Perwakilan Ponpes, KH Muhdlar Abdullah, menyampaikan kedatangannya untuk meminta penyelesaian pendirian Indomaret tersebut. “Kami minta tidak diteruskan. Kami ingin permasalahan ini diselesaikan dengan cara elegan,” ujarnya.

Kiai Muhdar mengatakan, di Kecamatan Palengaan, 20 tahun silam sudah ada komitmen masyayikh dengan tokoh bahwa tidak boleh gerai pertokoan modern ini berdiri. “Kami ingin gerai Indomaret ini tidak diteruskan. Karena kami berikhtiar mengembangkan UMKM,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, menyatakan pengurusan perizinan Indomaret melalui pusat. Tetapi, jika masyarakat menolak, maka tidak bisa dilanjutkan. “Saya salut ketika ada apa-apa melalui audiensi. Saya mohon waktu, saya klarifikasi dulu, yang jelas Indomaret itu tidak bisa dilanjutkan,” ujarnya.

Baca juga :

Kiai Kholil-sapaannya menugaskan pihak Kadisperindag Pamekasan untuk berkomunikasi ke pihak Indomaret. “Ada tahapan-tahapan, kami menugaskan Kadisperindag, dengan waktu 24 jam, kami akan memberikan kepastian,” sambungnya.

Kepala Disperindag Pamekasan, Muharram, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti desakan alumni Ponpes dan tokoh masyarakat Palengaan tersebut. “Kami akan tindaklanjuti, usulan tokoh masyarakat Palengaan. Sudah kami komunikasi ke Indomaret cuma belum ditanggapi,” jelasnya.

Terpisah, Tim Perizinan Indomaret Madura, Bowo, menyampaikan bahwa semua prosedur sudah dilakukan jauh sebelum pendirian Indomaret tersebut dikerjakan. “Cek sertifikat sudah atas nama pemilik sendiri. Persetujuan lingkungan sudah. Sudah ada 10 orang sekitar gerai menyetujui, sudah bersedia tanda tangan. Kepala Desa sudah, mendatangi tokoh ulama terdekat sudah,” ujarnya.

Kata Bowo, setelah selesai diurus dan tidak ada masalah, pihaknya kemudian membawa pemilik tanah ke notaris. “Baru dibawa ke notaris, lalu dilakukan penyewaan dan pengerjaan. Prosesnya diurus jauh sebelum di bangun,” terangnya. (azm/gie)

Dalam momen itu, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa acara tersebut untuk meluaskan jangkauan pelaksanaan kepada masyarakat. “Pasar Murah ini sifatnya meluaskan jangkauan kepada masyarakat, agar daya beli mereka mudah-mudahan semakin terjangkau. Kita terus keliling melakukan penjangkauan, memaksimalkan penguatan daya beli masyarakat melalui pasar murah ini,” kata Gubernur Jatim.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pelaksanaan kegiatan Pasar Murah tersebut pihaknya juga melibatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). ” Ada UKM yang selalu mendampingi dari semua Pasar Murah. Ini juga untuk menguatkan UKM dimana saja berada. Kita berharap, UKM kita naik kelas,” tambahnya.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan, bahwa harga pada kegiatan Pasar Murah ini lebih murah dibandingkan harga normal di toko ataupun di pasar. “Seperti daging ayam Rp 39 ribu, sementara di kita dijual Rp 32 ribu. MinyaKita Rp 16 ribu, kita jual Rp 13 ribu, gula Rp 17.300, kita jual Rp 14 ribu,” jelasnya. (azm/gie)

Yayasan yang berpusat di Kabupaten Pamekasan, itu sebelumnya didirikan pada 23 Desember 2023 dan sempat meraih dua rekor Muri. Dua rekor Muri ini, pertama belanja gratis terbanyak dan pembagian set pakaian busana terbanyak untuk anak yatim di Indonesia.

Baca juga :

Ali Zainal mengatakan, bahwa keputusan pembubaran diambil berdasarkan hasil musyawarah bersama jajaran pengurus dan pimpinan pusat yayasan. “Dengan segala kerendahan hati, kami segenap pengurus BIP menyampaikan permohonan maaf kepada relawan dan seluruh masyarakat Madura dan Indonesia pada umumnya. Bahwa mulai detik ini, BIP dibubarkan. Terhitung sejak tanggal 15 Juli 2026,” ujarnya.

