Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, menyebut bahwa okupansi tersebut hanya tersisa 10 persen dari kondisi normal. Padahal pada hari-hari biasa, okupansi bisa mencapai 40 hingga 70 persen dan bahkan juga 80 persen.

“Tidak ada imbauan dari PHRI untuk menutup sementara. Justru, kami mendorong agar resto dan hotel tetap beroperasi. Kalau sampai tutup, itu yang justru mematikan usaha. Kami hanya meminta semua pihak tetap waspada melihat kondisi saat ini,” kata Agoes, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Senin (01/09/2025) tadi.

Baca juga :

Meski begitu, Agoes mengakui suasana di lapangan membuat sebagian pengusaha memilih menutup sementara. Banyaknya aparat keamanan di beberapa titik sebagai langkah antisipasi, menurutnya, membuat kondisi terasa sepi dan mencekam.

“Informasi dari teman-teman, okupansi hotel di pusat kota yang biasanya penuh kini hanya 10 persen. Beberapa tamu dari pemerintahan membatalkan agenda meeting, bahkan wisatawan juga menunda kunjungan karena melihat situasi,” jelasnya.

Agoes menegaskan, bahwa sektor hotel dan restoran, sangat bergantung pada suasana kondusif. Setiap gangguan kenyamanan dan keamanan langsung berdampak pada tingkat kunjungan dan pendapatan.

“Semoga kondisi segera teratasi. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk bersama menjaga Kota Malang agar tetap kondusif,” imbuh Agoes. (rsy/sit)

Materi yang disampaikan pada diskusi tersebut, yakni tantangan dan harapan pembangunan Bandar Udara Internasional Dhaha Kediri. Diskusi ini, bertempat di SMAN 5 Taruna Brawijaya Kediri.

“Manfaat adanya bandara ini, sangat banyak. Yakni, memudahkan aksesibilitas masuk Kota Kediri, membuka banyak lapangan pekerjaan serta perekonomian masyarakat juga akan tumbuh. Selain itu, potensi pun juga sangat besar. Kita berharap, tamu-tamu yang datang itu turun dan paling tidak menginap semalam hingga dua malam di Kota Kediri. Makanya, kita harus siapkan kota kita yang ramah untuk segala usia. Baik Lansia, anak-anak dan semuanya,” kata Pj Wali Kota Kediri.

Pj Wali Kota Zanariah juga menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh Kota Kediri dengan menyediakan berbagai pelatihan. Salah satunya, pelatihan kebandarudaraan, pemberian bantuan modal bagi para UMKM Kota Kediri dan bantuan untuk sertifikasi halal produk UMKM. Selain itu, juga dilakukan kurasi agar kualitas terjaga dan masyarakat yang akan membeli tidak ragu.

“Saya minta, kalau kuliner harus ada uji klinisnya agar orang yang mau membeli, itu tidak takut atas kebersihan dan kesehatan produk tersebut,” imbuhnya.

Baca juga :

Selain kuliner, sarana prasarana juga harus mendukung untuk bisa menangkap peluang dari dibangunnya bandara tersebut. Seperti perbaikan jalanan dan trotoar di Kota Kediri. Kemudian, kecepatan kendaraan di dalam kota hanya boleh 40 km perjam sehingga aman untuk para pesepeda.

“Jalur sepeda, pun juga akan diperjelas. Tempat sampah, juga sudah diupayakan oleh Pemerintah Kota Kediri dan disediakan berjarak agar memudahkan untuk membuang sampah,” tambahnya.

Pj Wali Kota Zanariah juga berpesan, untuk anak muda juga harus menguatkan kemampuan hard skill dan soft skill baik untuk persiapan bekerja maupun berwirausaha. “Sejak muda, anak-anak harus bisa memanfaatkan waktunya untuk mengenali diri sendiri, mengasah keterampilan, mengikuti komunitas, kursus keterampilan, mengumpulkan berbagai pengalaman, perbanyak relasi serta yang tidak boleh lupa tetap belajar dan berdoa,” urainya.

Turut hadir dalam diskusi panel kewirausahaan itu, yakni General Manager Angkasa Pura 1, I Nyoman Noer Rohim, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Adi Prayitno, Kepala Bappeda Kabupaten Kediri, Mohammad Solehudin, Kepala SMAN 5 Taruna Brawijaya, Eko Agus Suwandi, perwakilan Kadin Kota Kediri, Setyohadi, Ketua Kadin Kabupaten Kediri, David Tompo Wahyudi, perwakilan PT Gudang Garam, Tbk, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, serta Kepala Sekolah SMA se-Kota Kediri. (kom/pan/gie)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa tindak lanjut tersebut dilakukan karena adanya aduan dari masyarakat sekitar kawasan hotel. Terlebih, juga diduga menjadi penyebab banjir di kawasan sekitar, apabila terjadi hujan lebat.

