Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa penetapan Hari Jadi tersebut merupakan hasil pencarian yang panjang. Terlebih, pada saat dirinya dilantik sejak 24 Agustus 2019 lalu.

“Dari saya dilantik, saya ingin mengetahui kapan Hari Jadi DPRD Kota Malang ini. Sehingga saya cari, baik di arsip Sekwan, termasuk di bagian perpustakaan dan kearsipan, juga belum ketemu. Kemudian kami sempat berhenti karena ada pandemi Covid-19,” jelas Made.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pencarian terus dilanjutkan pada tahun 2022 dan ditemukan tiga opsi tanggal penting terkait dengan berdirinya DPRD Kota Malang. Pertama, pada 25 Maret 1914 ketika pembentukan DPRD Kota Malang dikeluarkan, kedua 6 April 1914 pada saat sidang pertama digelar dan yang ketiga tahun 1918, ketika dewan pertama kali dipilih langsung oleh masyarakat.

“Setelah melalui diskusi dan kajian mendalam bersama para pimpinan fraksi dan sejarawan, kami sepakat memilih 25 Maret 1914 sebagai Hari Jadi DPRD Kota Malang, karena tanggal tersebut menandai perintah pembentukannya,” tambahnya.

Baca juga :

Penetapan Hari Jadi tersebut dianggap penting tidak hanya sebagai momen sejarah, tetapi juga sebagai dasar untuk memperingati hari besar daerah. Tidak hanya itu, Made juga menyampaikan bahwa dalam peringatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat, seperti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), santunan dan lomba-lomba tingkat RT-RW.

“Kami ingin Hari Jadi ini tidak sekadar menjadi tanggal di kalender, tetapi juga menjadi momen untuk berbagi dan melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Dengan penetapan ini, DPRD Kota Malang berharap agar mulai tahun depan, peringatan Hari Jadi sudah bisa dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

“Makanya ini kami kebut dan disahkan sekarang. Tujuannya agar di KUA APBD 2025 sudah bisa dilaksanakan,” tambahnya.

Secara filosofis, Made menekankan bahwa keberadaan DPRD Kota Malang yang sudah ada sejak 1914 menunjukkan bahwa sejak awal, pemerintahan Kota Malang tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi, bersama dengan wakil rakyatnya yang meskipun pada saat itu hanya terdiri dari 11 anggota yang mewakili etnis Tionghoa, Belanda, dan Pribumi.

“Ini menunjukkan bahwa Pemkot Malang tidak akan pernah ada tanpa rakyat, lewat wakil-wakil rakyatnya,” imbuh Made. (rsy/sit)

Sekretaris DPRD Kota Malang, Zulkifli Amrizal, mengatakan bahwa beberapa aset yang digunakan itu meliputi kendaraan dinas, tablet elektronik dan laptop. Persore hari ini, terhitung sudah ada lebih 50 persen yang telah mengembalikan.

“Tapi tetap kita cek dahulu kembali, sampai malam nanti. Karena kita banyak pekerjaan juga, jadi ya kita tunggu hari ini. Untuk kendaraan dinas, itu hanya di pimpinan dan menjelang 24 Agustus, harus dikandangkan semua dan dikembalikan ke kita,” kata Zoel-sapannya.

Apabila pengembalian tersebut tidak tepat waktu, tambahnya, maka akan terus ditagih. Apalagi, Sekretaris DPRD Kota Malang juga telah memberikan peringatan dan mengimbau.

Baca juga :

“Kami sudah sampaikan hari ini semua harus masuk (dikembalikan, red). Karenanya, nanti kita lihat sampai hari ini. Tapi tadi sudah 50 persen lebih yang mengembalikan dan sudah lumayan banyak,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan bahwa pihaknya juga sudah memberikan himbauan kepada para anggota untuk menyelesaikan pengembalian aset. Dirinya meyakini, bahwa anggota DPRD Kota Malang sepenuhnya akan menyelesaikan pengembalian tersebut.

“Kita minta teman-teman untuk kerjasamanya, agar segera menyelesaikan pengembalian itu. Saya yakin, aset-aset itu sudah diselesaikan semuanya dan kalau memang ada yang belum menyerahkan nanti laporkan saja ke saya,” kata Made.

Karena, apabila aset tersebut tidak dikembalikan, maka akan menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian jika tidak di tindaklanjuti, maka akan jadi pidana. (rsy/sit)

Diuraikan, beberapa agenda tersebut mencakup deadline pembahasan APBD Perubahan, pelantikan anggota DPRD Kota Malang periode 2024-2029 dan paripurna istimewa bersama presiden. Selain itu, juga ada agenda paripurna istimewa untuk penetapan Hari Jadi DPRD Kota Malang.

“Agustus ini memang bulan yang super sibuk untuk kita. Target kami sudah selesai, bahwa penentu Hari Lahir DPRD Kota Malang sudah mendapat persetujuan dari masing-masing fraksi,” kata Made.

Baca juga :

Dalam penentuan tersebut, menurutnya juga telah melewati berbagai proses yang panjang. Termasuk juga dengan dilakukan kajian mendalam bersama para ahli sejarah.

“Sehingga di Agustus ini akan kita lakukan paripurna istimewa itu. Setelah itu, ada persiapan untuk pelantikan di 24 Agustus 2024,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Made pun juga menegaskan bahwa DPRD Kota Malang tidak akan meninggalkan beban pekerjaan untuk DPRD Kota Malang periode yang baru (2024-2029). Karena, semua tugas akan diselesaikan. Akan tetapi, untuk APBD murni 2025, pembahasannya akan dilakukan oleh DPRD periode baru.

“APBD murni 2025 memang sengaja kita minta dewan yang baru 2024-2029, yang membahas. Dengan begitu, fraksi baru akan mendapat perhatian serius dari TAPD, agar masukan dan aspirasi yang selama ini menjadi janji kampanye bisa dilaksanakan di APBD 2025,” imbuh Made. (rsy/sit)