Pelaksanaan studi tiru yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, Fahmi AHZ, merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Turut mendampingi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, M Sjaiful Efendi, Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kristiana Ruliani, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), Sugeng Wiyanto, serta beberapa pejabat.

Dalam kunjungan itu, rombongan Pemkab Probolinggo disambut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Fransiskus Bagus Panuntun, bersama jajaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.

Wabup Fahmi menyampaikan apresiasi, atas sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Kota Madiun. Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar pemerintah daerah, tetapi juga sarana bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan pasar.

“Kami dari Pemkab Probolinggo, hari ini melakukan studi tiru ke Pemkot Madiun dalam rangka melihat sistem elektronifikasi dan digitalisasi pasar yang ada di Kota Madiun. Kami ingin belajar karena pengelolaan pasar di Kota Madiun termasuk salah satu yang terbaik di Jawa Timur,” kata Wabup Fahmi.

Dirinya juga menjelaskan, penerapan sistem elektronifikasi dan digitalisasi pasar, diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan PAD di tengah keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi banyak daerah. “Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak masukan berkaitan dengan pengelolaan pasar. Mudah-mudahan melalui elektronifikasi dan digitalisasi ini dapat meningkatkan PAD sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelasnya.

Baca juga :

Wabup Fahmi juga menambahkan, optimalisasi retribusi pasar tidak semata-mata ditujukan untuk menambah pendapatan daerah, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi para pedagang dan masyarakat. “Retribusi yang dibayarkan para pedagang, harus kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik. Pasarnya semakin bersih, nyaman dan aman, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang,” terangnya.

Pemkab Probolinggo, tambah Wabup Fahmi, saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola pasar, mulai dari validasi data pedagang hingga mendorong pemanfaatan sistem pembayaran yang lebih modern dan mudah diakses masyarakat. Namun demikian, dirinya mengakui penerapan sistem yang diterapkan Kota Madiun, memerlukan penyesuaian dengan karakteristik wilayah Kabupaten Probolinggo yang memiliki cakupan lebih luas.

“Karena berbicara kota dan kabupaten tentu memiliki karakter yang berbeda. Kami akan memulai penataan secara bertahap, dimulai dari beberapa pasar di sekitar ibu kota kabupaten sebelum diterapkan secara lebih luas,” tambahnya.

Wabup Fahmi berharap, hasil studi tiru tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi dapat melahirkan berbagai inovasi dan praktik baik yang mampu diterapkan di Kabupaten Probolinggo. “Kami berharap sepulang dari sini tidak hanya membawa dokumentasi atau foto bersama, tetapi juga membawa ide, inspirasi dan praktik-praktik baik yang bisa diterapkan di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Fransiskus menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Madiun terus melakukan berbagai inovasi, untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional di tengah perubahan pola belanja masyarakat. Menurutnya, penguatan ekosistem pasar dilakukan melalui pengembangan sistem digital, penataan kawasan perdagangan, pemberdayaan pelaku UMKM hingga menghadirkan ruang kreatif bagi generasi muda.

“Yang kami kejar bukan hanya retribusi, tetapi bagaimana ekosistem pasar itu hidup. Ketika pasar ramai dan masyarakat nyaman, maka roda perekonomian akan bergerak dengan sendirinya,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Kota Madiun dapat terus terjalin guna mewujudkan tata kelola pasar yang semakin modern, transparan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (kom/pro/sit)

Ketua Pengadilan Agama Se Koordinator Wilayah Malang, Nurul Maulidah, mengatakan bahwa diskusi hukum tersebut merupakan upaya meningkatkan kapasitas aparatur peradilan agama agar mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional, berkeadilan dan berintegritas. “Kegiatan ini, merupakan ikhtiar kami untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur peradilan agama. Berbagai inovasi telah kami lakukan, hingga hari ini meluncurkan sembilan inovasi layanan dari tujuh Pengadilan Agama se-Koordinator Wilayah Malang. Semua itu, merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Nurul.

Dirinya juga menambahkan, inovasi yang diluncurkan, diharapkan mampu mempercepat akses pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan agama.

