Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, yang hadir dan memberikan arahan, menekankan bahwa keluarga ASN, khususnya para istri, bukan sekadar pendukung, melainkan penjaga nilai dan etika dalam setiap gerak pengabdian suaminya kepada negara. “Istri ASN adalah lini pertama penjaga moral. Stabilitas keluarga berpengaruh besar terhadap stabilitas kinerja birokrasi. Dharma Wanita harus menjadi ruang tumbuhnya nilai-nilai keteladanan dalam rumah tangga ASN,” kata Sekda Agus Triyono.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Ketua DWP Kabupaten Lumajang yang baru dilantik, Rahayu Agus Triyono, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan DWP sebagai wadah penguatan peran istri ASN dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk disrupsi digital, degradasi nilai keluarga dan krisis etika publik. “Kami menyadari bahwa tugas kami bukan hanya internal organisasi, tapi jauh lebih besar, menjaga ketahanan keluarga ASN, membina karakter anak-anak bangsa, serta menanamkan nilai pengabdian dan integritas sejak dalam rumah,” ujar Rahayu.

Dirinya juga mengajak seluruh anggota DWP, untuk menjadi pelopor keluarga ASN yang tangguh, berdaya dan mampu menciptakan lingkungan yang sehat secara emosional maupun spiritual. Untuk program kerja ke depan, akan diarahkan pada penguatan kapasitas keluarga ASN, mulai dari literasi keuangan keluarga, pengasuhan berbasis nilai, hingga pengembangan kewirausahaan produktif berbasis rumah tangga.

Pelantikan ini menandai awal dari babak baru DWP Lumajang sebagai mitra strategis ASN dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional dan humanis, dimulai dari unit terkecil namun paling menentukan keluarga. (kom/adi/gie)

Kali ini, adalah Doding Rahmadi dari PDI-Perjuangan, yang resmi ditetapkan sebagai Ketua DPRD Trenggalek definitif periode 2024-2029. Dalam pelantikan sebelumnya, dilantik M Hadi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Wakil Ketua I, Subadianto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Wakil Ketua II dan Arik Sri Wahyuni dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua III.

Sekretaris DPRD Trenggalek, Muhtarom, mengatakan bahwa setelah SK Gubernur Jawa Timur turun, maka langsung ditindaklanjuti untuk dilaksanakan penetapan dan pengambilan sumpah Ketua DPRD Trenggalek masa Jabatan 2024-2029 tahap 2. “Hari ini kita melaksanakan rapat paripurna pengucapan sumpah Ketua DPRD Trenggalek dari Doding Rahmadi dari PDI-Perjuangan,” kata Muhtarom, saat dikonfirmasi, Selasa (15/10/2024) tadi.

Dirinya menyampaikan, bahwa pelantikan tahap 1 telah dilaksanakan pada 3 Oktober dan itu terhadap tiga wakil ketua. Mengingat, SK dari Gubernur Jawa Timur, telah turun terlebih dahulu.

“Sedangkan pelantikan tahap 2, SK untuk Ketua DPRD yang turun dari PDI-Perjuangan,” imbuhnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek definitif, Doding Rahmadi, mengatakan jika agenda pelantikan ketua definitif kali ini ada kemunduran turunnya SK. “Sebenarnya, SK dari gubernur itu turun sekitar satu hari setelah pembacaan sumpah dan janji tiga wakil ketua. Tapi karena padatnya agenda, pelantikan baru bisa dilaksanakan sekarang,” tambah Doding.

Usai dilantik, Doding menegaskan komitmennya untuk mengawal pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Terlebih, dalam APBD tersebut fokus yang diberikan oleh bupati yang kala itu menjabat pada tiga pilar utama. Tiga pilar utama tersebut, yakni lingkungan hidup, peningkatan sumber daya ekonomi dan birokrasi yang lebih maksimal.

“Jadi, Pjs Bupati ini hanya meneruskan program bupati sebelumnya dan kami bersama pemkab akan terus membahas dan menyelaraskan program dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya pimpinan DPRD dan alat kelengkapan dewan yang sudah terbentuk, ujarnya, maka tidak ada lagi posisi ketua sementara. Dengan begitu, setelah pengucapan sumpah dan janji tersebut, langsung diadakan rapat paripurna terkait perubahan alat kelengkapan dewan (AKD) di Komisi III. Mengingat, dirinya harus keluar dari komisi tersebut setelah dilantik sebagai ketua DPRD.