“Karena terindikasi adanya pelanggaran, makanya nanti kita akan melihat konstruksi di sana itu saluran terbuka atau tertutup. Kalau dari catatan DPUPRPKP, sebelum ada hotel, dahulunya adalah sawah. Jadi, itu ada aliran irigasi, yang sebetulnya mengarah ke luar ke Sungai Metro,” kata Dandung, Sabtu (01/06/2024) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Manajer Hotel Ubud, Dowvan, mengatakan bahwa penyebab banjir besar yang pernah terjadi di tahun 2023 lalu, bukan karena adanya bangunan hotel. Melainkan, juga karena jebolnya tanggul di dekat hotel tersebut.

“Kemudian, pihak hotel menutup tanggul tersebut. Karena kita tahu, penyebabnya banjir karena jebolnya tanggul. Lalu kita langsung pasang semen, kemudian h+1 kita langsung bangun tanggul ulang dan kita perkuat,” kata Dowvan.

Mengenai drainase yang ada, Dowvan menambahkan, jika pihak hotel selalu memelihara dan juga melakukan perbesaran. Bahkan, mengenai fungsi dari drainase juga tidak berubah sama sekali.

“Kita kooperatif saja, menyesuaikan. Nanti dilihat saja, bagaimana hasil survei dari DPUPRPKP seusai melakukan tinjauannya pekan depan,” katanya. (rsy/sit)

“Setidaknya, ini menjadi monitoring BPRD agar lebih keras. Bahwasanya isu-isu ini, memunculkan kecenderungan pemikiran masyarakat beranggapan bahwa oknum BPRD jual-beli SKAB. Lha tetapi apakah itu benar-tidaknya, kitakan belum bisa membuktikan, itu benar atau tidak. Makanya, saya mohon tadi, tolong ditelusuri orang yang mengupload ini. Bisa nggak dikonfirmasi atau dia punya bukti, lha kalau seperti itu harus segera ditindak,” ujarnya, Senin (13/5/2024) tadi.

Baca juga :

Dirinya berharap, agar masyarakat bisa memberikan bukti. Sehingga, dirinya sebagai wakil rakyat juga bisa langsung bertindak.

“Kalau seperti ini (diunggah, red), saya hanya bisa memberi klarifikasi ke BPRD. Ini lho, perlu ditindaklanjuti. Kami akan terus monitoring, seandainya ada laporan masyarakat,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, jika pihaknya akan terus berupaya agar pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang dari sektor Pertambangan Pasir, bisa terus dimaksimalkan. “Pengawasan kami jelas, kami itu selalu berupaya bagaimana PAD dari tambang pasir ini bisa maksimal. Kita melakukan hal-hal yang seperti kemarin, membentuk paguyuban perwilayah. Bahkan dahulu, pernah perwilayah ada pengecekan SKAB walaupun sekarang dititikberatkan di Candipuro,” kata Okta. (adi/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa di MPP itu sendiri menjadi pusat pelayanan dari para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun jajaran vertikal untuk masyarakat. Sehingga, pelayanan harus tertangani dengan baik dan tidak boleh ada yang tertunda.

“Alhamdulillah, mulai hari pertama kerja setelah libur Lebaran, pelayanan di MPP Merdeka ini sudah buka dan semua tertangani. Jumlahnya sendiri di hari pertama aja sudah luar biasa, sekitar 500 orang yang datang dan terbanyak ada di stan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil),” jelas Pj Wali Kota Wahyu, saat meninjau pelayanan di Gedung MPP, Rabu (17/04/2024) tadi.

Baca juga :

Dari tinjauan yang dilakukan tersebut, ujarnya, tidak ditemukan adanya kendala apapun. Bahkan, menurutnya masyarakat sangat antusias untuk mengurus apapun di MPP tersebut.

“Masyarakat itu malah lebih kenal MPP. Mereka remaja yang tadi duduk sebelah saya, orang malang tapi kerja di Jakarta. Mumpung di sini sekalian ke Mal mereka lebih senang jadi tidak kemana-mana dan memang di MPP ini banyak positifnya,” ujarnya.

Kemudian, saat disinggung mengenai fasilitas yang perlu ditingkatkan di MPP tersebut, menurutnya tergantung dari kebutuhan dan keinginan para pengunjung. Apalagi, MPP saat ini sudah memiliki ruang pertemuan dan menambah beberapa stan pelayanan.

