakat, mengedukasi sesuatu yang sifatnya positif terkait edukasi anak,” ungkap Wahyoe dalam forum yang sama.

Dirinya menambahkan, dalam melakukan sosialisasi, media harus memahami karakter masyarakat di masing-masing wilayah di Jawa Timur, yang sangat beragam. Tantangan terbesar yang dihadapi para jurnalis, menurutnya adalah memerangi berita hoaks mengenai vaksin.

“Kami lebih memilih membanjiri masyarakat dengan informasi positif, informasi yang benar. Jadi kami tidak mau head to head dengan pembuat hoaks. Kami rasa ketika kami head to head dengan mereka, kami akan mengeluarkan energi yang lebih besar dan itu akan sia-sia,” terang Wahyoe.

Agar seluruh pemberitaan mengenai vaksin sampai dengan benar ke masyarakat, Wahyoe dan komunitas Jurnalis Sahabat Anak Jawa Timur, juga terus belajar, menambah ilmu dan pemahaman soal imunisasi. “Sebelum kami memutuskan menyampaikan pesan positif ke masyarakat. Kawan-kawan inilah (jurnalis) dulu yang kita pintarkan. Kita bagi ilmunya sebanyak-banyaknya,” ungkapnya.

Sampai saat ini, beragam hoaks mengenai vaksin terus membanjiri masyarakat. Karenanya, kenali ciri-ciri berita yang tidak benar dan apabila ragu, tanyakan langsung kepada ahlinya, seperti dokter dan para pakar mengenai vaksin yang terpercaya. (kpc/sit/adv)

Saniati saat diwawancarai Memontum.com di kediamananya mengatakan, biasanya tiap bulan Ia mendapatkan honor sebesar Rp 800 ribu rupiah, namun kini sudah 6 bulan honor tidak diterimanya.

“Saya merasa heran, karena tidak merasa bersalah dan bila saya salah tolong jelaskan apa kesalahan saya dan saya akan menuntut keadilan ke manajemen Puskesmas, karena honor tersebut adalah hak saya,” ujarnya.

Saniati bekerja di Puskesmas Kemuningsari lor sejak Tahun 2016 di bagian bersih bersih (Cleaning Servis). Awalnya Saniati digaji Rp 500 ribu dan setelah setahun kerja menjadi Rp 800 ribu. Kemudian ia diberhentikan, entah apa alasannya.

Sumarsih (64) salah satu keluarga menceritakan Saniati ini sudah seperti saudara. Karena ia, ikut Saniati sejak dulu di saat Sumarsih jual nasi. Setelah Sumarsih tidak jual nasi, seorang Dokter menemuinya, untuk mencari tenaga bersih – bersih di puskesmas.

“Saya bawa bu Saniati ke kantor untuk menemui Bu Dokter ternyata cocok kinerjanya bagus dan mendapatkan honor Rp 500 ribu per bulan, ” cerita Sumiarsih.

Setelah berjalan selama setahun lanjut Sumiarsih, ada kenaikan honor Rp 800 Ribu rupiah. Namun sejak bulan Januari 2019 pihak manajemen hingga saat ini belum memenuhi kewajibannya untuk membayar honor.

“Saya sangat menyayangkan dengan kebijakan manajemen yang tiba tiba memberhentikan secara sepihak dan tidak membayar honornya, padahal bidan disana masih sangat membutuhkan tenaganya,” keluhnya.

Sedangkan di Puskesmas sendiri ada 3 orang tenaga serabutan diantaranya Waker dan 2 tenaga bersih bersih.

Sementara itu saudara kandung Saniati, Abdur Rohman juga menyayangkan kebijakan tersebut.”Masak tenaga yang lama dan rajin masuknya dengan baik baik dan keluarnya terkesan tidak dihargai,” kata Abdur Rohman.

“Saya akan menuntut keadilan saudara saya, yang pertama masalah haknya harus segera dicairkan penuh selama 6 bulan, bila dalam waktu dekat ini tidak ditanggapi dan diselesaikan masalah ini akan saya laporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga kerja serta akan saya adukan ke Bupati Jember langsung, ” pungkasnya.

Sementara itu dikonfirmasi Memontum.com, Plt Puskesmas Drg Hamid Dwi S yang masih beberapa hari ini menjabat mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya permasalahan tersebut. Pihaknya akan merapatkan secara internal untuk mencari solusi terbaik.(tog/yud/oso)

DTS merupakan program yang digagas oleh Kementerian Kominfo untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia di era 4.0. program ini merupakan kesempatan emas bagi masyarakat, kerena bermafaatnya program ini maka Bupati perempuan ini menargetkan 1.500 peserta.

“Sekarang adalah yang cepat, bukan yang kuat, oleh karenanya, kita bisa cepat perubahan tumbuh, harus menggunakan IT,” ujar bupati.

Untuk mendukung itu kata Bupati, agar guru TIK se Kabupaten Jember yang hadir di pendopo bisa mendapatkan beasiswa dan mengikuti pelatihan ini, Pemerintah akan membantu perizinan kepada kepala sekolah.

“Setelah lulus dari pelatihan akan ada ujian sertifikasi Internasional, jika dibiayai sendiri mencapai Rp 15 juta, Kami ingin semua guru kompetensinya distandarkan dan ini kesempatannya,” ungkap bupati.

