Dengan menggelar Khotmil Quran yang dilakukan serentak oleh Pengurus PKB seluruh Indonesia, doa bersama yang dipimpin langsung DPP PKB di Jakarta, serta serangkaian kegiatan Idul Adha (melaksanakan kurban).

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN

Melalui tema Aksi Melayani Indonesia (AMI), DPC PKB menyalurkan ratusan paket sembako, obat-obatan, dan vitamin yang ditujukan kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri (Isoman) serta masyarakat yang kesulitan saat pandemi Covid-19. Pasalnya dampak pandemi tidak hanya menghantam sektor kesehatan saja melainkan juga pada sektor agama, pendidikan, ekonomi, politik bahkan sosial masyarakat.

“Karenanya pada rangkaian harlah PKB kali ini difokuskan dengan berbagai kegiatan yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat sesuai komitmen PKB untuk terus hadir, melayani, dan mendampingi masyarakat,” ungkap Ketua DPC PKB Kota Batu, Nurochman, Jumat (23/07).

Untuk bantuan yang disiapkan ada 400 paket, sementara sudah ada 250 paket yang diserahkan kepada penerima yang menyebar di wilayah Kota Batu. Sisanya akan terus dilanjutkan pemberiannya. Dia beralasan aksi ini digaungkan karena para pengurus dan kader PKB harus hadir untuk meringankan beban, kesulitan, dan susahnya keadaan yang dialami masyarakat.

“Momentum kegiatan ini juga untuk meneruskan instruksi Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia,” imbuh pria yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Kota Batu ini.

Kemudian saat Hari Raya Idul Adha kemarin, Selasa (20/07) Fraksi PKB DPRD Kota Batu juga menyembelih hewan kurban yang semua dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan,

Total ada 5.700 paket dari tujuh ekor sapi dan tujuh ekor kambing.

“Pandangan kami inilah momentum mewujudkan bahwa ada yang jauh lebih penting dari politik yaitu kemanusiaan dengan saling bergotong royong, berjuang dan membantu penanganan Covid-19. Dan semua itu tetap harus diimbangi dengan ikhtiar dan doa, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan pandemi lekas berakhir,” harap pria yang biasa disapa Cak Nur ini.

Selain itu dia juga mengajak masyarakat saling tolong menolong di tengah pandemi dan tidak saling menyalahkan. Dengan begitu gelombang pandemi yang sangat berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa dilalui bersama dengan saling menguatkan.

“Sekarang yang dibutuhkan adalah saling tolong menolong dan saling menguatkan. Sehingga pandemi bisa dilalui bersama tanpa saling menyalahkan satu dengan yang lainnya,” harapnya.

Untuk penutupan Harlah, pengurus dan kader DPC PKB Kota Batu mengikuti Khotmil Quran dan doa bersama serentak se-Indonesia secara virtual. Setelah itu mendengarkan sambutan kebangsaan Ketum DPP PKB.

“Kita menggelar doa untuk memohon keselamatan bagi semua di enam lokasi berbeda yaitu di kantor DPC PKB dan di rumah masing-masing anggota Fraksi PKB,” terang Cak Nur. (bir/ed2)

Sejak efektif dioperasionalkan pada bulan April 2020 lalu, Ngalam 112 sudah menerima laporan pengaduan yang masuk dari masyarakat sebanyak 422 kejadian.

Baca juga:

• Dukung Swasembada Pangan, Bupati Pasuruan bersama Kapolda Jatim Tanam Jagung Serentak
• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan

“Khusus pada tahun 2021, dari Januari hingga Mei 2021 sudah terhimpun laporan kejadian sebanyak 124 pengaduan,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, Sabtu (19/06).

Disampaikan pria yang akrab disapa Wiwid itu, pengaduan terbanyak tentang kecelakaan dengan jumlah 35 kasus, diikuti laporan tentang evakuasi hewan sebanyak 33 kasus. “Sedang sisanya berkaitan dengan permintaan ambulans, kebakaran, pohon tumbang, penemuan jenazah, kendala listrik, maupun kejadian darurat lainnya,” tambahnya.