“Jadi memang dari pak Kadis Naker PMPTSP sudah mulai mengelist apa saja yang memang dibutuhkan penambahan disini. Tadi sudah ada ruang pertemuan, itu gratis apabila ada yg mau menggunakan. Termasuk di sini tadi juga ada Bank, PLN dan Telkom mau masuk ke sini,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Salah satu persoalan hukum yang disampaikan Rafel, salah satunya mengenai akhir masa kontrak pengelolaan parkir dengan pihak RSSA. Karena menurutnya, pemanggilan pengelola itu dilakukan enam bulan sebelumnya. Namun, Rafel dipanggil hanya beberapa minggu sebelum pemutusan kontrak.

“Dalam draft klausul kontrak kita bersama pihak rumah sakit, itu untuk pemutusan kontrak, sebenarnya kita harus dipanggil enam bulan terlebih dahulu. Namun ternyata, kita hanya beberapa minggu saja dan langsung diputus kontrak oleh pihak rumah sakit,” ujar Rafe, Selasa (26/03/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkannya jika proses lelang yang dilakukan tersebut juga kurang terbuka. Apabila proses lelang masih terus berjalan, maka pihaknya selaku pengelola siap menggerakkan massa dengan lebih masif lagi. Selain itu, juga tidak segan-segan akan mengambil langkah jalur hukum.

“Proses lelang ini sangat kurang terbuka. Sehingga, kami selaku pengelola lama di sini siap menggerakkan masa lebih massif lagi, agar pengelolaan parkir ini kembali kepada kami dan kami pun juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman pengacara untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” katanya.

Baca juga :

Di samping itu, Rafel juga menegaskan, bahwa pernyataan Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan RSSA Malang, Henggar Sulistiarto, tentang pengelolaan parkir secara swakelola itu keliru. Karena, pengelolaan parkir tersebut telah dipegang oleh pihak rumah sakit selama 2,5 tahun tanpa adanya kejelasan.

“Menurut saya, banyak statement dari Bapak Wadir RSSA yang keliru. Jadi, selama ini di sini bukan swakelola. Bahasanya kemarin bukan transisi sebenarnya untuk mengecek keuangan. Selama 2,5 tahun parkiran ini dipegang oleh pihak rumah sakit. Komunikasi terakhir oleh pihak rumah sakit Desember 2020,” jelasnya.

Selama masa transisi tersebut, ujarnya, pengelola lama parkir menurutnya telah mengalami kerugian, termasuk Juru Parkir (Jukir) yang tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan upah yang jauh di bawah UMR Kota Malang.

Sementara itu, Wakil Direktur (Wadir) RSSA Malang, Henggar Sulistiarto,, saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar lebih lanjut dan menyampaikan bahwa proses lelang telah dilakukan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. “Lelang sudah kredible karena sesuai persyaratan dan ketentuan,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, polemik pengelolaan parkir RSSA Malang mulai muncul usai adanya dugaan kecurangan dalam proses lelang yang telah dilakukan. Kiagus Firdaus, CEO PT Indo Parkir Utama (Juragan Parkir 55), menyuarakan indikasi kecurangan ini dan menuntut transparansi dalam proses seleksi yang dilakukan oleh pihak RS. (rsy/sit)

“Jadi, kami ke sini untuk meninjau. Dan, melihat secara langsung pembangunan pasar modern. Pasar Induk Among Tani yang ada di Kota Batu,” terang Ketua Tim Komisi V DPR-RI, Sadarestuwati, saat berada di Lantai Dasar Pasar Induk Among Tani, Kota Batu.

Mengapa perlu ditinjau, ujarnya, karena anggaran pembangunan Pasar Induk Among Tani, cukup besar hingga menelan Rp 166 miliar. Sementara dari hasil peninjauan itu, tentunya kebersihan dan ketertiban para pedagang harus diutamakan. Karena ketika tidak dirawat, maka megahnya pasar itu akan sangat kasihan bagi para pengunjungnya.

Dan yang perlu dikembangkan, bahwa di sini yang menjadi catatan adalah Pasar Induk Among Tani, belum ada pengolahan sampahnya atau TPS3R.

“Hasil peninjauan kami, yang menjadi catatan adalah Pasar Induk Among Tani, tidak memiliki tempat pengolahan sampah TPS3R. Atau, memang lupa belum dibangun,” ujarnya.

Oleh sebab itu, jelasnya, TPS3R tersebut harus segera dipersiapkan. Dikarenakan, setiap pasar harus ada tempat pengolahan sampah atau TPS3R.

Baca juga :

“Kami berharap, TPS3R di pasar ini segera dikembangkan,” terangnya.

Lebih dari itu, urainya, mengenai kesiapan para pedagang juga perlu diketahui saat masuk ke pasar yang baru. Dalam arti, bagaimana penataan para pedagangnya.

“Tadi, kami melihat ada beragam pedagang. Dari makanan, tekstil, pedagang emas. Artinya, ini harus dipisahkan penempatannya,” terangnya.

