Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, mengatakan seluruh hewan kurban tersebut disalurkan ke masjid, musala, pondok pesantren, yayasan hingga Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang tersebar di 24 kecamatan, mulai 25 hingga 26 Mei 2026. “Penyalurannya dua hari berturut-turut, karena supaya tidak terlalu lama waktunya antara disalurkan dengan ketika penyembelihan,” kata Bupati Rusdi, Rabu (27/05/2026) tadi.

Dijelaskan Bupati Rusdi, bahwa penyaluran hewan kurban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah, untuk berbagi kebahagiaan sekaligus memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat. Dirinya berharap, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Baca juga :

“Semoga hewan kurban yang disalurkan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat yang menerima,” tambahnya.

Lebih lanjut Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan ini menegaskan bahwa penyaluran dilakukan secara merata agar manfaat kurban bisa dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Termasuk, di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

“Semoga manfaat, daging kurban bisa dirasakan masyarakat. Diharapkan bisa memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di momentum hari besar keagamaan,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Gelaran Pasar Murah ini, dilaksanakan selama dua hari, yaitu mulai 25 Mei hingga 26 Mei 2026 (besok, red). Sementara selama pelaksanaan berlangsung, masyarakat dipersilahkan datang dan membeli kebutuhan bahan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran pada umumnya.

Salah satunya, seperti beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp 55 ribu, beras premium Rp 70 ribu, gula Rp 14 ribu per 1 kg. Kemudian, juga ada Minyakita Rp 14 ribu perliter, minyak premium Rp 17 ribu, bawang merah 250 gram dijual Rp 8 ribu, bawang putih per 250 gram Rp 6 ribu, telur ayam Rp 22 ribu dan bahan pokok lain.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni, mengatakan dalam Pasar Murah ini, pemerintah menyediakan Sembako dengan harga terjangkau sesuai dengan harga di tingkat distributor. “Contohnya telur ayam per kilogramnya sekarang Rp 24 ribu, ada yang sampai Rp 26 ribu. Tapi kita di sini jual Rp 22 ribu. Gula juga begitu, di pasaran sekarang itu Rp 17.500 tapi kita jual Rp 14 ribu,” jelasnya.

Dalam gelaran Pasar Murah ini, Pemkab Pasuruan menggandeng sejumlah pihak. Diantaranya, seperti Bulog, Rajawalinusindo, DKP3, hingga pihak lain yang mensupport kegiatan ini.

Baca juga :

“Matur nuwon kami sampaikan untuk semua pihak yang telah mensupport Pasar Murah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab selain Sembako, Pemda juga menghadirkan produk-produk khas UMKM dan IKM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tujuannya, tentu tidak lain untuk semakin memperkenalkan produk kepada masyarakat di seluruh wilayah se-Kabupaten Pasuruan.

“Pemerintah daerah juga memfasilitasi UMKM dan IKM untuk bisa mengenalkan produk-produk buatannya. Mulai dari Mamin, kerajinan tangan sampai produk home made atau barang-barang perabotan rumah tangga,” ujarnya.

Lebih lanjut Yudha menegaskan, bahwa digelarnya Pasar Murah juga merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di semua pasar. Khususnya, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H.

“Harapannya, keberadaan Pasar Murah bisa membantu masyarakat untuk menekan gejolak harga di pasar dan membantu masyarakat dalam menjangkau Sembako dengan harga yang ringan di kantong,” ungkapnya. (kom/puj/gie)

Rapat tersebut, dihadiri pejabat dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Bappenas dan direksi PT SMI. Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, hadir langsung untuk memaparkan pentingnya rumah sakit ini agar dapat dibangun secepatnya.

Menurutnya, wilayah Selatan Kabupaten Pasuruan mencakup 10 kecamatan dengan lebih dari 502 ribu penduduk yang tinggal di kawasan lereng pegunungan. Selama ini, warga di daerah tersebut harus menempuh jarak yang jauh jika membutuhkan layanan kesehatan rujukan, karena RSUD terdekat ada di Kecamatan Bangil dan Kecamatan Grati.