“Selanjutnya kita akan fokus pada pembahasan R-APBD tahun 2025. Semoga tugas kita sebagai wakil rakyat kedepannya bisa berjalan sesuai Tupoksinya. Jadi apapun tantangannya nanti, tidak akan menyurutkan semangat kita dalam menjalankan tugas-tugas itu,” papar Doding. (mil/sit)

Pelaksanaan pelantikan ini, tentunya untuk masa jabatan 2024-2029. “Pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut didasari Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 100.3.3.1/983/KPTS/011.2/2024 tertanggal 9 Oktober 2024 untuk meresmikan pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Jember masa jabatan 2024-2029,” kata Sekretaris Dewan, Sutiyoso.

Baca juga :

Keempat pimpinan tersebut, ujarnya, kemudian akan menggelar rapat paripurna secara maraton, untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Meliputi, seperti komisi, badan anggaran, badan musyawarah, Bapemperda hingga badan kehormatan.

Sementara itu, menanggapi pelantikan itu, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengatakan bahwa ada tanggung jawab besar yang saat ini sedang ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Jember. “Yakni, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 harus sudah selesai sebelum akhir 2024. Kita akan fokus menyelesaikan pembahasan APBD 2025. Jadi, jangan sampai saat ada bupati terpilih nanti, masih belum memiliki APBD,” jelas Halim.

Selain itu, Halim menjelaskan bahwa ada prioritas lain yang akan dikebut. Yakni, pembentukan tata tertib yang baru. “Tentunya pembentukan Tatib baru, karena kami masih menggunakan Tatib lama,” tambahnya. (kom/rio/gie)

“Perasaannya macam-macam. Tetapi yang paling dominan adalah rasa tanggung jawab yang membuat saya deg-degan. Saya harus mengoordinasikan 44 teman-teman dengan fraksi yang berbeda-beda,” kata Mia, Senin (07/10/2024) tadi.

Meskipun sebelumnya pernah menjalankan tugas serupa di tingkat komisi, Mia mengakui bahwa skala yang akan dilakukan ini jauh lebih besar. Sehingga, dalam hal ini menurutnya membutuhkan lebih banyak pembelajaran.

Baca juga :

“Tidak mungkin saya langsung mahir dan tentunya pasti butuh proses. Yang membuat saya gugup adalah karena ini melibatkan lebih banyak orang. Lebih banyak aspirasi dan tantangan untuk menjaga keseimbangan dalam bekerja bersama,” tambahnya.

Mengenai persiapan khusus yang dilakukan, Mia menekankan pentingnya kesiapan mental. “Mental harus lebih kuat dan saya harus tetap menjaga form dan koridor yang benar, baik untuk diri saya sendiri maupun teman-teman di dewan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Amithya mengaku masih menunggu proses pengesahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebelum pelantikannya secara resmi dilakukan. Setelah itu, Mia baru bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRD Kota Malang. (rsy/sit)

Perempuan yang akrab disapa Mia itu, menyampaikan bahwa penetapan nantinya itu masih proses. Sebab, nanti masih akan diajukan pada Provinsi Jawa Timur, sebelum akhirnya disahkan melalui pelantikan resmi.

“Saat ini, kami masih menunggu sampai proses selesai dan baru pelantikan dilaksanakan. Penetapannya tadi prosesnya berjalan normatif, yakni dengan membacakan hasil keputusan partai yang menjadi surat rujukan surat penetapan DPRD, lalu diajukan ke provinsi,” kata Mia.

Baca juga :

Kabar penetapan Mia sebagai calon Ketua DPRD Kota Malang, pun sebenarnya sudah beredar cukup lama. Namun, dalam prosesnya memakan waktu lama, karena saat ini bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Sehingga, kompleksitas inilah yang menurut Mia menghambat keputusan dari DPP PDI-Perjuangan.

“Prosesnyakan ada di DPP dan itu cukup panjang. Kami dari DPC PDI-Perjuangan, sudah mengirimkan cukup lama dan saya lupa pasti bulannya. Mungkin karena banyaknya Pilkada serentak di berbagai daerah, sehingga memengaruhi keputusan internal PDI-Perjuangan,” lanjutnya.

