Bupati Sokhiatulo Laia dalam keterangannya menegaskan bahwa kehadirannya dalam acara pembukaan PRSU 2026 itu, merupakan wujud nyata komitmen untuk mempererat hubungan antar daerah sekaligus mendukung penuh program strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dirinya juga menekankan, akan pentingnya sinergi yang solid demi kemajuan bersama.

“Kehadiran kami di sini adalah bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bapak M Bobby Afif Nasution. Kami percaya, dengan hubungan yang erat antar pemerintah daerah, pembangunan di Sumut akan berjalan lebih maksimal,” ujarnya kepada Memontum.com.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, bahwa ajang bergengsi ini dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk memamerkan keunggulan daerah. Dalam kesempatan itu, Pemkab Nias Selatan juga menghadirkan berbagai potensi unggulan mulai dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga produk UMKM.

“PRSU ini adalah panggung emas bagi kami. Ini kesempatan terbaik untuk memperkenalkan secara luas apa yang kami miliki kepada masyarakat, pengunjung, hingga calon investor,” tambahnya.

Terkait harapan dari partisipasi ini, Bupati Sokhiatulo Laia berharap promosi yang dilakukan dapat menarik minat lebih banyak wisatawan dan investor. Sehingga, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati hadir dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Amsarno S Sarumaha, Kepala Dinas Pariwisata Angreini Dachi, serta para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Nias Selatan. Sementara pembukaan PRSU 2026 sendiri, dihadiri oleh sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara, pimpinan instansi vertikal, serta para pelaku usaha. (thl/gie)

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, mengatakan bahwa sebelumnya Kota Malang telah mengusulkan sekitar 900 unit RTLH untuk mendapatkan bantuan pemerintah pusat. Namun, kuota yang semula disetujui hanya sekitar 674 unit.

“Pak Wali sudah menyiapkan datanya sekitar 900 sekian rumah. Sampai kemarin yang terverifikasi karena kuota hanya 674. Nah, sekarang setelah Pak Menteri datang, usulan tambahan itu langsung di-ACC,” ujar Wawali Ali, seusai mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jalan KH Malik Dalam, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Jumat (03/07/2026) tadi.

Dikatakan Wawali Ali, tambahan kuota sebanyak 154 unit tersebut akan semakin memperluas cakupan penerima manfaat program BSPS pada tahun ini. Dirinya menyebut, seluruh usulan yang diajukan telah melalui proses verifikasi administrasi oleh Pemkot Malang sebelum disampaikan ke pemerintah pusat.

Baca juga :

“Tidak semua rumah tidak layak huni dapat langsung diusulkan sebagai penerima bantuan. Salah satu syarat utama adalah status legalitas tanah yang harus jelas agar memenuhi ketentuan program. Untuk yang kami ajukan sudah diverifikasi. Mulai dari legalitas tanah hingga persyaratan administrasi lainnya. Kalau legalitasnya belum jelas, tentu tidak bisa kami usulkan,” jelasnya.

Wawali Ali menambahkan, program BSPS diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4. Pemkot Malang juga memprioritaskan rumah dengan kondisi paling memprihatinkan dan berdampak terhadap kesehatan penghuninya.

“Rata-rata penerimanya desil 1 sampai desil 4. Yang kami prioritaskan adalah masyarakat yang kondisinya paling membutuhkan, mulai dari aspek kesehatan hingga kelayakan huni rumahnya,” tuturnya.

Wawali Ali berharap, dengan tambahan kuota dari Kementerian PKP dapat membantu Pemkot Malang mempercepat penanganan RTLH, sehingga semakin banyak warga yang dapat menikmati hunian yang layak.

“Tentu kami berterima kasih karena tambahan kuota ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Semakin banyak usulan yang disetujui, semakin besar pula peluang mewujudkan Kota Malang yang layak huni,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

Baca juga :

Turut hadirnya Bupati Sokhiatulo Laia dalam gelaran ini, tidak lain sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Salah satunya, dalam memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan, sekaligus menyuarakan kepentingan daerah dalam penyusunan kebijakan nasional.

“Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyambut baik wadah yang disediakan Apkasi guna menyampaikan pandangan dan usulan agar revisi undang-undang nantinya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Bupati Sokhiatulo Laia. (thl/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa keikutsertaan Kota Malang dalam Rakernas APEKSI bukan sekadar menghadiri agenda tahunan. Namun, mencari berbagai peluang kerja sama yang dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan daerah.