Mantan Kabag Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu berujar, ada sebanyak 18 personil operator Ngalam 112 dengan pola kerja shift. Shift pagi pukul 05.00-13.00 WIB, shift siang pukul 13.00-21.00 WIB, dan shift malam pukul 21.00-05.00 WIB.

“Dengan pola kerja seperti itu, diharapkan mampu memberi layanan maksimal. Karena sebagai layanan tanggap darurat yang dikendalikan Diskominfo, banyak kejadian di lapangan harus langsung cepat ditangani. Baik itu berkaitan kecelakaan, kebakaran, kebencanaan, dan kejadian kegawatdaruratan lainnya,” tandas Wiwid.

Seperti diketahui, memang para operator Ngalam 112 hampir tak pernah terlirik. Karena selalu berada dalam ruangan yang cenderung tidak ada kontak fisik langsung dengan publik. Tapi keberadaannya banyak membantu warga Kota Malang. (mus/ed2)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, mengatakan bahwa evaluasi dan monitoring dilakukan secara rutin dan berkala terhadap 37 OPD di Pemkot Malang. “Hal itu, guna mencapai presentase dan waktu respon yang optimal. Karena seperti yang diketahui, bahwa salah satu tugas Diskominfo adalah sebagai koordinator layanan pengaduan publik melalui kanal Sambat Online,” ungkap Kadiskominfo Kota Malang, Jumat (23/04) tadi.

Baca juga:

• Jaga Stamina Ketika Mudik, Sopir Bus di Kota Malang Pilih Utamakan Istirahat Cukup dan Gantian Mengemudi
• Cek Kesehatan Sopir Bus Jelang Mudik, Wali Kota Malang Temukan Sejumlah Catatan
• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG

Berdasarkan data yang dihimpun, tambah Wiwid-sapaan Kepala Dinas, dari keseluruhan 37 OPD, terdapat 5 OPD yang menerima pengaduan terbanyak. Kelima dinas itu, adalah Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) serta Dinas Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP).

“Dari 5 OPD itu, respon terhadap masyarakat yang menyampaikan aduan lewat Sambat Web rata-rata 93.67 persen. Sedangkan respon aduan melalui Sambat SMS dari kelima OPD itu rata-rata 84.85 persen sepanjang tahun 2020,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Wiwid itu juga menyatakan, bahwa keluhan yang diutarakan masyarakat sangat beragam.

Untuk Dishub yang menerima total 209 sambatan sepanjang tahun 2020, pengaduan yang diterima paling banyak adalah tentang juru parkir (Jukir) illegal.

“67 persen sambatan ke Dishub tentang Jukir illegal, 10 persennya tentang ketertiban lalu lintas dan sisanya adalah pengaduan lain-lain. Seperti penutupan portal permanen, ketertiban parkir, retribusi parkir, rambu lalu lintas, perizinan penggunaan knalpot, marka jalan pudar, water barrier rusak. Lalu ada pengaduan tentang regenarasi angkutan kota, tiang lampu rusak, uji coba jalan, dan perizinan bebas parkir,” terangnya.

Kemudian, tambahnya, ada sebanyak 87 pengaduan yang dilayangkan ke Dispendukcapil. Di mana, mencangkup 30 persen tentang pembuatan E-KTP. Kemudian data NIK belum online sebanyak 17 persen, pengurusan akta kelahiran 16 persen, pengurusan surat pindah domisili 14 persen, dan pengaduan lain-lain 23 persen.

“Keluhan lainnya itu seperti update data Kartu Keluarga (KK), ketidaksamaan data penduduk pengurusan, akta cerai, kecewa pelayanan Dispendukcapil, cetak Kartu Identitas Anak (KIA), dan pengurusan Akta Nikah,” jabar Wiwid.

Untuk pengaduan Satpol PP, dijelaskan pria yang juga menjabat Plt Kabag Humas Pemkot ini, dari 84 aduan, 38 persen berkaitan dengan kerumunan atau keramaian warga di jam malam.