Menurutnya, perjalanan khidmat BIP secara resmi telah sampai pada garis akhir perjuangan. “Setiap awal memiliki akhir dan setiap pertemuan akan menemui perpisahan yang telah digariskan Nya. Kami memohon keikhlasan dan dimaafkannya segala kekhilafan selama yayasan ini berdiri. Semoga seluruh sumbangsih, peluh dan kebaikan yang telah kita ukir bersama dicatat sebagai amal jariyah yang terus mengalir di sisi-Nya,” tambahnya. (azm/gie)

Dalam edukasi itu, peserta mendapatkan pemaparan langsung mengenai cara kerja industri hulu Migas, mulai dari proses eksplorasi hingga produksi, mekanisme kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan SKK Migas, hingga pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di wilayah Madura. Kegiatan yang mengusung tema ‘Memperkuat Sinergi SKK Migas – MedcoEnergi bersama Insan Media Madura dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional’ ini, menjadi forum dialog dua arah antara industri dan media untuk membahas perkembangan sektor hulu Migas, tantangan komunikasi publik, serta pentingnya penyampaian informasi yang akurat, objektif dan berimbang kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut, dihadiri Senior Manager Relations dan Security Offshore Medco Energi, Ary Dwipermana, Manager Field Relations dan Community Enhancement East Java, Hartono, Manager Media Relations Medco E&P, Danof Daniel, serta Perwakilan SKK Migas Jabanusa. Dalam kegiatan itu, Ary Dwipermana menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang telah terjalin dengan insan media di Sumenep, Pamekasan dan Sampang. Menurutnya, kehadiran Medco Energi di perairan Selat Madura tidak terlepas dari dukungan masyarakat, pemerintah daerah dan media yang selama ini menjadi jembatan informasi antara industri dan publik.

Baca juga :

“Wilayah Madura adalah bagian penting dari operasi kami di Jawa Timur. Semakin baik masyarakat memahami bagaimana industri hulu Migas bekerja, apa manfaatnya, bagaimana pengawasannya dan apa saja program yang kami jalankan bersama masyarakat, maka semakin kuat pula fondasi kami untuk beroperasi secara aman dan berkelanjutan. Di situlah peran insan media menjadi sangat berarti,” ujar Ary.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, dalam sambutannya mengatakan bahwa media merupakan mitra strategis dalam meningkatkan literasi publik mengenai industri hulu Migas. Menurutnya, informasi yang akurat, objektif dan berimbang akan membantu masyarakat memahami karakteristik industri hulu Migas yang padat modal, padat teknologi dan berisiko tinggi, sekaligus kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan ketahanan energi nasional.

“Kami mengapresiasi peran rekan-rekan media yang selama ini menghadirkan informasi akurat, objektif dan berimbang. Kami berharap ruang komunikasi antara SKK Migas, KKKS dan insan media terus terjaga sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai industri hulu Migas serta manfaatnya bagi bangsa,” kata Anggono. (azm/gie)

Bassra menyoroti, beberapa poin krusial sebagai bentuk respons terhadap perkembangan sosial terkini. Maklumat itu, seperti yang dirilis pada Jumat (10/07/2026) lalu.

Ketua Bassra Madura, RKH Mohammad Rofi’i Baidhowi, menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas meluasnya fenomena perilaku penyimpangan seksual dalam segala bentuknya. “Menurut para ulama, kecenderungan tersebut secara individual merupakan penyakit sosial dan mental yang tidak boleh dibiarkan, melainkan harus disembuhkan melalui jalur rehabilitasi yang tepat,” ujarnya, Minggu (12/07/2026) tadi.

Dirinya juga mengatakan, bahwa Bassra mendukung fatwa MUI dan Perpres 111/2025. Disamping sebagai pijakan hukum dan moral, Bassra juga menyatakan dukungan penuh terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014.

Baca juga :

“Fatwa tersebut mengharamkan secara mutlak hubungan sesama jenis (homoseksual, gay, lesbian), sodomi, pencabulan, hingga pedofilia, serta mengategorikannya sebagai tindakan kriminal (jarimah),” terangnya.

Selain itu, Bassra juga mengapresiasi langkah strategis pemerintah dengan mendukung penuh Perpres Nomor 111 Tahun 2025. Aturan tersebut, diketahui mengategorikan LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer yang nyata terhadap kedaulatan, ketahanan nasional, serta moralitas bangsa.

