Pelaksanaan studi tiru yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, Fahmi AHZ, merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Turut mendampingi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, M Sjaiful Efendi, Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kristiana Ruliani, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), Sugeng Wiyanto, serta beberapa pejabat.

Dalam kunjungan itu, rombongan Pemkab Probolinggo disambut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Fransiskus Bagus Panuntun, bersama jajaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.

Wabup Fahmi menyampaikan apresiasi, atas sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Kota Madiun. Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar pemerintah daerah, tetapi juga sarana bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan pasar.

“Kami dari Pemkab Probolinggo, hari ini melakukan studi tiru ke Pemkot Madiun dalam rangka melihat sistem elektronifikasi dan digitalisasi pasar yang ada di Kota Madiun. Kami ingin belajar karena pengelolaan pasar di Kota Madiun termasuk salah satu yang terbaik di Jawa Timur,” kata Wabup Fahmi.

Dirinya juga menjelaskan, penerapan sistem elektronifikasi dan digitalisasi pasar, diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan PAD di tengah keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi banyak daerah. “Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak masukan berkaitan dengan pengelolaan pasar. Mudah-mudahan melalui elektronifikasi dan digitalisasi ini dapat meningkatkan PAD sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelasnya.

Baca juga :

Wabup Fahmi juga menambahkan, optimalisasi retribusi pasar tidak semata-mata ditujukan untuk menambah pendapatan daerah, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi para pedagang dan masyarakat. “Retribusi yang dibayarkan para pedagang, harus kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik. Pasarnya semakin bersih, nyaman dan aman, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang,” terangnya.

Pemkab Probolinggo, tambah Wabup Fahmi, saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola pasar, mulai dari validasi data pedagang hingga mendorong pemanfaatan sistem pembayaran yang lebih modern dan mudah diakses masyarakat. Namun demikian, dirinya mengakui penerapan sistem yang diterapkan Kota Madiun, memerlukan penyesuaian dengan karakteristik wilayah Kabupaten Probolinggo yang memiliki cakupan lebih luas.

“Karena berbicara kota dan kabupaten tentu memiliki karakter yang berbeda. Kami akan memulai penataan secara bertahap, dimulai dari beberapa pasar di sekitar ibu kota kabupaten sebelum diterapkan secara lebih luas,” tambahnya.

Wabup Fahmi berharap, hasil studi tiru tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi dapat melahirkan berbagai inovasi dan praktik baik yang mampu diterapkan di Kabupaten Probolinggo. “Kami berharap sepulang dari sini tidak hanya membawa dokumentasi atau foto bersama, tetapi juga membawa ide, inspirasi dan praktik-praktik baik yang bisa diterapkan di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Fransiskus menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Madiun terus melakukan berbagai inovasi, untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional di tengah perubahan pola belanja masyarakat. Menurutnya, penguatan ekosistem pasar dilakukan melalui pengembangan sistem digital, penataan kawasan perdagangan, pemberdayaan pelaku UMKM hingga menghadirkan ruang kreatif bagi generasi muda.

“Yang kami kejar bukan hanya retribusi, tetapi bagaimana ekosistem pasar itu hidup. Ketika pasar ramai dan masyarakat nyaman, maka roda perekonomian akan bergerak dengan sendirinya,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Kota Madiun dapat terus terjalin guna mewujudkan tata kelola pasar yang semakin modern, transparan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (kom/pro/sit)

Didampingi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan para pejabat kementerian terkait, Wapres Gibran berkeliling ke tiap sudut pasar. Bahkan, Wapres juga memuji desain dan konsep pembangunan Pasar Induk yang dibangun dengan mengusung arsitektur bergaya Osing.

Wapres Gibran juga sempat meninjau, beberapa titik area pasar yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp 152 miliar. Dirinya juga meninjau, mulai dari bangunan-bangunan sisi depan, hingga kios dan los di bagian dalam.

