Pelaksanaan audiensi itu, membahas keberlanjutan pembiayaan serta penajaman sasaran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah.

Sekda Agus menjelaskan, bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 64,48 miliar untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Sementara kebutuhan riil mencapai Rp 65,76 miliar, sehingga masih terdapat selisih pembiayaan yang diharapkan dapat dipenuhi melalui penyesuaian APBD.

Namun di balik angka-angka tersebut, tambahnya, substansi yang ditekankan pemerintah daerah adalah satu hal penting, yakni tidak boleh ada warga rentan yang terputus dari layanan kesehatan hanya karena proses administrasi dan pembaruan data.

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, tetap mendapatkan akses layanan kesehatan,” ujar Sekda Agus.

Baca juga :

Dalam forum itu juga ditegaskan, bahwa pemutakhiran data PBI JKN merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan negara benar-benar tepat sasaran. Proses ini dilakukan, agar kepesertaan aktif hanya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria miskin dan rentan miskin berdasarkan data yang valid.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang perlindungan melalui mekanisme reaktivasi bagi warga yang kondisi kesehatannya membutuhkan penanganan segera, seperti penderita penyakit kronis, katastropik atau kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa. Reaktivasi tersebut dilakukan, melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, serta diajukan melalui sistem SIKS-NG sesuai ketentuan yang berlaku dan ketersediaan kuota.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat yang mengalami kendala data kependudukan, seperti NIK tidak aktif akibat belum perekaman KTP elektronik, untuk segera melakukan pembaruan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di balik seluruh kebijakan teknis tersebut, arah besar yang ingin dijaga Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah memastikan sistem jaminan kesehatan tetap berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang adil, adaptif dan berpihak pada warga yang paling membutuhkan.

Dengan pendekatan ini, pemutakhiran data tidak hanya dipahami sebagai proses administrasi, tetapi sebagai upaya memperkuat keadilan sosial dalam layanan kesehatan agar perlindungan negara benar-benar hadir bagi kelompok paling rentan di masyarakat. (kom/lmj/gie)

Hal itu, diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, saat pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Senin (25/05/2026) tadi. Diuraikan Sekda Agus, bahwa kualitas pemerintahan saat ini tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang baik.

“Kalau pemerintah lambat memberi informasi, isu bisa berkembang cepat di media sosial. Karena itu komunikasi publik harus responsif dan informatif,” terangnya.

Hal utama yang ingin dibangun Pemerintah Kabupaten Lumajang, tambahnya, adalah menjadikan publikasi pemerintah sebagai sumber informasi resmi yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Sekaligus, tentunya menangkal berkembangnya informasi yang tidak utuh.

Baca juga :

Pemerintah memandang, lanjutnya, publikasi yang baik bukan hanya menyampaikan kegiatan seremonial. Namun, juga menghadirkan informasi yang menjelaskan kebijakan, pelayanan, dan kondisi riil pemerintah kepada masyarakat secara terbuka.

Karena itu, ungkap Sekda Agus, seluruh perangkat daerah diminta aktif memperbarui informasi publik, memperkuat dokumentasi pelayanan dan membangun pola komunikasi yang lebih adaptif melalui media resmi pemerintah. Mengingat, masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui komunikasi yang cepat dan dapat dipercaya.

Sekda Agus juga mengapresiasi, capaian Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berhasil meraih kategori Badan Publik Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, tantangan komunikasi publik ke depan akan semakin kompleks, sehingga pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan kemampuan komunikasi publik.

“Melalui penguatan kapasitas PPID tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap publikasi pemerintah dapat menjadi jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di era digital,” ungkapnya. (kom/lmj/sit)

Dalam momen itu, sebanyak 651 jamaah yang tergabung dalam Kloter 100 dan 101, diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Keberangkatan ini, menandai selesainya proses pemberangkatan CJH asal Lumajang tahun 2026. Dalam suasana dini hari yang hening itu, isak tangis keluarga mengiringi langkah para jemaah yang bersiap menjalankan rukun Islam kelima ini.

Bupati Indah Amperawati mengatakan, bahwa para jamaah tidak hanya berangkat untuk menunaikan ibadah pribadi, tetapi juga membawa amanah doa bagi daerah. Pemerintah menitipkan harapan, agar para jamaah turut mendoakan Lumajang agar senantiasa diberi keberkahan, keselamatan dan kemajuan.