Di tempat yang sama, anggota Tim Komisi V DPR-RI, Sri Rahayu, mengatakan Pasar Induk Among yang sudah dibangun itu, harus mengutamakan kenyamanan pedagang serta pengunjungnya. Karena, dari kenyamanan itu nantinya mampu memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

Disinggung mengenai kesesuaian anggaran dengan bentuk pasar yang sudah jadi, Sri Rahayu enggan memberikan komentar. Dengan alasan, sudah ada BPK dan inspektorat yang nantinya melakukan pengawasan. Yang terpenting, adalah bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan pasar untuk kedepannya.

“Kami akan melihat sejauh mana nanti pengelolaannya dan pemanfaatan pasar ini. Kan, harus dilihat dan disesuaikan serta sejauh mana kemanfaatan bagi warga masyarakat Kota Batu,” paparnya. (put/sit)

Bupati menjabarkan, bahwa salah satu aturan pusat yakni mengenai UU nomor 1 tahun 2020. Yaitu, daerah boleh mengambil PPPK dan ASN asal belanja pegawainya di luar tunjangan guru, itu tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara di Pemkab Situbondo tahun 2023, untuk belanja pegawai di luar tunjangan guru, mencapai 31,7 persen. Ini artinya, tahun 2023 pihaknya tidak bisa merekrut PPPK atau pun ASN.

Sementara tahun 2024, paparnya, diperkirakan juga masih tidak bisa melakukan rekrutmen PPPK dan ASN. Kendati demikian, anggaran belanja pegawai turun menjadi 30,79 persen.

“Tapi dengan pengumuman presiden, bahwa gaji pegawai naik 8 persen, maka tahun 2024 belanja pegawai naik jadi 32,72 persen,” ungkapnya.

Baca Juga :

Bung Karna menerangkan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih memikirkan cara untuk memenuhi rencana kenaikan gaji pada tahun 2024. Nilainya, yakni sekitar Rp 39 miliar. Rencana-rencana yang sedang dipikirkan, diantaranya yaitu mengambil anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 10 miliar. Kemudian, akan mengambil dari OPD, namun pihaknya tidak sampai hati.

Bahkan kemungkinan juga, ujar Bupati Karna, gaji seluruh ASN akan dikurangi Rp 20 miliar. Dan, akan dianggarkan di PAK. “Ini bagai buah simalakama. Jadi kita tidak aman digaji Rp 20 miliar dan belum kita anggarkan Rp 9 miliar di OPD-OPD yang akan kita potong semuanya,” tambah Bung Karna.

Dirinya menyebutkan, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu. Karenanya, mengenai kondisi atau kritik, boleh disampaikan. (her/gie)

“Silpa sebesar Rp 460 miliar disebabkan, adanya pelampauan pendapatan daerah sebesar Rp 103 miliar dan adanya efisiensi belanja Rp 357 miliar,” ujar Bayu Rekso.

Menyoroti hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, memberikan beberapa catatan penting agar Silpa Kota Malang tidak terlalu tinggi. Ditargetkan bisa di angka normal Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar.

Baca juga:

“Memang ada penurunan Silpa tapi cuma Rp 20 miliar dibandingkan tahun lalu, tapi trennya tetap masih di angka yang sangat fantastis yakni Rp 460 miliar. Kami harapkan di tahun-tahun berikutnya, di 2023 ini Silpa bisa kita turunkan. Berharap di angka yang normal yaitu Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar. Karena kalau sudah di atas Rp 300 miliar itu menunjukkan perencanaan yang kurang,” jelas Made.

Pria yang juga sebagai Ketua Banggar DPRD Kota Malang ini, juga menyoroti tingginya angka Silpa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, yang masih di angka Rp 60 miliar. Itu disebabkan, karena pembayaran yang masih dilakukan pada awal tahun 2023. Hal tersebut, menunjukkan waktu penggarapan yang masih kurang pas.

“Itu kan kasian yang ngerjakan juga telat, di sana ada denda. Nah, itu kemarin kita bahas full di Banggar dan TAPD supaya tidak terulang di tahun 2023 ini. Kesepakatannya, saya sampaikan tidak ada hubungannya dengan masa tugas Pak Wali yang berakhir September, tapi kami memang akan memulai di awal September ini untuk pelaksanaan APBD Perubahan,” tegas Made.

Lebih lanjut, pihaknya berinisiatif untuk mempercepat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan APBD perubahan. Sehingga, diharapkan pada bulan Agustus mendatang bisa dilaksanakan dan bulan September bisa di eksekusi.

“Sehingga ada banyak waktu, kita harapkan waktu 3,5 bulan anggarannya lebih lebih terserap. Target kita adalah semangatnya untuk mengurangi Silpa agar semua perencanaan di 2023 ini ada tenggat waktu yang cukup untuk menyelesaikan,” imbuhnya. (rsy/sit)