Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, menyampaikan hingga saat ini pihaknya telah melakukan kerja sama dengan sekitar 20 lembaga atau instansi yang ada di Kota Malang. Upaya tersebut terus dilakukannya, seiring juga dengan program inovasi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Untuk angka pasti berapa instansinya saya lupa, tapi sekitar 20 an. Jadi mulai rumah sakit, Kemenag, Lapas, kemudian juga lembaga-lembaga sosial,” kata Lusi-sapaannya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Baca Juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kemudian, terkait dengan program inovasi IKD, dikatakan jika saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, hal itu dinilai masih baru, dan tidak semua paham. Sehingga diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan tersebut.

“Sosialisasi tersebut terus kami lakukan ke kelurahan, masyarakat, lembaga-lembaga, sampai juga ke event-event kami datangi. Terlebih juga memanfaatkan layanan mobil keliling Disdukcapil Kota Malang,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan pendataan anak jalanan, pihaknya mengatakan jika hal tersebut berkaitan dengan Dinas Sosial (Dinsos) P3AP2KB Kota Malang. Namun, jika ada suatu lembaga yang menaungi, maka pihaknya akan melakukan kerjasama dengan lembaga tersebut. “Anak jalanan, terlantar, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), itu nanti kita lakukan jemput bola. Kalau ada permintaan dari lembaga, maka itu tadi kita kerjasama dengan lembaga,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk saat ini pendataan administrasi tersebut juga sedang dilakukan di WBP Lapas Kelas 1 Malang, mulai hari Senin (13/03/2023) hingga Rabu (15/03/2023) besok. Pada pekan lalu, juga telah dilakukan hal yang sama di WBP Lapas Perempuan Malang. (rsy/gie)

Hal ini sengaja dilakukan, karena kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menjadi syarat dasar untuk akses terhadap layanan publik lainnya. Seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perbankan dan sebagainya.

Dengan jumlah penduduk 1.671.821 dan luas wilayah 1.206,18 jiwa/km2, Dispendukcapil Kabupaten Kediri, telah menerbitkan 70.243 atau kematian umur 0 sampai 18 sejumlah 424 959, dengan cakupan kepemilikan akte kelahiran sejumlah 389 289 atau 91,61 persen. “Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien, perlu dikembangkan sistem layanan administrasi kependudukan mudah dan cepat. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, telah melakukan berbagai terobosan baru,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Wirawan, Kamis (01/12/2022) tadi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Ditambahkannya, berbagai terobosan dan inovasi yang sudah dilakukan Disdukcapil Kediri, diantaranya adalah seperti ‘Sahaja Lekat’. Inovasi ini, dengan tujuan memangkas jarak tempuh, waktu proses pelayanan dan memecah antrian. Sistem ini Online Desa dengan tujuan memangkas jarak tempuh, memangkas waktu proses pelayanan dan memecah antrian, saat melayani kartu keluarga baru atau perubahan atau kelahiran atau kematian kartu identitas anak.

Lalu, tambahnya, ‘Sahaja Keliling’ yakni melayani masyarakat tanpa biaya dan menumbuhkan kesadaran lebih tinggi pada warga untuk mengurus dokumen kependudukannya

Kemudian, kata Wirawan, ‘Sahaja Online’ yaitu untuj menjawab tatanan milenial di era digital dan mengurus dokumen cukup dari rumah dan dokumen bisa diterima langsung dari rumah. “Titik pelayanan pada Online Desa, pelayanan keliling ke desa-desa sebanyak 11 titik Pelayanan Kecamatan pada 26 kecamatan. Melalui program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sudah menerapkan tanda tangan elektronik (TTE) untuk proses pelayanan administrasi,” urai Wirawan. (pan/sit/adv)

Pengajian At – Tarbiyah yang digelar PGRI Kab. Lumajang tersebut merupakan pengajian rutin yang diselenggarakan setiap bulan sekali.

Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertamanya ke wilayah Kecamatan Pronojiwo. Hal ini merupakan salah satu bentuk silaturahmi untuk perbaikan sistem pelayanan.

“Saya dan Bunda Indah tidak akan pernah berubah. Masyarakat boleh memanggil saya cak dan boleh memanggil Bunda Indah,” ujarnya.

Cak Thoriq mengucapankan terima kasih kepada masyarakat atas pertisipasi yang dilakukan, sehingga dapat mensukseskan penyelenggaraan Pilkada 2018.

“Untuk itu ke depan pemerintah harus berkerjasama serta bahu – membahu dalam melaksanakan pembangunan,” harapnya.

Bunda Indah sapaan akrab Wakil Bupati menyampaikan, bahwa mengenai hal kedisiplinan, ke depan ia akan melakukan perbaikan sistem absensi, dengan memasang fitur sidik jari, hal itu bertujuan guna meningkatkan sikap disiplin
di kalangan ASN.

Ke depan Pemerintah Kabupaten Lumajang akan meluncurkan 8 mobil unit administrasi kependudukan yang masuk di desa-desa untuk melayani masyarakat. Hal itu bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan secara lebih mudah dan lebih cepat.

“Semua harus di permudah dalam melayani masyarakat, jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan,” jelasnya.

Ketua PGRI Kab. Lumajang Winadi, S. Pd., M. Pd., melaporkan bahwa undangan yang dalam pengajian tersebut tercatat 560 orang, diantaranya Ketua Komisi D, Forkopimca kecamatan Pronojiwo, seluruh anggota PGRI cabang Pronojiwo, pengurus PGRI Cabang se-Kab. Lumajang dan pengurus PGRI Kabupaten, serta undangan lain.

Ia juga menginformasikan pada November 2018 yang akan datang, pengajian At – Tarbiyah akan dilaksanakan di Kecamatan Tempeh.

Dalam kesempatan tersebut Cak Thoriq memberikan santunan kepada anak yatim yang diserahkan secara simbolis kepada 10 anak, dari jumlah total anak yatim yang mendapatkan santunan tercatat 150 anak (adi/yan)