Sementara itu, Wali Kota Aminuddin menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Probolinggo, sebagai tuan rumah kegiatan diskusi hukum. Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota dan Pengadilan Agama selama ini telah melahirkan berbagai inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Hampir setiap forum koordinasi pembangunan selalu dihadiri Pengadilan Agama. Dari sinergi tersebut lahir berbagai inovasi seperti ‘Amin Sigap’ untuk pencegahan perkawinan anak dan Top Cerdik yang membantu pemberdayaan perempuan pascaperceraian. Program-program ini, terbukti memberikan dampak positif bagi perlindungan perempuan dan anak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wali Kota Aminuddin.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, melalui kolaborasi lintas sektor, angka permohonan dispensasi kawin di bawah usia 19 tahun terus ditekan melalui pendampingan keluarga yang melibatkan Pengadilan Agama, Dinas Sosial, DP3A, pemerintah kelurahan hingga RT/RW. Upaya tersebut, turut mengantarkan Kota Probolinggo meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori Utama.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Aminuddin juga mempromosikan berbagai potensi Kota Probolinggo, pada sekitar 130 peserta dari tujuh daerah yang hadir. Menurutnya, kegiatan berskala regional seperti ini memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, perhotelan, kuliner hingga pelaku UMKM.

“Kami menyambut baik apabila kegiatan seperti ini kembali dilaksanakan di Kota Probolinggo. Selain memperkuat kolaborasi antarinstansi, kegiatan ini juga memberikan multiple effect terhadap perekonomian daerah. Kami ingin setiap tamu yang datang tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi juga menikmati kuliner, destinasi wisata, dan keramahan masyarakat Kota Probolinggo,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Zulkarnain, menegaskan bahwa diskusi hukum yang dilaksanakan secara maraton di tujuh koordinator wilayah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas putusan dan pelayanan peradilan agama. “Diskusi hukum bukan untuk mencari pembenaran, melainkan mencari kebenaran. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar selama dilandasi argumentasi ilmiah. Dari hasil diskusi inilah nantinya akan lahir rekomendasi serta buku ilmiah yang menjadi bagian dari peringatan 50 tahun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,” jelasnya.

Selain penandatanganan nota kesepakatan, kegiatan juga diisi dengan launching sembilan inovasi layanan dari tujuh Pengadilan Agama se-Koordinator Wilayah Malang, sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Peluncuran sembilan inovasi layanan Pengadilan Agama se-Koordinator Wilayah Malang itu, diresmikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bersama Wali Kota Probolinggo dan Ketua Koordinator Wilayah Malang.

Momentum tersebut, menjadi penegasan komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan hukum yang adaptif, inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rangkaian kegiatan sendiri, ditutup dengan diskusi hukum bertajuk ‘Penguatan Wawasan Keilmuan dan Kompetensi Teknis Yudisial yang Berkeadilan dalam Mewujudkan Peradilan Agama Bermartabat’ bersama Penyaji PA Kab. Malang dan PA Bangil. (kom/pro/sit)

Melalui pelaksanaan penandatanganan kerja sama itu, kontan membuat Pemkot Probolinggo tercatat sebagai daerah pertama di Jawa Timur, yang menginisiasi kerja sama lebih awal sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi antar lembaga dalam menyongsong pesta demokrasi tahun 2029.

Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo, Sonhadji, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menjadi landasan hukum sekaligus operasional dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029 secara lebih berkualitas dan terencana. “Melalui kerja sama ini, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan penuh mulai dari aspek pendanaan, penyediaan fasilitas hingga integrasi program guna menyukseskan seluruh tahapan pemilu mendatang,” katanya.

Menurut Sonhadji, fokus utama dari kemitraan tersebut adalah memperkuat sinergi antarinstansi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan dimulainya kesepakatan ini, Kota Probolinggo berupaya membangun pondasi demokrasi yang kokoh melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menelaah berbagai rencana pembaruan sistem Pemilu nasional, termasuk skema pemisahan jadwal pemilihan tingkat nasional dan daerah sebagaimana perkembangan regulasi terbaru. Dirinya juga menyinggung, akan pentingnya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan oleh partai politik sesuai amanat konstitusi, sekaligus menegaskan bahwa KPU terus mempersiapkan diri menghadapi revisi Undang-Undang Pemilu dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah pusat guna memastikan kepastian hukum.

Di tingkat daerah, lanjut Radfan, sinergi dengan pemerintah kota akan diarahkan pada peningkatan literasi demokrasi dan partisipasi pemilih yang lebih substansial. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas serta pendidikan pemilih bagi generasi muda.

Baca juga :

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Probolinggo atas dukungan sarana dan prasarana yang selama ini diberikan. Ke depan, kami berharap status gedung kantor yang saat ini digunakan dapat dihibahkan menjadi aset resmi KPU agar operasional kelembagaan semakin optimal dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029,” katanya.

Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin menegaskan penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu. Menurutnya, komunikasi yang baik antar instansi menjadi kunci agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

“Pemkot Probolinggo siap memberikan dukungan penuh demi terselenggaranya Pemilu 2029 yang aman, tertib dan berkualitas. Sinergi yang kuat antarpemerintah harus terus dibangun untuk menjaga stabilitas politik serta menjamin kelancaran transisi kepemimpinan di masa mendatang,” ujarnya.

Wali kota juga menekankan, akan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai kendala administratif, termasuk persoalan lahan dan regulasi yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Seluruh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan diminta untuk ikut berperan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik dan penguatan demokrasi.

Penandatanganan nota kesepahaman ini, menjadi bukti komitmen bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan KPU Kota Probolinggo dalam membangun tata kelola Pemilu yang lebih matang, terencana, serta berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Acara tersebut, turut dihadiri kepala perangkat daerah terkait, para camat, jajaran KPU Kota Probolinggo serta sejumlah undangan lainnya. (kom/pro/sit)

Disampaikan Wali Kota Aminuddin, kegiatan seperti workshop ilmu waris penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum syariah, khususnya terkait pengelolaan harta warisan. “Kegiatan seperti ini sangat baik untuk meningkatkan keilmuan masyarakat, baik ilmu umum maupun ilmu agama,” ujarnya.

Dokter Amin yang datang bersama sang istri, dr Evariani, berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan semakin sering dilaksanakan guna mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kota Probolinggo. Giat yang dimulai pukul 07.00 ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan simbolis kepada sahabat disabilitas dan santunan anak yatim.

Sementara itu, Ketua LMI Kota Probolinggo, Ustaz Daud Sulaiman, mengatakan workshop digelar sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ilmu waris dan literasi keuangan syariah. Menurutnya, pemahaman ilmu waris dan kecerdasan finansial akan membentuk keluarga yang harmonis, tangguh serta bahagia dunia dan akhirat.

“Sering kali perselisihan dalam keluarga dipicu persoalan pembagian waris. Bukan karena kurang harta, tetapi kurang pengetahuan tentang ilmu agama dan finansial,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Founder Rumah Tahfidz Al Ashr, Asri Rahajoe, menyampaikan bahwa 7 tahun lalu dirinya dan keluarga telah mewakafkan tanah dan bangunan yang kini digunakan sebagai rumah tahfidz. Di mana dalam kurun 2 tahun terakhir, proses pembelajaran mulai berjalan dengan tujuan mencetak generasi Qurani.

“Semua ini karena kasih sayang Allah SWT. Kami mendirikan rumah tahfidz ini dengan cita-cita mencetak generasi Qurani,” ujarnya.

Selain Workshop Ilmu Waris, kegiatan tersebut juga menghadirkan Workshop Literasi Keuangan Syariah dengan narasumber guru besar Universitas Tazkia Bogor sekaligus founder Sakinah Finance, Murniati Mukhlisin atau yang akrab dipanggil dengan Madam Ani.

Pada kesempatan itu, Madam Ani pun turut memperkenalkan program sejuta literasi dan ta’awun disabilitas yang saat ini mulai dikembangkan di Jawa Timur. Dirinya menilai, literasi keuangan syariah di masyarakat masih perlu ditingkatkan.

“Literasi keuangan syariah masih sangat rendah, sehingga perlu kolaborasi bersama berbagai lembaga untuk memperluas edukasi kepada masyarakat,” ujar Madam Ani. (kom/pro/gie)

Pelaksanaan prosesi tersebut, dimulai dengan pemotongan tumpeng. Termasuk, penekanan tombol sirine sebagai simbol dimulainya pembangunan hotel yang akan berdiri di pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo.

Merespon pelaksanaan itu, Bupati Haris menyambut positif groundbreaking Hotel Azanah Style sebagai momentum penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan hotel tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol kepercayaan investor terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Probolinggo.

“Alhamdulillah, tentunya saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengucapkan selamat. Saya berharap ini bukan sekadar groundbreaking, tetapi menjadi tanda bahwa Kraksaan siap tumbuh, ekonomi berjalan dan menyambut masa depan,” katanya.