Dalam momen itu, Wapres Gibran juga sempat berbincang dengan perwakilan pedagang Pasar Banyuwangi. Kepada pedagang, dirinya menyampaikan selamat karena pasar telah dibangun menjadi bagus dan modern.

“Selamat ya, pasarnya sudah bagus. Semoga tambah ramai,” kata Wapres Gibran.

Bangunan pasar juga mengangkat arsitektur lokal, ornamen-ornamen simbol Suku Osing, suku asli Banyuwangi, tampak mencolok di berbagai sisi. Pasar Banyuwangi dibangun dengan konsep bangunan hijau.

Gedung-gedung pasar dirancang secara semi terbuka, sehingga udara di area dalam bisa bersikulasi secara lancar. “Arsitekturnya bagus. Bangunannya open space, sehingga tidak pengap. Menurut saya, Pasar Banyuwangi yang paling bagus dibandingkan pasar lain yang sudah direvitalisasi,” kata Wapres Gibran.

Baca juga :

Meski demikian, Wapres Gibran juga memberikan beberapa catatan kepada kontraktor yang membangun pasar. Dirinya meminta kabel-kabel yang terlihat berantakan, agar dirapikan. Termasuk, meminta agar lantai pasar dibersihkan secara menyeluruh sebelum diserahterimakan ke pemerintah daerah.

Pasar Induk Banyuwangi sendiri, dibangun di atas lahan 10.600 meter persegi dengan dua bangunan utama yang terletak di sisi utara dan selatan. Pasar ini, memiliki 397 kios dan 356 los. Adapun bangunan pasar sendiri, dibagi menjadi tiga zona utama, meliputi areal pasar basah, pasar kering dan area kuliner.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan Pasar Banyuwangi berkonsep Pasar Wisata. Nantinya, para pedagang akan dikelompokan sesuai dengan dagangan masing-masing, sehingga wisatawan bisa datang ke pasar dan mendatangi kelompok lapak yang diinginkan.

“Karena berkonsep Pasar Wisata, pasar ini juga nantinya diharapkan menjadi tempat penyelenggaraan berbagai event ke depannya,” kata Bupati Ipuk.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur, I Gusti Agung Aris Wibawa, menambahkan pembangunan Pasar Banyuwangi sudah rampung 100 persen. Saat ini, pihaknya masih berfokus pada masa pemeliharaan.

“Masih akan ada penyempurnaan-penyempurnaan, seperti tadi arahan dari Pak Wapres,”ujarnya.

Pengoperasian Pasar Banyuwangi sendiri, menunggu serah terima dari pemerintah pusat ke daerah dalam waktu dekat. Setelah itu, para pedagang baru bisa mulai berpindah dari lokasi relokasi ke bangunan baru. (kom/bwi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pola tersebut sebenarnya telah diterapkan Pemkot Malang dalam setiap penataan PKL. Salah satunya saat penataan kawasan Pasar Induk Gadang dan Pasar Kebalen, di mana pedagang lebih dahulu disiapkan tempat untuk berjualan.

“Kami rata-rata selalu seperti itu. Contohnya Pasar Gadang dan Kebalen, pedagang sudah kami siapkan tempatnya di pasar. Jadi kalau ada rencana memindahkan PKL, kami sudah menyiapkan alternatif lokasinya,” ujar Wali Kota Wahyu, Jumat (10/07/2026) tadi.

Dikatakannya, nantinya pola serupa juga akan diterapkan dalam penataan PKL di wilayah lain. Dalam hal ini, Pemkot Malang telah menyiapkan skema relokasi agar proses penataan dapat berjalan tertib tanpa menimbulkan persoalan baru bagi para pedagang.

Baca juga :

“Termasuk juga nanti PKL yang ada di sepanjang Kayutangan Heritage akan kita tata lagi. Nantinya kawasan belakang, seperti Majapahit dan Splendid, akan kami kembangkan dan menjadi salah satu lokasi penempatan PKL,” ucapnya.