“Selama ini, masyarakat di sana kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan rujukan yang cepat karena jarak yang cukup jauh ke RSUD Bangil maupun RSUD Grati,” kata Bupati Rusdi, dalam paparannya.

Baca juga :

Rencananya, tambah Bupati, RSUD baru ini akan dibangun dekat Exit Tol Purwodadi. Sehingga, akan mudah dijangkau serta cepat dalam menangani kedaruratan, termasuk kecelakaan di jalan Tol maupun jalan umum. Rumah sakit ini, juga dirancang sebagai pusat rujukan bencana untuk kawasan Gunung Bromo, Arjuno dan Kawi.

“Kami juga merencanakan fasilitas helipad di rumah sakit ini untuk evakuasi medis lewat udara, baik bagi warga maupun wisatawan yang membutuhkan pertolongan darurat di kawasan pegunungan,” jelas Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan.

Sementara untuk dana pinjaman tersebut, akan digunakan untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan, dengan tenor 10 tahun menggunakan skema khusus, karena melewati masa jabatan kepala daerah. “Ruang fiskal APBD kita memang sedang ketat. Sebagian besar anggaran sudah terserap untuk gaji pegawai PPPK dan Program BPJS, ditambah penerimaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang terus menurun. Maka pinjaman ini menjadi solusi terbaik agar pembangunan rumah sakit tetap bisa berjalan,” jelas Mas Rusdi.

Sementara itu, perwakilan kementerian menyambut baik pengajuan dan mengapresiasi kesiapan Pemkab Pasuruan. Mengingat, dokumen pendukung seperti studi kelayakan dari Universitas Airlangga, desain teknis (DED), hingga lahan sudah siap.

Bahkan, jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap, proses evaluasi serta persetujuan ditargetkan selesai dalam 15 hari kerja. Dengan perkembangan yang positif ini, proses lelang dan pembangunan RSUD Purwodadi, diharapkan segera berjalan demi pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Pasuruan. (kom/puj/gie)

Sejumlah dokter hewan, dalam momen itu dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan ante mortem. Yakni, prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Sementara selama pemeriksaan, tim mengamati kondisi fisik luar hewan meliputi mata, hidung, mulut, bulu, kulit dan suhu tubuh, serta memastikan hewan dapat berdiri dan berjalan dengan normal.

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kabupaten Pasuruan, Muhammad Syaifi, mengatakan pemeriksaan ante mortem penting untuk dilakukan. Terutama, untuk memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

“Penyakit ternak masih ada seperti penyakit mulut dan kuku yang masih harus kita waspadai dan penyakit menular lainnya. Selain itu, kelayakan ternak untuk bisa digunakan sebagai hewan kurban atau tidak harus diperhatikan, dilihat poel tidaknya dan lainnya,” jelasnya.

Baca juga :

Menurut Syaifi, total ada 100 orang petugas dan pengawas hewan qurban se-Kabupaten Pasuruan selama pemeriksaan ante mortem maupun post mortem pada H+3 Hari Raya Idul Adha. Untuk melaksanakan pemeriksaan ante mortem, para petugas dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, apron dan lainnya.

“Jadi kami bentuk Tim Pengawas Hewan Kurban. Ada 100 orang yang kita sebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan selama pemeriksaan hewan kurban,” imbuhnya.

Dari dua lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan.

“Setelah kita periksa bersama, di lapak pertama ada 10 ekor sapi dan 28 ekor kambing. Sudah diperiksa dokter hewan dan petugas dengan hasil semuanya sehat dan kami berikan surat keterangan kesehatan hewan,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang pemilik lapak hewan kurban, Irfan, mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut, separuhnya telah terjual dengan harga mulai Rp 2,5 juta sampai Rp 4,5 juta untuk 1 ekor kambing, serta Rp 20 juta untuk 1 ekor Sapi Bali.