Bupati Haris menegaskan, hadirnya hotel pertama di Kecamatan Kraksaan, itu menjadi monumen baru yang menunjukkan meningkatnya optimisme investor terhadap potensi ekonomi daerah. Diharapkan, keberadaan hotel tersebut nantinya juga mampu memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kraksaan sebagai pusat kota Kabupaten Probolinggo.

“Ini bukan sekadar bangunan hotel, karena ini pertama kali di Kraksaan. Ini adalah bentuk monumen kepercayaan investor terhadap perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Probolinggo,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati Haris juga mengapresiasi, pengembang dan pemilik proyek yang merupakan putra daerah. Hal itu, menjadi nilai positif dalam mendukung pengembangan konsep halal tourism di Kabupaten Probolinggo yang dikenal memiliki banyak pondok pesantren.

“Kami bersyukur karena pengembang dan ownernya juga putra daerah. Ini bisa menjadi support untuk pengembangan halal tourism, karena daerah sini memang basis pesantren,” lanjutnya.

Baca juga :

Bupati Haris berharap, pembangunan hotel dapat selesai dalam waktu 1 tahun. Sehingga, segera memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah. Selain itu, dirinya optimistis proyek tersebut dapat memicu tumbuhnya investasi lain di Kecamatan Kraksaan.

“Saya berharap, setelah ini restoran dan sektor lainnya juga bisa tumbuh. Orang-orang mulai berani menginvestasikan sesuatu di Kecamatan Kraksaan. Ini semoga menjadi awal yang baik,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Bina Indo Grup, Ekao Saputra Wijaya, menargetkan pembangunan hotel bintang empat di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, ini dapat selesai dalam waktu 12 bulan. Hotel tersebut, dirancang dengan konsep modern kontemporer dan diharapkan menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

“Hotel yang akan dibangun ini memiliki 7 lantai di atas lahan seluas sekitar 5.500 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 9.878 meter persegi. Keberadaan hotel berbintang di wilayah Kecamatan Kraksaan sangat dibutuhkan untuk mendukung potensi pariwisata dan budaya di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Ekao juga menilai, Kabupaten Probolinggo memiliki potensi luar biasa, terutama dari sektor wisata dan budaya. Kehadiran hotel berbintang empat sendiri, dinilai mampu menunjang kebutuhan akomodasi yang representatif bagi wisatawan maupun tamu bisnis.

“Menurut kami, Kabupaten Probolinggo punya potensi yang sangat luar biasa dari sisi budaya dan pariwisata. Ada Pantai Bentar, ada Gunung Bromo, tetapi hotel bintang empat yang proper menurut kami belum ada di Kabupaten Probolinggo. Karena itu, kami berkomitmen membangun hotel bintang empat ini,” terangnya.

Selain mendukung sektor pariwisata, pembangunan hotel tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar dan menggerakkan perekonomian daerah. “Kami berharap hotel ini bisa menyerap banyak tenaga kerja dan memajukan Kraksaan maupun Kabupaten Probolinggo agar lebih hidup dan memiliki daya saing,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Vice Director Operation Azana Hospitality Ardi Mali, Irjen Pol Agus Djaka Santoso, Ketua Tanfidziyah PCNU Kraksaan, KH Hafidzul Hakim Noer, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Moh Zuhri Zaini serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. (kom/pro/gie)

Diungkapkan Bupati Haris, bahwa evaluasi ini mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari sistem tata kelola pemerintahan hingga implementasi 5 misi utama pembangunan daerah. “Besar harapan dalam satu tahun ini menjadi evaluasi yang cukup kuat bagi kita. Mulai dari sistem tata kelola pemerintahan hingga 5 misi utama meliputi Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing (SAE) pemerintahan, SAE ekonomi, SAE pendidikan dan kesehatan, SAE infrastruktur serta SAE sosial,” katanya.

Bupati Haris mengakui, dinamika kebijakan dari pemerintah pusat turut memengaruhi jalannya pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi agar berbagai persoalan daerah tetap dapat diselesaikan secara optimal.

“Banyak kebijakan pusat yang harus kita sesuaikan, sementara persoalan di daerah juga harus kita tuntaskan. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kita semua,” tambahnya.

Dirinya berharap, tahun kedua kepemimpinannya dapat menjadi fase penyempurnaan dari berbagai evaluasi yang telah dilakukan. Sehingga, mampu memperkuat arah pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

“Semoga satu tahun ke depan menjadi penyempurnaan dari evaluasi yang sudah terjadi. Ini penting untuk menyempurnakan masa 3 sampai 5 tahun ke depan,” jelasnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haris juga menyoroti dampak positif rangkaian kegiatan Harjakapro ke-280 terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Meski belum memiliki data pasti, ada peningkatan pendapatan yang cukup signifikan.