Masih menurutnya, guna memberikan kepastian hukum, para ulama Madura menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah dan DPR RI segera merancang dan mengesahkan undang-undang pidana tersendiri bagi pelaku LGBT. Kendati mendorong sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kriminalitas seksual, Bassra tetap menekankan pentingnya aspek kemanusiaan. Pemerintah diminta untuk memfasilitasi sarana rehabilitasi medis dan psikologis yang memadai bagi individu yang ingin sembuh dari penyimpangan tersebut.

“Pernyataan sikap ini ditandatangani langsung oleh jajaran pengurus Bassra di Pamekasan sebagai komitmen nyata dalam menjaga moralitas dan masa depan generasi bangsa,” imbuhnya. (azm/gie)

“Kegiatan Jumat bersih ini bertujuan untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ini juga menjadi atensi Presiden dalam rangka Indonesia Asri,” kata Bupati Kholilurrahman.

Baca juga :

Dirinya mengatakan, bahwa kegiatan ini berkolaborasi dengan TNI, Polri, kecamatan, lurah, hingga tingkat RT/RW untuk mendorong kembali semangat gotong-royong yang mulai hilang di tengah-tengah masyarakat. “Kita ingin menghidupkan kembali semangat gotong-royong. Dulu kita punya (gotong-royong, red) namun sekarang mulai bergeser, yang menonjol individualistis. Hari ini terlihat sekali semangatnya, hingga tingkat RT/RW,” imbuhnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda Panempan ini juga mengungkapkan, ingin menjaga infrastruktur pemerintah yang ada agar tetap terjaga, bersih, asri dan terawat di tengah anggaran-anggaran yang terjadi saat ini. “Dalam keterbatasan keadaan anggaran seperti sekarang, kami memperbaiki sisi-sisi yang lain. Sehingga ada keseimbangan, Pamekasan tetap baik dan tetap maju,” tambahnya. (azm/gie/adv)

Bupati Kholilurrahman mengatakan, bahwa jamaah haji Pamekasan agar bisa berfokus pada ibadah dan menjaga kesehatan dengan baik. “Kesabaran dan menjaga kesehatan harus dijaga betul,” katanya.

Kiai Kholil juga meminta agar jamaah haji harus berfokus pada ibadah wajib dan jangan sampai berfokus pada ibadah sunnah. Hal tersebut, demi menjaga fisik selama di Tanah Suci.

“Jangan sampai jamaah haji Pamekasan mengesampingkan yang wajib demi ibadah yang sunnah,” tambahnya.

Baca juga :

Kiai Kholil juga berharap, agar Kementrian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Pamekasan benar-benar menjaga pelayanan jamaah haji Pamekasan. “Terutama juga pendamping haji, jangan sampai saya mendengar pelayanannya jelek,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kemenhaj Pamekasan, Abdul Halim, menyampaikan bahwa pada pelepasan tersebut, semua calon jamaah haji hadir. “Dari 4 Kloter, semua jamaah Alhamdulillah hadir pada pelepasan hari ini,” tuturnya.

Abdul Halim mengatakan bahwa tahun ini, Kemenhaj bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) rutin melakukan pengecekan kepada jamaah yang dianggap kurang sehat. “Kami bekerja sama dengan Dinkes sudah melakukan pengawasan pada jamaah yang kurang sehat,” imbuhnya. (azm/gie/adv)

Orang nomor satu di pemerintahan Bumi Gerbang Salam itu, dalam audiensinya turut didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sahrul Munir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Plt Kepala Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida). Disampaikan Bupati Kholilurrahman, bahwa pertemuan ini merupakan bagian krusial dari rangkaian program penilaian Local Service Delivery Improvement Project (LSDP), karena Pamekasan telah sukses menjadi salah satu nominator dari 45 kabupaten dan kota se-Indonesia, untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis model ekonomi sirkuler.

“Langkah ini diambil sebagai respon cerdas dan taktis terhadap dinamika fiskal daerah, terutama dalam menghadapi tren penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” katanya.

Dirinya juga menambahkan, keikutsertaan Kabupaten Pamekasan dalam LSDP, merupakan bagian dari strategi pembiayaan kreatif agar tetap mampu menjalankan proyek infrastruktur vital tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD konvensional. Namun dengan mengoptimalkan pendanaan eksternal dan dukungan teknis internasional dari Bank Dunia melalui Kemendagri.