Mia juga menjelaskan, bahwa Ketua DPRD Kota Malang sementara, I Made Riandiana Kartika, masih akan menjabat hingga pelantikan resmi dilakukan. Untuk proses pengesahan dari provinsi, diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tujuh hari setelah pengajuan nama Ketua DPRD Kota Malang dan setelah itu serah terima jabatan akan dilakukan.

“Setelah proses ini dikirim ke Provinsi Jawa Timur kurang lebih butuh waktu tujuh hari, baru ada pelantikan dan saya baru bisa menjalankan tugas saya sebagai Ketua DPRD Kota Malang,” imbuh perempuan yang di Pengurus DPC PDI-Perjuangan Kota Malang sebagai Wakabid Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. (rsy/sit)

Dilantik sebagai Ketua DPRD Situbondo definitif, yaitu Mahbub Junaidi dari Fraksi PKB. Sementara untuk posisi wakil ketua, masing-masing Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PPP, Abdur Rahman, Wakil Ketua dari Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM), Hambali (Partai Gerindra). Sedangkan Wakil Ketua dari PDI-Perjuangan, Andi Handoko. Khusus Andi, tidak turut dilantik karena SK Pengesahan dari Pj Gubernur Provinsi Jawa Timur, belum turun.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, mengatakan bahwa sebagai pimpinan DPRD Situbondo, dirinya dan pimpinan yang lain berharap kepada seluruh anggota DPRD untuk mendukung dan bersama-sama menjalin kebersamaan. Juga, menjalin keharmonisan antar pimpinan dan anggota DPRD maupun sesama anggota DPRD.

“Karena kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Situbondo. Dengan alasan ini pula, kami mohon dukungan untuk bersama-sama sebagai anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang bermartabat dan mampu menjadi mitra kerja pemerintah daerah,” kata Mahbub.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, bahwa DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah, bersama pemerintah daerah memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. “Sinergitas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang dijalankan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD, memegang kunci optimalisasi pelaksanaan kinerjanya. Realitanya, hubungan DPRD dengan kepala daerah merupakan substansi penting dalam kehidupan politik di daerah, khususnya menyangkut penggunaan mekanisme konsultasi,” ujar Politisi dari Fraksi PKB.

Sementara itu, Pjs Bupati Situbondo, Aftabuddin Rizal Uzzaman, berharap DPRD dan pemerintah daerah bisa bersinergi bersama-sama bergandengan tangan menjaga kondusivitas Kabupaten Situbondo. “Tugas utama kita di akhir tahun ada kampanye Pilkada yang memang penting buat kita semua untuk mendapatkan pimpinan daerah yang disayangi rakyatnya. Sehingga, bisa membangun Situbondo lebih baik ke depan,” kata Pjs Bupati Situbondo yang akrab disapa Afta.

Pjs Afta juga mengingatkan, terkait netralitas ASN agar bagaimana Pilkada bisa berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. “ASN jangan ikut-ikutan kampanye, jangan ikut mengajak, mari kita kontrol bersama. Memilih boleh karena hak pilih, cukup nanti di TPS saja memilih, jangan ikut campur urusan kampanye,” tegasnya.

Harapannya terhadap pimpinan DPRD yang baru, ujarnya, tentu bisa bersinergi dengan bagus dengan pemerintah daerah. “Semoga DPRD dan pemerintah daerah bisa bersinergi dengan baik karena kita mitra, ke depan agar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Agar masyarakat kita benar-benar terwakili. Masyarakat kita bisa sejahtera, ingat tugas kita adalah menggunakan APBD sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. (her/gie)

Pelaksanaan Bimtek yang diselenggarakan dari tanggal 14 hingga 16 September 2024 itu, diadakan di sebuah hotel ternama di Kota Malang. Kegiatan ini, melibatkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang baru terpilih serta sejumlah nara sumber dan fasilitator berpengalaman dari berbagai lembaga.

Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang, Mahfud, mengatakan bahwa Bimtek yang diselenggarakan itu sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota dewan, dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi legislasi. Diantaranya, seperti kontrol dan pengawasan anggaran dengan baik.