“Beberapa pelaku UMKM menyampaikan, dalam satu hari bisa memperoleh Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta. Ini menjadi surprise bagi saya dan menunjukkan bahwa event mampu mendorong ekonomi masyarakat,” terangnya.

Untuk itu, Pemkab Probolinggo berencana menggencarkan program 100 event dalam satu tahun guna membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat. “Semakin banyak event, semakin besar peluang UMKM untuk berkembang. Ini akan membuat perputaran ekonomi semakin baik,” tegasnya.

Meski demikian, Bupati Haris menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Infrastruktur yang baik memiliki efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga pariwisata.

“Dengan infrastruktur jalan yang bagus, ada multiplier effect. Produksi pangan meningkat, industri berjalan, pariwisata berkembang, pendidikan juga ikut maju,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Haris menekankan, mengenai keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik. “Sebagus apapun perencanaan, kalau tata kelola pemerintahan kita tidak baik, maka tidak akan berjalan maksimal. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” tambahnya. (kom/pro/gie)

Kegiatan sendiri, dimulai sekitar pukul 05.30, dengan melibatkan seluruh pegawai Pemkot yang bahu-membahu membersihkan area pasar, khususnya di sepanjang Jalan Niaga dan Jalan Pahlawan. Tidak sekadar membersihkan lingkungan, kegiatan ini juga dibarengi dengan penataan parkir dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang tetap nekat berjualan di trotoar di sekitar pasar. Sebab, kondisi ini dikeluhkan oleh pedagang yang ada di dalam pasar.

Wali Kota Aminuddin sendiri, juga turun langsung memberikan arahan kepada juru parkir (Jukir) agar tidak menempatkan kendaraan di sisi timur Jalan Niaga, melainkan dipindahkan ke sisi barat demi kelancaran akses jalan yang kerap macet. Sementara Ketua TP PKK Kota Probolinggo, dr Evariani, yang juga hadir juga terlihat menyapu dan membantu mengatur kendaraan. Di lokasi tersebut, sebenarnya telah terpasang imbauan larangan berjualan di trotoar dan parkir di depan toko. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Hal ini, tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot, yang terus melakukan edukasi kepada pedagang dan pengunjung pasar. Pada kesempatan itu, wali kota juga sempat membantu seorang pengendara motor yang mengalami mogok dengan memompa starter motor matic miliknya.

Selain itu, untuk mencegah trotoar digunakan berjualan, dirinya meminta pot besar di atas trotoar untuk dipindahkan ke badan jalan. Pot tersebut kemudian digotong bersama oleh beberapa staf dan ditempatkan di titik-titik strategis sepanjang Jalan Niaga.

“Upaya penertiban area pasar ini penting untuk mewujudkan lingkungan kota yang lebih rapi dan teratur. Kepatuhan terhadap rambu lalu lintas dan aturan parkir harus terus ditingkatkan. Ke depan, perlu ada petugas yang berjaga secara konsisten agar masyarakat semakin memahami dan menaati aturan yang berlaku,” kata Wali Kota Aminuddin.

Baca juga :

Untuk kawasan Jalan Pahlawan, penertiban juga dilakukan dengan mengosongkan sisi utara dari aktivitas pedagang. Sementara untuk kendaraan, diarahkan untuk parkir di sisi selatan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Kepala Satpol PP Kota Probolinggo, Fatchur Rozi, menambahkan bahwa penertiban PKL masih menghadapi sejumlah tantangan. Diantaranya, keterbatasan personel serta keberadaan pedagang musiman dari luar daerah yang kerap berjualan di bahu jalan.

“Meski sudah dilakukan penindakan seperti penyitaan barang, mereka sering kembali berjualan saat petugas tidak berjaga. Ke depan, kami akan menambah personel dan menempatkan pos pantau portabel di titik strategis seperti Jalan Pahlawan,” jelasnya.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Perhubungan, Pudi Adji Tjahjo Wahono, menambahkan bahwa kerja bakti ini sekaligus menjadi momentum penataan parkir dan PKL di kawasan pasar. Pihaknya berharap, masyarakat dapat membiasakan diri untuk parkir sesuai rambu yang telah disediakan.