“Alhamdulillah, malam ini kita kembali memberangkatkan tamu-tamu Allah SWT dari Kabupaten Lumajang. Saya bersama Mas Yudha, mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, serta kembali ke Tanah Air dengan predikat haji dan hajjah yang mabrur,” ujarnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, keberangkatan haji selalu menghadirkan ikatan batin antara masyarakat dengan para jamaah. Di tengah tangis haru keluarga, terdapat doa kolektif yang dipanjatkan agar para jamaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar sekaligus membawa keberkahan bagi kampung halaman.

Dirinya juga mengingatkan, akan pentingnya menjaga kebersamaan selama di Tanah Suci. Para jamaah diminta saling membantu, menjaga kesehatan dan mengikuti arahan petugas pendamping agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar.

Diketahui, total jamaah haji asal Kabupaten Lumajang tahun ini tercatat 1.256 orang yang terbagi dalam 4 Kloter. Sebelumnya, Kloter 98 dan 99 telah diberangkatkan sehari sebelumnya. Sementara, dua jamaah cadangan turut diberangkatkan melalui Kloter 97 untuk menggantikan calon jamaah yang menunda keberangkatan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri, pelayanan haji bukan sekadar memastikan administrasi dan transportasi berjalan tertib, tetapi juga menjaga nilai sosial dan spiritual yang menyertai proses keberangkatan. Tradisi melepas jamaah sendiri, menjadi bentuk penghormatan kepada warga yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

Melalui momentum ini, Lumajang meneguhkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya dilakukan melalui program dan kebijakan, tetapi juga melalui ikhtiar batin masyarakat yang menitipkan harapan kepada para jamaah untuk dipanjatkan di tempat yang penuh keberkahan. (kom/lmj/gie)

Bahkan, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, juga menjelaskan bila pemerintah daerah membuka ruang kerja sama yang lebih luas bagi organisasi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam berbagai program lintas perangkat daerah. Itu karena, pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif generasi muda, terutama dalam isu-isu strategis seperti penurunan stunting, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan pariwisata, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

“Saya membuka pintu selebar-lebarnya bagi PMII untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Banyak program di perangkat daerah yang bisa dikerjakan bersama pemuda untuk mendukung pembangunan,” kata Bupati Lumajang.

Kebijakan ini, ujarnya, menandai penguatan model pembangunan partisipatif, di mana organisasi mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai ruang kaderisasi dan diskursus intelektual. Namun, juga menjadi mitra implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Dalam konteks pembangunan nasional, tambahnya, pelibatan organisasi kepemudaan dinilai penting untuk memperkuat kualitas pembangunan berbasis sumber daya manusia. Pemerintah menilai, generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Baca juga :

Bupati Indah menjelaskan, keterlibatan pemuda menjadi semakin penting karena sejumlah indikator pembangunan Lumajang menunjukkan tren positif yang memerlukan penguatan keberlanjutan. Pemerintah daerah mencatat, prevalensi stunting turun dari sekitar 30 persen menjadi 19 persen, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,5 persen pada 2024 menjadi 5,35 persen pada 2025.

Di sektor pariwisata, Lumajang juga mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan Air Terjun Tumpak Sewu, yang menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif lokal. Capaian tersebut, membutuhkan dukungan lebih luas dari kalangan muda agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada birokrasi, tetapi juga didorong oleh partisipasi sosial yang lebih kuat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, membuka ruang kolaborasi dengan organisasi mahasiswa. Sehingga, kaderisasi di kampus dapat terhubung dengan praktik pembangunan di masyarakat.

Pendekatan ini, ujarnya, sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan generasi muda sebagai pilar penguatan demokrasi partisipatif, inovasi sosial dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah berharap organisasi kemahasiswaan dapat menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis gotong royong. (kom/lmj/sit)

Diuraikannya, tantangan di era digital tidak hanya terletak pada kemampuan menguasai teknologi. Namun, juga bagaimana generasi muda mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

“Teknologi harus tumbuh bersama karakter dan akhlak yang baik. Karena kecerdasan tanpa nilai moral, maka dapat kehilangan arah,” ujarnya.

Baca juga :

Bunda Indah menjelaskan, bahwa kegiatan robotika tidak hanya melatih kemampuan teknis, tetapi juga membentuk disiplin, tanggung jawab, kerja sama dan etika dalam proses belajar. Melalui pendekatan ini, Pemkab Lumajang berharap pengembangan teknologi di kalangan generasi muda dapat menjadi bagian dari pembangunan manusia yang utuh, yakni cerdas secara intelektual sekaligus kuat secara moral dan sosial.

“Dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat, penguatan karakter menjadi penting agar generasi muda tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kemampuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kita ingin melahirkan generasi yang tidak hanya pintar teknologi, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian, dan tanggung jawab dalam menggunakan ilmunya,” katanya. (kom/lmj/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran daerah perlu dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel, agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. “Seluruh penggunaan anggaran harus berjalan sesuai aturan, agar pemerintahan tetap transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik, menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi dan sinergi antar lembaga perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran perlu terus dijaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat,” imbuh Wabup Yudha.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan sesuai regulasi. “Koordinasi yang baik menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal,” urainya.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Lumajang bersama DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan secara profesional. Sehingga, mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. (kom/lmj/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dan menindaklanjuti secara administratif guna memastikan penegakan disiplin berjalan sesuai ketentuan. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh aparatur menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, pengawasan dan pembinaan harus diperkuat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Kamis (30/04/2026) tadi.

Sebagai bentuk penguatan sistem, Bupati Indah juga menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan internal secara paralel. Langkah ini, bertujuan menjaga tata kelola kepegawaian tetap berjalan tertib, sekaligus memberikan kepastian dalam proses pembinaan aparatur.

Selain itu, Pemkab Lumajang mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara bertahap terhadap ASN, sebagai bagian dari upaya deteksi dini. Pada tahap awal, ratusan pegawai telah mengikuti pemeriksaan guna memastikan kondisi kerja yang sehat dan produktif.

“Kegiatan ini adalah bagian dari ikhtiar membangun lingkungan kerja yang sehat. Kami ingin aparatur tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki kesadaran menjaga diri dan lingkungan,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam pelaksanaan penguatan ini, juga mendapat dukungan dari Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, yang menilai bahwa langkah preventif dan edukatif menjadi kunci dalam membangun sistem birokrasi yang tangguh. “Pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga pembinaan dan edukasi. Ini penting agar aparatur memiliki pemahaman yang utuh dan mampu menjaga integritasnya secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, bahwa kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan. “Ini adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan profesional,” imbuhnya.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah daerah berencana memperluas program ini ke seluruh perangkat daerah (PD), dengan tetap mempertimbangkan kesiapan anggaran dan kebutuhan prioritas. Selain penguatan internal, Pemkab Lumajang juga akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memperkuat upaya pencegahan di tingkat yang lebih luas.

Melalui langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan birokrasi yang semakin sehat, profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga integritas di tengah tantangan sosial yang terus berkembang. (kom/lmj/sit)

Salah satunya, tentunya melalui penguatan pendidikan vokasi berbasis nilai. Hal itu tercermin, dalam gelaran C2 Fest SMKN 2 Lumajang, di yang diselenggarakan di Alun-alun Lumajang, Sabtu (25/04/2026) tadi.

“Pembangunan SDM harus melampaui orientasi jangka pendek, seperti penyerapan tenaga kerja dan diarahkan pada pembentukan karakter yang menjadi fondasi keberlanjutan. Kita tidak hanya menyiapkan anak-anak untuk bekerja, tetapi untuk menjadi manusia yang berintegritas, berakhlak dan memiliki jati diri,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Menurutnya, dalam lanskap global yang semakin kompetitif, banyak negara menghadapi tantangan serupa. Yaitu, bagaimana menjaga keseimbangan antara peningkatan kapasitas ekonomi dan penguatan nilai-nilai sosial.

“SDM yang unggul secara teknis, tetapi lemah dalam karakter, berisiko menimbulkan persoalan baru, mulai dari rendahnya etika kerja hingga rapuhnya kohesi sosial. Di sinilah, pentingnya integrasi antara pendidikan keterampilan dan pendidikan karakter,” tambahnya.

Kegiatan C2 Fest, menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mulai diterapkan. Siswa tidak hanya menampilkan kemampuan di bidang pariwisata dan seni, tetapi juga membawa nilai-nilai budaya lokal dalam setiap penampilannya, mulai dari bahasa daerah, ekspresi seni, hingga sikap yang mencerminkan etika dan kesantunan.

Baca juga :

Hal ini, menegaskan bahwa budaya bukan sekadar warisan, tetapi aset strategis yang dapat memperkuat identitas sekaligus daya saing. “Dalam sektor pariwisata, misalnya, keunggulan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam, tetapi juga oleh kekayaan budaya dan kualitas interaksi manusia yang menyertainya. Wisatawan tidak hanya mencari tempat, tetapi pengalaman dan pengalaman tersebut dibentuk oleh karakter masyarakatnya.

