Paripurna tersebut, dipimpin Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi dan diikuti unsur pimpinan dan anggota DPRD Situbondo. Hadir langsung, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Wakil Bupati, Ulfiyah, Forkopimda, Sekdakab Situbondo, Akhmad Yulianto, pimpinan OPD, camat, Direktur RSUD dan BUMD.

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menjelaskan bahwa dalam Rapat Paripurna ini ada dua Raperda yang disepakati bersama dan mendapat persetujuan. Yaitu, Raperda tentang Penataan Desa dan Raperda Kawasan Tanpa Rokok.

“Kedua Raperda tersebut sudah disepakati dan disetujui bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk menjadi Perda definitif,” jelasnya, saat dikonfirmasi Memontum.com.

Baca juga :

Di dalam Perda Penataan Desa, urainya, salah satunya mengatur tentang pembentukan desa baru melalui pemekaran ataupun penggabungan beberapa desa. Lalu, perubahan status desa, yaitu mengubah status desa menjadi kelurahan dan sebaliknya.

“Selama sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Perda tersebut, maka DPRD akan mendukung. Di situ ada persyaratan yang cukup teknis, seperti diawali dengan musyawarah desa dan ada ketentuan jumlah minimal penduduk untuk bisa mengubah status dari desa menjadi kelurahan,” urainya.

Sedangkan terkait Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, juga sudah disetujui. Pihaknya juga sangat mendukung Kabupaten Situbondo, untuk lebih tertib dalam hal bebas asap rokok.

“Di Perda itu sudah diatur beberapa kawasan bebas tanpa asap rokok. Seperti tempat pendidikan (sekolah/kampus), tempat ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan dan beberapa tempat lainnya,” jelasnya.

Dijelaskannya, saat Rapat Paripurna berlangsung, hampir seluruh fraksi DPRD menyampaikan harapan agar sosialisasi kawasan tanpa asap rokok kepada masyarakat yang lebih dimasifkan. “Di awal bukan penindakannya, tetapi sosialisasi terlebih dahulu bahwa Perda Kawasan Tanpa Rokok sudah berlaku. Nanti juga disediakan ruang khusus untuk area merokok,” tambahnya. (her/gie/adv)

Dalam sambutannya, Wabup Ulfiyah menyampaikan bahwa semangat perjuangan RA Kartini harus terus dihidupkan melalui aksi nyata. Khususnya, dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Momentum Hari Kartini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berkontribusi. Terutama, untuk kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca juga :

Dijelaskan Ketua GOW Situbondo, bahwa kegiatan bakti sosial ini bekerja sama dengan DP3AP2KB dengan memberikan pelayanan KB implan kepada 30 peserta dan 20 orang mendapat pelayanan KB suntik, pil dan lainnya secara gratis. “Sebanyak 50 peserta KB tersebut juga mendapat paket bantuan Sembako berupa 2 liter minyak goreng, 2 kilogram gula dan 5 kilogram beras,” jelasnya.

Wabup Ulfiyah berharap, melalui kegiatan ini mampu membangun semangat kebersamaan dan kepedulian sosial semakin tumbuh, sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Kartini dalam mewujudkan kesetaraan dan kemajuan perempuan di Indonesia. “Masyarakat yang menerima paket Sembako jangan melihat nilainya, tapi lihat kepedulian GOW dan DP3AP2KB dalam menyalurkan bantuan ini,” imbuhnya. (her/gie)

Dalam sambutannya, Wabup Ulfiyah menyampaikan bahwa revitalisasi GOW menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali peran organisasi perempuan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Khususnya, di bidang sosial, pendidikan dan pemberdayaan keluarga.

“Melalui pengukuhan Pengurus GOW Kecamatan, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar organisasi wanita. Dengan kepengurusan yang baru, GOW diharapkan mampu lebih aktif, inovatif dan responsif terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat,” kata Wabup Ulfiyah.

Baca juga :

Dirinya berharap, Pengurus GOW Kecamatan yang baru dikukuhkan agar komitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. “Saya mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama meningkatkan peran aktif dalam kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan kualitas keluarga menuju Situbondo naik kelas,” ujarnya.