Meskipun, Wali Kota Wahyu belum merinci jadwal pelaksanaan relokasi tersebut. Namun, dirinya memastikan penataan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan pemerintah daerah.

“Pelaksanaannya bertahap, tetapi kami menuju ke arah sana,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Heru Mulyono, menegaskan bahwa Satpol PP hanya bertugas melakukan edukasi dan penegakan peraturan daerah. Sementara, untuk penyediaan lokasi relokasi menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi.

“Satpol PP bertugas mengedukasi terkait aturan. Soal penyediaan tempat bagi PKL, nanti menjadi tugas perangkat daerah yang ditunjuk oleh Pak Wali Kota,” imbuh Heru. (rsy/sit)

Ketua Pengadilan Agama Se Koordinator Wilayah Malang, Nurul Maulidah, mengatakan bahwa diskusi hukum tersebut merupakan upaya meningkatkan kapasitas aparatur peradilan agama agar mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional, berkeadilan dan berintegritas. “Kegiatan ini, merupakan ikhtiar kami untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur peradilan agama. Berbagai inovasi telah kami lakukan, hingga hari ini meluncurkan sembilan inovasi layanan dari tujuh Pengadilan Agama se-Koordinator Wilayah Malang. Semua itu, merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Nurul.

Dirinya juga menambahkan, inovasi yang diluncurkan, diharapkan mampu mempercepat akses pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan agama.

Sementara itu, Wali Kota Aminuddin menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Probolinggo, sebagai tuan rumah kegiatan diskusi hukum. Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota dan Pengadilan Agama selama ini telah melahirkan berbagai inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Hampir setiap forum koordinasi pembangunan selalu dihadiri Pengadilan Agama. Dari sinergi tersebut lahir berbagai inovasi seperti ‘Amin Sigap’ untuk pencegahan perkawinan anak dan Top Cerdik yang membantu pemberdayaan perempuan pascaperceraian. Program-program ini, terbukti memberikan dampak positif bagi perlindungan perempuan dan anak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wali Kota Aminuddin.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, melalui kolaborasi lintas sektor, angka permohonan dispensasi kawin di bawah usia 19 tahun terus ditekan melalui pendampingan keluarga yang melibatkan Pengadilan Agama, Dinas Sosial, DP3A, pemerintah kelurahan hingga RT/RW. Upaya tersebut, turut mengantarkan Kota Probolinggo meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori Utama.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Aminuddin juga mempromosikan berbagai potensi Kota Probolinggo, pada sekitar 130 peserta dari tujuh daerah yang hadir. Menurutnya, kegiatan berskala regional seperti ini memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, perhotelan, kuliner hingga pelaku UMKM.

“Kami menyambut baik apabila kegiatan seperti ini kembali dilaksanakan di Kota Probolinggo. Selain memperkuat kolaborasi antarinstansi, kegiatan ini juga memberikan multiple effect terhadap perekonomian daerah. Kami ingin setiap tamu yang datang tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi juga menikmati kuliner, destinasi wisata, dan keramahan masyarakat Kota Probolinggo,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Zulkarnain, menegaskan bahwa diskusi hukum yang dilaksanakan secara maraton di tujuh koordinator wilayah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas putusan dan pelayanan peradilan agama. “Diskusi hukum bukan untuk mencari pembenaran, melainkan mencari kebenaran. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar selama dilandasi argumentasi ilmiah. Dari hasil diskusi inilah nantinya akan lahir rekomendasi serta buku ilmiah yang menjadi bagian dari peringatan 50 tahun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,” jelasnya.

Selain penandatanganan nota kesepakatan, kegiatan juga diisi dengan launching sembilan inovasi layanan dari tujuh Pengadilan Agama se-Koordinator Wilayah Malang, sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Peluncuran sembilan inovasi layanan Pengadilan Agama se-Koordinator Wilayah Malang itu, diresmikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bersama Wali Kota Probolinggo dan Ketua Koordinator Wilayah Malang.