Baca juga :

Bupati Kholilurrahman menjelaskan bahwa selain fokus pada pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir, diantaranya juga membahas tentang upaya penguatan Program Water Energy Food Security for Regional Integrated Development (WEFSRID). Program ini, menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur irigasi strategis yang diproyeksikan mampu menciptakan ketahanan pangan, energi dan udara secara mandiri.

“Sinergi antara LSDP dan WEFSRID menjadi bukti keseriusan Pemkab Pamekasan dalam menyiapkan fondasi pembangunan yang kokoh, baik melalui penyediaan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penguatan regulasi, maupun pemberdayaan kelembagaan berbasis komunitas untuk menjaga operasionalisasi pemusnahan,” jelasnya.

Bupati Kholilurrahman juga mengungkapkan, partisipasi inisiatif berskala nasional ini diposisikan sebagai solusi jangka panjang dalam menjawab isu strategis lingkungan, sekaligus meningkatkan ketangguhan daerah melalui transformasi tata kelola yang lebih sistematis dan efisien. Pihaknya menargetkan, penurunan risiko bencana secara signifikan, seperti pencegahan banjir dan pencemaran minimal.

“Langkah besar ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga lincah secara finansial dan berkelanjutan untuk masa depan,” tambahnya. (azm/gie/adv)

Merespons PP tersebut, guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Prof Umi Supraptiningsih, menyambut baik atas langkah tepat yang telah diambil oleh pemerintah. Tujuannya, agar tayangan yang ditonton anak dibatasi.

“Saya menanggapi positif sekali, karena memang sejak lama kami berharap bagaimana tayangan-tayang digital yang dikonsumsi anak-anak di bawah umur itu bisa dilakukan pembatasan,” katanya, Senin (30/03/2026) tadi.

Dirinya menjelaskan, bukan tanpa alasan mengapa PP Tunas harus diberlakukan. Hal ini melihat, kondisi di lapangan tentang persoalan anak, baik yang menjadi korban atau pelaku banyak dilatarbelakangi karena penggunaan media sosial (Medsos).

“Jadi mereka dipengaruhi oleh tayangan-tayangan yang ada di Medsos, baik itu tayangan yang dia peroleh dari Youtube, Tiktok atau Facebook,” jelasnya.

Baca juga :

Koordinator Divisi Hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA dan KB Kabupaten Pamekasan ini juga mengatakan, bahwa akhir-akhir ini dikejutkan dengan kasus anak yang membunuh ibunya lantaran tayangan yang telah ditonton. “Kenapa melakukan itu, karena banyak tayangan yang seringkali dia tonton. Banyak juga tayangan video yang tidak memberikan edukasi kepada anak-anak,” tambahnya.

Prof Umi juga mengatakan, bila atas tayangan tersebut, perilaku anak kini melewati batas kewajaran. Seperti halnya berani membunuh, berani kepada orang tua hingga perilaku bullying.

“Sehingga perilaku anak di luar kewajaran, berani kepada orang tua, kemudian melakukan bullying kepada temannya. Itu karena, banyak tayangan yang dia tonton sehari-hari tanpa ada pembatasan disitu,” ungkapnya.

Dirinya berharap, atas pemberlakuan PP ini, pemilik platform media digital juga mematuhi aturan dengan melakukan tindakan pembatasan tayangan pada anak. “Dan mohon maaf, orang tua juga tidak selektif, tidak bisa mendampingi 100 persen tentang tayangan yang di tonton oleh anak-anak kita. Jadi dengan adanya PP Tunas, saya sangat berharap sekali ini harus sukses,” paparnya.

Ditambahkannya, di balik aturan dan pemilik platform yang harus mematuhi tersebut, orang tua juga harus memastikan tayangan yang ditonton oleh anak sangatlah layak. “Karena disitu orang tua harus betul-betul memastikan bahwa tayangan yang ada ditonton anak itu layak,” imbuhnya.

Dirinya berharap, dengan pemberlakuan PP Tunas, maka dapat menekan angka peristiwa yang dilakukan oleh anak hingga melampaui batas kewajaran. “Semoga ini sukses dan saya terus terang sangat mendukung sekali karena kekerasan terhadap anak maupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak ini melampaui batas kewajaran,” tambahnya. (azm/gie)