Melalui revitalisasi ini, sambung Wabup, GOW Kecamatan diharapkan mampu menjadi wadah yang solid dalam menghimpun berbagai organisasi wanita, sekaligus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan perempuan yang mandiri, berdaya saing dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. “Semoga seluruh Pengurus GOW Kabupaten dan Kecamatan ini terinspirasi dengan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini, yang telah berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa ini,” imbuh Wabup Situbondo. (her/gie)

Dalam momen itu, ratusan warga dari berbagai kalangan seperti lembaga pendidikan, akademisi, lembaga pemerhati lingkungan, swasta, pemerintah desa dan kecamatan, kepala OPD Pemkab Situbondo, turut hadir dan berpartisipasi menanam pohon di lahan kritis di Desa Semambung ini. Suasana penuh semangat dan gotong royong, pun terlihat jelas dalam kegiatan itu.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengatakan bahwa penanaman pohon ini bukan hanya kegiatan seremonial. Namun, juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga bumi agar tetap hijau dan lestari.

“Untuk itu, saya juga mengajak masyarakat bukan hanya untuk menanam, tetapi harus terus merawat pohon yang telah ditanam agar memberikan manfaat jangka panjang,” kata Mas Rio-sapaan akrab Bupati Situbondo.

Melalui momentum Hari Bumi ini, Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan. “Menanam pohon hari ini adalah investasi untuk masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berinvestasi menanam pohon dan merawatnya,” ujarnya.

Baca juga :

Mas Rio juga menegaskan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat menjaga bumi semakin meningkat. Sehingga, tercipta lingkungan yang sehat, asri dan berkelanjutan bisa terwujud dengan baik.

“Peringatan Hari Bumi tidak hanya sekadar seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan hidup. Menanam pohon adalah langkah kecil dengan dampak besar. Ini bukan soal siapa yang memimpin. Ini soal komitmen kita terhadap alam yang rusak dan perlu diperbaiki,” ujar Mas Rio.

Menurut Mas Rio, kerusakan alam hutan yang semakin meluas menjadi faktor meningkatnya risiko banjir. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi melalui penanaman pohon harus dilakukan secara bersama-sama. “Jika hutan gundul, dampaknya cukup jelas. Seperti banjir terjadi berulang di Kabupaten Situbondo dan daerah lain di Indonesia. Untuk itu, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus melakukan gerakan bersama memperbaiki bumi yang semakin rusak dengan cara melakukan penanaman dan merawat pohon,” katanya.

Mas Rio berharap, gerakan ini tidak berhenti pada masa kepemimpinannya saja. Namun dirinya ingin kesadaran masyarakat dalam merawat, sekaligus menjaga lingkungan berlanjut kepada pemimpin berikutnya.

“Kita ingin gerakan bersama ini menjadi gerakan yang hidup di alam bawah sadar seluruh masyarakat Situbondo. Ada atau tidak ada kebijakan pemerintah, masyarakat harus tetap bergerak menjaga kelestarian lingkungan,” imbuhnya. (her/gie)

Kegiatan peningkatan SDM ini, dilaksanakan selama dua hari dan diikuti sebanyak 25 peserta. Pelaksanaan ini, menjadi langkah strategis untuk menekan peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo. Kegiatan tersebut, melibatkan berbagai pihak, diantaranya Garnisun, Satpol PP, aparat penegak hukum, serta Bea dan Cukai Jember.

Pemeriksa Ahli Pertama Bea dan Cukai Jember, Yendra Dian Putra Perdana, mengatakan bahwa dalam Btek ini, peserta dibekali dengan pemahaman mengenai regulasi cukai, teknik pengawasan, hingga strategi penindakan terhadap peredaran BKC ilegal. “Peredaran rokok tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu dapat merugikan negara dari sektor penerimaan cukai. Selain itu, peredaran produk ilegal juga berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat aturan,” ujarnya.

Baca juga :

Melalui Bimtek peningkatan kualitas SDM ini, diharapkan mampu memperkuat sinergi antar instansi dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak hukum dari peredaran BKC ilegal. Bea Cukai juga menegaskan komitmennya, untuk terus mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal melalui program pembinaan, pengawasan di lapangan.

“Dengan peningkatan kapasitas SDM dan kerja sama lintas sektor, diharapkan peredaran BKC ilegal dapat ditekan secara signifikan. Sehingga, penerimaan negara dari sektor cukai tetap terjaga serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” kata Yendra.

Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Situbondo, Sruwi Hartanto, melalui Kabid Tibum Tranmas, Indra Permana Adityo, mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini melindungi pendapatan negara, melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran rokok ilegal. “Peningkatan kapasitas SDM ini diselenggarakan sebagai upaya dan komitmen kami untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan anggota Satpol PP dalam mencari Informasi atau Siroleg. Sehingga, dapat ditindaklanjuti dengan operasi bersama dengan para penegak hukum dan mampu menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Situbondo,” kata Indra. (her/gie)

Dalam momen itu, Ketua DPRD Mahbub Junaidi menjelaskan bahwa pihaknya telah merumuskan sebanyak 21 rekomendasi strategis pada LKPJ 2025. “Rekomendasi tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, hingga infrastruktur serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Ketua DPRD.

Secara umum, sambungnya, 21 rekomendasi itu mengarah pada sektor pembangunan. “Harapannya, bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja ke depan,” tambah Ketua DPRD Mahbub Junaidi.

Salah satu poin yang menjadi sorotan dewan, lanjut Ketua DPRD Mahbub, yakni masalah sektor pendidikan, khususnya terkait rata-rata lama sekolah. Walaupun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Situbondo mengalami peningkatan, tapi rata-rata lama sekolah dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“IPM Situbondo betul naik, akan tetapi rata-rata lama sekolah belum bisa menunjukkan peningkatan yang sama. Hal ini, harus menjadi perhatian serius agar ke depan rata-rata lama sekolah bisa meningkat,” ungkapnya.

Selain pendidikan, sambung Ketua DPRD Mahbub, DPRD Situbondo juga menyoroti sektor kesehatan, khususnya terkait penggunaan anggaran program Berantas Plus. “Fraksi Golkar memberikan catatan agar Program Berantas Plus penggunaan anggaran lebih selektif, terutama bagi pasien rujukan,” jelasnya.

Baca juga :

Masih menurut Ketua DPRD Mahbub, program Berantas Plus sejatinya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi atau yang iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Tidak semua masyarakat Situbondo menggunakan jaminan kesehatan PBI. Ada juga yang mandiri, sehingga penggunaan anggaran harus tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, anggaran Berantas Plus nyaris habis. “Beberapa bulan terakhir, penggunaan anggaran Berantas Plus sudah sangat tinggi, bahkan nyaris habis. Ini harus segera dicarikan solusi agar masyarakat tetap bisa terlayani dengan program Berantas Plus,” tegasnya.

Selain itu, kata Mahbub, Fraksi DPRD Situbondo juga menyoroti persoalan kesejahteraan sopir ambulans rakyat di Situbondo. Karena hingga saat ini, pembayaran jasa mereka disebut belum terealisasi secara optimal.

“Kami berharap, ada solusi terkait pembayaran sopir ambulans rakyat. Jangan sampai, kesejahteraan mereka dikorbankan,” beber Ketua DPRD Mahbub.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa setelah penyampaian rekomendasi ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), dokumen tersebut akan langsung disampaikan kepada kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Tahapan berikutnya, DPRD Situbondo akan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi. Karena evaluasi ini, merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan rekomendasi.

“Kita akan pantau, apakah rekomendasi ini direalisasikan atau tidak oleh eksekutif. Karena eksekutif, itu diwajibkan menyampaikan ke tingkat realisasi dari masing-masing rekomendasi kepada DPRD,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyampaikan terima kasih kepada semua anggota DPRD Situbondo atas rekomendasi yang disampaikan kepada eksekutif. “Rekomendasi ini menjadi catatan penting bagi kami, untuk bekerja lebih optimal. Rekomendasinya akan kami realisasikan sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan pemerintah daerah,” kata Bupati Situbondo. (her/sit/adv)

Pimpinan Cabang Bank Jatim Situbondo, Didik Yanuardi, mengatakan bahwa bantuan ambulans tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat. “Bantuan satu unit ambulans ini merupakan wujud komitmen Bank Jatim, untuk mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Situbondo,” kata Didik, saat didampingi Direktur Keuangan Bank Jatim.