Pemerintah, lanjutnya, mengakomodasi pelatihan DTS ini, Bagi yang mengikuti pelatihan secara offline telah terkoordinir pemberangkatannya bersama-sama, yang bertempat di Jakarta dan Yogyakarta.

“Target untuk Jember tanpa batas, meski demikian Jember menargetkan sampai 1.500 peserta yang terdiri dari siswa, guru TIK, PNS dan masyarakat umum, ” terang orang nomor satu di Pemkab Jember ini.

Sementara itu Perwakilan dari Kementerian Komunikasi dam Informatika, Heri Abdul Aziz, menyampaikan, antusiasme dan respon dari bupati hingga menurun kepada para guru terhadap program ini dinilainya fantastis, digital Talent Scholarship ini adalah pendidikan non formal besertifikat yang berasal dari perusahaan TI yang cukup dikenal diantaranya Microsoft dan Amazon.

“Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan teknologi yang sekarang yaitu era industri yang ke 4.0,” katanya.

Pelatihan yang dilakukan untuk menunjang kompetensi yang diperlukan pada era saat ini sambung Heri Target peserta yang lulus dan mendapat sertifikat sekitar 20.000.

“Yang dilatih 25.000 secara nasional dan targetnya 20.000 ribu, Jember sendiri menjadi kabupaten yang cepat merespon program ini, Respon dari beliaunya juga bukan main sebagai pimpinan di Jember,”  pungkasnya. (yud/oso)

Memontum Jakarta—Dalam upaya melaksanakan amanat UU Pemilu, Komisi Pemilihan Umum RI melakukan proses rekruitmen komisioner pemilu sejumlah daerah yang masa baktinya akan berakhir. Diantara KPU yang masa baktinya akan habis di Jawa Timur adalah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Probolinggo.

Untuk melakukan rekruitmen, KPU RI  lebih awal menetapkan dan melantik Tim Seleksi yang akan bekerja selama dua bulan sejak pelantikan.

Bertempat di Jakarta, Senin (21/1/2019) telah dilantik Timsel untuk ke dua wilayah di Katim tersebut. Mereka yang ditetapkan dan dilantik sebagai Timsel yakni Prof. Achmad Janeiri, PhD.; Dr. Abdul Chalik, MSI, Drs. Aribowo, MSI., Nurul Barizah, SH, LLM, PhD dan Dr. Suko Widodo, MSi.

Pelantikan dipimpin langsung ketua KPU RI, Arief Budiman, SIP, MSi dan dihadiri oleh pimpinan KPU RI lainnya. Dalam sambutannya, Arief Budiman mengingatkan agar seleksi dilakukan secara profesional dan mandiri.

Ada dua hal penting yang ditandaskan. Pertama, seleksi harus dengan proses administrasi yang benar. Artinya, dokumen peserta harus lengkap dan benar. Kedua, seleksi harus bersifat subtansi yang menemukan orang orang berkualitas atau mumpuni serta bersih tanpa catatan pelanggaran moral dan etika.

“Substansi artinya proses seleksi mulai tes tulis, psikologi, kesehatan dan wawancara harus dilakukan dengan profesional,” kata Arief. (ano/yan)

]]> 74409 https://memontum.com/kota-malang-raih-penghargaan-indeks-kota-cerdas-indonesia Wed, 09 Jan 2019 23:42:38 +0000 https://memontum.com/?p=72467 Memontum Jakarta — Diawal tahun 2019, Kota Malang kembali meraih prestasi Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018 Kategori Kota Besar, Rabu (9/1/2019). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Pemimpin Umum Kompas, Budiman Tanuredjo kepada Walikota Malang Drs. Sutiaji. IKCI adalah kota yang dinilai berhasil menerapkan konsep kota cerdas atau smart city.

Total Ada 93 kota di Indonesia yang dinilai dengan serangkaian tolak ukur dimensi dan metode. Agar penilaian setara, kota-kota tersebut dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan jumlah penduduk, yaitu Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Skor penilaian berkisar dari angka 1 hingga 100. Terpilih 12 Kota, masing-masing kategori menetapkan peringkat I, II dan III.

”Kota akan menjadi tujuan terakhir dalam pergerakan manusia. Sekarang ada sekitar 50 persen penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Perkembangan yang secara alamiah terjadi itu harus disertai dengan pengelolaan kota yang mumpuni bagi warga,” kata Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy di Jakarta.

Kota Malang dalam IKCI 2018 masuk peringkat III dalam kategori Kota Besar setelah Kota Denpasar dan Kota Surakarta dengan total skor indeks 60,21 dari 6 indikator seperti lingkungan, ekonomi, pemerintahan, kualitas hidup, masyarakat dan mobilitas. Menurut survey dan penilaian, Skor tertinggi dari Kota Malang terkontribusi dari sisi dimensi masyarakat(partisipasi), kualitas hidup dan lingkungan.

Walikota Malang dalam wawancara menyampaikan bahwa penghargaan hari ini akan menjadi pemacu Kota Malang. “Goal dari kota cerdas itu kan keduanya, kota dan masyarakatnya. Pemerintah harus bisa menangkap aspirasi dari masyarakat dan pemerintah harus cerdas menyampaikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.” ujar Pak Aji sapaan akrab Walikota Malang.(hms/yan)