“Kami berharap, melalui Bimtek ini seluruh anggota DPRD Lumajang bisa membangun sinergi dan efektivitas kerja yang lebih baik di masa mendatang,” kata Mahfud, Selasa (17/09/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Bimtek yang digelar itu mencakup berbagai materi penting. Termasuk, pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan, tata kelola pemerintahan daerah, teknik pembuatan undang-undang daerah serta strategi pengawasan dan perencanaan anggaran.

Selain itu, tambahnya, para peserta juga akan mendapatkan pelatihan mengenai keterampilan komunikasi dan manajemen waktu, yang dianggap krusial dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. “Pelatihan ini juga merupakan kesempatan bagi anggota dewan, untuk bertukar pengalaman dan membangun jaringan kerja yang solid. Kami percaya bahwa dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, mereka akan dapat bekerja lebih efektif dalam mewakili aspirasi masyarakat,” tambah Mahfud.

Melalui acara Bimtek ini, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja DPRD Kabupaten Lumajang. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, maka anggota DPRD diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan peran mereka dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah daerah.

Masih menurut Mahfud, bahwa para peserta Bimtek juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan para nara sumber mengenai berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka. Kegiatan ini, dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan praktis agar anggota dewan dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan efektif. (adi/sit)

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahma, menjelaskan bahwa fraksi-fraksi di DPRD telah terbentuk hari ini. Sehingga, tahapan berikutnya akan dilakukan oleh DPRD.

“Hari ini kita melaksanakan rapat paripurna pembentukan fraksi-fraksi. Dimana tugas Ketua DPRD sementara, itu salah satunya adalah memfasilitasi pembentukan fraksi,” katanya.

Ditambahkannya, dalam pembentukan itu sudah ada enam fraksi di DPRD Kabupaten Trenggalek. Diantaranya, Fraksi PDI Perjuangan dengan 13 anggota, Fraksi PKB dengan 11 anggota, Fraksi Golkar tujuh anggota, Fraksi PKS enam anggota, Fraksi Gerindra empat anggota dan Fraksi Amanat Demokrat dengan 4 anggota.

“Untuk Fraksi Amanat Demokrat, itu gabungan dari PAN dan Partai Demokrat. Jadi, dari enam fraksi itu, empat fraksi merupakan fraksi utuh dan dua fraksi gabungan,” imbuh Doding.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, pembentukan fraksi-fraksi ini merupakan tugas pertama yang dijalankan sebagai pimpinan DPRD sementara dan sudah terlaksana. Sementara berdasarkan ketentuannya, jumlah fraksi ini ditentukan sesuai jumlah komisi yang ada. Dan, jumlah komisi di DPRD Kabupaten Trenggalek ada empat. Jadi, minimal anggota fraksi berjumlah empat orang.

“Selanjutnya, tugas kita adalah memfasilitasi pembentukan Tata Tertib (Tatib) DPRD. Akan tetapi atas kesepakatan Ketua Fraksi, kita akan memakai Tatib tahun 2020. Jadi kita tidak merubah Tatib, karena waktu yang cukup mepet,” terangnya.

Hanya tinggal, lanjutnya, tiga bulan ke depan anggota DPRD yang baru harus fokus menyelesaikan pembahasan Rancangan APBD Trenggalek tahun 2025. Bahkan tidak hanya itu, pihaknya juga sudah menyurati partai-partai sesuai ketentuan, yakni PDI-Perjuangan, PKB, Golkar dan PKS untuk segera mengirimkan calon ketua definitif.

“Sampai hari ini yang sudah mengirimkan calon ketua definitif, ada dari PKB dan PKS,” kata Doding.

Dengan terbentuknya fraksi ini, ungkapnya, maka tugas selanjutnya adalah menyusun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mulai dari Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Panitia Khusus. “Kalau untuk pembentukan AKD, akan dilakukan jika ketua DPRD definitif sudah ditentukan. Makanya kita surati dulu beberapa partai untuk mengirimkan calonnya untuk dikirimkan ke Gubernur Jatim,” ujarnya.

Doding menargetkan, pada bulan ini seluruh AKD bisa terbentuk. Sehingga, seluruh anggota dewan di Kabupaten Trenggalek, bisa menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. (mil/sit)

Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek:

1.Fraksi PDI Perjuangan.