Sedangkan pemberian 1.000 bibit pohon mahoni, lanjut Didik, sebagai bagian dari upaya pelestarian dan kepedulian lingkungan. “Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko bencana sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di Situbondo. Harapannya, ini bisa menjadi langkah bersama dalam menjaga alam Situbondo dari potensi bencana,” tambahnya.

Baca juga :

Didik juga menjelaskan, dukungan Bank Jatim terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yakni dengan adanya Program Pinjaman Lunak dengan subsidi bunga nol persen dari Pemerintah Kabupaten Situbondo. “Program ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM agar lebih berkembang. Tentunya, tetap harus melalui mekanisme dan ketentuan perbankan yang berlaku,” jelas Didik.

Terkait dengan kebijakan penghapusan kredit kecil di bawah Rp 1 juta, lanjut Didik, pihaknya masih mengacu pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga belum dapat merealisasikannya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengapresiasi kontribusi Bank Jatim dalam mendukung pembangunan daerah, baik di sektor kesehatan, lingkungan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Saya berharap, ini menjadi sinergi antara pemerintah daerah dan dunia perbankan. Termasuk, bisa terus terjalin guna mendorong kesejahteraan masyarakat Situbondo secara berkelanjutan,” ujarnya. (her/gie)

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, H Akhmad Yulianto, mengatakan bahwa Program Berantas Plus merupakan salah satu program prioritas daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karenanya, tengah disiapkan penambahan anggaran.

“Betul, anggaran Berantas Plus saat ini menipis. Tapi kami sudah menyediakan kembali anggaran tersebut dan sudah ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Situbondo. Untuk nilai penambahan anggaran Berantas Plus, bisa ditanyakan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Situbondo,” jelasnya, Selasa (14/04/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Pj Sekda, bahwa pemerintah daerah tengah melakukan evaluasi dan penyesuaian anggaran untuk memastikan program-program penting tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya penambahan anggaran, diharapkan semua bisa berjalan baik. Sehingga, Program Berantas Plus tetap berjalan optimal dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Situbondo.

“Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Program Berantas Plus dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya, dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ujar Akhmad Yulianto. (her/gie)

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Situbondo, Sopwan Hadi, menyampaikan bahwa perubahan Propemperda diperlukan untuk mengakomodasi dinamika kebijakan serta usulan dari OPD yang dinilai mendesak dan strategis. “Kami ingin memastikan, bahwa setiap Raperda yang masuk dalam Propemperda benar-benar prioritas dan berdampak bagi masyarakat. Dalam rapat ini, kita membahas usulan-usulan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Perumahan serta dinas terkait lainnya,” ujar Sopwan Hadi, Senin (13/04/2026) tadi.

Adapun perwakilan OPD yang hadir, lanjut Sopwan Hadi, memberikan masukan terkait usulan Raperda baru maupun revisi peraturan yang sudah ada. Beberapa sektor yang menjadi perhatian, diantaranya meliputi pariwisata, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi daerah.

“Rapat ini juga membahas kesiapan teknis dan kajian akademis, sebagai syarat dalam pengajuan Raperda. Sehingga proses pembentukan peraturan, dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelas Sopwan Hadi.

Baca juga :

Melalui rapat koordinasi ini, lanjut Sopwan Hadi, diharapkan Propemperda tahun 2026 yang telah diperbarui, nantinya mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung program pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Situbondo. “Rancangan Peraturan Daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi juga menjadi pembahasan. Sementara pembahasan tata kelola pariwisata ini, berbasis desa dalam rangka menunjang program perioritas secara keseluruhan,” kata Sopwan Hadi.

Dirinya juga menjelaskan, jika pengelolaan pariwisata desa dilakukan secara sistematis. Karenanya, diharapkan akan bisa membangkitkan pundi-pundi ekonomi di tengah-tengah masyarakat desa. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan dinas-dinas yang bersangkutan, sambung Sopwan Hadi, bahwa rencana usulan perdana ini disambut baik oleh Bapemperda DPRD Situbondo. Sebab, hal ini bisa meningkatkan Situbondo naik kelas dari berbagai sudut.

“Saya melihat usulan rancangan-rancangan peraturan daerah sangat penting, maka Bapemperda mendorong seluruh dinas yang Perdanya sudah tidak relevan pada saat ini silahkan diusulkan untuk di perbarui,” imbuhnya. (her/gie/adv)