“Rambu dan garis parkir permanen sudah ada. Harapan kami masyarakat bisa memahami dan bersama-sama mewujudkan ketertiban, sejalan dengan semangat Probolinggo Bersolek dan berbenah,” ujarnya.

Tidak hanya diikuti pejabat Pemkot, unsur kepolisian hingga TNI turut ambil bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota yang bersih, tertata dan nyaman bagi masyarakat. Penyiraman air menggunakan truk tangki oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di sisi timur Jalan Niaga dan sisi utara Jalan Pahlawan sebagai tahap akhir pembersihan kawasan. (kom/pro/gie)

Tampak hadir Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, staf ahli dan asisten, kepala perangkat daerah, para camat dan lurah, perwakilan Forkopimda serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyampaikan rasa syukur karena momen kebersamaan antara ulama dan umaroh dapat kembali terjalin, terlebih di hari ke-25 Ramadan 1447 Hijriah. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Baznas Kota Probolinggo yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai ruang silaturahmi dan penguatan ukhuwah.

Menurutnya, kepemimpinan dalam pemerintahan membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para ulama dan tokoh masyarakat. Dirinya mengibaratkan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan seperti seorang dokter yang harus memahami terlebih dahulu permasalahan pasien sebelum memberikan obat.

“Sebagai wali kota, saya memegang prinsip inklusif, terbuka bagi semua pihak. Para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat hingga media memiliki ruang untuk menyampaikan masukan demi kemajuan Kota Probolinggo,” ujarnya.

Baca juga :

Dokter Amin juga menyampaikan bahwa selama hampir satu tahun masa kepemimpinannya, berbagai capaian pembangunan telah diraih oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Diantaranya, penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,65 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur, serta diraihnya sekitar 25 penghargaan di berbagai bidang.

Selain itu, Dokter Amin juga menyoroti sejumlah program pembangunan yang tengah berjalan, mulai dari peningkatan infrastruktur kota, pengembangan sektor kesehatan dan pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Salah satu fokus kami adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui program beasiswa yang sedang kami siapkan senilai Rp 1 miliar, kami ingin memastikan generasi muda Kota Probolinggo mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik,” jelasnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari keimanan. Menurutnya, dukungan para ulama sangat dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan kota.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Baznas juga menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dihimpun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Probolinggo. Bantuan tersebut diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat kurang mampu selama menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi santunan untuk 549 anak yatim, bantuan bagi 463 abang becak dan kaum duafa, bantuan 500 mushaf Al-Qur’an, takriman bagi 122 hafidz Al-Qur’an, tali asih untuk 150 kiai dan nyai, bantuan konsumsi syiar dakwah bagi 2.729 penerima bersama Dinas Sosial, serta bantuan bagi 310 marbot masjid.

Kegiatan tersebut ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo, KH Sulthon, dengan harapan Kota Probolinggo senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian serta kemajuan pembangunan bagi seluruh masyarakatnya. (kom/pro/gie)

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menjelaskan bahwa penataan ini merupakan tindak lanjut dari pengaturan kembali kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan agar berjalan lebih efektif dan efisien. Perombakan jabatan tersebut, murni dilakukan untuk kepentingan kemajuan organisasi dan peningkatan kinerja instansi.

“Upaya ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, yaitu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja, bukan sekadar menempatkan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” tegasnya di hadapan sejumlah pejabat yang dilantik.

Baca juga :

Pelantikan hari itu, tambahnya, melibatkan pejabat dari berbagai perangkat daerah, diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata serta pejabat Pengawas di tingkat kecamatan. Wali Kota Aminuddin menekankan, akan pentingnya langkah cepat para pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan struktur dan tanggung jawab baru.

“Saya meminta dengan segera, agar saudara menyikapi dengan cepat tugas-tugas yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan ini. Harapannya, kita ke depan fokus dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing-masing,” ujarnya.

Orang nomor satu di pemerintahan Kota Probolinggo, itu juga menaruh harapan besar kepada para pejabat yang baru dilantik untuk mampu menghadirkan inovasi dalam menjawab berbagai tantangan di tengah masyarakat. “Besar harapan saya, agar amanah yang diberikan kepada saudara benar-benar dapat dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen dan tanggung jawab. Berikanlah solusi konkret dengan menciptakan ide-ide kreatif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.

Dalam pelantikan itu, turut hadir Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, Sekda, Rey Suwigtyo dan Kepala OPD. (kom/pro/gie)