“Ini menjadi kesempatan bagi kami Pemkot Malang untuk menjalin sinergi dan kerja sama dengan daerah lain. Kita bisa saling belajar dan bertukar informasi untuk mewujudkan pembangunan yang maksimal di berbagai bidang,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (01/07/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa tantangan pembangunan perkotaan semakin kompleks sehingga penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi lintas daerah. Berbagai inovasi yang lahir di kota lain dapat menjadi referensi untuk diterapkan di Kota Malang, begitu pula sebaliknya.

Baca juga :

“Sehingga, harapannya dari jejaring yang terbangun selama Rakernas tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama konkret yang memberikan dampak bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain mengikuti forum diskusi, Pemkot Malang juga mempromosikan potensi daerah kepada pemerintah kota lain. Produk unggulan UMKM seperti keramik Dinoyo, Batik Malang, hingga miniatur Topeng Malang diperkenalkan sebagai bagian dari upaya membuka peluang kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tidak hanya itu, sejumlah forum tematik yang digelar dalam Rakernas juga menjadi perhatian Pemkot Malang. Forum ketahanan pangan, lingkungan hidup, hingga pengembangan generasi muda dinilai selaras dengan arah pembangunan Kota Malang.

“Tujuan akhirnya tentu adalah kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, kita ingin menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas sehingga Kota Malang semakin Mbois Berkelas,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu, mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen dalam memperkuat perlindungan anak melalui kolaborasi lintas sektor bersama masyarakat. “Alhamdulillah, Kota Malang mendapatkan prestasi yang luar biasa sebagai juara pertama pencegahan perkawinan anak tingkat Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan penghargaan bagi Pemerintah Kota Malang dan hasil sinergi seluruh perangkat daerah, komunitas, serta masyarakat,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Keberhasilan tersebut, tambahnya, tidak lepas dari berbagai inovasi yang dijalankan Pemkot Malang, diantaranya Musrenbang Tematik Anak dan program RT Berkelas. Melalui Musrenbang Tematik Anak, dapat memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan mereka.

Sementara RT Berkelas menjadi sarana edukasi di tingkat lingkungan mengenai pengasuhan, perlindungan anak, serta pencegahan perkawinan anak berbasis masyarakat. “Tentu kami akan terus memperkuat kolaborasi dan inovasi agar setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, belajar dan meraih masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa capaian tersebut bukan menjadi tujuan akhir, tetapi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program perlindungan anak. “Komitmen kami bersama Mas Wakil Wali Kota, pencegahan perkawinan anak tetap menjadi salah satu prioritas. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat Kota Malang untuk terus menjaga agar tidak terjadi perkawinan anak,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh CPNS yang dilantik menjadi PNS maupun pengangkatan ke dalam jabatan fungsional (Jabfung). Dirinya berharap, para pegawai selalu dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri secara berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Pasuruan.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pegawai yang baru saja dilantik. Pengangkatan ini merupakan pengakuan atas kompetensi dan kapasitas yang dimiliki. Walau demikian, janganlah cepat berpuas diri karena perkembangan informatika dan tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi haruslah diikuti dengan peningkatan kompetensi, kinerja dan loyalitas,” katanya.

Baca juga :

Tidak lupa, orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Pasuruan ini berpesan agar seluruh pegawai selalu dapat memegang teguh nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yaitu, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

“Implementasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Junjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta membangun budaya kerja yang produktif melalui kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan, Fathurrahman, mengatakan bahwa total ada 117 CPNS yang dilantik menjadi PNS Pemkab Pasuruan. Keseluruhannya, adalah berasal dari rekruitmen formasi tahun 2024.

Selain CPNS menjadi PNS, ada juga 16 CPNS yang sudah bekerja di Pemkab Pasuruan, namun belum dilantik sebagai PNS dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional sebanyak 43 pegawai. “Jadi yang dilantik hari ini, ada yang CPNS formasi tahun 2024, tapi ada yang baru saja menerima SK pengangkatan, serta pengangkatan dalam jabatan fungsional,” jelasnya. (kom/puj/gie)

Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa Pasar Murah menjadi langkah nyata Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi. “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, mengendalikan inflasi, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat,” kata Gubernur Jatim.