Kalau kita ingin bersaing, kita tidak boleh kehilangan jati diri. Justru di situlah kekuatan kita,” terang Bupati Indah.

Lebih jauh, tambahnya, penguatan moral dan budaya juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan (trust), faktor yang semakin penting dalam ekonomi modern. Dunia usaha dan industri, itu tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembangunan SDM berbasis karakter bukan hanya relevan secara sosial, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang nyata.

Pemerintah Kabupaten Lumajang mendorong pendekatan ini, melalui sinergi pendidikan, keluarga dan masyarakat, agar nilai-nilai tersebut tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif jangka panjang, strategi ini menjadi investasi penting.

SDM yang kuat secara karakter, ungkapnya, akan lebih adaptif menghadapi perubahan, lebih tahan terhadap tekanan global, serta mampu menjaga keberlanjutan pembangunan. C2 Fest menjadi penanda, bahwa arah pembangunan tersebut telah dimulai, bahwa Lumajang tidak hanya membangun manusia yang produktif, tetapi juga manusia yang berakar dan berkarakter.

Dari Lumajang, pesan ini menjadi relevan, daya saing sejati tidak hanya dibangun dari keterampilan, tetapi dari nilai. Dan masa depan pembangunan akan sangat ditentukan oleh manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan berbudaya. (kom/lmj/gie)

Melalui agenda Market Sounding, pemerintah daerah berhasil menarik minat 18 investor potensial, Kamis (16/04/2026) lalu. Ketertarikan ini, menjadi indikator kuat bahwa Selokambang memiliki nilai ekonomi yang layak dikembangkan secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Langkah membuka kemitraan ini, menandai perubahan pendekatan dalam pembangunan daerah. Bahwa, pemerintah tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada anggaran publik, melainkan mengundang keterlibatan sektor swasta untuk mempercepat pengembangan.

Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Lumajang, Galih Permadi, menegaskan bahwa skema kolaborasi menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi Selokambang yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat. “Selokambang memiliki brand yang kuat. Dengan dukungan mitra yang tepat, pengembangannya bisa lebih cepat dan terarah,” kata Galih, Minggu (19/04/2026) tadi.

Dalam skema ini, pemerintah berperan sebagai pembuka jalan dan penjaga arah kebijakan, sementara investor menjadi akselerator pembangunan melalui dukungan modal, teknologi dan manajemen. Sinergi tersebut, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas infrastruktur, layanan wisata, serta daya tarik destinasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, Selokambang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga secara ekonomi. Sebagai aset daerah, Selokambang memiliki posisi strategis dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun lebih dari itu, pengembangannya diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Ketika destinasi berkembang, aktivitas ekonomi di sekitarnya ikut bergerak. Pelaku usaha kecil, sektor jasa, hingga transportasi akan mendapatkan manfaat langsung dari meningkatnya kunjungan wisatawan,” imbuhnya.

Baca juga :

Pemerintah Kabupaten Lumajang melihat potensi ini sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Pariwisata tidak lagi dipandang sebagai sektor pendukung, tetapi sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Untuk itu, pendekatan jemput bola dilakukan guna memastikan investor yang terlibat memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai. Seleksi mitra dilakukan secara ketat agar pengembangan berjalan sesuai dengan visi jangka panjang daerah.

Ke depan, Selokambang ditargetkan mampu bertransformasi menjadi destinasi wisata berstandar nasional dengan pengelolaan profesional. Peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama agar mampu bersaing dengan destinasi lain.

Namun, pemerintah memastikan bahwa transformasi ini tetap menjaga nilai historis dan karakter lokal yang menjadi kekuatan utama Selokambang. Modernisasi dilakukan tanpa menghilangkan identitas. Langkah ini mencerminkan arah baru pembangunan pariwisata di Lumajang, yakni kolaboratif, adaptif dan berorientasi pada dampak ekonomi nyata.

Dengan membuka ruang investasi dan memperkuat kemitraan, Selokambang kini bergerak menuju peran yang lebih besar, bukan sekadar destinasi wisata, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dari wisata lokal, Selokambang diarahkan menjadi mesin ekonomi daerah yang mampu menggerakkan aktivitas masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi Lumajang secara berkelanjutan. (kom/gie)