Momentum tersebut, menjadi penegasan komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan hukum yang adaptif, inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rangkaian kegiatan sendiri, ditutup dengan diskusi hukum bertajuk ‘Penguatan Wawasan Keilmuan dan Kompetensi Teknis Yudisial yang Berkeadilan dalam Mewujudkan Peradilan Agama Bermartabat’ bersama Penyaji PA Kab. Malang dan PA Bangil. (kom/pro/sit)

Pria yang akrab disapa Safrizal, itu mengatakan bahwa pemerintah kerap menerima laporan mengenai ketegangan antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan PKL saat proses penertiban berlangsung. Kondisi itu, menurutnya dapat diminimalkan apabila pemerintah daerah lebih dulu menyediakan tempat bagi para pedagang.

“Banyak kita mendengar terjadinya ketegangan antara Satpol PP dengan PKL. Karena itu, sebelum dilakukan penertiban, kepala daerah melalui dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan atau Dinas UMKM, harus terlebih dahulu menyediakan tempat bagi para pedagang,” ucap Safrizal.

Baca juga :

Ditambahkannya, dalam proses penertiban juga harus diawali dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai lokasi yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk berjualan. Dengan begitu, ketika Satpol PP menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, potensi konflik dengan masyarakat dapat ditekan.

“Kami selalu meminta pada seluruh aparatur kami, Satpol PP, Linmas, untuk yang namanya melakukan dengan humanis, tidak melakukannya dengan kekerasan. Itu yang elalu kami arahkan,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, pihaknya juga mendorong Satpol PP untuk menjalankan peran yang lebih luas sebagai satuan penolong masyarakat. Sehingga, tidak hanya sebagai aparat penegak peraturan daerah.

“Satpol PP bukan hanya bertugas menegakkan Perda, tetapi juga harus hadir melayani dan menolong masyarakat. Peran itu akan terus kami dorong dan monitor pelaksanaannya di daerah,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa Kota Malang dipilih sebagai tuan rumah karena dinilai telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. “Pak Dirjen menyampaikan bahwa Kota Malang menjadi tuan rumah karena ada keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan terkait Gerakan ASRI. Salah satunya penghargaan Adipura kategori Indonesia Bersih yang kami raih. Itu menjadi salah satu tolok ukur mengapa pencanangan dilaksanakan di Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Semangat Gerakan Indonesia ASRI, kata Wali Kota, sebenarnya telah diterapkan melalui berbagai program yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai tingkat RT/RW, kecamatan, sekolah, hingga perkantoran. Salah satunya, melalui kegiatan kerja bakti rutin yang dilaksanakan setiap Jumat.

“Kalau hari Jumat salah satunya ada senam bersama, kemudian dilanjutkan kerja bakti membersihkan lingkungan masing-masing. Gerakan seperti ini sudah berjalan, sehingga Kota Malang dinilai menjadi salah satu contoh pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI,” katanya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa Gerakan Indonesia ASRI juga selaras dengan Dasa Bakti Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, yakni Ngalam Rijik, Ngalam Seger dan Ngalam Laris. Karena berfokus pada kebersihan, penghijauan, serta penataan kota.

Selain itu, Pemkot Malang juga mulai menata pemasangan reklame, baliho dan spanduk agar tidak mengganggu estetika kota. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertib dan nyaman.

“Kami mulai mengurangi reklame yang bersifat insidental dan menata pemasangannya agar kota tetap rapi. Ini juga menjadi bagian dari arahan Bapak Presiden,” ucapnya.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, mengatakan bahwa Gerakan Indonesia ASRI bukan merupakan kegiatan seremonial semata. Namun, kelanjutan dari berbagai program kebersihan yang selama ini telah dijalankan di Kota Malang.