Baca juga :

Dalam momen itu, Bupati Sanusi memberikan apresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Program Pasar Murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Bupati Malang.

Seusai meninjau Pasar Murah, Gubernur Khofifah bersama Bupati Sanusi melanjutkan peninjauan dengan mengunjungi SPBU Karanglo di Kecamatan Singosari. Kunjungan itu dilakukan, untuk memastikan ketersediaan BBM, khususnya Solar bersubsidi.

Dari hasil pemantauan sekaligus dialog dengan pengelola SPBU serta para pengemudi, diketahui bahwa pasokan solar dilaporkan telah kembali stabil dan distribusinya berjalan normal. Sementara pelaksanaan peninjauan sendiri, menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Malang, dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di daerah. (pro/gie)

Perlu diketahui, Kabupaten Jember menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten di Indonesia, yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat dalam program percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi modern melalui dukungan investasi. Sementara Sidak tersebut dilakukan, sebagai bagian dari tindak lanjut atas rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern yang akan segera direalisasikan di Kabupaten Jember.

Dalam keterangannya, Gus Fawait -sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tantangan yang telah berlangsung lama dan membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh serta berkelanjutan. “Persoalan sampah ini sudah berlangsung cukup lama. Hari ini bukan saatnya mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana kita bersama-sama menghadirkan solusi. Alhamdulillah, Jember mendapat kepercayaan menjadi salah satu daerah yang memperoleh investasi pengelolaan sampah. Ini merupakan langkah besar untuk mewujudkan sistem penanganan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan,” kata Bupati Jember.

Dirinya juga menjelaskan, investasi yang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun tersebut, akan digunakan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern yang mampu mengubah sampah menjadi energi listrik dan produk bernilai ekonomi. Tentunya, dengan konsep ramah lingkungan.

Baca juga :

Sementara untuk pembangunannya, direncanakan mulai Agustus – September 2026 dan ditargetkan rampung pada April 2028. Dirinya juga menyampaikan, bahwa kehadiran fasilitas tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan persampahan di Kabupaten Jember, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, Jember juga memiliki peluang menjadi wilayah penyangga pengelolaan sampah bagi kabupaten di sekitarnya, apabila kapasitas pengolahan telah terpenuhi.

Bupati Fawait juga menegaskan, bahwa keberhasilan program ini tetap membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Perubahan pola pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi salah satu kunci utama, terutama melalui kebiasaan memilah sampah organik dan non organik sejak dari rumah, serta pengelolaan mandiri di lingkungan usaha, pendidikan dan fasilitas pelayanan publik.

“Sebesar apa pun investasi yang masuk dan secanggih apa pun teknologi yang digunakan, keberhasilannya tetap membutuhkan dukungan masyarakat. Mulai dari hal sederhana seperti memilah sampah sejak dari rumah akan sangat membantu proses pengelolaan ke depan,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengapresiasi sinergi tersebut, karena dinilai mampu mengkolaborasikan program strategis nasional dengan program unggulan Pemkot Malang. Kolaborasi itu, tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga menciptakan manfaatkan ekonomi melalui pengelolaan sampah berbasis warga.

“Saya mengapresiasi kolaborasi dan sinergi antara program strategis nasional dan program RT Berkelas yang di sini bisa diaplikasikan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu, saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) KKMP di Kelurahan Tulusrejo, Sabtu (27/06/2026) tadi.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Wahyu juga meninjau langsung penggunaan alat pencacah sampah organik yang merupakan hasil usulan warga melalui program RT Berkelas. Sampah organik tersebut, diolah menjadi pupuk kompos, kemudian dipasarkan melalui KKMP Tulusrejo.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu, menurutnya, tidak hanya berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Namun, juga mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah bagi warga.

“Melalui kolaborasi ini, pengelolaan sampah di tingkat RT tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih, tetapi juga menghasilkan pupuk yang dipasarkan melalui KKMP sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Wali Kota Wahyu menilai, keberadaan KKMP tidak hanya menjadi wadah pengembangan ekonomi kerakyatan, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan pembangunan lingkungan dan penguatan ketahanan ekonomi warga. “Saya juga mengapresiasi langkah KKMP Tulusrejo yang mengembangkan berbagai unit usaha sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung implementasi program RT Berkelas,” imbuhnya. (rsy/sit)