“Sudah laku separuh dengan harga mulai dari Rp 2,5 juta sampai Rp 4,5 juta untuk kambing dan Rp 20 juta an ke atas untuk Sapi Bali,” terangnya. (kom/puj/gie)

“Deklarasi dan penandatanganan pakta integritas hari ini menjadi simbol sekaligus komitmen bersama bahwa Pemkab Pasuruan bertekad mewujudkan pelaksanaan SPMB yang transparan, obyektif, berkeadilan, akuntabel dan tanpa diskriminasi,” kata Bupati Rusdi.

Dirinya juga meminta, tidak boleh ada praktik titipan, pungli, manipulasi data ataupun bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan murid baru. “Semua anak harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Kepada seluruh kepala sekolah, panitia, operator dan seluruh jajaran pendidikan, Bupati Rusdi juga meminta agar selalu memegang teguh integritas dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Bangun komunikasi yang baik. Sampaikan informasi secara terbuka dan layani masyarakat dengan profesional dan humanis,” paparnya.

Baca juga :

Perlu diketahui, pelaksanaan SPMB jenjang SMP Negeri dilaksanakan secara online melalui Aplikasi SPMB. Seluruhnya tanpa dipungut biaya sepeserpun dan melalui empat jalur, yakni prestasi, afirmasi, mutasi dan domisili.

Untuk tahap pertama (jalur prestasi, afirmasi dan mutasi), pendaftarannya dilaksanakan pada tanggal 08 hingga 12 Juni 2026 dan pengumumannya di tanggal 13 Juni 2026 serta daftar ulang di tanggal 15 hingga 18 Juni 2026 di jam kerja. Kemudian tahap kedua (jalur domisili), pendaftarannya mulai 19 hingga 24 Juni 2026 dan pengumumannya 25 Juni 2026, serta daftar ulang mulai 26 – 30 Juni 2026 di jam kerja.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Tri Krisni Astuti, berharap kepada para orang tua agar tidak khawatir putra-putrinya tidak dapat bersekolah. Sebab, Pemerintah memastikan akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa.

“Kata Pak Bupati, jangan khawatir tidak bisa sekolah, apalagi para orang tua yang masih cemas. Tak terkecuali bagi siswa kurang mampu, harus tetap bisa sekolah, tidak boleh ada alasan karena kendala ekonomi,” ujarnya. (kom/puj/gie)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Rakhmat Syarifudin, menjelaskan bahwa pelatihan itu akan dilaksanakan selama sebulan penuh, terhitung 18 Mei hingga 26 Juni 2026. Untuk tahun ini, total ada delapan paket pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi industri di Kabupaten Pasuruan. Diantaranya, seperti forklift, las, operator CNC, teknik kelistrikan, tata rias serta pembuatan roti dan kue.

Selama mengikuti pelatihan, tambahnya, para peserta mendapatkan fasilitas mulai dari uang transport, BPJS Ketenagakerjaan, tas, seragam, sepatu dan uji kompetensi. “Total peserta ada 64 orang yang belum pernah mengikuti pelatihan dan sudah dinyatakan lolos seleksi assesment beberapa waktu lalu. Sebulan penuh dilatih sampai punya basic skill,” jelasnya.

Rakhmat menjelaskan bahwa tujuan digelarnya pelatihan PBK gelombang kedua, semata-mata untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, khususnya pencari kerja yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Sehingga, akan menjadi kompeten dan berdaya saing.

Baca juga :

“Selama 30 hari, para peserta akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman pelatihan ketenagakerjaan oleh intsruktur profesional. Dengan tujuan agar memiliki skill bagus ketika dinyatakan selesai pelatihan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Yudha berharap kepada seluruh peserta agar fokus mengikuti pelatihan mulai awal sampai selesai. Sehingga ketika mendapatkan sertifikat, para peserta setidaknya memiliki dokumen yang bisa dijadikan pegangan untuk melamar pekerjaan sesuai klasifikasinya.