“Harapannya tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga bersama-sama mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI yang sejalan dengan program Kota Malang menuju kota yang bersih, hijau dan nyaman,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Dalam kegiatan tersebut, Safrizal didampingi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, serta perwakilan Pemerintah Kota Batu.

Dirjen Bina Adwil, Safrizal, mengatakan bahwa Gerakan Indonesia ASRI merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengajak seluruh kementerian dan pemerintah daerah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pengelolaan sampah dan penataan kawasan perkotaan. “Ini merupakan gerakan peduli lingkungan untuk mewujudkan kota yang bersih dan sehat dengan mengurangi timbulan sampah, mengelolanya secara bijak, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Kegiatan ini merupakan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan pemerintah daerah menggerakkan Indonesia ASRI melalui berbagai aksi positif, terutama dalam pengelolaan sampah,” ujar Safrizal.

Selain pengelolaan sampah, Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah menghidupkan kembali budaya gotong royong melalui gerakan Kurve atau kerja bakti yang dilaksanakan secara berkala di lingkungan perkantoran, sekolah, hingga tingkat RT/RW. “Kami ingin budaya gotong royong kembali hidup di masyarakat. Karena itu, melalui surat edaran, kami mendorong pelaksanaan Kurve di kantor-kantor, sekolah, hingga lingkungan masyarakat agar Gerakan Indonesia ASRI terus berjalan,” jelasnya.

Baca juga :

Kemendagri juga meminta pemerintah daerah menata pemasangan reklame, baliho dan spanduk agar tidak mengganggu estetika kota. Menurut Safrizal, penataan media promosi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang tertib, rapi dan nyaman.

“Oleh karena itu, kepala daerah diminta memfasilitasi pemasangan reklame, iklan, spanduk, maupun baliho agar lebih tertib, rapi, dan tidak mengurangi keindahan kota,” katanya.

Safrizal menegaskan, Kemendagri bersama kementerian terkait akan terus memantau pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di seluruh daerah guna memastikan arahan Presiden dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Malang juga menerima bantuan peralatan kebersihan serta satu unit gerobak listrik dari pihak swasta untuk mendukung pengelolaan kebersihan lingkungan. Kegiatan turut dirangkaikan dengan penanaman 500 bibit pohon di Kota Malang. Penanaman secara simbolis dilakukan di kawasan Alun-Alun Merdeka, sedangkan sisanya akan ditanam di sejumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk di Kecamatan Lowokwaru. (rsy/sit)

Beasiswa Banyuwangi Progresif sendiri, adalah program pendidikan terbaru yang diluncurkan oleh Pemkab Banyuwangi, untuk membiayai pendidikan tinggi, khususnya di bidang kesehatan dan bidang prioritas daerah lainnya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa selama tahun akademik 2026/2027 dan mahasiswa yang sedang menempuh studi minimal semester ketiga dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas atau penghafal Al-Qur’an. “Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 – 18 Juli. Rinciannya dapat ditemukan di akun media sosial Dinas Pendidikan atau langsung di Kantor Dinas Pendidikan. Bagi yang memenuhi syarat, segera daftar. Jangan sampai ketinggalan, manfaatkan program ini untuk mengakses pendidikan tinggi secara gratis,” kata Bupati Ipuk, Kamis (09/07/2026) tadi.

Dirinya juga mengatakan, bahwa beasiswa B-Pro merupakan bagian dari upaya pemerintah distrik untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memenuhi kebutuhan tenaga profesional di wilayah tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Oleh karena itu, program studi yang ditawarkan disesuaikan dengan bidang prioritas distrik.