1.Wahyudi Anto (Ketua).

2. Bambang Sutopo (Wakil Ketua).

3. Tulas Witlaitik (Sekretaris).

4. Ririk Wahyumawati (Bendahara).

5. Pranoto (anggota).

6. Guswanto (anggota).

7. Muh Ali Gufron (anggota).

Baca juga :

8. Khoiri (anggota).

9. Misni (anggota).

10. Sugianto (anggota).

11. Dasiran (anggota).

12. Hajar Sulistiyono (anggota).

13. Doding Rahmadi (anggota).

2.Fraksi PKB.

1. Sukarudin (Ketua).

2. Kholis Widodo (Wakil Ketua).

3. Zaenal Fanani (Sekretaris).

4. Hidayat Nurhasim (Wakil Sekretaris).

5. Samsul Anam (Bendahara).

6. M.Hadi (anggota).

7. Krisna Gandha Saputra (anggota).

8. Wawan Setyawan (anggota).

9. Jayeng Bayu Winedar (anggota).

10. Gunawan (anggota).

3.Fraksi Golkar.

1. Nurwahyudi (Ketua).

2. Gunaryanto (Sekretaris).

3. Dhani Wahyu Karuniawan (Bendahara).

4. Arik Sri Wahyuni (anggota).

5. Muh Husni Tahir Hamid (anggota).

6. Puguh Purnomo (anggota).

7. Edy Purwanto (anggota).

4.Fraksi PKS.

1. Sukardi (Ketua).

2. Diyan Arifin (Sekretaris).

3. Nur Efendi (Bendahara).

4. Subadianto (anggota).

6. Suryanto (anggota).

7. Rahmanu Arik Bhahtiyar (anggota).

5.Fraksi Gerindra.

1. Adip Patoni (Ketua).

2. Imam Basuki (Sekretaris).

3. Joko Hadi Siswanto (Bendahara).

4. Femi Dwi Indra Palupi (anggota).

6.Fraksi Amanat Demokrat.

1. Mugianto (Ketua).

2. Imam Muslic Huddin (Sekretaris).

3. Iqmal Eaby Mugi Mahawidya (anggota).

4. Bina Rohmawati (anggota).

Selain pengambilan sumpah dan janji, ada juga pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Malang, yang dibacakan oleh perwakilan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang. Dalam pengumuman tersebut, Darmadi dari anggota DPRD PDI-Perjuangan sebagai Ketua DPRD Sementara dan Wakil Ketua sementara dari PKB, Kholiq.

Mengawali paripurna, pimpinan DPRD Kabupaten Malang periode 2019-2024 memberikan pengantar. Dalam momen itu, sambutan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, Miskat.

“Alhamdulillah, perhari ini anggota DPRD Malang periode 2019-2024 telah menyelesaikan tugasnya. Yang mana selanjutnya, akan dilakukan pelantikan anggota DPRD baru periode 2024-2029. Untuk total anggota DPRD kita, ada 50 dari beberapa partai politik hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 24 Februari lalu,” kata Miskat.

Baca juga :

Usai memberikan kata pengantar, Kepala Pengadilan Negeri Kepanjen, pun memimpin pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji sejumlah anggota DPRD. Menyusul kemudian, pemberian sambutan oleh Ketua DPRD sementara.

“Setelah pelantikan ini, maka tugas selanjutnya yaitu akan segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga Tata Tertib (Tatib) sebagai landasan kinerja DPRD ke depan. Jika nanti AKD sudah terbentuk, maka kita akan segera ke tugas utama,” kata Ketua DPRD sementara, Darmadi.

Dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Malang yang dilantik, sebanyak 13 kursi berhasil diperoleh PDI-Perjuangan, menyusul kemudian PKB dengan 11 kursi. Setelah itu, Gerindra dan Partai Golkar masing-masing 8 kursi, Nasdem 6 kursi, PKS 2 kursi, Partai Demokrat 1 dan

Hanura 1 kursi.

Dalam pelantikan itu, turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Malang, HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto, Forkopimda, Kepala OPD dan tamu undangan dari istri anggota DPRD Kabupaten Malang. (sit/adv)