“Gunakan waktu pelatihan dengan sungguh-sungguh dan kami harapkan menjadi calon tenaga kerja yang tidak hanya ahli, namun punya karakter dan integritas tinggi,” harapnya.

Dengan dilaksanakannya pelatihan PBK tahap kedua, setidaknya dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan serta mendorong terwujudnya link and match antara lembaga pelatihan dan dunia industri.

“Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan terus mendukung dan memfasilitasi upaya seluruh peserta pelatihan dalam meraih masa depan yang lebih baik,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Adapun jamaah pertama yang wafat, adalah Komariah. Jamaah tersebut meninggal dunia saat berada di Madinah, pada 26 April 2026. Selanjutnya, Abdul Wahid dari Kloter 7 SUB, yang meninggal di Mekkah pada 7 Mei 2026. Kemudian, jamaah atas nama Jumaiyah binti Abdul Ghofur, juga dilaporkan meninggal di Mekkah pada 13 Mei 2026. Sementara satu jamaah lainnya, Abdul Kohar dari Kloter 6 SUB, meninggal dunia di Pasuruan setelah sempat mengalami gangguan kesehatan sebelum keberangkatan.

“Sebanyak tiga jamaah meninggal dunia di Saudi Arabia dan satu jamaah meninggal di Pasuruan, atau sebelum keberangkatan haji,” ujarnya.

Gus Anis-sapaan akrab Plt Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pasuruan, ini menegaskan bahwa pihaknya terus memantau kondisi para jamaah melalui petugas Kloter dan laporan dari tim pendamping di Arab Saudi. “Kami terus memantau kondisi jamaah dari ketua Kloter maupun pembimbing, dokter dan perawat yang mendampingi seluruh jamaah selama di Tanah Suci Makkah dan Madinah,” imbuhnya.

Khusus untuk jamaah yang meninggal di Pasuruan, Gus Anis menjelaskan bahwa almarhum sebelumnya telah masuk dalam rombongan keberangkatan. Namun karena kondisi kesehatannya menurun, hingga harus dirawat di Rumah Sakit Haji dan akhirnya dipulangkan ke rumah setelah dinyatakan boleh rawat jalan oleh dokter.

“Beliau sempat pulang ke rumah, namun kembali mengeluhkan kondisi kesehatannya dan dirawat di rumah sakit daerah hingga akhirnya wafat di Pasuruan,” terangnya.

Baca juga :

Sementara itu, di tengah suhu ekstrem di Kota Mekkah yang mencapai 44 derajat celsius pada siang hari dan 30 derajat celsius pada malam hari, pihak Kemenhaj mengingatkan seluruh jamaah untuk lebih disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Ahmad Marzuki mengimbau para jamaah, khususnya asal Pasuruan Raya, untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan alat pelindung diri, serta membawa kartu nusuk sebagai identitas resmi jemaah haji. “Kami berharap seluruh jamaah tetap menjaga diri dan kesehatan, memakai APD, serta selalu membawa nusuk agar dapat memasuki wilayah Masjidil Haram maupun area layanan bus,” katanya.

Sementara itu, untuk jamaah asal Kota Pasuruan yang tergabung bersama Kloter Kabupaten dan Kota Malang, dilaporkan seluruhnya dalam kondisi sehat. Sebanyak 379 jamaah disebut telah tiba dan menjalankan ibadah dengan baik di Tanah Suci.

“Kami berharap seluruh jamaah diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Dan bagi jamaah yang telah wafat, semoga husnul khotimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” imbuhnya.