“Lalu 26 persen tentang pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) dan social distancing, pelanggaran protokol kesehatan di tempat usaha sebanyak 15 persen. Ketertiban Pedagang Kaki Lima sebanyak 10 persen, dan sambatan lain-lain sebanyak 11 persen,” ujarnya.

Sambatan lainnya, tambah Wiwid, seperti adanya pemalakan, tentang sarana ketertiban lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, penempatan CCTV, keberatan pembangunan kos, dan saran ketertiban lalu lintas.

Sementara untuk DPUPRPKP, dari 67 pengaduan yang masuk, 45 persen masyarakat mengeluhkan jalan berlubang, 21 persen tentang permasalahan drainase dan 10 persen menyangkut Penerangan Jalan Umum (PJU). “Aduan lainnya sebanyak 24 persen. Terdiri dari pengaduan tentang jembatan rusak, trotoar rusak, perbaikan jalan mengganggu kenyamanan, penertiban bangunan, dan tentang marka jalan pudar,” ujar Wiwid.

Terakhir, lanjutnya, Disnaker-PMPTSP paling banyak menerima aduan lain-lain. Dari total 49 sambatan masuk melalui web ataupun sms, 66 persen adalah aduan lain-lain. Seperti perizinan pasang tower, lapor usaha tanpa perizinan, pengurusan izin reklame, pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengurusan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), pengurusan Keterangan Rencana Kota (KRK). Ada juga tentang kartu pra kerja, pelanggaran prokes di perusahaan swasta, pengurusan izin keramaian, kecewa pelayanan Disnaker-PMPTSP, dan pengurusan Surat Ketetangan Usaha (SKU).

“Selain itu, 14 persen pengaduan didapat tentang laporan izin usaha gas elpiji di perumahan, 10 persen berkaitan dengan kebijakan kesiapsiagaan dunia usaha menghadapi covid-19. Dan ada 10 persen masyarakat yang mengadu perihal pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (mus/sit)

Komisi A menyimpulkan, informasi proses pemilihan BPD di daerah tidak berkembang secara rata. Akibatnya, selain keluhan masyarakat, Komisi A juga melakukan pemanggilan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

“Saya sekretaris desa Bragang kecamatan Klampis saja baru tau kemarin kalau ada pemilihan BPD. Karena saya tidak dilibatkan oleh kepala desa alias tidak dianggap,” ucap Polantas Samsul, sekretaris Desa Bragang Kecamatan Klampis, Bangkalan (10/10/2019).

Polantas datang bersama beberapa masyarakat Desa Bragang untuk mengadu pada Komisi A, ia berharap masih ada peluang untuk salah satu rekannya untuk masuk menjadi calon BPD. Sebab, menurut info yang ia dapatkan, pendaftaran telah ditutup.

Sementara itu, Ketua Komisi A Mujiburrohman mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait atas hal tersebut. Ia pun menyampaikan, penundaan BPD ini akan dilakukan sampai pelantikan presiden dilakukan pada tanggal 20 oktober mendatang.

“Ya akan kami hubungi pihak terkait, nah untuk BPD ini akan ditunda sampai pelantikan presiden. Setelah itu akan terus dibahas lagi sampai semua clear,” paparnya. (isn/nhs/yan)

“Kalau layanan kami yang belum memuaskan, bapak, ibu boleh whatsapp ke pak RT/RW, pak Lurah pak Camat atau langsung ke saya dan ke pak bupati, ujar Wabup.

“kami ini ingin hadir dimasyarakat,” imbuh Wabup yang kerab disapa Bunda Indah itu.

Bunda Indah menyampaikan pihaknya akan terus melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Bunda Indah juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat kelurahan Citrodiwangsan yang telah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat.

“Saya dan pak bupati berterima kasih, bapak ibu sudah memperingati hari kemerdekaan ini dengan semangat, mudah-mudahan semangat ini menular kepada masyarakat yang lain untuk membangun indonesia yang lebih hebat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga memberikan piala dan penghargaan kepada pemenang lomba keindahan lingkungan RW 09 Kelurahan Citrodiwangsan. (adi/yan)