Baca juga :

Untuk sektor kesehatan, program studi meliputi keperawatan, kebidanan, gizi, sanitasi, psikologi, farmasi, kedokteran umum, hingga PPDS dan dokter gigi spesialis sesuai kebutuhan regional. Beasiswa juga mencakup bidang pendidikan, teknologi produksi tanaman pangan, teknik dan infrastruktur, ekonomi kreatif dan pariwisata, ilmu sosial, hukum dan perikanan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Alfian, menambahkan bahwa pihak yang berminat dapat mendaftar mulai 6-18 Juli melalui kode QR yang tersedia di brosur resmi atau melalui tautan https://script.google.com/macros/s/AKfycbykIzuz54sb7-kuVrUwvnz9kVH 8NMbciOtlTuCMxbroC4GNLVhKCg5efdGKiXT_TIjog/exec.

Selanjutnya, seleksi administratif dan seleksi substansi akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli hingga 8 Agustus. Sementara itu, penentuan penerima beasiswa pada tanggal 14 Agustus dan pengumuman hasil akhir seleksi pada tanggal 18 Agustus.

“Pendaftar harus warga Banyuwangi, bukan pegawai negeri sipil atau penerima beasiswa lainnya. Untuk dokumen lengkap, silakan lihat tautannya,” kata Alfian.

Beasiswa diberikan sejak saat lulus seleksi hingga menyelesaikan pendidikan di semester 12 untuk jurusan kedokteran dan semester 8 untuk jurusan lainnya. Alfian menambahkan, salah satu peserta prioritas beasiswa ini adalah mereka yang bersedia kembali untuk mengabdi di daerah asal mereka, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.

“Sebagai contoh, kami memprioritaskan putra dan putri yang berada di wilayah Pesanggaran, Tegaldlimo, Wongsorejo agar setelah lulus mereka kembali mengabdi di wilayah asal mereka, dekat dengan tempat tinggal mereka,” kata Alfian. (kom/bwi/gie)

Berdasarkan hasil peninjauan, bangunan sekolah yang telah berusia cukup tua itu, direncanakan akan dibongkar. Kemudian, akan dibangun kembali pada tahun 2027.

Bupati Sanusi menjelaskan, bahwa pembangunan nantinya tidak hanya mengganti bangunan yang sudah tidak layak, tetapi juga akan dilakukan dengan konsep bangunan bertingkat. Hal ini, sekaligus menjadi solusi atas keterbatasan ruang belajar yang selama ini dihadapi SDN 2 Pakisjajar.

“Bangunan SDN 2 Pakisjajar ini sudah cukup tua sehingga perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh. InsyaAllah pada tahun 2027 akan kita bangun kembali. Bangunan lama akan dibongkar dan nantinya dibangun menjadi gedung bertingkat agar dapat menambah ruang kelas. Dengan begitu, selain mendapatkan bangunan yang lebih aman dan representatif, kebutuhan ruang belajar yang selama ini masih kurang juga dapat terpenuhi,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Selama menunggu pelaksanaan pembangunan, tambahnya, Pemkab Malang memutuskan untuk tidak menggunakan ruang-ruang kelas yang berada di bangunan lama, demi mengutamakan keselamatan peserta didik, guru, maupun tenaga kependidikan. “Untuk sementara, ruang kelas di bangunan lama tidak digunakan terlebih dahulu, karena kami mengutamakan keselamatan siswa dan para guru. Nanti akan diatur mekanisme kegiatan belajar mengajarnya agar tetap berjalan dengan baik sampai pembangunan dilaksanakan,” tambahnya.

Bupati Sanusi juga menegaskan, bahwa peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Malang. Menurutnya, tersedianya fasilitas pendidikan yang aman, nyaman dan memadai menjadi faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malang.

Melalui peninjauan ini, Pemerintah Kabupaten Malang berharap proses perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga nantinya SDN 2 Pakisjajar memiliki gedung sekolah yang lebih representatif, aman, serta mampu mengakomodasi kebutuhan ruang kelas bagi para siswa.

Peninjauan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Camat Pakis, serta unsur Forkopimcam Pakis. (pro/gie)