Di sisi lain, dokter yang menangani jamaah haji Kabupaten Pasuruan dari Kloter 6, dr Sugioni Adi, menjelaskan ada satu jamaah yang meninggal dunia atas nama Jumaiyah, warga Kademungan, Kecamatan Kejayan. Dilaporkan, wafatnya jamaah berusia 67 tahun tersebut sempat membuat kaget jamaah lainnya. Sebab, almarhumah tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Bahkan, pagi hari sebelum wafat sempat membuatkan teh hangat untuk suaminya.

“Pagi ya beraktivitas seperti biasa. Beliau malah cuci baju suaminya. Kemudian setelah sarapan, beliau berpamitan mau tidur sebentar ke suaminya. Mudah-mudahan husnul khotimah,” ungkapnya. (kom/puj/gie)

Gelaran yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara bupati dan camat se-Kabupaten Pasuruan, itu guna menjalankan roda pemerintahan. Termasuk, kegiatan tersebut juga sebagai bentuk apresiasi kepada beberapa camat yang memasuki masa purna.

Adapun camat yang memasuki masa purna tugas, diataranya Camat Grati, Nanang Puji Laksono, Camat Kejayan, Wijaya Sugianto, Camat Gondaang Wetan, Bambang Soehartono dan Camat Nguling, Rokhman. Sementara dalam arahannya, Bupati Rusdi menegaskan pentingnya peran camat sebagai perpanjangan tangan bupati di wilayah masing-masing.

Dirinya mengapresiasi dedikasi para camat, yang selama ini telah membantunya menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah. “Terima kasih karena sudah membantu saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Karena camat sebagai kepanjangan tangan dari bupati,” kata Bupati Rusdi.

Baca juga :

Dirinya juga mengingatkan, bahwa dinamika dalam pemerintahan adalah hal yang wajar. Setiap pergantian kepemimpinan, seluruh jajaran harus mampu menyesuaikan diri dengan gaya dan arah kebijakan kepala daerah yang baru.

“Tiap 5 tahun sekali akan ganti pimpinan, semua harus menyesuaikan kepada kepala daerah masing-masing. Mulai dari bupati, wakil bupati, Sekda, asisten, staf ahli, Kepala OPD, camat sampai ke staf semua harus sesuai ritmenya. Kalau tidak pasti tidak akan berjalan dengan bagus,” tegasnya.

Bupati Rusdi juga mendorong para camat, untuk tidak segan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. Baik itu melalui koordinasi langsung maupun melalui grup komunikasi yang ada.

Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan juga menekankan akan pentingnya penyederhanaan alur komunikasi, agar setiap persoalan dapat ditangani dengan cepat dan tepat. “Intinya kita sederhanakan, adminnya dari Pak Camat. Saya sampaikan kepada camat, agar kalau ada kesulitan apapun tetap disampaikan. Saya juga mengajak seluruh jajaran, untuk bekerja semaksimal mungkin sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Kabupaten Pasuruan,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Pertemuan yang dilakukan ini, juga menjadi langkah strategis Pemkab Pasuruan, untuk memastikan rancangan regulasi daerah dapat segera memenuhi seluruh aspek harmonisasi yang dipersyaratkan sebelum masuk tahap penetapan dan pengundangan. Pelaksanaan konsultasi tersebut, dipimpin langsung Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo bersama Ketua Tim P3D, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan. Sedangkan dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Baca juga :

“Pertemuan ini bertujuan agar proses penyempurnaan rancangan peraturan dapat dilakukan secara proporsional tanpa menghambat kebutuhan regulasi di daerah. Selain itu, Pemkab Pasuruan juga mengharapkan adanya saran dan masukan lebih lanjut dari Kanwil agar rancangan Peraturan Bupati dapat dinyatakan telah memenuhi aspek harmonisasi. Sehingga, dapst segera dilanjutkan ke tahap penetapan serta pengundangan,” kata Bupati Rusdi.

Langkah ini, merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bawah kepemimpinan Mas Rusdi, dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus, menjamin kualitas serta kepastian hukum bagi masyarakat. (kom/puj/gie)